Pekerjaan Renovasi Gedung Warkah

RENCANA  KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                       

                             PASAL l                                      

                        KETENTUAN  UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :         
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa  
    dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan    

    dan  tanggung  jawab  penggunaan  anggaran  pada  Kementerian         
    Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kabupaten Maros).                   
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan
    oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang   

    dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk      
    didalamnya memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.               
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ     
    adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan       

    Pertanahan Nasional yang  menjadi pusat  keunggulan Pengadaan         
    Barang/Jasa.                                                          
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
    sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk         
    mengelola pemilihan Penyedia.                                         

e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia     
    adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk   
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat 

    keputusan Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten  Minahasa  serta        
    bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa .
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan   
    peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem

    tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
    suatu pekerjaan.                                                      
h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
    harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                           
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah   

    layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
    Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                              
j.  Tender  adalah metode  pemilihan untuk  mendapatkan  Penyedia         
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                             
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan   
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
    anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai  

    atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha    
    Menengah  atau Usaha Besar yang  memenuhi  kriteria Usaha Kecil       
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil,  
    dan Menengah.                                                         
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis

    yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan    
    Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang    
    pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia 
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

    pembiayaan ekspor Indonesia.                                          
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara    
    nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap      
    menggunakan anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

                             Pasal 2                                      
                      PEKERJAAN  PERSIAPAN                                

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara    

    Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
    Maros dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan 
    personil dan peralatan dari penyedia.                                 
2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan   

    Kabupaten Maros melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam       
    Kerangka Acuan Kerja.                                                 
3.  Selain melaksanakan angka 2  diatas penyedia wajib menyiapkan         
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik

    secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat
    persiapan menandatangani kontrak.                                     

                            PASAL  3                                      
      KELUARAN  DAN TAHAPAN PELAKSANAAN  PEKERJAAN  UTAMA                 

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                      
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital

    oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                   
                             PASAL 4                                      
                            JAMINAN                                       

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam      
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12
    Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui  
    Penyedia, yang terdiri dari :                                         

    a. Jaminan Pelaksanaan                                                
    b. Jaminan Uang Muka                                                  
    c. Jaminan Pemeliharaan                                               
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai

    kontrak.                                                              
3.  Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara   
    proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
    harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)

4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia
    tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan
    pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh Asuranasi Umum yang
    terdaftar pada Lembaga OJK.                                           

                             PASAL 5                                      
                      PERUBAHAN  KONTRAK                                  

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan   

    kontrak, yang meliputi :                                              
    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        

    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas,
    tidak terbatas pada:                                                  
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               
    b. Ketentuan lainnya.                                                 

3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah  
    dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.               
                             PASAL 6                                      
        MASA  PEMELIHARAAN  DAN SERAH TERIMA  PEKERJAAN                   

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak   
terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan
berakhir.                                                                 
                             PASAL 7                                      
                            LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi
    resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.             

2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi 
    pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at
    cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.  
3.  Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun
    kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

    karena sudah masuk dalam analisa harga perkiraan sendiri.             

                             PASAL 8                                      
                            PENUTUP                                       

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-
bahan, pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat     
"diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata 
termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi
kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai
"hal" yang disebutkan.                                                    

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini.