Belanja Jasa Lainnya

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                    

                                 PASAL I                                      
                             KETENTUAN UMUM                                   

    Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ml adalah:           
    a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh kuasa dan
        Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

        jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor     
        Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat).                                  
    b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
        untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat      
        mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya 

        memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                          
    c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
        kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang
        menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                       

    d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang seanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
        daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
        Penyedia.                                                             
    e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

        Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.               
    f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk   
        melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat 
        keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat serta bertanggung
        jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.        

    g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
        metodologi khusus, dan! atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
        telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
    h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga

        barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 
    i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah Iayanan
        pengeloiaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
        Barang/Jasa secara elektronik.                                        

    j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
        Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              
    k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh
        orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
        bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian balk
        langsung maupun tidak langsung dan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

        memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
        tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                             
        Surat Jaminan yang se!anjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
        diketuarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
        lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,  

        penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesual dengan
        ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
        Indonesia.                                                            
    m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak

        (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis Iengkap menggunakan anggaran
        sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                     

                                  Pasal 2                                     

                            PEKERJAAN PERSIAPAN                               

    1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat
        Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat
        dan pejabat terkait Iainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan

        dan penyedia.                                                         
    2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
        Pakpak Bharat melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan
        Kerja.                                                                

    3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,
        termasuk juga ketersedian jaringan Internet dan listrik secara mandiri atau
        ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani
        kontrak.                                                              

                                 PASAL 3                                      
              KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                

    1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                      
    2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
        ketentuan angka I dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh
        Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                        
                                 PASAL 4                                      
                                 JAM NAN                                      

    1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan

        Lembaga Kebijakan Perigadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang
        Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dan:
        a Jaminan Pelaksanaan                                                 
        b. Jaminan Uang Muka                                                  

        C. Jaminan Pemeliharaan                                               
    2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua putuh) persen dan nilai kontrak.
    3.  Pengembatian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara   
        proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus tunas
        pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)           

    4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat
        sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
        Pejabat Pembuat Komitmen.                                             

                                 PASAL 5                                      
                            PERUBAHAN KONTRAK                                 

    1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat metakukan perubahan kontrak, yang

        meliputi                                                              
        a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum datam Kontrak;      
        b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       
        c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        

        d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
    2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
        pada:                                                                 
        a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               
        b. Ketentuan lainnya.                                                 

    3.  Terhadap angka 2 ditakukan pemutusanl kontrak.                        
    4.  Pemutusan kontrak ditakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
        termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         

                                 PASAL 6                                      
                MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                  

    Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) han kalender sejak terhitung
    serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.
                             PASAL 7 LAJN-LAIN                                

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi(GSD) dan hasil

    uji ketelitian (CE9O) peta foto.                                          
2.  Terhadap biaya transport personel dan Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta
    foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah
    kebutuhan Sumber Daya Manusia..                                           

                              PASAL 8 PEN UTUP                                

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ni untuk uraian bahan-bahan, pekerjaan
                                        ?diselenggarakan                      
pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat oleh Penyedia' maka hal mi
harus dianggap seperti disebutkan.                                            

Guna mendapatkan hash pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk didalam

pekerjaan ml, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS mi, haruslah
diselenggarakan oleh Penyedia dan ditenima sebagai "hal" yang disebutkan.     

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan mi ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ml