Kajian Teknis Revisi Perda Bumd PT. Pmgs

KERANGKA  ACUAN  KERJA (KAK)                                          

KAJIAN TEKNIS REVISI PERDA BUMD PT. PMgS                              
     Menyikapi adanya kebijakan untuk menyesuaikan bentuk hukum       

BUMD  sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2)      

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,        
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang   

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor   
23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka          

harmonisasi kebijakan terkait dengan bentuk hukum BUMD di Kabupaten   

Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menempuh kebijakan  
untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum BUMD PT. PMgS sesuai     

dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.                 

     Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Peraturan    

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka jenis usaha air sudah tidak lagi  

dikelola oleh PT.PMgS Bandung Barat melainkan saat ini dikelola oleh  
Perumda Tirta Wibawa Mukti bedasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2022       

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti. Sehingga 
direncanakan PT.PMgS akan mengelola beberapa jenis usaha lainnya selain

dari air minum. Maka dari itu perlu adanya revisi terkait Peraturan Daerah

untuk BUMD PT. PMgS Bandung Barat dengan mengacu pada kondisi saat.   

     Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai acuan atau referensi     
penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.                 

     Tujuan dari kegiatan ini antara lain :                           

   1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Merevisi Perda      
      BUMD  PT. PMgS serta bagaimana permasalahan tersebut dapat      

      diatasi.                                                        

   2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan      
      pembentukan Rancangan Revisi Peraturan Daerah sebagai dasar     

      hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam BUMD PT.      
      PMgS                                                            

   3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,    

      yuridis pembentukan Rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang   
      BUMD  PT. PMgS.                                                 

   4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup          

      pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Revisi     
      Peraturan Daerah tentang BUMD PT.PMgS                           

     Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 30 (Tiga puluh)
hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja

(SPK) antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa.                      

     Kualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan     
dalam pekerjan ini adalah Ahli Kebijakan Publik, Tenaga Ahli Hukum, Tenaga

Ahli Ekonomi/Manajemen, Administrasi/Keuangan dan Operator Komputer.  
     Biaya pelaksanaan kegiatan untuk pekerjaan Kajian Teknis Revisi  

Perda BUMD PT. PMgS bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat       

anggaran 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 99.057.500,- (Sembilan puluh 
Sembilan juta lima puluh tujuh lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN.