Belanja Pembangunan Gedung 2A Rsu Bangli

URAIAN    SINGKAT                                   
                           PEKERJAAN                                       

      Satuan/OPD      : Rumah Sakit Umum Bangli                            

      Program         : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan       
                        Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                     
                        Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 
      Kegiatan        :                                                    
                        dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           
      Sub Kegiatan    : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan         
                        Prasarana Pendukungnya                             
      Pekerjaan       : Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli                   

      Lokasi          : Jl. Brigjen Ngurah Rai No.10, Kawan, Kec. Bangli,  
                        Kabupaten Bangli, Bali 80614                       

      Tahun Anggaran  : 2023                                               

                             TAHUN                                         

                        ANGGARAN      2023                                 
     PEMBANGUNAN     GEDUNG   2A RUMAH   SAKIT UMUM    BANGLI              

 A. PENDAHULUAN                                                            

     Paradigma Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan sebagai investasi sangat berkaitan dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian IPM tidak terlepas dari peranan kesehatan serta
peran lainnya seperti kemampuan daya beli, pendidikan, dan usia harapan hidup merupakan hal
penting pula. Masalah lain yang mempengaruhi IPM adalah faktor kemiskinan. 
     Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bidang kesehatan, maka
peran Pemerintah Daerahbersama para stakeholders di daerah semakin tinggi dalam proses
pembangunan di segala bidang termasuk bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan merupakan
salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi manusia. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1)
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa

setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3)
dinyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.                                                 
     Dalam mendukung program Pembangunan Semesta Berencana dimana yang di terjemahkan
dalam visi Gubernur Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijabarkan dalam Visi Bupati Bangli
terpilih yaitu Bangli Era Baru salah satunya adalah menerapkan pembangunan berwawasan
kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan di Kabupaten Bangli harus mempunyai
kontribusi positif terbentuknya lingkungan yang sehat dan perilaku sehat. Sebagai acuan
pembangunan kesehatan adalah konsep Paradigma Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang
memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan
pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan/pengobatan (kuratif)
dan pemulihan (rehabilitataif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
     Perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi
masyarakat. Perkembangan ini tercermin dari fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya
memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap.
Pelayanan rumah sakit kemudian bergeser karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi
kedokteran, peningkatan pendapatan, dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah

sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif).
Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan
pencegahan (preventif). Dengan demikian sasaran pelayanan rumah sakit bukan hanya untuk
individu pasien, tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. Fokus
perhatiannya memang terhadap pasien yang datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian
dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan
pelayanan kesehatan yang komprehensif.                                     
     Konsep Pembangunan Rumah Sakit base on patient focus pada tuntutan kebutuhan
pelayanan dari pelanggan rumah sakit telah bergeser kearah pelayanan paripurna dengan berbasis
kenyamanan dan keamanan lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit hendaknya
mampu memberi perlindungan dan kenyamanan bagi pasien dan pengunjung lainnya untuk
memenuhi unsur kenyamanan ekologis sebagai pertimbangan pasien dalam pemilihan rumah sakit.
     Keberhasilan proses penyembuhan manusia merupakan kompleksitas yang terjalin antara
kondisi fisiologis dengan kondisi psikologis (inner mind) manusia. Keduanya mempunyai
kontribusi dalam proses penyembuhan. Untuk mendukung kondisi psikologis pasien perlu
diciptakan lingkungan yang menyehatkan, nyaman, dalam arti secara psikologis lingkungan

memberikan dukungan positif bagi proses penyembuhan.                       
     Desain interior dalam rumah sakit merupakan lingkungan binaan yang keberadaannya
berhubungan langsung dengan pasien. Melalui elemen-elemen desain seperti warna, dapat
diciptakan sebuah lingkungan atau suasana ruang yang dapat mendukung proses penyembuhan.
Banyak pihak pengelola rumah sakit pemerintah maupun swasta yang beranggapan bahwa
pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan dengan jalan medis saja. Akan tetapi kenyataannya
tidak demikian. Salah satu faktor pendukung yang dominan bagi pemulihan kesehatan seseorang

adalah faktor psikologis yang mempengaruhi penderita tersebut. Dalam praktik di lapangan tidak
jarang faktor tersebut diabaikan dan dianggap tidak penting (Kaplan dkk, 1993).
     Faktor psikologis dapat membantu pemulihan kesehatan penderita yang sedang dalam masa
perawatan di rumah sakit. Faktor tersebut dapat dibentuk melalui suasana ruang pada fisik
bangunan rumah sakit yang bersangkutan. Kehadiran sebuah suasana tertentu diharapkan dapat
mereduksi faktor stress atau tekanan mental yang dialami oleh penderita yang sedang menjalani
proses pemulihan kesehatan. Suasana tertentu dalam lingkungan fisik rumah sakit dapat menambah
faktor stress penderita, sehingga dapat menghambat atau menggagalkan proses pemulihan
kesehatannya. (Kaplan dkk, 1993). Menurut Utomo (1999) desain interior ruang rawat inap kelas
ekonomi di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, terlihat sangat sederhana dan
apa adanya. Dalam ruang tersebut faktor psikologis pasien dan faktor kenyamanan pasien dapat
dikatakan diabaikan. Ruang tersebut hanya diperuntukkan sebagai penunjang fungsi fisik
penyembuhan pasien saja, padahal dengan keadaan ruang demikian, fungsi ruang tersebut tidak
akan optimal menunjang proses penyembuhan pasien. Pendekatan holistik masalah penyembuhan
seseorang merupakan kompleksitas yang terjalin antara kondisi fisiologis dengan kondisi
psikologis (inner mind) dari pasien. Keduanya mempunyai kontribusi dalam proses penyembuhan

seseorang. Untuk mendukung kondisi psikologis pasien perlu diciptakan lingkungan yang nyaman,
dalam arti secara psikologis lingkungan memberikan dukungan positif bagi proses penyembuhan.
Dalam konteks tersebut kontribusi faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar (40%)
dalam proses penyembuhan, faktor medis 10%, faktor genetis 20% dan faktor lain 30% (Kaplan
dkk, 1993). Ditinjau dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa faktor lingkungan mempunyai
peran terbesar dalam proses penyembuhan, maka seharusnya faktor lingkungan tersebut mendapat
perhatian yang cukup besar pada sebuah fasilitas penyembuhan.              
     Desain interior rumah sakit merupakan lingkungan binaan yang keberadaannya
berhubungan langsung dengan pasien. Melalui elemen-elemen yang pembentuk ruang dalam
(interior) seperti elemen warna, dapat diciptakan sebuah lingkungan atau suasana ruang yang
mendukung proses penyembuhan. Perkembangan basis perancangan rumah sakit di Indonesia pada
era globalisasi ini salah satu acuan perancangannya adalah base on patient focus dengan penekanan
pada customer satisfaction (Untung, 2002). Faktor non-medis atau psikologis pasien menjadi salah
satu pertimbangan dalam perancangan karena hal tersebut dapat membantu pemulihan kesehatan
penderita yang sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Interior rumah sakit sebagai
lingkungan binaan memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenyamanan dalam

mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Ruang yang dirancang dengan pendekatan interior
yang tepat dapat mengurangi stress dan rasa takut yang dialami pasien, sehingga proses
penyembuhan yang dilakukan menjadi lebih efektif.                          
     Berdasarkan berbagai kajian tersebut di atas saat ini RSU Bangli berencana untuk
melakukan penataan ulang bangunan rumah sakit yang dimulai dari melakukan review master plan
sehingga nantinya didapatkan tata letak bangunan yang lebih estetis sesuai lingkungan yang ada,
baru kemudian melangkah pada tahap selanjutnya berupa penyusunan DED dan pembangunan
secara bertahap.                                                           

 B. Peraturan-peraturan Teknis                                             
    Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka akan
 berlaku dan mengikat peraturan- peraturan di bawah ini, termasuk segala perubahan dan
 tambahannya, yaitu:                                                       
 1. Pedoman teknis bangunan rumah sakit – tata udara tahun 2012            
 2. Pedoman teknis bangunan rumah sakit – sistem proteksi kebakaran tahun 2012

 3. Pedoman teknis bangunan rumah sakit aman bencana – tahun 2012          
 4. SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung
 5. SNI 1729 tahun 2015 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural

 6. SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur
    bangunan gedung dan non gedung                                         
 7. SNI 1727 tahun 2013 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan
    struktur lain                                                          
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan
    rumah sakit                                                            
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang
    perumahsakitan                                                         
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan rawat jalan
    eksekutif di rumah sakit                                               
 11. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung            
 12. Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksana UU RI No.28Tahun
    2002 tentang Bangunan Gedung                                           
 13. PMK nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan Vacum Medik   

 14. Keputusan menkesrino 145/menkes/sk/i/2007 tentang pedoman penanggulangan bencana
    bidang kesehatan                                                       
 15. Keputusan menteri kesehatan nomor 129/menkes/sk/ii/2008 tentang standar pelayanan
    minimal                                                                
 16. Peraturan menteri kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan
 17. Peraturan menteri kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit
 18. Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2019 tentang persyaratan kemudahan bangunan
    gedung                                                                 
 19. Peraturan menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi
    kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan                          
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin
    Mendirikan Bangunan Gedung;                                            

 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3
    Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
    Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 22. Instruksi Menteri PUPR Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
    Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14
    September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;             
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
    Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                                 
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
    Teknis Bangunan Gedung;                                                
 27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa
    Konstruksi di Bali;                                                    

 28. Keputusan Gubernur Bali No.790/03-M/HK/2022, Tentang Upah Minimum     
    Kabupaten/Kota Tahun 2022;                                             
 29. Perda Kabupaten Bangli Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;    
 30. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait;
 31. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);       
 32. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2019;
 33. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2020;
 34. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SKBI-1.3.53.1987;

 35. Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung (SNI 2847:2019) SNI-SNI tentang
    Bangunan Gedung serta standar teknis terkait;                          
 36. SNI Pasar Rakyat Nomor 8152:2021                                      
 37. Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung (SNI2847:2013) SNI-SNI tentang
    Bangunan Gedung serta standar teknis terkait.                          

 C. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                     
    1. Maksud dari pembuatan Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli ini adalah terwujudnya
      kegiatan konstruksi yang taat administrasi serta memenuhi kualitas dari segi mutu, waktu
      dan biaya.                                                           

    2. Sedangkan tujuannya adalah mencapai hasil pelaksanaan konstruksi fisik Pembangunan
      Gedung 2A RSU Bangli yang sesuai dengan dokumen kontrak baik segi kualitas,
      kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan. .

 D. SASARAN                                                                
    Sasaran umum Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli ini adalah Mengoptimalkan
    Pekerjaan Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli baik secara kualitas maupun kuantitas,
    sehingga mampu memberikan kualitas konstruksi secara tepat dan aman untuk semua pengguna
    gedung.                                                                

 E. RUANG LINGKUP PEKERJAN                                                 
    Satuan/OPD    : Rumah Sakit Umum Bangli                                
    Program       : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 
                    Kesehatan Masyarakat                                   
    Kegiatan      : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
                    Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       
    Sub Kegiatan  : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana   
                    Pendukungnya                                           
    Pekerjaan     : Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli                       
    Lokasi        : Jl. Brigjen Ngurah Rai No.10, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten

                    Bangli, Bali 80614                                     
    Tahun Anggaran : 2023                                                  
    Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan Penyedia jasa juga
    wajib berkoordinasi dengan pihak pengelola daerah untuk melakukan rekayasa lalulintas
    agar pekerjaan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa mengganggu aktifitas publik dan
    dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :
   1. Biaya Penerapan Smkk                                                 
   2. Pekerjaan Sub Struktur                                               
           ▪ Pondasi Tiang Pancang                                         

           ▪ Pekerjaan Tanah                                               
           ▪ Pondasi Batu Kali                                             
           ▪ Pekerjaan Pile Cap                                            
           ▪ Pekerjaan Kolom pedestal                                      
           ▪ Dan pekerjaan lain yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pek. Pondasi
   3. Pekerjaan Upper Struktur                                             
           ▪ Pekerjaan Sloof                                               
           ▪ Pekerjaaan Kolom                                              

           ▪ Pekerjaan Balok                                               
           ▪ Pekerjaan Plat Lantai                                         

           ▪ Pekerjaan Plat atap beton                                     
           ▪ Pekerjaan Plat Tangga                                         
           ▪ Pekerjaan Rangka Baja                                         
           ▪ Dan pekerjaan lain yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pek. Upper
             structure                                                     
   4. PEKERJAAN FINISHING                                                  
           ▪ Pekerjaan pasangan dan pelapis dinding                        
           ▪ Pekerjaan pasangan lantai dan dinding                         

           ▪ Pekerjaan pasangan plafond                                    
           ▪ Pekerjaan kusen, pintu dan jendela                            
           ▪ Pekerjaan pasangan sanitair                                   
           ▪ Pekerjaan pengecatan                                          
           ▪ Pekerjaan railing                                             
           ▪ Pekerjaan Alumunium Composite Panel                           
           ▪ Pekerjaan Waterproofing                                       

   5. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING                            
           ▪ Pekerjaan Instalasi Listrik Dan Penangkal Petir               
           ▪ Pekerjaan Telepon                                             
           ▪ Pekerjaan Tata Suara                                          
           ▪ Pekerjaan Fire Alarm Dan Fire Extinguisher                    
           ▪ Pekerjaan Tata Udara (Air Conditioning)                       
           ▪ Pekerjaan Plumbing                                            
           ▪ Pekerjaan Instalasi Gas Medis                                 

           ▪ Pekerjaan Lan (Local Area Network)                            
           ▪ Pekerjaan Instalasi CCTV dan MATV                             
           ▪ Pekerjaan Lift                                                
           ▪ Pekerjaan Nurse Call                                          
           ▪ Pekerjaan Fire Hydrant                                        

 F. SUMBER DANA                                                            
    Sesuai dengan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023, Pembangunan Gedung 2A
 RSU Bangli ini dialokasikan dana sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)
 yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bangli Sebagai Berikut :      

    Nomer DPA SKPD  : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023              
    No. Rekening    : 1.02.02.2.01.01.5.2.03.01.01.0006                    
    Nilai Total Pagu Anggaran : Rp 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)

 G. PENGGUNA JASA                                                          
    Pengguna Jasa untuk Paket Pekerjaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun
 2023 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli :               
    Nama Pengguna Anggaran : dr. I Dewa Gede Oka Darsana, SpAn.            
                          berdasarkan Surat Keputusan Bupati               

                          Kabupaten Bangli Nomor: Nomor :                  
                          995/1076/2022 tanggal 8 Desember                 
                          2022.                                            
    NIP       : 197309072001121002                                         
    Jabatan   : Direktur RSU Kabupaten Bangli                              
    Alamat    : Jalan Ngurah Rai 99X Bangli                                

 H. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                              
    Masa pelaksanaan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli selama 240
    (dua ratus empat puluh) hari Kalender dimulai dari dilakukannya penyerahan lapangan (time
    schedule terlampir).                                                   

 Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan Lingkup tugasnya
 harus dilaporkan kepada Pengguna Jasa/ Tim Teknis (Pengawas Teknis) dalam bentuk laporan
 Kemajuan Pekerjaan                                                        

 I. LOKASI KEGIATAN                                                        
 Lokasi Kegiatan Paket Pekerjaan ini dilaksanakan di wilayah Rumah Sakit Umum, Kabupaten
 Bangli.                                                                   

 J. MULAI KEGIATAN                                                         
    1. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani dan dikeluarkan, kegiatan
      pekerjaan Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli harus sudah dimulai,      

    2. Kontraktor diharuskan membuat papan nama proyek sesuai dengan persyaratan yang
      berlaku dan harus dipasang paling lambat 7 hari setelah dimulai pekerjaan
    3. Kontraktor harus membuat Direksi keet dan perlengkapannya, harus sudah siap di lokasi
      bangunan, sebelum pekerjaan dimulai atau 10 hari sesudah SPMK diterima.

 K. JADWAL  PELAKSANAAN  (TIME SCHEDULLE)                                  
    1. Sebelum pekerjaan bangunan dimulai, maka Kontraktor wajib membuat jadwal
      pelaksanaan (Time Schedule) yang memuat uraian pekerjaan, waktu pekerjaan, bobot
      pekerjaan dan grafik pekerjaan secara terperinci serta jadwal penggunaan
      bahan/material dan tenaga kerja.                                     
    2. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang terperinci, maka Pelaksana Kontraktor mempunyai
      kewajiban:                                                           

      a. membuat rencana kerja harian, mingguan dan bulanan yang diketahui/disetujui oleh
        Konsultan Pengawas Lapangan.                                       
      b. membuat gambar kerja, untuk pegangan/pedoman bagi kepala tukang yang harus
        diketahui Konsultan Pengawas Lapangan.                             
      c. membuat daftar yang memuat pemasukan bahan/material yang dibutuhkan dalam
        pelaksanaan Pekerjaan.                                             
    3. Rencana Kerja (Time Schedule) di atas harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas
      dan Pemberi Tugas.                                                   
    4. Rencana Kerja (Time Sehedule), harus sudah selesai dibuat oleh Kontraktor, paling
      lambat 7 (tujuh) hari kalender, setelah SPMK diterima.               
    5. Kontraktor harus memberikan salinan rencana kerja (Time Schedule) kepada Konsultan
      Pengawas dan/atau kepada Pengawas Teknis serta harus dipasang pada dinding bangsal
      kerja.                                                               

    6. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan rencana
      kerja (Time Schedule) yang ada dan harus membuat grafik prestasi pekerjaan.

                                       Pihak Pengguna   Anggaran           

                                          Pejabat Penandatangan Kontrak    
                                              Pengguna Anggaran            

                                        dr. I Dewa Gede Oka Darsana, SpAn. 
                                           NIP. 197309072001121002