Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Teknis Penebangan Pohon Pelindung Jalan Di Kabupaten Bandung

RUANG LINGKUP                                                            
Lingkup Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Penebangan
                  Pohon Pelindung Jalan di Kabupaten Bandung meliputi:   

                     1. Inventarisasi dan Identifikasi Regulasi Terkait  
                       -  Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan (UU
                          No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 32 Tahun 2009

                          tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
                          Peraturan Menteri PUPR terkait pohon pelindung jalan, serta
                          Peraturan Daerah Kabupaten Bandung).           

                       -  Identifikasi aturan teknis penebangan, pemeliharaan, dan
                          penanaman kembali pohon di wilayah jalan.      
                     2. Kajian Teknis dan Lingkungan                     

                       -  Analisis fungsi pohon pelindung jalan (ekologis, estetika,
                          keamanan lalu lintas, dan kenyamanan pengguna jalan).
                       -  Kajian dampak lingkungan dan sosial dari penebangan

                          pohon.                                         
                       -  Menentukan kriteria teknis kapan pohon boleh ditebang
                          (misalnya: membahayakan pengguna jalan, kondisi pohon

                          sakit/mati, mengganggu struktur jalan/jembatan).
                     3. Penyusunan Draft Teknis                          
                       -  Menyusun pedoman teknis penebangan pohon pelindung

                          jalan, meliputi:                               
                                                                        
                               Standar prosedur penebangan pohon.        
                                                                        
                               Persyaratan administratif (izin, rekomendasi teknis,
                               kajian lingkungan).                       
                                                                        
                               Tanggung jawab instansi pelaksana (Dinas  
                               Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
                               PUTR, UPTD Sapras).                       
                                                                        
                               Kewajiban penanaman kembali (reboisasi atau
                               pengganti pohon).                         
                     4. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Peraturan Bupati
                       -  Menyusun naskah akademik sebagai dasar hukum dan
                          akademis.                                      
                       -  Menyusun draf Peraturan Bupati lengkap dengan pasal-
                          pasal teknis, lampiran SOP, dan sanksi administratif bila
                          terjadi pelanggaran.                           

                     5. Finalisasi dan Penetapan                         
                       -  Melakukan harmonisasi peraturan dengan Bagian Hukum
                          Setda Kabupaten Bandung.                       

                       -  Finalisasi Peraturan Bupati berdasarkan hasil konsultasi dan
                          harmonisasi.                                   
                       -  Pengundangan Peraturan Bupati dan sosialisasi kepada

                          perangkat daerah serta masyarakat.             
Persyaratan Kualifikasi : 1. Memiliki izin usaha NIB berbasis resiko;    
                       2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Subklasifikasi sebagai

                          berikut :                                      
                          1. Layanan Studi, Penelitian dan Bantuan Teknis Nomor
                            Kode 1.S1.00 yang masih berlaku dengan KBLI 1.SI.05

                            Jasa Bantuan Teknik yang berlaku efektif atau;
                            Catatan : Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis Bidang
                            (Konsultan non konstruksi terkait bantuan Teknik/kajian).

                          2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
                            berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak.
                          3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan

                            Perusahaan (apabila ada perubahan).          
                          4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
                            menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang

                            terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
                            kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau
                            yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak

                            sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan    
                            pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
                            kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar

                            tanggungan Negara;                           
                      Pokja UKPBJ dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang
                      kurang jelas dan meragukan, apabila hasil klarifikasi ditemukan
                      pemalsuan data atau data yang disampaikan tidak benar, maka

                      bersedia digugurkan.