Ded Sistem Tata Air Dan Saluran Tersier Di Ciwaka Bawah

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                
Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia yang sebagian besar

berada di wilayah perdesaan. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup
dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian.
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian sangat diperlukan untuk mendukung
sektor tersebut antara lain tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah

ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengairan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
30/PRT/M/ 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.     
Salah satu dasar untuk mencapai kemandirian ekonomi dilakukan melalui proses ketahanan
pangan, yaitu kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri yang mampu

melindungi dan mensejahterakan petani dan nelayan. Setelah tercapai kondisi ketahanan
kemudian secara bertahap proses akan dilakukan menuju kondisi kedaulatan pangan.
Dalam rangka melakukan upaya pencapaian kondisi ketahanan pangan tersebut terdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satu syarat utamanya adalah ketersediaan air.

Berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status Daerah
Irigasi, yang menjadi kewenangan Provinsi Banten terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Daerah Irigasi
dengan luasan antara 1000 ha – 3000 ha.                                 
Disamping adanya potensi kesediaan air juga terdapat beberapa ancaman berkelanjutan sistem
irigasi yang ada di Indonesia. Terdapat sembilan faktor utama sumber ancaman keberlanjutan

irigasi masing-masing adalah :                                          
i. Kebutuhan air irigasi tidak dalam keadaan berkesetimbangan dengan kempuan konservasi
   tanah dan air sehingga akan berbenturan dengan kebutuhan air untuk keperluan air lainnya
   yang juga terus meningkat.                                           

ii. Kelangkaan sumberdaya air dan lahan yang dapat dikembangkan untuk irigasi
   menyebabkan proyek pengembangan irigasi akan lebih mahal, memerlukan teknologi
   lebih canggih dan rumit, memerlukan waktu lebih lama untuk pelaksanaan konstruksi
   karena akan banyak menghadapi masalah di luar masalah                
iii. Tekanan terhadap kebutuhan mutu lingkungan yang semakin meningkat. 

iv. Kebersamaan masyarakat untuk mendayagunakan sumberdaya air yang cenderung
   menurun.                                                             
v. Alih fungsi lahan kepada non pertanian yang tidak terkendali dan akan menyebabkan
   terganggunya sistem perencanaan irigasi yang sudah ada baik dari segi teknikal – ekonomi

   – sosial – budaya – keberkanjutan lingkungan.                        
vi. Kondisi sistem irigasi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat petani yang
   disebabkan oleh:                                                     
   a. Penurunan fungsi dan kondisi kinerja sistem irigasi               
   b. Kurangnya pelayanan pengelolaan irigasi antara lain akibat dari berkurangnya kualitas

     dan kuantitas SDM Pengelola dan Pemanfaatan irigasi                
   c. Pengelolaan irigasi yang belum efektif dan efisien