Pembangunan Unit Perbenihan Ikan Air Tawar

URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                             

 Pekerjaan /Pengadaan Belanja Modal Bangunan  Peternakan/Perikanan -       
 Pembangunan Unit Perbenihan Ikan Air Tawar secara garis besar meliputi Pengawasan
 pekerjaan ini adalah terwujudnya pekerjaan konstruksisesuai dengan fungsinya,

 memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efesiensi
 dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungan dan    
 diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien. Kegiatan yang harus dilakukan oleh
 konsultan dpat diuraikan sebagai berikut antara lain :                    

 Ruang Lingkup Pekerjaan :                                                 
Lingkup kegiatan meliputi pekerjaan Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan

Pembangunan Unit Perbenihan Ikan Air Tawar.                                
Uraian Singkat dan Lingkup Pekerjaan:                                      

1.  Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan  
    menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan.                        
2.  Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan pembangunan dalam rangka perawatan
    (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh
    bangunan Gedung                                                        
3.  Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi

    Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Pembenihan Ikan Air Tawar adalah
    berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor.
    22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, meliputi:    
    - Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional
      Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan                                 
    - Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
      (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.                              
 4. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa
    pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi, dan     
    pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencana konstruksi.            
 5. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
    berdasarkan                                                            
    - Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan dan
      lampiran beserta perubahannya; dan                                   
    - Standar Mutu Kesalamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar      
      Manajemen Mutu(SMM).                                                 

 6. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:
    a) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,
      termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).                          
    b) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (asbuilt drawings);    
    c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau
      manajemen konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;      
    d) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
      mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir termasuk laporan uji mutu.
    e) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan,
      pekerjaan tambah kurang, serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir
      (FHO) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan
      konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
      pelaksanaan konstruksi fisik;                                        
    f) Hasil pemeriksanaan kelaikan fungsi (commissioning test);           
    g) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
      konstruksi fisik yang diambil dari sudut pandang yang tetap/sama dari awal

      hingga akhir pekerjaan.                                              
    h) Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau Standar Mutu Kesehatan
      dan Keselamatan Kerja (SMK3);                                        
    i) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian
      dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan sistem
      pemipaan (plumbing).                                                 
    j) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal
      dan system pemipaan.                                                 
    k) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan
      konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.                      
 7. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga
    keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
    konstruksi fisik setelah serah terima pertama (PHO). Dalam pemeliharaan pekerjaan

    konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala
    cacat, ketidaksesuaian dan kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi.
 8. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Bangunan
    Gedung Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam)
    bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi. 
 9. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah teruma akhir (FHO)
    pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
    pekerjaan konstruksi.                                                  
 10. Lingkup pekerjaan terdiri dari pekerjaan persiapan, SMKK, pekerjaan struktur,
    pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan MEP.                               

 Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :

 1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan 
    ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan
    dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran

    penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta
    penyelesaian kelengkapan pembangunan;                                  
 2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan terdiri dari :       
   a) Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan
      pekerjaan;                                                           
   b) Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;            
   c) Wajib mengajukan Request Form disertai Shop Drawing pada setiap tahapan
      pekerjaan yang akan dilaksanakan;                                    
   d) Wajib membuat uji kualitas/back up quality terhadap jaminan hasil pekerjaan;
   e) Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang:                 
       - tenaga kerja;                                                     
       - bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;             
       - peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;            
       - kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
       - waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;                        

       - kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;          
       - Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan 
         pekerjaan,tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;                
       - Mendokumentasi item pekerjaan tiap kali ada permintaan progress (kondisi
         0%, 25%,75%, dan 100%) harus dalam posisi yang sama dan dalam bentuk
         soft file.                                                        
 3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin;    
 4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
    Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);        
 5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                     
 6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;                  
 7. Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);    
 8. Membuat Time schedule / S curve untuk pelaksanaan pekerjaan dan setiap kali ada
    perubahan dilapangan.                                                  

                                      Mengupura, 21 Pebruari 2025          
                                     Pejabat Pembuat Komimen/ PPK          
                               Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan 
                                 ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

                                     I Nyoman Suardana, S,Sos.MM           
                                      NIP. 19721010 199302 1 002