Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penataan Halaman Dan Pengadaan Meubelair Gedung Pengadilan Negeri Badung

NAMA KEGIATAN :                                   
  PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA,       

    PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI   
                       BANGUNAN GEDUNG                                    

                        NAMA PEKERJAAN :                                  
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR – PENATAAN HALAMAN DAN PENGADAAN     
             MEUBELAIR GEDUNG PENGADILAN NEGERI BADUNG                    

                      TAHUN ANGGARAN 2025                                 
Penataan Halaman dan Pengadaan Meubelair Gedung Pengadilan Negeri Badung. 

Gambaran Umum                                                             

  Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem peradilan

umum di Indonesia. Tugas utamanya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pidana dan perdata yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri berkedudukan di

ibu kota kabupaten atau kota.                                             

Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri:                                     

Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:                                

Pengadilan Negeri bertugas menangani perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya,
termasuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukumnya.

Menyelesaikan perkara:                                                    
Pengadilan Negeri berupaya menyelesaikan perkara melalui proses persidangan, termasuk upaya

perdamaian jika memungkinkan.                                             
Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat:                         

Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada
instansi pemerintah di daerahnya jika diminta.                            
Struktur Organisasi:                                                      

Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang hakim anggota. Selain itu,
terdapat juga kepaniteraan yang membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif pengadilan.

Peran dalam Sistem Peradilan:                                             

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari Peradilan Umum dan berada di bawah Mahkamah
Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam hierarki peradilan, Pengadilan
Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, yang berarti putusannya dapat diajukan banding
ke Pengadilan Tinggi.                                                     

Penataan Halaman dan Pengadaan Meubelair Gedung Pengadilan Negeri Badung. 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2025.         
I.   MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
     a. Maksud                                                            

        Sebagai petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat lingkup bahan,

        peralatan, waktu peksanaan, metode kerja dan personil manajerial yang harus
        dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan

        pembangunan.                                                      

     b. Tujuan                                                            

        Mencapai hasil pelaksanaan konstruksi fisik Belanja Modal Bangunan Gedung
        Kantor – Penataan Halaman dan Pengadaan Meubelair Gedung Pengadilan

        Negeri Badung, yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari segi kualitas,
        kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang teah ditentukan.

II.  TARGET / SASARAN                                                     
       Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah :     

     a. Keluaran (Output)                                                 

       - Tersedianya Meubelair dan penataan halaman di Gedung Pengadilan Negeri

         Badung secara fisik yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu,
         waktu dan biaya yang sesuai dalam dokumen kontrak.               

     b. Hasil (Outcomes)                                                  

       - Dengan adanya pengadilan Negeri Badung, diharapkan penyelesaian perkara
         menjadi lebih efektif dan dekat dengan masyrakat di Kabupaten Badung dan

         secara khususnya bagi masyarakat secara umum.                    

III. NAMA ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI                       
     Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

     KPA       : Ir. Kadek Dwi Lantari, ST.                               

     Alamat KPA : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja         

                Mandala”, Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung                
IV.  SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                      
        a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Pekerjaan

          Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Penataan halaman dan     

          Pengadaan Meubelair Gedung Pengadilan Negeri Badung, yang bersumber
          dari dana                                                       

          APBDP Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025                      

       b. Total Pagu pekerjaan sebesar Rp. 10.820.227.000,00 (Sepuluh Milyar
          Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu     

          Rupiah)                                                         

        c. Jenis Kontrak                                                  

          Cara Pembayaran : Kontrak Harga Satuan                          

          Berdasarkan waktu : Kontrak Tahun Tunggal                       

V.   RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN                                      

     Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Pekerjaan BELANJA MODAL
     BANGUNAN GEDUNG  KANTOR – PENATAAN HALAMAN DAN PENGADAAN             

     MEUBELAIR GEDUNG PENGADILAN NEGERI BADUNG, yang dilaksanakan sesuai  

     dengan BOQ (Bill Of Quantity) yang telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam
     penawaran.                                                           

      NO            NAMA PEKERJAAN               LOKASI                   

      1   BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG       Kabupaten Badung            
          KANTOR– PENATAAN HALAMAN DAN                                    
          PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG PENGADILAN                           
          NEGERI BADUNG.                                                  
VI.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                   
     a. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan :                            

        Terhitung 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan SPMK