KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTAN AllAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PRO VINSI SULAWESI BARAT
Jalan Trans Sulawesi Mamuju - Pasangkayu, Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Kode P05 91563
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023
Latar Belakang
A. Umum
1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung
untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara
atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan
yang berasal dan dana APBN, APBD, dan/atau perolehan
Iainnya yang sah.
2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah
kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang
diselenggarakan melalui tahap Pengawasan teknis,
pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, balk
merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan
gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang
sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan
gedung.
3. Setiap Pembangunan Bangunan gedung negara harus
memenuhi
A.1 mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesual
dengan fungsinya;
A,2 memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, kemudahan, efisien dalam
penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan
Iingkungannya; dan
KAK - Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 1
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
A.3 mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung
Negara yang tertib, efektif, dan efisien.
4. Setiap Pembangunan Bangunan gedung negara harus
mendapatkan pengawasan teknis yang dapat dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi meliputi
a. pengawasan persiapan konstruksi;
b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai
dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over)
pekerjaan konstruksi; dan
c. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan
konstruksi sampal dengan serah terima akhir (Final
Hand Over) pekerjaan konstruksi.
5. Penyedia jasa pengawas konstruksi memiliki tanggung
jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan
gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin
Mendirikan Bangunan (1MB) kepada Pengguna Anggaran.
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan
dibuat agar nantinya bangunan tersebut memenuhi
persyaratan spesifikasi komponen bangunan negara dan
persyaratan lain untuk pembangunan bangunan gedung
n eg a ra.
7. Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan dibangun di
atas struktur tanah yang tidak stabil.
8. Agar Pembangunan gedung dan bangunan terlaksana
dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur),
kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka
harus dilakukan pengawasan teknis oleh penyedia jasa
Konsultansi Pengawasan.
KAK - Perigawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 2
B. Khusus
Secara administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dan 6
Kabupaten yaltu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju
Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten
Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju
Tengah adalah Kabupaten yang tenletak antara Kabupaten
Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju.
Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah otonom
baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju
Tengah merupakan hash pemekaran dan Kabupaten Mamuju yang
ber ibukota di Kecamatan Tobadak.
Di awal Pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah,
Administrasi Pertanahan yang awalnya Masih dalam ingkup
pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju kini beralih
kepemilikannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.
Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
pada awa pembentukan secara definitive hingga tahun
berjalan mi masih menggunakan bangunan sewa yang
dibayar tiap tahun, dengan meningkatnya kebutuhan ruang
yang terus meningkat akibat dan bertambahnya inventaris
kantor maupun sumber daya manusianya, diperlukan Gedung
kantor tersendiri guna mengefektifkan p&ayanan dan Kinerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi
Sulawesi Barat telah berupaya untuk memiliki kantor baru di
tahun 2023ini dengan menganggarkan pembangunan kantor
yang melibatkan konsultan perencana, konsultan pengawas,
kontraktor pelaksana hingga dinas teknis yang menangani
KAK - Pengawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sui'awesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 3
khusus bangunan gedung negara.
Untuk menyelenggarakan Pembangunan Gedung
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi
Sulawesi Barat yang Iebih balk dan terarah maka perlu
dilakukan Pengawasanyang balk pula. Pengawasan tentunya
dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas yang dinhlai mampu
dan ahil dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
IL Maksud dan Tujuan
a. Maksud dan kegiatan ml adalah untuk mendapatkan
perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang
jasa pengawasan konstruksi yang sesual dengan kriteria yang
dibuat dalam KAK ml.
b. Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan Penyedia jasa
pengawasan konstruksi berfungsi melaksanakan pengawasan
pada tahap pelaksanaan konstruksi dan Pengawasan Tahap
Pemeliharaan yang sesual dengan kriteria yang dibuat dalam
KAK ml.
III. Sasaran Kegiatan.
Sasaran Kegiatan adalah Pengawasan Pembangunan
Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
Anggaran 2023 sehingga target Kegiatan tercapal. Adapun
Target kegiatan tersebut yaltu
a. Penyetesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
b. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesual dengan
spesifikasi teknis
KAK - Pengawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertariahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 4
IV. Lokasi Pekerjaan
Lokasi pekerjaan: Jalan Poros Bayor Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
V. Sumber Pendanaan:
A. Sumber dana pekerjaan perencanaan adalah APBN 2023
dibebankan pada (DIPA) pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Tengah Nomor I SP DIPA
056.01.352623.533115 Tahun Anggaran 2023.
B. Pagu Anggaran Pengawasan/Supervisi sebesar
Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
VI. Nama dan Organisasi PPK
Nama : Rahman Yusuf, S.H.
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Mamuju - Pasangkayu,
Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi
Sulawesi Barat.
Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat.
VII. Data Dasar
Kegiatan : Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun Anggaran 2023
Rencana Luas ± 578 m2
Rencana Lantai : 1 (Satu) Lantai
KAK - Pengawasan Pembaguriari Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Pro v/nsf Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 5
VIII, Standar Teknis
A. KRITERIA
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan
pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan
persyaratanpersyaratan sebagai berikut
1. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dan pekerjaan pengawasan harus
dilaksankan secara benar dan tuntas sampal dengan
memberi hash yang telah ditetapkan dan diterima dengan
balk oleh pejabat pembuat komitmen.
2. Persyaratan Objektif
Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi
yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan balk yang
menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dan setiap
bagian pekerjaan sesuai standar hash kerja pengawasan
yang berlaku.
3. Persyaratan Fungsional
Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan
dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan
pengawas yang secara fungsional dapat mendorong
peningkatan kinerja kegiatan.
4. persyaratan prosedural
Penyelesaian administrative sehubungan dengan
pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku.
5. Persyaratan Teknis Lainnya
Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan
berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar,
pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:
a. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan
kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian
KAK Fengavvasan PemDagurlan Gedung Kantur Peranahan Kabupaten Mamuju Tengdh
Page 6
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan
ketentuan-ketentuan sebagal dasar perjanjiannya.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
d. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah
setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang
Iingkup pekerjaan yang bersangkutan.
B. AZAS—AZAS.
Selain dan kniteria di atas, dalam melaksanakan
tugasnya Konsultan Pengawas hendaknya memperhatikan
azas-azas bangunan gedung negara sebagal berikut:
1. Pada Saat Pelaksanaan Konstruksi Bangunan gedung
negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak
berlebihan;
2. Mengawal Pelaksanaan Konstruksi Bangunan gedung
negara agar:
a. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
b. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran
keg iatan.
c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan
spesifikasi teknis
3. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan
kualitas Iingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan
dan lingkungan di sekitarnya.
KAK Pen gawasan Pembaguna; Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Pro vinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 7
C. PENDEKATAN METODOLOGI
1. Melaksanakan pengawasan untuk pengendalian biaya
proyek dan berusaha dalam hal efisiensi penggunaan
biaya proyek.
2. Melakukan monitoring kemajuan pekerjaan, juga akan
senantiasa membuat metode pelaksanaan dan menyusun
teknik penjadwalan kegiatan untuk mendapatkan
penghematan waktu.
3. Senantiasa berorientasi pada pelaksanaan program
pengawasan jaminan mutu secara efektif.
IX. Studi-Studi Terdahulu
A. Data pada awal pembangunan Gedung Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Tengah.
B. Studi Kelayakan Pengembangan Pembangunan Gedung
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah (Apabila
Ada);
X. Referensi Hukum
1. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
3. Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Banguan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
KAK - Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupa ten 14arnuju Ten ga/i
Pro vinsi Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 8
Pengadaan Barang dan! Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi;
1O Perka LKPP nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJB
melalui Penyedia.
XL Lingkup Kegiatan
Lingkup Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pengawas
Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
khususnya pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor : 22/ PRT/ M/2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Adapun Tahapan
Pengawasan Teknis meliputi
A. pengawasan persiapan konstruksi;
B. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan
serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan
konstruksi yaltu;
1. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang
disusun oleh pelaksana konstruksi, yang meliputi program-
program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan
penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja,
peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan,
informasi, dana, program Quality Assurance/Quality
Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja
(K3);
2. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang
meliputi program pengendalian sumber daya,
pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian
KAK - Pengawasan Pembagurian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Teng
Page 9
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggarari 2023
sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hash konstruksi,
pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan
ke rj a;
3. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan
teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program
dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis
bila terjadi penyimpangan;
4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
5. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk
pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar
dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
b. mengawasi pemakalan bahan, peralatan dan
metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan
waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
c. mengawasi pelaksanaan konstruksi dan segi kualitas,
kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi
fi si k.
d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memecahkan persoalan yang terjadi selama
pelaksanaan konstruksi.
e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara
berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-
rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop
drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa
KAK - Pengawasan rCiYi) ]ukn Lun Kancor reiLanonrif I i Ub OOfl iidiiiUjo IOiIdfl
Page 10
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
pelaksanaan konstruksi.
g. meneliti gambar-gambar yang sesual dengan
pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum
serah terima pertama.
h. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah
terima pertama, mengawasi perbaikannya pada
masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir
pekerjaan pengawasan.
Menyusun berita acara persetujuan kemajuan
pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan
serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi
sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran
pekerjaan konstruksi.
Bersama-sama penyedia pekerjaan konstruksi
3.
menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan
bangunan gedung.
k. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun
Dokumen Pendaftaran.
melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan
fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan
1MB.
m membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan
kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan
Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.
n. memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan
gedung yang diawasi sesual dengan dokumen
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada
Pengguna Anggaran.
o. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban
konsultan Pengawasan Teknis
KAK - Pengawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanhan i&pLiJ 71djJ 7;gah
Page 11
Provinsi Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023
C. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai
dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan
konstruksi.
XII. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja mi adalah lebih lanjut akan diatur dalam
surat perjanjian, yang minimal meliputi
A. Buku Harlan, yang memuat semua kejadian, perintah dan
petunjuk penting dan PPK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan
Pengawas dan Tim Teknis;
B. Laporan harian, berisi keterangan tentang
a. Tenaga kerja
b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
c. Alat-alat
d. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
e. Waktu pelaksanaan pekerjaan
C. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan
harlan;
D. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan
dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
E. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan
dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk
keperluan pembayaran angsuran.
F. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara
pemeriksaan pekerjaan tambah kurang;
G. Laporan rapat di lapangan (site meeting);
H. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time
Schedule yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
I. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built
drawing);
3. Foto Dokumentasi (0%, 25°h, 50%, 75% dan 100%);
KAJc - avaai ii7aLjLJiJar; Gei Ling Panwr FerLaf?ana/i k ujjcLfl Marriuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 12
K. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan
bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan
pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang
diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta
keperluan pendaftaran sebagal Bangunan Gedung Negara
dan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
L. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat
oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang mengakibatkan
tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan
serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor
Pelaksana (Shop drawing).
M. Laporan Penyusunan daftar cacat atau kerusakan dan
laporan akhir pekerjaan pengawasan
N. Laporan Penyusunan petunjuk pemeliharaan dan
penggunaan bangunan gedung.
0. Laporan Pengawasan Tahap Pemeliharaan
P. Setiap laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan Semua
Laporan disampaikan paling lambat Sebelum serah terima
pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dan
Laporan Pengawasan Tahap Pemeliharaan pekerjaan
konstruksi sebelum serah terima akhir (Final Hand Over)
pekerjaan konstruksi.
XIIL Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dan PPK
Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dan PPK: Tidak Ada
XIV. Peralatan dan Material dan Penyedia Jasa Konsultansi
Memiliki kemampuan menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan
jasa konsultansi Pengawasan mi yaltu
A. Kantor di Mamuju Tengah : 1 Unit
KAK - Peigawasan Pembagurian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 13
B. APD iSet
C. Komputer : 2 Unit.
D. Printer A3 : 1 Unit.
E. Laptop 1 Unit.
F. LCD Proyektor 1 Unit.
G. Digital Kamera : 1 Unit.
H. Kendaraan roda 4 1 Unit.
I. Kendaraan roda 2 1 Unit.
3. Peralatan Ukur yang dibutuhkan untuk menunjang
pengawasan
Apabila Perusahaan di luar Provinsi Sulawesi Barat di mungkinkan
untuk menyewa dengan memasukkan Surat Perjanjian Sewa
Selama Masa Pengawasan Konstruksi
XV, Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Penyedia jasa konsultansi dapat melakukan Pengawasan sesuai
konsep pengawasan bangunan yang uptodate / mengikuti
perkembangan konstruksi dengan tetap mematuhi kaidah teknis
yang berlaku.
XVI. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama sampai serah terima
pekerjaan fisik Yaitu:
A. Jangka waktu pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan
pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik
sampal dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over)
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan
puluhper seratus); dan
B. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan
serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi
sebesar 10% (sepuluh per seratus).
KAK - Pengawasan Pembagun iung KantorPertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 14
XVII. INFORMASI, KUALIFIKASI PERUSAHAAN
A. Informasi.
a. Untuk melaksanan tugasnya konsultan pengawas harus
mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dan
informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) termasuk melalul Kerangka Acuan Kerja (KAK) ml
b. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi
yang digunakan daiam pelaksnaaan tugasnya, balk yang
berasal dan kegiatan maupun yang dicari sendiri.
Kesalahan pengawasan/kelalalan pekerjaan sebagal
akibat dan kesalahan informasi menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dan konsultan pengawas.
B. Kualifikasi Perusahaan
Peserta (Badan Usaha) harus memiliki
1. Surat izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK), Kegiatan Usaha Jasa
Pengawasan
2. SBU : Pengawasan Rekayasa (RE2O1)
3. Sub Bidang : Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung
4. Pengalaman minimal 3 ( Tiga ) tahun dalam pekerjaan
Pengawasan bangunan Gedung
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku
6. NPWP
7. Memiliki bukti Laporan Pajak tahun terakhir (2022)
8. Mampu menyediakan personil dan peralatan
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KAK
KAK - Pengawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 15
XVIIL Kebutuhan Personel Minimal
A. Untuk melaksanakan tujuannya, konsuftan Pengawasan harus
menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen, balk ditinjau dan segi lingkup
kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.
B. Tenaga AhIl yang dilibatkan adalah tenaga ahll yang cukup
berpengalaman dibidangnya masing-masing dan wajib hadir
dilapangan selama Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi yang
tercantum dalam Kontrak. Adapun Tenaga tersebut terdiri
dan:
1. Team Leader 1 (satu) orang
a. Minimal Si, Jurusan Teknik Arsitektur dengan
pengalaman 2 tahun
b. Memiliki sertifikat keahilan Arsitek-Muda (AR 101)
c. Mempunyai track record dan kemampuan dalam
mengerjakan proyek perencanaan bangunan
gedung.
d. Mempunyai pengalaman dalam bidang
perencanaan bangunan.
e. Mempunyai kemampuan menguasai computer,
khususnya CAD, MS Project atau berbagal software
yang berhubungan dengan perencanaan gedung.'
f. Mempunyai kemampuan leadership yang balk.
g. Mempunyal KTP dan NPWP.
h. Memiliki laporan pajak SPT Tahun 2022
2. AhIl K3 Konstruksi sebanyak 1 orang
a. Minimal Si Semua Jurusan, dalam bidang K3 Umum
dengan pengalaman 1 tahun.
b. Minimal Memiliki sertifikat keahlian Ahli K3
1(4K - Pen gawasan Pembagunari Gedung Kantor Percanahan J<abupa ten Mamuju Ten gah
Pro vinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 16
c. Mempunyal track record dan kemampuan dalam
mengerjakan Pengawasan K3.
d. Mempunyai pengalaman dalam bidang
Pengawasan bangunan.
e. Mempunyai KTP dan NPWP.
f. Memiliki laporan pajak SPT Tahun 2022.
C. Tenaga Pendukung
1. Inspector sebanyak 1 (Satu ) orang
a. Minimal D3, Jurusan Teknik Sipil/ Teknik Arsitek
dengan pengalaman 2 tahun sebagal Inspektor.
b. Mempunyai track record dan kemampuan dalam
inspektor.
c. Mempunyal KTP dan NPWP.
2. Operator Komputer sebanyak 1 (Satu) orang
a. Minimal SMK jurusan bangunan gedung dengan
pengalaman 2 tahun sebagai Operator Komputer.
b. Memiliki sertifikat Miscrosof office
c. Mempunyai track record dan kemampuan dalam
mengoperasi ka n Miscrosof Office.
d. Mempunyai KTP dan NPWP.
3. Staf Administrasi sebanyak 1 (Satu) orang
a. Minimal SMK/Sederajat semua jurusan dengan
pengalaman 2 tahun.
b. Mempunyai track record dan kemampuan sebagai
tenaga administrasi.
c. Mempunyai KTP dan NPWP.
D. Semua SKA Melampirkan Model SKA elektronik
KAK - Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggarari 2023 Page 1 7
XIX. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
A. Tahap pengawasan konstruksi pada tahap pelaksanaan
konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama
(Provisional Hand Over) dan (Final Hand Over) pekerjaan
konstruksi selama 150 (Seratus Lima Puluh )Hari.
XX. Laporan
Adapun laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi
A. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan
teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen
mengenai volume presentasi dan nhlal bobot bagian-bagian
pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
B. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan
dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujul.
C. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakal, jumlah
tenaga kerja dan alat yang digunakan.
D. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat
oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang mengakibatkan
tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan
serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor
Pelaksana (Shop drawing).
E. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan
dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk
keperluan pembayaran angsuran.
F. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nhlai
pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan
guna keperluan pembayaran.
G. Mempersiapkan formulir, laporan harlan, mingguan dan
bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan
KAJ< - Perigawasan Pernbagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Namuju Ten gah
Pro vms! Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 18
pertama dan kedua serta formulir-formulir Iainnya yang
diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta
keperluan pendaftaran sebagal Bangunan Gedung Negara.
H. Berita acara kemajuan pekerjaan konstruksi
I. Laporan hash test dan pengujian bahan/alat dalam
pelaksanaan konstruksi
J. Laporan Penyusunan petunjuk pemeliharaan dan
penggunaan bangunan gedung.
K. Laporan Penyusunan daftar cacat atau kerusakan dan
aporan akhir pekerjaan pengawasan
L. Laporan penylapan kelengkapan dokumen pendaftaran dan
dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
M. Laporan Pengawasan Tahap Pemeliharaan
N. Dokumen Pendaftaran BGN
0. semua laporan berupa file Shop drawing dan as built drawing
(Cad, Pdf dan Animasi), dokumen Laporan yang
berhubungan dengan pekerjaan (Pdf & Office) dalam bentuk
Flash Disc atau Hard Disc sebanyak 3 (Tiga) buah.
Penyedia jasa pengawasan konstruksi mulal bertugas sejak
ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2
(dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia
jasa pelaksanaan konstruksi.
Adapun isi dan laporan harian, mingguan dan bulanan yaitu
1. Laporan Harian
Isi dan laporan harlan meliputi
1) Han dan tanggal
2) Keadaan cuaca
3) Aktivitas kegiatan di han itu, termasuk instruksi-instruksi dan
tindakan turun tangan kepada Kontraktor.
4) Kegiatan pekerjaan kontraktor di lapangan
KAK - Pengakvasan Pembagunan Geduny Kanwr Pertanahan Kabupaten 14amu1u Ten gah
Provinsi Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 19
5) Masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan
penyelesaiannya
6) Diskusi-diskusi dengan Kontraktor yang dianggap penting.
7) Tamu-tamu resmi yang diinspeksi ke proyek.
8) Pekerjaan atau material yang ditolak dan alasannya
9) Jam mulai dan selesainya operasi han itu dan personi! dan
peralatan.
10) Kedatangan dan pemindahan peralatan.
11) Kemajuan survei (staking out) dan pekerjaan.
2. Laporan Mingguan
Laporan yang sifatnya memberikan dan menyampaikan
informasi rekapitulasi laporan harian yang memuat hash
pekerjaan yang telah diselesaikan/terealisasikan selama satu
minggu dan kegiatan penunjang dan pelaksanan kegiatan. Isi
dan laporan Mingguan meliputi:
1) Laporan Umum
2) Instruksi perkiraan penambahan/ pengurangan dan/atau
perubahan jumlah dan jenis tenaga kerja, pasokan bahan
dan peralatan serta alokasi waktu.
3) Laporan Kemajuan Pekerjaan & grafik curve S
4) Laporan Hash! Rapat Lapangan
5) Laporan Pemasukan Bahan/matenia! dan alat
6) Laporan Tenaga Kerja.
7) Laporan Pengamatan Waktu Pelaksanaan
8) Laporan Pengamatan keadaan Cuaca
9) Laporan Risa!ah Rapat Mingguan
KAK - Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 20
3, Laporan Bulanan
Isi dan laporan bulanan meliputi
1) Kemajuan fisik di lapangan, termasuk perbandingan bobot
realisasi dan rencana, serta deviasi yang terjadi;
2) Hash pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
3) Hasil pengujian kualitas pekerjaan;
4) Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan;
5) Permasalahan yang terjadi di lapangan dan penanganan
yang telah dilakukan sesuai hash penetapan dalam rapat
bulanan;
6) Kelengkapan dokumen berupa foto dokumentasi, kondisi
cuaca, perubahan Kontrak (bila ada).
4. Laporan Akhir
Isi dan laporan bulanan meliputi semua Laporan yang tidak
termuat dalam laporan Harlan Mingguan dan Bulanan
XXI. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin
a. Termin ke1 Sebesar 95% dan nilal Kontrak untuk penyelesaian
tahap pelaksanaan pengawasan konstruksi mencapai
realisasi fisik 100%.
Adapun Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran Termin 1:
1, Surat Permohonan Pembayaran;
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
3. Laporan Harlan, Mingguan dan Bulanan;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO);
5. BackUp Data;
6. Opname fisik pekerjaan realisasi 100%;
7. Dokumentasi.
b. Terniin ke-2 : Sebesar 5% dan nilai Kontrak untuk
penyelesaian tahap pelaksanaan pengawasan masa
pemeliharaan sampal selesai dilakukan Serah Terima Akhir (FHO).
KAK - Perigawasan Pembagurian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 21
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
Adapun Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran Termin 2
1. Surat Permohonan Pembayaran;
2. Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO);
3. Laporan Akhir
4. Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ml harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
dftetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.
5 Persyaratan Kerja sama
Jika kerja sama dengan penyediajasa konsultansi lain diperlukan
untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi mi maka persyaratan
berikut harus dipatuhi: Tidak diperbolehkan
6. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
berikut: Konsultan pengawas harus membuat uaraian kegiatan
secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan
pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang
secara garis besar adalah sebagai berikut.
a. Pekerjaan Persiapan
i. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan
konsepsi pekerjaan pengawasan
ii. Memeriksa dan menyetujui Time Schedule /
Bart chart, S- Curve /Network planing yang
diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya
diteruskan kepada pihak pemilik proyek untuk
mendapat persetujuan
KAI< Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 22
Provinsi Su/awesi Barat Tahun anggaran 2023
b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
I. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara
umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
inpeksi kegiatan- kegiatan pembangunan agar
pelaksanaan teknis maupunadministrasi teknis
yang dilakukan dapat secara terus menerus
sampai dengan pekerjaan diserahkan.
ii. Mengawasi kebenaran metode pelaksanaan,
ukuran, kualitas dan kuantitas dan bahan atau
komponen bangunan, komposisi campuran,
peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja
Iainnya.
iii. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan
mengambil tindakan yang dapat dan cepat
agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.
iv. Memberikan masukan pendapat teknis
tentang penambahan atau pengurangan
pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya
dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada
ketentuan kontrak untuk mendapatkan
persetujuan dan pemimpin kegiatan.
v. Memberikan petunjuk perintah sejauh tidak
mengenai pengurangan dan penambahan
biaya dan waktu pekrjaan serta tidak
menyimpang dan kontrak, setelah mendapat
persetujuan pihak direksi pekerjaan.
vi. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang
tidak sesual dengan spesifikasi dalam dokumen
kontrak, menolak bahan yang tidak sesual
KAK - Pen gawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Pro vinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 Page 23
dengan sfesifikasi.
vii. Memberrikan bantuan dan petunjuk kepada
penyedia dalam melakukan sosialisasi dengan
masyarakat dan aparat pemerintah serta
mengusahakan perijinan sehubungan dengan
pelaksanaan pembangunan.
viii. Memberikan bimbingan / petunjuk kepada
penyedia dalam hat tahapan I m etode
pelaksanaan agar hasitpelaksanaan memenuhi
spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna.
7. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsuftansi berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personet satuan kerja PPK berikut:
Dalam setiap rapat pembahasan konsultan membuat notuten
berisi garis besar pembahasan dan diskusi yang nantinya akan
disertakan pada saat pengumpulan laporan akhir dan bertanda
tangan dan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau yang mewakili
dan pihak konsultan. Tujuannya untuk memantau perkembangan
kemajuan pekerjaan sehingga ada kontrol waktu yang ketat
dalam setiap proses tahapan pekerjaan.
Dalam setiap rapat pembahasan pihak konsultan wajib
mendatangkan Ketua Tim Ahli atau salah satu Ahli yang ada dalam
kontrak yang menguasai materi yang didiskusikan pada saat itu.
Pejabat Pembuat Komitmen memfasilitasi tempat rapat
pembahasan untuk diskusi dan konsultasi. Konsultan dapat
meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk metakukan
konsuttasi dituar waktu pembahasan resmi jika diperlukan.
KAK - Pengawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 24
Pro vms! Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
8. Lain-lain
a. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta
oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau
memberi penjelasan mengenai tahap atau hasH
kerjanya;
b. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto
Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan
dengan palaksanaan pekerjaan lapangan;
c. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-
usulan hasH pekerjaan mi dengan Pemilik pekerjaan.
d. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh
Penyedia Jasa;
e. Penyedia Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai
dengan barang/jasa yang diadakan dan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Penyedia Jasa melaksanakan Kegiatan pengawasan
teknismeliputi:
a. pengendalian waktu;
b. pengendalian biaya;
c. pengendalian pencapaian sasaran; dan
d. tertib administrasi pembangunan BGN.
g. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
KAK - Pengawasan Pembagurian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 25
Pro vinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023
h. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka
Acuan Kerja iniakan dijelaskan dalam berita acara
persiapan pelaksanaan Kontrak.
Mamuju Tengah, 04 Juli 2023
Kantor Pertanahan Kabupaten
Mamuju TengbPtbvisi Sulawesi Barat
Komitmen,
ähfl1øisuf Sft
NIP 19681106 199703 1 002
KAK - Perigawasan Pembagunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Ten gah
Page 26
Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023