Pematangan Lahan, Pembangunan Jalan, Dan Sarana Prasarana Pangkalan Setokok

Lampiran Nota Dinas PPK Biro Sarpras
                                      Nomor : ND-159 /SP.02.04/VII/2025 
                                      Tangggal : 16 Juli 2025           

           KERANGKA  ACUAN KERJA/TERM  OF REFERENCE                     
PEMATANGAN   LAHAN, PEMBANGUNAN  JALAN, DAN SARANA PRASARANA            

                      PANGKALAN  SETOKOK                                
                     TAHUN ANGGARAN   2025                              

 Kementerian Negara/Lembaga : BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA    

 Unit Eselon I/II        : SEKRETARIAT  UTAMA  /  BIRO SARANA   DAN     
                           PRASARANA                                    

 Program                 : Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah  
                           Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

 Hasil (Outcome)         : Terlaksananya pekerjaan pematangan lahan,    
                           pembangunan jalan, dan sarana prasarana      
                           Pangkalan Setokok Bakamla RI                 

 Kegiatan                : Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan 
                           Laut                                         

 Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya pekerjaan pematangan lahan, 
                           pembangunan jalan, dan sarana prasarana      

                           Pangkalan Setokok Bakamla RI                 
 Jenis Keluaran (Output) : Terlaksananya pekerjaan pematangan lahan,    

                           pembangunan jalan, dan sarana prasarana      
                           Pangkalan Setokok Bakamla RI sesuai dengan yang

                           diharapkan                                   
 Volume Keluaran (Output) : 1 (satu)                                    
 Satuan Ukur Keluaran (Output) : Paket                                  

A.  LATAR BELAKANG                                                      

   1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan.                               

     a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;      
     b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan    

        Pembangunan Nasional;                                           
     c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            33 // 2255  
                               2                                        

     d. Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2004  tentang Pemeriksaan        

        Pertanggungjawaban Keuangan Negara;                             

     e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;             
     f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang        

        Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di   
        Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;    

     g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja  
        Pemerintah;                                                     

     h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan     

        Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;          
     i. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan  

        Laut;                                                           
     j. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pedoman         

        Pelaksanaan PBJ Pemerintah beserta Perubahannya;                

     k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan        
        Barang/Jasa Pemerintah;                                         

     l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik  
        Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan      

        Gedung Negara; dan                                              

     m. Program Kerja Bakamla Tahun 2025                                

   2. Gambaran Umum                                                     

        Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah
    lautan dengan luas seluruh wilayah territorial adalah 8 juta km2, mempunyai

    panjang garis pantai mencapai 81.000 km, hampir 40 juta orang penduduk
    tinggal di kawasan pesisir. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2 atau

    sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari Zona Ekonomi

    Ekslusif (ZEE) 2,7 juta km2 dan wilayah laut territorial 3,1 juta km2. Luas
    wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui sebagai Wawasan Nusantara.

        Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) mempunyai   
    tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan

    Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya

    Bakamla RI didukung oleh peralatan yang pengelolaan dan penggunaan  
    menggunakan APBN akan dipertanggungjawabkan sebagai Barang Milik    

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            44 // 2255  
                               3                                        

    Negara (BMN).                                                       

        Dalam rangka memanfaatkan potensi laut dan meningkatkan keamanan

    maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan
    kebijakan strategis mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang

    akan diwujudkan khususnya untuk menjamin konektivitas antar pulau,  
    pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut

    serta fokus pada Keamanan Maritim. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun
    2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan

    Keamanan Laut RI, Bakamla memiliki Tugas Pokok melaksanakan “patroli

    keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah  
    yurisdiksi Indonesia” dengan fungsi melaksanakan “penjagaan, pengawasan,

    pencegahan, penindakan terhadap berbagai bentuk kegiatan ilegal di laut”
        Peran Bakamla sebagai instansi sipil untuk menjaga keamanan maritim di

    wilayahnya menitikberatkan pada koordinasi dan mengintegrasikan seluruh

    instansi yang memiliki kewenangan di laut. Sesuai dengan tuntutan yang kuat
    terhadap peran instansi sipil dalam melaksanakan tugas sama halnya dengan

    Coast Guard di dunia seperti Amerika Serikat, Australia, China, Jepang dan
    Vietnam, maka kekuatan Bakamla perlu ditingkatkan dan dilengkapi dengan

    kapal patroli cepat yang mampu melaksanakan operasi di wilayah perairan

    sesuai karakteristik perairan Indonesia.                            
        Stabilisasi kemanan dan penegakan hukum di jalur perdagangan akan

    memberikan rasa aman kepada investor, sehingga diharapkan dapat     
    mendukung tercapainya kemandirian ekonomi. Dalam pelaksanaan tugas dan

    fungsi Bakamla, mengingat begitu luasnya wilayah teritori Indonesia, maka

    dirasa perlu penyediaan/pembangunan infrastruktur pangkalan Bakamla di
    Zona Maritim Barat yang akan menjadi pusat komando wilayah dan akan 

    mendukung dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan penegakan  
    hukum di wilayah teritori laut Indonesia.                           

        Bakamla dalam melaksanakan tugas dibidang keamanan laut yang    
    meliputi penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran

    hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat

    dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam     
    menjalankan tugas patroli pengamanan laut sampai dengan di ZEE, dimana di

    perairan tersebut menyimpan potensi sumber daya ikan yang cukup besar dan
    merupakan daerah penangkapan ikan terbesar dan terbaik di Indonesia.

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            55 // 2255  
                               4                                        

        Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan prasarana di lingkungan

    BAKAMLA  RI yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat 

    pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah
    disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat

    berlangsung operasional efektif. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan
    tenaga ahli yang berpengalaman dalam hal pekerjaan pematangan lahan,

    pembangunan jalan, dan sarana prasarana Pangkalan Setokok Bakamla RI.
    Kontraktor pelaksana mengerjakan pekerjaan fisik berdasarkan kontrak

    pekerjaan dan harus mengikuti spesifikasi teknik yang tertuang dalam kontrak,

    dan juga melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
    1. Maksud                                                           

       KAK ini dibuat dengan maksud agar dapat dijadikan petunjuk bagi penyedia

       yang memuat masukan, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan 
       diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.

    2. Tujuan                                                           
       KAK ini dibuat dengan tujuan penyedia dapat melaksanakan tanggung

       jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai.   

C.  SASARAN  KEGIATAN                                                   

    Tercapainya pekerjaan pematangan lahan, pembangunan jalan, dan sarana
    prasarana Pangkalan Setokok Bakamla RI sesuai kriteria yang ditetapkan

D.  PENERIMA MANFAAT                                                    
    Penerima manfaat pematangan lahan, pembangunan jalan, dan sarana    

    prasarana Pangkalan Setokok Bakamla RI adalah Bakamla beserta       
    stakeholder untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Bakamla serta    

    masyarakat Indonesia.                                               

E.  LOKASI KEGIATAN                                                     

    Kegiatan pematangan lahan, pembangunan jalan, dan sarana prasarana  
    Pangkalan Setokok ini dilaksanakan di Setokok kota Batam Kepulauan Riau.

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            66 // 2255  
                               5                                        

                   Gambar 1. Lokasi Kepulauan Riau                      

     Gambar 2. Lokasi rencana pekerjaan pematangan lahan, pembangunan jalan,
                  dan sarana prasarana Pangkalan Setokok                

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            77 // 2255  
                               6                                        

            Gambar 3. Site Plan Pangkalan Setokok Bakamla RI Batam      

F.  DATA PENUNJANG                                                      
    1. Data dan Fasilitas Penunjang.                                    

      Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data dan fasilitas
      yang disediakan oleh PPK yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh

      penyedia:                                                         

      a.  Laporan dan Data. Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi
          terdahulu yaitu:                                              

          1) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan.                        
          2) Gambar rencana teknis.                                     

          3) Spesifikasi teknis.                                        

          4) Bentuk dan format laporan.                                 
          5) Laporan kegiatan meliputi laporan harian, mingguan dan bulanan.

             Termasuk laporan kegiatan MC 0, MC 50, MC 100 dan Addendum 
             kegiatan apabila ada.                                      

          6) Semua produk laporan, dokumentasi foto dan gambar as built 

             drawing sampai dengan  pekerjaan terakhir yang telah       

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            88 // 2255  
                               7                                        

             dilaksanakan.                                              

      b. Akomodasi dan Ruangan Kantor.                                  

         1) Ruang rapat Bakamla dapat digunakan untuk rapat pembahasan  
            mengenai kemajuan proyek baik secara administrasi maupun teknis.

         2) Ruang rapat satker setempat dapat digunakan untuk rapat     
            pembahasan dengan staf lapangan yang terkait.               

      c. Staf  Pengawas/Pendamping. Apabila diperlukan PPK akan         
         mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas

         atau pendamping (counterpart) atau project officer (PO) dalam rangka

         pelaksanaan pembangunan.                                       
      Penyediaan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus menyediakan dan

      memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk  
      kelancaran pelaksanaan pekerjaan.                                 

G.  LINGKUP KEGIATAN DAN KELUARAN                                       
    1. Lingkup Kegiatan.                                                

       Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor adalah pematangan
       lahan dan sarana prasarananya :                                  

          a. Pekerjaan cut and fill                                     

          b. Pekerjaan talud / dinding penahan tanah                    
          c. Pekerjaan Jalan                                            

          d. Pekerjaan Saluran                                          
          e. Pekerjaan Gerbang Utama, Gerbang Perkantoran dan Gerbang   

            Publik                                                      

          f. Pekerjaan Pagar                                            
          g. Pekerjaan Pos Jaga                                         

       Sedangkan lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana
       kegiatan konstruksi meliputi:                                    

        a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
          yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

        b. Melakukan pembelian bahan material, peralatan dan membuat metode

          pelaksanaan, serta membuat schedule pekerjaan untuk ketepatan 
          waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.                         

        c. Melaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan segi   
          kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            99 // 2255  
                               8                                        

        d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan 

          persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.           

        e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
          laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan pelaksanaan, dengan

          masukan hasil rapat-rapat lapangan.                           
        f. Membuat gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing).      

        g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di      
          lapangan (as built drawing) sebelum serah terima pertama (provisional

          hand over – PHO).                                             

        h. Membuat daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan
          menyusun laporan akhir pekerjaan pelaksanaan.                 

        i. Bersama direksi lapangan menyusun berita acara persetujuan   
          kemajuan pekerjaan, BA pemeliharaan pekerjaan, dan BA serah terima

          pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan  

          untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.               
        j. Membantu PPK dalam penyiapan kelengkapan dokumen sertifikat laik

          fungsi (SLF) untuk paket kegiatan jasa pemborongan yang sudah 
          selesai.                                                      

        k. Bersama penyedia jasa perencanaan konstruksi mendampingi staf

          PPK pada saat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh     
          auditor internal maupun eksternal.                            

    2. Keluaran.                                                        
       Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:  

       a. Buku harian yang dibuat kontraktor pelaksana dan diperiksa konsultan

          pengawas, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang  
          penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan

          Pengawas.                                                     
       b. Laporan Harian yang dibuat kontraktor pelaksana dan diperiksa 

          konsultan pengawas dan direksi lapangan.                      
       c. Laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan sebagai     

          resume laporan harian, dilampiri laporan rapat di lapangan (site

          meeting).                                                     
       d. Laporan MC 0, MC 50, MC 100 dan laporan Addendum pekerjaan yang

          dibuat kontraktor pelaksana dan diperiksa konsultan pengawas. 
       e. Gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang dibuat    

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1100 // 2255
                               9                                        

          kontraktor pelaksana dan diperiksa konsultan pengawas.        

       f. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built

          drawing) yang dibuat kontraktor pelaksana dan diperiksa konsultan
          pengawas sebelum serah terima pertama (provisional hand over –

          PHO).                                                         
       g. Laporan Justifikasi teknis [jika ada]                         

       h. Berita acara (BA) persetujuan kemajuan pekerjaan, BA pemeliharaan
          pekerjaan, dan BA serah terima pertama dan kedua pelaksanaan  

          konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran      

          pekerjaan konstruksi, yang disusun bersama direksi lapangan.  
       i. Laporan khusus, seperti laporan pemancangan atau jika terjadi 

          permasalahan teknis di lapangan atau laporan akibat keadaan kahar
          (force majeur).                                               

       j. Laporan akhir pekerjaan pembangunan.                          

H.  JANGKA  WAKTU PELAKSANAAN                                           

     Jangka waktu pekerjaan pematangan lahan, pembangunan jalan, dan sarana
     prasarana Pangkalan Setokok Bakamla RI adalah 136 (seratus tiga puluh

     enam) hari kalender, terhitung mulai dari diterbitkannya Surat Perintah Mulai

     Kerja dari Pengguna Jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).   

                 Kegiatan             BULAN                             

                               I   II    III IV  V                      
              Pelaksanaan lelang                                        

             Pelaksanaan Kegiatan                                       
            Pengawasan Pekerjaan                                        

            Evaluasi Hasil Pekerjaan                                    
              Penyusunan Berita                                         

              Acara Serah Terima                                        

I.  KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN                                     

    Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan pekerjaan pematangan lahan,
    pembangunan jalan, dan sarana prasarana Pangkalan Setokok adalah satu

    tahun anggaran yaitu TA 2025 yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 yaitu dengan

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1111 // 2255
                              10                                        

    kualifikasi Usaha Besar yaitu dengan Metode Pemilihan Penyedia melalui

    Tender dengan Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jenis kontrak yang

    digunakan adalah Kontrak Lumpsum.                                   

J.  PERSYARATAN PENYEDIA                                                
    1. Tenaga ahli dan Tenaga pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan

       pekerjaan ini adalah:                                            
       a. Kepala Proyek (Project Manager).                              

       b. Kepala Lapangan (Site Manager)                                

       c. Tenaga Ahli Geoteknik                                         
       d. Tenaga Ahli Jalan                                             

       e. Tenaga Ahli K3 Konstruksi                                     
       f. Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan                               

       g. Juru Gambar (Drafter)                                         
       h. Juru Ukur (Surveyor)                                          

       i. Manajer keuangan                                              

       j. Staff Logistik                                                
    2. Persyaratan tenaga ahli.                                         

       a. Kepala Proyek (Project Manager).                              
          Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/

          lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau universitas/perguruan

          tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara
          atau universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

          Mempunyai sertifikat keahlian (SKK) Ahli Madya Manajemen Kontruksi,
          berpengalaman minimal 8 tahun dan 5 kali melaksanakan pekerjaan di

          bidang Pematangan lahan dan pembangunan jalan yang dibuktikan 

          dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup serta melampirkan KTP dan
          NPWP. Tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh

          kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pembangunan      
          pekerjaan sejak tanggal dimulainya pekerjaan yang ditetapkan  

          berdasarkan SPMK sampai dengan selesainya masa pemeliharaan   

          pekerjaan/serah terima kedua (final hand over – FHO) pekerjaan
          konstruksi.                                                   

       b. Kepala lapangan (Site Manager).                               
          Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Sipil lulusan    

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1122 // 2255
                              11                                        

          universitas/perguruan tinggi negeri atau universitas/perguruan tinggi

          swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau

          universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
          mempunyai sertifikat keahlian (SKK) Tenaga Ahli Madya Geoteknik,

          berpengalaman minimal 5 tahun dan 5 kali melaksanakan pekerjaan di
          bidang Pematangan lahan dan konstruksi pondasi yang dibuktikan

          dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup serta melampirkan KTP dan
          NPWP.                                                         

       c. Tenaga Ahli Geoteknik.                                        

          Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Sipil lulusan    
          universitas/perguruan tinggi negeri atau universitas/perguruan tinggi

          swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau
          universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,

          mempunyai sertifikat keahlian (SKK) ahli muda Geoteknik,      

          berpengalaman minimal 5 tahun dan 5 kali melaksanakan pekerjaan di
          bidang Pematangan Lahan yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat,

          dan riwayat hidup serta melampirkan KTP dan NPWP.             
       d. Tenaga Ahli Jalan                                             

          Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Sipil lulusan    

          universitas/perguruan tinggi negeri atau universitas/perguruan tinggi
          swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau

          universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
          mempunyai sertifikat keahlian (SKK) ahli muda teknik jalan,   

          berpengalaman minimal 5 tahun dan 5 kali melaksanakan pekerjaan di

          bidang teknik jalan yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan
          riwayat hidup serta melampirkan KTP dan NPWP.                 

       e. Tenaga Ahli K3 Konstruksi                                     
          Sarjana Strata 1 (S-1) semua jurusan lulusan universitas/perguruan

          tinggi negeri atau universitas/perguruan tinggi swasta yang telah
          diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara  atau         

          universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,

          mempunyai sertifikat keahlian (SKK) ahli muda K3 konstruksi,  
          berpengalaman minimal 5 tahun dan 5 kali melaksanakan pekerjaan di

          bidang K3 Konstruksi yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan
          riwayat hidup serta melampirkan KTP dan NPWP                  

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1133 // 2255
                               12                                         

          f. Manajemen Mutu                                               
            Berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) lulusan universitas/perguruan

            tinggi negeri atau universitas/perguruan tinggi swasta yang telah
            diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau          

            universitas/perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi ,
            pengalaman minimal 10 tahun, mempunyai SKK Manajemen Mutu     

            Pekerjaan Jalan yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat
            hidup serta melampirkan KTP dan NPWP.                         

          g. Juru Gambar (Drafter)                                        
            Berpendidikan minimal SMA/STM/SMK, pengalaman minimal 5 tahun,

            mempunyai SKK Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang   
            dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan riwayat hidup serta 

            melampirkan KTP dan NPWP.                                     
          h. Juru Ukur (Surveyor).                                        

            Berpendidikan minimal SMA/STM/SMK, pengalaman minimal 5 tahun,
            mempunyai SKK Juru Ukur Surveyor yang dibuktikan dengan ijazah,

            sertifikat, dan riwayat hidup serta melampirkan KTP dan NPWP  
          i. Manajer keuangan                                             

            Tenaga administrasi keuangan, satu orang berpendidikan minimal S1
            Ekonomi, pengalaman minimal 5 tahun, dibuktikan dengan ijazah,

            riwayat hidup dan memiliki NPWP.                              
          j. Staff Logistik                                               

            Staf logistik, satu orang berpendidikan minimal SMU/SMK, pengalaman
            minimal 5 tahun, dibuktikan dengan ijazah, riwayat hidup dan memiliki

            NPWP.                                                         
       3. Memiliki Pengalaman minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir melakukan

          pematangan lahan dengan volume minimal 30.000 m3.               
       4. Memiliki ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018.   

       5. Melampirkan Formulir TKDN minimal 40%.                          
       6. Memiliki NIB KBLI 43120 dan SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi

          Sifat Spesialis, KBLI 42101 dan BS 001 Kontstruksi Bangunan Sipil Jalan.
       7. Melampirkan Jadwal Pelaksanaan dalam bentuk Kurva “S”           

       8. Memiliki peralatan yang lengkap yang berlokasi di Batam untuk pekerjaan
          ini.                                                            
                              13                                        

NO                  JENIS ALAT                      JUMLAH              

 1  Crawler crane 65 ton & 55 ton                    1 Unit             

 2  Excavator PC 200                                 3 Unit             
 3  Bulldozer D6                                     2 Unit             

 4  Motor grader                                     1 Unit             

 5  Vibrator roller                                  3 Unit             
 6  Dump Truck Tronton                              10 Unit             

 7  Total Station                                    2 Unit             
 8  Genset                                           2 Unit             

    9.  Metode Pelaksanaan seperti :                                    
        a. Metode pelaksanaan kegiatan Cut and Fill.                    

        b. Metode pelaksanaan pekerjaan jalan.                          
        c. Metode pelaksanaan pekerjaan turap beton                     

        d. Metode pelaksanaan pekerjaan turap batu kali                 

        e. Metode pelaksanaan pembuatan beton pracetak.                 
        f. Metode pelaksanaan pekerjaan saluran air.                    

    10.  Menyusun Rencana Keselamatan Kerja (RKK)                       
                                                  Pengendalian          
No       Jenis/Tipe Pekerjaan   Identifikasi bahaya                     
                                                     Risiko             

1   Pekerjaaan Galian Tanah                                             
2   Pekerjaan Pemadatan Tanah                                           

3   Pekerjaan Pengangkutan Tanah                                        

4   Pekerjaaan Pengecoran Beton                                         
5   Pekerjaan Pengaspalan Jalan                                         

6   Dst (pekerjaaan berbahaya lainnya)                                  

K.  LAPORAN                                                             
    Jenis laporan yang harus diserahkan kepada PPK adalah:              

    1. Laporan Pendahuluan.                                             
       Isi laporan:                                                     

       a. Laporan MC 0.                                                 

       b. Shop drawing.                                                 
       c. Time Schedule kegiatan.                                       

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1155 // 2255
                              14                                        

       Bentuk dan format laporan sesuai contoh, sampul depan dengan bahan

       soft cover/plastik mika berwarna biru muda. Laporan harus diserahkan

       paling lama empat minggu setelah tanggal dimulainya pekerjaan yang
       tercantum dalam SPMK sebanyak empat rangkap buku laporan.        

    2. Laporan Mingguan.                                                
       Isi laporan:                                                     

          a. Data kegiatan.                                             
          b. Evaluasi kemajuan pekerjaan.                               

          c. Evaluasi keadaan tenaga kerja.                             

          d. Evaluasi keadaan bahan dan peralatan.                      
          e. Evaluasi keadaan cuaca.                                    

          f. Hal-hal lain yang dianggap perlu (termasuk jika ada permasalahan
            yang menonjol di lapangan dan hasil rapat bersama tim direksi, staf

            Bakamla).                                                   

          g. Lampiran yang disertakan:                                  
            1) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan.                     

            2) Laporan mingguan keadaan tenaga kerja.                   
            3) Laporan mingguan keadaan bahan & peralatan bangunan.     

            4) Laporan mingguan keadaan cuaca.                          

            5) Laporan rapat di lapangan (site meeting).                
            6) Laporan MC 50 (apabila pekerjaan sudah mencapai 50%)     

            7) Dokumentasi foto kegiatan selama tujuh hari.             
            8) Daftar kegiatan dan kuantitas yang diusulkan diubah/ditambah

               (adendum) jika ada.                                      

       Bentuk dan format laporan sesuai contoh, sampul depan dengan bahan
       soft cover/plastik mika berwarna biru muda. Laporan harus diserahkan

       setiap minggu (paling lama empat hari setelahnya) sebanyak empat 
       rangkap (ditujukan kepada, direksi lapangan, dan satker pengguna).

       Laporan mingguan dibuat sampai dengan serah terima I/PHO, jika terdapat
       permasalahan pada masa pemeliharaan, maka perlu dibuat laporan   

       khusus.                                                          

    3. Laporan Bulanan.                                                 
       Isi laporan:                                                     

       a. Data Kegiatan.                                                
          Keterangan: Evaluasi kemajuan pekerjaan, Evaluasi keadaan tenaga

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1166 // 2255
                              15                                        

          kerja, Evaluasi keadaan bahan dan peralatan, dan seterusnya.  

       b. Lampiran yang disertakan:                                     

          1) Laporan-laporan mingguan dalam periode bulan ini (empat    
             minggu).                                                   

          2) Daftar kegiatan dan  kuantitas yang diusulkan untuk        
             diubah/ditambah (adendum) jika ada.                        

       Bentuk dan format laporan sesuai contoh, sampul depan dengan bahan
       soft cover/plastik mika berwarna biru muda. Laporan harus diserahkan

       setiap bulan (paling lama empat hari setelahnya) sebanyak empat rangkap

       (ditujukan kepada, direksi lapangan, dan satker pengguna). Laporan
       bulanan dibuat sampai dengan serah terima I/PHO, jika terdapat   

       permasalahan pada masa pemeliharaan, maka perlu dibuat laporan   
       khusus.                                                          

    4. Laporan Khusus                                                   

       Seperti laporan pemancangan atau jika terjadi permasalahan teknis di
       lapangan atau laporan akibat keadaan kahar (force majeur).       

       Isi laporan:                                                     
       a. Laporan awal/kronologis kejadian yang menonjol di lapangan.   

       b. Laporan hasil rapat dengan direksi lapangan, konsultan perencana,

          kontraktor pelaksana dan staf PPK.                            
       c. Laporan penyelesaian masalah yang terjadi.                    

       d. Dokumentasi foto kondisi pekerjaan/material yang mengalami masalah
          dan dokumentasi penyelesaian masalah pekerjaan.               

        Bentuk dan format laporan sesuai contoh, sampul depan dengan bahan

        soft cover/plastik mika berwarna biru muda.                     
    5. Laporan Akhir.                                                   

       Isi laporan:                                                     
       a. Pendahuluan (Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Tata  

          Urut, Peraturan, Standar dan Referensi).                      
       b. Program Kerja yang Dilaksanakan (Data Kegiatan, Program Kerja 

          Pelaksanaan, Hasil MC 0, Gambar As build drawing dan MC 100)  

       c. Resume Evaluasi (Evaluasi Kemajuan Pekerjaan, Evaluasi Keadaan
          Tenaga Kerja, Evaluasi Keadaan Bahan dan Peralatan Bangunan,  

          Evaluasi Keadaan Cuaca, Hal-hal lain yang dianggap perlu (termasuk
          jika ada permasalahan yang menonjol di lapangan dan hasil rapat

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1177 // 2255
                              16                                        

          bersama tim direksi, staf Bakamla, beserta hasil pemecahannya)).

       d. Petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan (untuk bangunan 

          yang telah selesai dan siap difungsikan).                     
       e. Penutup.                                                      

       Bentuk dan format laporan sesuai contoh, sampul depan dengan bahan
       soft cover/plastik mika berwarna biru muda. Laporan akhir harus  

       diserahkan paling lama empat hari setelah serah terima I/PHO sebanyak
       empat rangkap. Jika terdapat permasalahan pada masa pemeliharaan,

       maka perlu dibuat laporan khusus.                                

L. SUMBER  DANA                                                         

   Sumber  dana dari APBN  Bakamla  TA. 2025  dengan kode  akun         
   5735.RBM.001.051.A.531115 dengan nilai Rp118,531,662,000,- (seratus  

   delapan belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua

   rupiah).                                                             

M. BIAYA YANG DI PERLUKAN.                                              
   Total biaya yang di butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan    

   pematangan lahan, pembangunan jalan, dan sarana prasarana Pangkalan  
   Setokok Bakamla RI adalah sebesar Rp118.529.784.000,00 (seratus delapan

   belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat
   ribu rupiah) dengan harga perkiraan sendiri terlampir.               

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya.                                                               

                                       Jakarta, 16 Juli 2025            
                                  Kepala Biro Sarana dan Prasarana      
                                          Selaku PPK,                   

                                         $${{ttttdd}_pengirim}          

                                      Agung Setiawan, M.Han             
                                    Laksamana Pertama Bakamla           

          Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
        yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elek tronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                                                            1188 // 2255