#Belanja Modal Bangunan Gedung Olahraga/Pemuda Kabupaten Bandung Barat (Bkk Jabar )

LINGKUP PEKERJAAN                                 

A.   URAIAN PEKERJAAN                                                   
Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar

Rencana, Uraian Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis,Daftar Kuantitas dan penjelasan-
penjelasan tambahan lainnya yang diberikan.                             

B.   LINGKUP TUGAS                                                      
     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana berpedoman pada

ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung, dan

Permen PUPR no 22 tahun 2018 yang dapat meliputi tugas-tugas konstruksi untuk lingkungan,
site/tapak bangunan, dan pembangunan fisik bangunan Gedung, Peraturan Lembaga LKPP

Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan
Jasa Konsultansi.                                                       

     Mengingat pelaksanaan pengadaan ini dilakukan setelah proses perencanaan DED

selesai maka pelaksana pekerjaan konstruksi berpedoman kepada dokumen perencanaan dan
berpedoman kepada dokumen perencanaan yang telah ada .                  

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meliputi :
a. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

  yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.                      

b. Melaksanaan konstruksi fisik yang telah disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi
  Perencanaan (DED) yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi,

  penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan,
  informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan

  keselamatan kerja (K3).                                               
c. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber

  daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan

  kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
  administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.           

d. Membeli/Menggunakan bahan, peralatan, tenaga kerja, metoda dan produk sesuai dengan
  ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.                 

e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kualitas, kuantitas, dan volume / realisasi fisik

  yang telah ditetapkan.                                                
f. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik,
  diantaranya dengan Konsultan MK/Pengawas, Tim Teknis, PPK, dan PPTK   

g. Melakukan Koordinasi dengan daerah sekitar di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
h. Bertanggung Jawab terhadap dampak/kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan

  pembangunan.                                                          

i. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
  selama pelaksanaan konstruksi.                                        

j. Melakukan kegiatan pembangunan yang terdiri atas:                    
   1)  Membuat dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam

       pekerjaan dilapangan.                                            

   2)  Membuat shop drawing.                                            
   3)  Menyiapkan, menyewa dan membeli bahan, peralatan sesuai dengan kebutuhan.

   4)  Membeli bahan material sesuai spesifikasi dan berkualitas dengan mengacu standar
       yang berlaku.                                                    

   5)  Melaksanakan pengujian fisik/Uji Lab dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan
       untuk membuktikan kualitas dari hasil pekerjaan.                 

   6)  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali

       dalam satu pekan), membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait pekerjaan
       konstruksi fisik yang telah dilaksanakan.                        

   7)  Mengajukan berita acara pembayaran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
   8)  Melaporkan daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima dan melakukan perbaikan

       pada masa pemeliharaan.                                          

   9)  Membuat berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pekerjaan
       konstruksi, menyerahkan Gambar Akhir (as built drawing) dan manual book baik

       terkait dengan pedoman pengoperasian peralatan dan pedoman pemeliharaannya,
       sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi (pembayaran

       tahap akhir).                                                    

   10) Menyusun laporan-laporan administrasi yang bersifat teknis serta membantu dalam
       persiapan dokumen guna keperluan sertifikasi laik fungsi (SLF).  

   11) Menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan secara berkala setiap pekan, bulan
       serta secara insidentil (berdasarkan permintaan) kepada PPK, PPTK, Konsultan

       MK/Pengawas dan Tim teknis.                                      
A.   TANGGUNG  JAWAB PELAKSANAAN                                        
     a Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara profesional atas jasa konstruksi

       yang berlaku dilandasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
       Konstruksi.                                                      

     b Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pekerjaan

       yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
     c Penyedia Jasa Konstruksi sesuai otoritas yang diberikan oleh PPK bertanggung

       jawab sepenuhnya terhadap aspek konstruksi pekerjaan dengan kewajiban selalu
       melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi

       Perencanaan (DED), Konsultan Manajemen Konstruksi, PPK, PPTK dan Tim

       Teknis, serta unsur teknis lainnya yang ditetapkan oleh PPK.     
     d Secara umum tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah minimal sebagai berikut

       : memenuhi standard keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan dengan
       memperhatikan setidak – tidaknya sebagai berikut:                

       1. Standar mutu peralatan,                                       

       2. Standar keselamatan dan kesehatan kerja,                      
       3. Standar prosedur keselamatan jasa konstruksi,                 

       4. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi,                 
       5. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi,               

       6. Standar operasi dan pemeliharaan,                             
       7. Pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi

          sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan     

       8. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
          perundang-undangan.