Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Gedung)

KERANGKA      ACUAN    KERJA    (KAK)                          

  PROGRAM      : PROGRAM         PENUNJANG         URUSAN                 
                 PEMERINTAHAN   DAERAH  KABUPATEN/KOTA                    

  KEGIATAN     : PENGADAAN      BARANG    MILIK    DAERAH                 
                 PENUNJANG   URUSAN PEMERINTAH   DAERAH                   

  SUB                                                                     
                 PENGADAAN      GEDUNG     KANTOR     ATAU                
  KEGIATAN     :                                                          
                 BANGUNAN   LAINNYA                                       

  BELANJA      : BELANJA     MODAL    BANGUNAN     GEDUNG                 
                 KANTOR                                                   

               PEMERINTAH    KOTA   BANDUNG                               
       DINAS  KETENAGAKERJAAN       KOTA   BANDUNG                        

                    TAHUN   ANGGARAN                                      
                            2023                                          
                   KERANGKA  ACUAN  KERJA  (KAK)                          
  KEGIATAN  PENGADAAN  BARANG  MILIK DAERAH  PENUNJANG   URUSAN           

                       PEMERINTAH   DAERAH                                
             SUB KEGIATAN PENGADAAN   GEDUNG  KANTOR                      

                     ATAU  BANGUNAN  LAINNYA                              

       PEKERJAAN  BELANJA  MODAL  BANGUNAN  GEDUNG  KANTOR                
              DINAS KETENAGAKERJAAN   KOTA  BANDUNG                       

                       TAHUN  ANGGRAN  2023                               

I.   LATAR BELAKANG                                                       
          Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fungsi   

     yang sangat penting dan selalu menjadi tolak ukur bagi masyarakat    

     terhadap kinerja pemerintah. Kontrol masyarakat terhadap kinerja     
     pemerintah bertujuan agar pemerintah tanggap  terhadap keluhan       

     masyarakat sehingga secara terus-menerus dan  sistematis selalu      

     memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk menciptakan kondisi     
     pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Birokrasi      

     harus mampu dan mau  melakukan transformasi diri dari birokrasi yang 
     kinerjanya kaku menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih  

     desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif.                   

          Paradigma good governance membawa   pergeseran dalam pola       
     hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi     

     dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip

     corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen      
     pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria

     standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan   
     aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai

     kinerja instansi pemerintah secara internal maupun   eksternal.      

     Berkembangnya Kota Bandung dengan  berbagai fungsi dan perannya,     
     mendesak terwujudnya pelayanan prima dalam berbagai sektor           

     pada pemerintahan daerah. Kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan   

     ketenagakerjaan harus didukung oleh sarana dan prasaran yang memadai 

     seperti ruang pelayanan, ruang kerja pegawai dan fasilitas dalam     
     memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengingat gedung yang saat   

     ini digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang beralamat 
     di Jl. R.A.A. Martanegara No. 4 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong

     Kota Bandung yang  dibangun pada tahun 1974 dengan luas 410 M2       

     sudah sangat tidak layak untuk menunjang kegiatan pelayanan untuk itu
     diperlukan pembangunan gedung baru. melalui program peningkatan      

     sarana dan prasarana aparatur akan melaksanakan pembangunan gedung   

     kantor guna  meningkatkan kinerja para pegawai terutama dalam        
     memberikan pelayanan kepada masyarakat.                              

II.  DASAR HUKUM                                                          

     1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
     2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;      
     3.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 Tentang  Perubahan         
         Atas  UU  Nomor   12  Tahun   2011   tentang  Pembentukan        
         Peraturan Perundang-Undangan;                                    
     4.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan       

         Daerah;                                                          
     5.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan     
         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
     6.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan     
         Keuangan Badan Layanan Umum;                                     
     7.  Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan       
         Gedung Negara;                                                   
     8.  Peraturan Presiden Nomor 87  Tahun  2014 tentang Peraturan       
         Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang       
         Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;                        
     9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang  
         Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;       

     10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun   2023        
         Perubahan atas  Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16     
         Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah          
     11. Keputusan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara      
         Nomor   63/KEP/M.PAN/7/2003     tentang  Pedoman    Umum         
         Penyelenggaraan Pelayanan Publik;                                
     12. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
         22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara;                 
     13. Peraturan  Menteri  Perkerjaan  Umum     dan   Perumahan         
         Rakyat Nomor 14  Tahun  2020 tentang Standard an Pedoman         
         Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                      
     14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang / Jasa Pemerintah  

         (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang /    

         Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                                
     15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor  8 Tahun  2008 tentang       
         Rencana Pembangunan   Jangka Panjang  Daerah (RPJPD)  Kota       
         Bandung 2005-2025;                                               
     16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14  tahun 2018 tentang       
         Bangunan Gedung;                                                 
     17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 21      
         Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah     
         Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;                                
     18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 21      
         Desember 2022  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan        
         Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;                 

     19. Keputusan Walikota Bandung Nomor  : 954/Kep.001-BKAD/2022        
         Tanggal 1  Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna      
         Anggaran/Pengguna   Barang,   Pejabat   Kuasa    Pengguna        
         Anggaran/Kuasa  Pengguna   Barang,  Bendahara  Penerimaan,       
         Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu  dan        
         Bendahara Pengeluaran Pembantu  Tahun  2023 di  Lingkungan       
         Pemerintah Kota Bandung;                                         
     20. Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah      
         Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Kode      
         Rekening 2.07.07.01.2.07.09. 5.2.03.01.01.0001;                  
     21. Ketentuan lain yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan 
         oleh pemberi pekerjaan/tugas.                                    

III. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                   
          Maksud  dari  pengadaan bangunan   Gedung  Kantor  adalah       
     membangun  gedung kantor yang layak sesuai dengan kebutuhan yang     
     diperlukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai penunjang kegiatan.    

IV.  TARGET/SASARAN                                                       
          Target dan sasaran dari pengadaan bangunan gedung kantor adalah 
     guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat kota Bandung.   
     Selain hal tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas etos
     kerja yang lebih baik dan untuk meningkatkan kualitas manajemen di   
     lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Pembangunan ini dapat berdampak    

     positif pada citra kawasan Jl. R.A.A. Martanegara Kota Bandung sehingga
     dapat menjadi icon baru kawasan.                                     

V.   NAMA ORGANISASI  PENGADAAN  BARANG/JASA                              

     Nama  organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan        

     barang/jasa adalah:                                                  
     Satuan Kerja             : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung        

     Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. DICKY WISHNUMULYA R. S.Sos.,MM        
     N I P                    : 19720106 199901 1 001                     

VI.  SUMBER  DANA                                                         
     Sumber  dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari APBD Kota       
     Bandung pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tahun Anggaran 2023     

     dengan rincian sebagai berikut:                                      

     Program          : Program Penunjang Urusan Pemerintahan             
                       Daerah Kabupaten/Kota                              
     Kegiatan         : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang           
                       Urusan Pemerintah Daerah                           

     Sub Kegiatan     : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan             
                       Lainnya                                            
     Pekerjaan        : Belanja Modal Bangunan Gedung                     
     Kode Rekening    : 2.07.07.01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001              

     Pagu Anggaran    : Rp. 15.196.795.020,-                              
     Sumber Dana      : APBD                                              
     Tahun Anggaran   : 2023                                              

VII. RUANG LINGKUP, LOKASI  PEKERJAAN                                     

     1) Ruang Lingkup                                                     
             Ruang lingkup pekerjaan adalah pekerjaan lanjutan/tahap kedua

        atau disebut pekerjaan Arsitektur dan pekerjaan Mechanikal Electrical
        dan Plumbing (MEP), maka pelaksanaan pekerjaan hanya pada lingkup 

        arsitektur dan MEP bangunan disesuaikan dengan besaran anggaran   

        yang didukung dengan gambar kerjanya/DED gedung.                  

     2) Lokasi Pekerjaan                                                  

             Lokasi pekerjaan  pembangunan   gedung  di  Jl. R.A.A.       
        Martanegara. No. 4 RT. 9 RW 2  Kelurahan Turangga Kecamatan       

        Lengkong Kota Bandung.                                            

VIII. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN  PEKERJAAN                                

     Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan bangunan gedung kantor 
     Tahap 2 (dua) yaitu pekerjaa finishing arsitektur dan mekanikal elektrikal

     dan plumbing selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung 

     dari tanggal kontrak sampai dengan batas akhir serah terima pekerjaan
     (FHO).                                                               

IX.  KUALIFIKASI PERUSAHAAN  – KUALIFIKASI PENYEDIA                       
     Sub kualifikasi perusahaan yang disyaratkan adalah :                 

     1.  Tidak masuk   dalam   Daftar Hitam,  keikutsertaannya tidak      
         menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak   

         dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak

         sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama    
         Badan Usaha  tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan     

         pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang

         bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.            
     2.  Memiliki Sub kualifikasi Menengah kode sub kualifikasi kode BG 004

         yaitu Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial.              
     3.  Memiliki saldo rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir minimal sebesar

         20 (dua puluh) porsen (%) dari nilai HPS. Dibuktikan dengan      

         penyampaian rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.              
     4.  Penyedia jasa wajib melampirkan laporan keuangan yang sudah di   

         audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk dua tahun terakhir (2019  

         dan 2018)                                                        
     5.  Memiliki pengalaman sejenis paling kurang 1 satu pekerjaan kontrak

         dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan nilai minimum 50% dari 
         nilai HPS, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, dengan    

         melampirkan kontrak pengalaman dan Berita Acara Serah Terima     

         Pekerjaan.                                                       
     6.  Pelaksana jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keikutsertaan

         BPJS Ketenagakerjaan.