Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah-Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

Applicants

			Reason
CV Pasang Indah	0021521786906000	Rp 911,897,841	-
CV Nandini	0024801821907000	-	-
CV Satriya Karya Dharma	0856*080	Rp 800,000,004	Jumlah peralatan concrete mixer tidak memenuhi persyaratan dan tidak mencamtumkan kapasitas peralatan; tidak melampirkan bukti kepemilkan genset dan bukti sewa peralatan Dump Truck, Concrete Mixer, Pickup, Total Station; serta pengalaman personil pelaksana kurang dari persyaratan yang telah ditentukan
CV Mertha Graha	0016960809906000	-	-
CV Chitra Karya Utama	0018287342908000	-	-
CV Pater Surya	0022173561903000	-	-
CV Yudha Utama	0017773151901000	-	-
CV Sari Nusa Raharja	0016634461907000	-	-
CV Prisma Alam	0022524979908000	-	-
CV Sedana Govana Jaya	0018727792907000	-	-
PT Sari Muncul Megunung	0027881358907000	-	-
CV Intan Karya	0019142934906000	-	-
CV Okane	0015791635907000	-	-
CV Wahyu Dewata	0749193330907000	-	-
CV Nadi Guna Karya	0819460924901000	-	-
CV Eka Pratama	0085*210	-	-
CV Wisma Niaga	0024801177907000	-	-
CV Suasta Karya	0018855171907000	-	-
Karya Budi Mulya	0434*070	-	-
CV Cahaya Bulan	0028022127907000	-	-
CV Mekar Sari	0024260234907000	-	-
CV Sari Merta Bawa	0964353502907000	-	-
CV Krisna Putra Bali	0014929202902000	-	-
Ragas Mandiri	0020966016908000	-	-
CV Tegteg Urip Kalantas	0537467920902000	-	-
CV Krisna Yudha	0023529597907000	-	-

Attachment

GAMBARAN      UMUM                                 

                         NAMA KEGIATAN :                                

     PENYELENGGARAAN      BANGUNAN    GEDUNG   DI WILAYAH               

   DAERAH   KABUPATEN/KOTA,    PEMBERIAN   IZIN MENDIRIKAN              
   BANGUNAN   (IMB) DAN  SERTIFIKAT  LAIK  FUNGSI BANGUNAN              
                            GEDUNG                                      

                        NAMA  PEKERJAAN :                               

    BELANJA   MODAL   BANGUNAN   GEDUNG   TEMPAT   IBADAH  –            
               PENATAAN   PURA  LINGGA   BHUANA                         

         DI PUSAT PEMERINTAHAN     KABUPATEN   BADUNG                   

                       TAHUN ANGGARAN 2024                              
                     GAMBARAN      UMUM                                 

                         NAMA KEGIATAN :                                

     PENYELENGGARAAN      BANGUNAN    GEDUNG   DI WILAYAH               
   DAERAH   KABUPATEN/KOTA,    PEMBERIAN   IZIN MENDIRIKAN              
   BANGUNAN   (IMB) DAN  SERTIFIKAT  LAIK  FUNGSI BANGUNAN              
                            GEDUNG                                      

                        NAMA  PEKERJAAN :                               

    BELANJA   MODAL  BANGUNAN    GEDUNG   TEMPAT   IBADAH  –            
               PENATAAN   PURA  LINGGA  BHUANA                          

         DI PUSAT PEMERINTAHAN     KABUPATEN   BADUNG                   

                       TAHUN ANGGARAN 2024                              
                        GAMBARAN  UMUM                                  

                  PENATAAN PURA LINGGA BHUANA                           
            DI PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN  BADUNG                     

I.   LATAR BELAKANG                                                     
     a. Dasar Hukum                                                     
       1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     
       2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara        
       3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
       4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi      
       5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, tentang 
          Bangunan Gedung.                                              
       6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
          Keuangan Daerah                                               
       7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
          Dampak Lingkungan Hidup.                                      
       8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
          Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
       9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah; beserta aturan turunannya.            
       10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
          Rencana Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan                   
       11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
          Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                           
       12) Peraturan Menteri PUPR RI No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
          Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
       13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
          Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;              
       14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
          Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                        
       15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis
          Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
       16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 08/PRT/M/2011 tentang
          Pembagian Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Turunannya nomor
          19/PRT/M/ 2014                                                
       17) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
          Tentang Standar Prasarana Dan Sarana Stadion Dan Lapangan Sepak Bola
       18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan
          Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum                               
       19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis
          Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan .
       20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 07/PRT/M/2019 tentang
          Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
       21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.
          14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.  
       22) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
          Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan               
       23) Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan
          Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan
          Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung                        
       24) Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)
       25) Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)          
       26) Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982)                    
       27) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005, tentang Persyaratan Arsitektur
          Bangunan Gedung.                                              
       28) Standar pelaksanaan mengacu pada SNI (Standard Nasional Indonesia) antara lain
          Pekerjaan Bangunan Gedung                                     
          • SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plumbing                    
          • SNI 03-571-2001 tentang Sistem Pengendalian Asap Kendaraan pada
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-6764-2002 tentang Spesifikasi Baja Struktural        

          • SNI 03-6767-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Ventilasi Mekanis dan
            Sistem Tata Udara sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan
          • SNI 03-6768-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Pengelolaan Udara
            sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan            
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan
            Bangunan Bukan Logam)                                       
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B (Bahan
            Bangunan dari Besi/Baja)                                    
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C (Bahan
            Bangunan dari Logam Bukan Besi)                             
          • SNI 03-1726-2003 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-1727-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk
            Bangunan Rumah dan dan Gedung                               
          • SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk
            Bangunan Gedung                                             
     b. Gambaran Umum                                                   
        Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung merupakan upaya
        pembangunan taman untuk menunjang fungsi bangunan tempat ibadah yang telah terbangun
        sebelumnya sehingga optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Pusat
        Pemerintahan Kabupaten Badung dapat berjalan dengan optimal. Adapun pelaksanaan
        pekerjaannya adalah melalui penyedia barang/jasa sesuai pekerjaan tersebut.

II.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
     a. Maksud                                                          
       Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang dilaksanakan
       agar dapat memperlancar kegiatan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; petunjuk bagi
       Pelaksana Konstruksi yang memuat lingkup bahan, peralatan, waktu peksanaan, metode kerja
       dan personil manajerial yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam
       pelaksanaan pembangunan.                                         
     b. Tujuan                                                          
       Tujuan adalah untuk mewujudkan Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat Pemerintahan
       Kabupaten Badung yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari segi kualitas, kuantitas serta
       dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan.  

III. TARGET / SASARAN                                                   
     Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah:      
     a. Keluaran (Output)                                               
       - Pekerjaan fisik Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
         yang sesuai dengan mutu waktu dan biaya yang telah direncanakan
     b. Hasil (Outcomes)                                                
       - Meningkatkan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar secara
         umum di Kabupaten Badung.                                      
IV.  NAMA ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI                     
     Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
     PA        : Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT                
     Alamat PA : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya
               Sempidi Mengwi Badung                                    

V.   RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN                                    
     Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Penataan Pura Lingga Bhuana Di Pusat
     Pemerintahan Kabupaten Badung yang dilaksanakan sesuai dengan BOQ (Bill Of Quantity) yang
     telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penawaran.                

      NO            NAMA PEKERJAAN                  LOKASI              
      1  Biaya Penerapan SMK3                 Kawasan Pusat Pemerintahan
                                              Kabupaten Badung          
      2  Pekerjaan Penataan Pura Lingga Bhuana                          

VI.  JANGK A WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                
     a. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:                           
       Pela ksanaan Pekerjaan 30 hari kalender setelah penandatanganan SPK dan SPMK.

Tenders also won by CV Pasang Indah

		Authority
7 July 2022	Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih (Lanjutan)	Provinsi Bali	Rp 11,354,241,206
20 September 2022	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bali	Kab. Badung	Rp 10,326,933,000
16 May 2022	Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 9,792,313,000
14 September 2023	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Asrama Pegawai, Tempat Parkir Motor Dan Pemasangan Kanopi, Cctv Digital Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Badung	Kab. Badung	Rp 7,550,812,000
8 September 2025	Belanja Modal Bangunan Parkir - Pembangunan Garase Mobil Pemadam Kebakaran Di Pos Pemadam Kebakaran Puspem Badung	Kab. Badung	Rp 5,683,210,000
31 May 2023	Pembangunan Monumen Situs Kerajaan Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Provinsi Bali	Rp 5,000,000,000
27 March 2024	Pembangunan Monumen Situs Kerajaan Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Tahap II	Provinsi Bali	Rp 5,000,000,000
20 June 2023	Penataan Area Parkir Kawasan Kedundung Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	Provinsi Bali	Rp 4,900,143,000
25 June 2021	Perbaikan Gelung Kori Pura Agung Besakih Kab. Karangasem		Rp 4,794,645,000
28 August 2023	Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Cath-Lab Rumkit Bhayangkara Denpasar T.A 2023	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 4,000,000,000