Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan Kjsu- Kia

URAIAN    SINGKAT                                   
                           PEKERJAAN                                       

      Satuan/OPD      : Rumah Sakit Umum Bangli                            

      Program         : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan       
                        Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                     
                        Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 
      Kegiatan        :                                                    
                        dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           
      Sub Kegiatan    : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan         
                        Prasarana Pendukungnya                             
                        Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan     
      Pekerjaan       :                                                    
                        KJSU-KIA                                           
      Lokasi          : Jl. Brigjen Ngurah Rai No.10, Kawan, Kec. Bangli,  
                        Kabupaten Bangli, Bali 80614                       

      Tahun Anggaran  : 2025                                               

                             TAHUN                                         

                        ANGGARAN      2025                                 
   PENGEMBANGAN   SARANA  PENGUATAN  LAYANAN  UNGGULAN  KJSU-KIA           

                 RUMAH  SAKIT UMUM  DAERAH  BANGLI                         

 A. PENDAHULUAN                                                            

     Paradigma Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan sebagai investasi sangat berkaitan dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian IPM tidak terlepas dari peranan kesehatan serta
peran lainnya seperti kemampuan daya beli, pendidikan, dan usia harapan hidup merupakan hal
penting pula. Masalah lain yang mempengaruhi IPM adalah faktor kemiskinan. 
     Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bidang kesehatan, maka peran
Pemerintah Daerahbersama para stakeholders di daerah semakin tinggi dalam proses pembangunan
di segala bidang termasuk bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya
untuk memenuhi hak asasi manusia. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak

memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.                                                                     
     Dalam mendukung program Pembangunan Semesta Berencana dimana yang di terjemahkan
dalam visi Gubernur Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijabarkan dalam Visi Bupati Bangli
terpilih yaitu Bangli Era Baru salah satunya adalah menerapkan pembangunan berwawasan
kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan di Kabupaten Bangli harus mempunyai
kontribusi positif terbentuknya lingkungan yang sehat dan perilaku sehat. Sebagai acuan
pembangunan kesehatan adalah konsep Paradigma Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang
memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan
pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan/pengobatan (kuratif)
dan pemulihan (rehabilitataif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
     Perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi
masyarakat. Perkembangan ini tercermin dari fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya
memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap.
Pelayanan rumah sakit kemudian bergeser karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi
kedokteran, peningkatan pendapatan, dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah

sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif).
Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan
(preventif). Dengan demikian sasaran pelayanan rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien,
tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. Fokus perhatiannya memang
terhadap pasien yang datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar
sikap seperti itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang
komprehensif.                                                              
     Konsep Pembangunan Rumah Sakit base on patient focus pada tuntutan kebutuhan pelayanan
dari pelanggan rumah sakit telah bergeser kearah pelayanan paripurna dengan berbasis kenyamanan
dan keamanan lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit hendaknya mampu memberi
perlindungan dan kenyamanan bagi pasien dan pengunjung lainnya untuk memenuhi unsur
kenyamanan ekologis sebagai pertimbangan pasien dalam pemilihan rumah sakit.
     Keberhasilan proses penyembuhan manusia merupakan kompleksitas yang terjalin antara
kondisi fisiologis dengan kondisi psikologis (inner mind) manusia. Keduanya mempunyai kontribusi
dalam proses penyembuhan. Untuk mendukung kondisi psikologis pasien perlu diciptakan
lingkungan yang menyehatkan, nyaman, dalam arti secara psikologis lingkungan memberikan

dukungan positif bagi proses penyembuhan.                                  
     Desain interior dalam rumah sakit merupakan lingkungan binaan yang keberadaannya
berhubungan langsung dengan pasien. Melalui elemen-elemen desain seperti warna, dapat diciptakan
sebuah lingkungan atau suasana ruang yang dapat mendukung proses penyembuhan. Banyak pihak
pengelola rumah sakit pemerintah maupun swasta yang beranggapan bahwa pemulihan kesehatan
hanya dapat dilakukan dengan jalan medis saja. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Salah satu

faktor pendukung yang dominan bagi pemulihan kesehatan seseorang adalah faktor psikologis yang
mempengaruhi penderita tersebut. Dalam praktik di lapangan tidak jarang faktor tersebut diabaikan
dan dianggap tidak penting (Kaplan dkk, 1993).                             
     Faktor psikologis dapat membantu pemulihan kesehatan penderita yang sedang dalam masa
perawatan di rumah sakit. Faktor tersebut dapat dibentuk melalui suasana ruang pada fisik bangunan
rumah sakit yang bersangkutan. Kehadiran sebuah suasana tertentu diharapkan dapat mereduksi
faktor stress atau tekanan mental yang dialami oleh penderita yang sedang menjalani proses
pemulihan kesehatan. Suasana tertentu dalam lingkungan fisik rumah sakit dapat menambah faktor
stress penderita, sehingga dapat menghambat atau menggagalkan proses pemulihan kesehatannya.
(Kaplan dkk, 1993). Menurut Utomo (1999) desain interior ruang rawat inap kelas ekonomi di rumah
sakit yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, terlihat sangat sederhana dan apa adanya. Dalam
ruang tersebut faktor psikologis pasien dan faktor kenyamanan pasien dapat dikatakan diabaikan.
Ruang tersebut hanya diperuntukkan sebagai penunjang fungsi fisik penyembuhan pasien saja,
padahal dengan keadaan ruang demikian, fungsi ruang tersebut tidak akan optimal menunjang proses
penyembuhan pasien. Pendekatan holistik masalah penyembuhan seseorang merupakan
kompleksitas yang terjalin antara kondisi fisiologis dengan kondisi psikologis (inner mind) dari

pasien. Keduanya mempunyai kontribusi dalam proses penyembuhan seseorang. Untuk mendukung
kondisi psikologis pasien perlu diciptakan lingkungan yang nyaman, dalam arti secara psikologis
lingkungan memberikan dukungan positif bagi proses penyembuhan. Dalam konteks tersebut
kontribusi faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar (40%) dalam proses penyembuhan,
faktor medis 10%, faktor genetis 20% dan faktor lain 30% (Kaplan dkk, 1993). Ditinjau dari
pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa faktor lingkungan mempunyai peran terbesar dalam proses
penyembuhan, maka seharusnya faktor lingkungan tersebut mendapat perhatian yang cukup besar
pada sebuah fasilitas penyembuhan.                                         
     Desain interior rumah sakit merupakan lingkungan binaan yang keberadaannya berhubungan
langsung dengan pasien. Melalui elemen-elemen yang pembentuk ruang dalam (interior) seperti
elemen warna, dapat diciptakan sebuah lingkungan atau suasana ruang yang mendukung proses
penyembuhan. Perkembangan basis perancangan rumah sakit di Indonesia pada era globalisasi ini
salah satu acuan perancangannya adalah base on patient focus dengan penekanan pada customer
satisfaction (Untung, 2002). Faktor non-medis atau psikologis pasien menjadi salah satu
pertimbangan dalam perancangan karena hal tersebut dapat membantu pemulihan kesehatan
penderita yang sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Interior rumah sakit sebagai lingkungan

binaan memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenyamanan dalam mempengaruhi proses
penyembuhan pasien. Ruang yang dirancang dengan pendekatan interior yang tepat dapat
mengurangi stress dan rasa takut yang dialami pasien, sehingga proses penyembuhan yang dilakukan
menjadi lebih efektif.                                                     
     Berdasarkan berbagai kajian tersebut di atas saat ini RSU Bangli berencana untuk melakukan
penataan ulang bangunan rumah sakit yang dimulai dari melakukan review master plan sehingga
nantinya didapatkan tata letak bangunan yang lebih estetis sesuai lingkungan yang ada, baru
kemudian melangkah pada tahap selanjutnya berupa penyusunan DED dan pembangunan secara
bertahap.                                                                  

 B. Peraturan-peraturan Teknis                                             
    Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka akan
 berlaku dan mengikat peraturan- peraturan di bawah ini, termasuk segala perubahan dan
 tambahannya, yaitu:                                                       
 1. Pedoman teknis bangunan rumah sakit – tata udara tahun 2012            

 2. Pedoman teknis bangunan rumah sakit – sistem proteksi kebakaran tahun 2012
 3. Pedoman teknis bangunan rumah sakit aman bencana – tahun 2012          
 4. SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung

 5. SNI 1729 tahun 2015 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural
 6. SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan
    gedung dan non gedung                                                  
 7. SNI 1727 tahun 2013 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan
    struktur lain                                                          
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan
    rumah sakit                                                            
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang
    perumahsakitan                                                         
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan rawat jalan
    eksekutif di rumah sakit                                               
 11. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung            
 12. Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksana UU RI No.28Tahun
    2002 tentang Bangunan Gedung                                           

 13. PMK nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan Vacum Medik   
 14. Keputusan menkesrino 145/menkes/sk/i/2007 tentang pedoman penanggulangan bencana
    bidang kesehatan                                                       
 15. Keputusan menteri kesehatan nomor 129/menkes/sk/ii/2008 tentang standar pelayanan
    minimal                                                                
 16. Peraturan menteri kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan
 17. Peraturan menteri kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit
 18. Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2019 tentang persyaratan kemudahan bangunan
    gedung                                                                 
 19. Peraturan menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi
    kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan                          
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin

    Mendirikan Bangunan Gedung;                                            
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3
    Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
    Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 22. Instruksi Menteri PUPR Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
    Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14
    September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;             
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
    Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                                 
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
    Teknis Bangunan Gedung;                                                
 27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa

    Konstruksi di Bali;                                                    
 28. Keputusan Gubernur Bali No.790/03-M/HK/2022, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
    Tahun 2022;                                                            
 29. Perda Kabupaten Bangli Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;    
 30. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait;
 31. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);       
 32. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2019;
 33. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2020;

 34. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SKBI-1.3.53.1987;
 35. Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung (SNI 2847:2019) SNI-SNI tentang
    Bangunan Gedung serta standar teknis terkait;                          
 36. SNI Pasar Rakyat Nomor 8152:2021                                      
 37. Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung (SNI2847:2013) SNI-SNI tentang
    Bangunan Gedung serta standar teknis terkait.                          

 C. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                     
    1. Maksud dari Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA ini adalah
      terwujudnya kegiatan konstruksi yang taat administrasi serta memenuhi kualitas dari segi
      mutu, waktu dan biaya.                                               

    2. Sedangkan tujuannya adalah mencapai hasil pelaksanaan konstruksi fisik Pengembangan
      Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA yang sesuai dengan dokumen kontrak
      baik segi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah
      ditentukan. .                                                        

 D. SASARAN                                                                
    Sasaran umum Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA ini adalah
    Mengoptimalkan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA
    baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu memberikan kualitas konstruksi secara tepat
    dan aman untuk semua pengguna gedung.                                  

 E. RUANG LINGKUP PEKERJAN                                                 
    Satuan/OPD    : Rumah Sakit Umum Bangli                                
    Program       : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 
                    Kesehatan Masyarakat                                   
    Kegiatan      : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
                    Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       
    Sub Kegiatan  : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana   
                    Pendukungnya                                           

    Pekerjaan     : Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA
    Lokasi        : Jl. Brigjen Ngurah Rai No.10, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten
                    Bangli, Bali 80614                                     
    Tahun Anggaran : 2025                                                  
    Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan Penyedia jasa juga
    wajib berkoordinasi dengan pihak pengelola daerah untuk melakukan rekayasa lalulintas agar
    pekerjaan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa mengganggu aktifitas publik dan
    dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :
    1. Pekerjaan Persiapan Dan SMKK                                        

    2. Pekerjaan Bidang Sipil                                              
         a. Pekerjaan Pembongkaran                                         
    3. Pekerjaan Bidang Arsitektur                                         
         a. Pekerjaan Dinding                                              
         b. Pekerjaan Lantai                                               

         c. Pekerjaan Plafon                                               
         d. Pekerjaan Pengecatan                                           
         e. Pekerjaan Pintu & Jendela                                      
         f. Pekerjaan Sanitair                                             
    4. Pekerjaan Bidang MEP                                                

         a. Pekerjaan Isntalasi Pipa Dalam Gedung                          
         b. Pekerjaan Panel Tegangan Rendah                                
         c. Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah                                
         d. Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Stop Kontak                 

         e. Pekerjaan Elektronika                                          
         f. Pekerjaan CCTV                                                 
         g. Pekerjaan Tata Suara                                           
         h. Pekerjaan Fire Alarm                                           
         i. Pekerjaan Data & Wifi                                          

         j. Pekerjaan Telepon                                              
         k. Pekerjaan Switch Hub, Outlet & Kabel Data                      
         l. Pekerjaan Instalasi Pipa Hydrant dan Sprinkler                 
         m. Pekerjaan Gas Medis                                            
         n. Pekerjaan Tata Udara                                           

 F. SUMBER DANA                                                            
    Sesuai dengan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025, Pengembangan Sarana
 Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bangli
 Sebagai Berikut :                                                         
    Nomer DPA SKPD  : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025              
    No. Rekening    : 1.02.02.2.01.0001.5.2.03.01.01.0006                  
    Nilai Total Pagu Anggaran : Rp. 5.578.057.000,00 ( lima milyar lima ratus tujuh puluh

                      delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah).          

 G. PENGGUNA JASA                                                          
    Pengguna Jasa untuk Paket Pekerjaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun

    2025 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli :            

    Nama Pengguna Anggaran : dr. I Dewa Gede Oka Darsana, SpAn.            
                          berdasarkan Surat Keputusan Bupati               
                          Kabupaten Bangli Nomor: Nomor :                  
                          995/1076/2022 tanggal 8 Desember 2022.           
    NIP                  : 197309072001121002                              
    Jabatan              : Direktur RSU Kabupaten Bangli                   
    Alamat               : Jalan Ngurah Rai 99X Bangli                     

 H. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                              
    Masa pelaksanaan untuk pekerjaan Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan
    KJSU-KIA selama 150 (seratus lima puluh) hari Kalender dimulai dari dilakukannya

    penyerahan lapangan (time schedule terlampir).                         
 Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan Lingkup tugasnya
 harus dilaporkan kepada Pengguna Jasa/ Tim Teknis (Pengawas Teknis) dalam bentuk laporan
 Kemajuan Pekerjaan                                                        

 I. LOKASI KEGIATAN                                                        
 Lokasi Kegiatan Paket Pekerjaan ini dilaksanakan di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah,
 Kabupaten Bangli.                                                         

 J. MULAI KEGIATAN                                                         
    1. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani dan dikeluarkan, kegiatan
      pekerjaan Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA harus sudah
      dimulai,                                                             
    2. Kontraktor diharuskan membuat papan nama proyek sesuai dengan persyaratan yang
      berlaku dan harus dipasang paling lambat 7 hari setelah dimulai pekerjaan
    3. Kontraktor harus membuat Direksi keet dan perlengkapannya, harus sudah siap di lokasi
      bangunan, sebelum pekerjaan dimulai atau 10 hari sesudah SPMK diterima.

 K. JADWAL  PELAKSANAAN  (TIME SCHEDULLE)                                  
    1. Sebelum pekerjaan bangunan dimulai, maka Kontraktor wajib membuat jadwal
      pelaksanaan (Time Schedule) yang memuat uraian pekerjaan, waktu pekerjaan, bobot
      pekerjaan dan grafik pekerjaan secara terperinci serta jadwal penggunaan
      bahan/material dan tenaga kerja.                                     
    2. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang terperinci, maka Pelaksana Kontraktor mempunyai
      kewajiban:                                                           
      a. membuat rencana kerja harian, mingguan dan bulanan yang diketahui/disetujui oleh
        Konsultan Pengawas Lapangan.                                       
      b. membuat gambar kerja, untuk pegangan/pedoman bagi kepala tukang yang harus
        diketahui Konsultan Pengawas Lapangan.                             
      c. membuat daftar yang memuat pemasukan bahan/material yang dibutuhkan dalam
        pelaksanaan Pekerjaan.                                             
    3. Rencana Kerja (Time Schedule) di atas harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas

      dan Pemberi Tugas.                                                   
    4. Rencana Kerja (Time Sehedule), harus sudah selesai dibuat oleh Kontraktor, paling lambat
      7 (tujuh) hari kalender, setelah SPMK diterima.                      
    5. Kontraktor harus memberikan salinan rencana kerja (Time Schedule) kepada Konsultan
      Pengawas dan/atau kepada Pengawas Teknis serta harus dipasang pada dinding bangsal
      kerja.                                                               
    6. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan rencana kerja
      (Time Schedule) yang ada dan harus membuat grafik prestasi pekerjaan.

                                 Pejabat Penandatangan Kontrak             
                                 Pengguna Anggaran                         

                                 dr. I Dewa Gede Oka Darsana, SpAn         

                                 NIP. 197309072001121002