Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Jl Kuningan Barat No.1

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

     PEKERJAAN  RENOVASI GEDUNG KANTOR  JL. KUNINGAN BARAT NO 1           

  KEMENTERIAN  AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN  NASIONAL         
                         TAHUN ANGGARAN  2023                             

   KEMENTERIAN      : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
   NEGARA/LEMBAGA     Nasional                                            

   ALAMAT           : Jalan Sisingamangaraja No. 2                        

   UNIT ORGANISASI  : Biro Umum dan Layanan Pengadaan                     

   PROGRAM          : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   
                      (Pusat)                                             

   KEGIATAN         : Jasa Konstruksi Badan Usaha Konstruksi Untuk        

                      Pelaksanaan Renovasi Gedung Kantor Jalan Kuningan   
                      Barat No. 1Kementerian Agraria Dan Tata             

                      Ruang/Badan Pertanahan Nasional                     
 I. RUANG LINGKUP  KEGIATAN                                               

    A. Lingkup Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Jalan Kuningan Barat No. 1,
      Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sesuai hasil output

      perencana yang akan dilakukan, yaitu:                               
      1. Tahap pertama : Pemindahan Loose Furniture eksisting ketempat area yang

       diijinkan untuk digunakan sebagai penyimpanan sementara;           
      2. Tahap kedua : Relokasi/Persiapan/Pembongkaran;                   
      3. Tahap ketiga : Renovasi Ruang Kerja lantai 2 Gedung PPD dan Lantai 1,2,3

       Gedung Kadastral Jalan Kuningan Barat No. 1 Kementerian Agraria dan Tata
       Ruang/Badan Pertanahan;                                            

      4. Tahap keempat : Pemindahan Funiture di gudang sementara kelokasi renovasi

       yang telah selesai.                                                
    B. Program Kerja                                                      

      1. Penyedia Jasa Konstruksi Fisik harus segera menyusun program kerja minimal
       meliputi:                                                          

       Kegiatan yang dilakukan, meliputi:                                 
       a. Jadwal kegiatan secara detail;                                  

       b. Personil tenaga kerja lengkap;                                  
       c. Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan;                      

       d. Konsep penanganan pekerjaan;                                    
       e. SMK3.                                                           

      2. Program kerja secara keseluruhan harus diketahui oleh pihak-pihak terkait.
    C. Tahapan Pelaksanaan                                                

      1. Pekerjaan Persiapan                                              
       a. Mengumpulkan data berupa spesfikasi teknis maupun blueprint perencanaan

         renovasi ruangan yang telah disetujui juga pengumpulan data lantai 2 Gedung
         PPD dan Lantai 1,2,3 Gedung Kadastral untuk dapat menyesuaikan konsep

         dan spesifikasi material;                                        
       b. Pemindahan Loose Furniture eksisting ketempat area yang diijinkan untuk

         digunakan sebagai penyimpanan sementara;                         
       c. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi (jumlah dan

         kualifikasi tim pelaksana), metode pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu
         pelaksanaan;                                                     

       d. Melakukan rencana kegiatan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dari
         perencana serta menginventarisasi/klasifikasi barang-barang existing dengan

         berkoordinasi dan mendapat persetujuan pihak terkait.            
      2. Penyusunan Pengembangan Rencana                                  

       a. Memahami rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi oleh
         perencana berdasarkan gambar-gambar pra-rencana bangunan;        

       b. Perkiraan biaya pembangunan;                                    
       c. Laporan Perencanaan pelaksanaan renovasi;                       

       d. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).              
      3. Pelaksanaan Kegiatan                                             

       a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan, dan
         dokumen teknis yang telah disusun oleh perencana sesuai gambar teknis dan

         spesifikasi teknis dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
         penjelasan pekerjaan;                                            

       b. Pelaksanaan pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan   kualitas     
         masukan (bahan/tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan

         pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam
         spesifikasi teknis;                                              

       c. Pelaksana pekerjaan akan mendapatkan pengawasan dari pihak pengguna
         jasa, dimana dalam hal ini diserahkan kepada konsultan pengawas yang

         didampingi oleh pihak terkait;                                   
       d. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keselamatan dan Kesehatan

         Kerja (K3);                                                      
       e. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat

         Perjanjian Memulai Pekerjaan (SPMK) yang merupakan Kontrak Kerja 
         Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan

         harian, mingguan dan bulanan) hingga Serita Acara Serah Terima Pekerjaan
         yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh tim pengelola kegiatan

         yang dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan;                     
       f. Pemeliharaan pekerjaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

         pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa
         konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan

         kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi sehingga konstruksi
         bangunan berfungsi dengan baik.                                  

      4. Laporan Kegiatan                                                 
       a. Laporan harian pelaksanaan pekerjaan;                           

       b. Laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan;                         
       c. Laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan;                          

       d. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, Asbuilt
         drawing.                                                         

 II. TANGGUNG JAWAB  PEKERJAAN                                            

    A. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa renovasi fisik
      sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
    B. Secara umum tanggung jawab minimal penyedia jasa adalah sebagai berikut:

      1. Pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil
       perencanaan dan kontrak pekerjaan;                                 

      2. Pekerjaan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah
       diberikan pemberi kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti segi pembiayaan,

       waktu penyelesaian pekerjaan, dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
    C. Pekerjaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan

      pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada
      umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.               

III. LOKASI KEGIATAN                                                      
    Gedung Kantor Kementerian Agraria       dan       Tata                

    Ruang/Badan Pertanahan Nasional lantai 2 Gedung PPD dan Lantai 1,2,3 Gedung
    Kadastral Jl. Kuningan Barat No 1                                     

IV. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                             
    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender,

    terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)      

 V. PERHITUNGAN  TKDN                                                     

    Pelaksana konstruksi harus memberikan  perhitungan TKDN  dengan       

    mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri.