Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Kab. Konawe Selatan

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang       
penataan ruang dijelaskan bahwa diperlukan rencana rinci apabila   
rencana umum  tata ruang, dalam hal ini RTRW Kabupaten/Kota,       
belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang    
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang memiliki    
peran yang sangat strategis dalam mendukung kemudahan perizinan    
dan pelaksanaan pembangunan karena menjadi satu-satunya dasar      
yang digunakan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan    
Ruang  (KKPR). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang        
(PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pasal 6      

mengamanatkan bahwa  untuk peningkatan ekosistem investasi dan     
kegiatan berusaha diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)      
sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.                    
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan   
Penataan Ruang, dalam pasal 24, mengamanatkan bahwa penyusunan     
rencana rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)   
Kabupaten/Kota serta jangka waktu penyusunan Rencana Detail Tata   
Ruang (RDTR) sampai dengan  penetapan paling lama 12 bulan.        
Pelaksanaan penataan  ruang (perencanaan, pemanfaatan dan          
pengendalian) di daerah, banyak yang tidak berjalan efektif dan    
optimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia 
dan  sumber  daya  anggaran, serta minimnya  keahlian dan          

keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah di bidang
penataan ruang.                                                    
Guna mempercepat proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka       
Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan kegiatan Penyusunan       
Materi Teknis dan Ranperkada RDTR. Adapun kegiatan penyusunan      
tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan     
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota,
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara Penerbitan   
Persetujuan Substansi. Daerah yang terpilih adalah daerah investasi
tinggi. Mengacu data dan informasi dari Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal, pada Kabupaten Konawe  selatan,        

Provinsi Sulawesi Tenggara di Kecamatan Laonti dan Angata memiliki 
potensi investasi sebesar Rp. 220.321.309.685.199 (Dua Ratus Dua   
Puluh Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan 
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh     
Sembilan Rupiah). Guna mendorong peningkatan investasi, ekonomi    
wilayah serta daya saing Kawasan maka perlu disusun RDTR di dua    
kecamatan tersebut.