Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari

URAIAN   SINGKAT    PEKERJAAN     JALAN   DAN   JEMBATAN               

                   BIDANG    BINA  MARGA                                

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi     
                   Banten.                                              

Nama Program     : Penyelenggaraan Jalan.                               

Nama Kegiatan    : Penyelenggaraan Jalan Provinsi.                      

Nama Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar.                     
Pekerjaan        : Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari.        

Tahun Anggaran   : 2025.                                                

               PEMERINTAH    PROVINSI  BANTEN                           

       DINAS PEKERJAAN    UMUM  DAN  PENATAAN   RUANG                   

  Jalan KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B Gedung PUPR. Desa Sukajaya.  
            Kec. Curug. Kota Serang Telepon : 0254-219761               
                             BAB I                                      
                         DASAR HUKUM                                    

1.1 Dasar Hukum                                                         

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan               
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
   undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;                            
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;               

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi             
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
   Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan
   Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
   Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;          

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas  
   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
   Pemerintah;                                                          
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
   Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
   Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
   Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 
   2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;        
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor          
   280/KPTS/M/2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunanan Produk Dalam Negeri
   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;     
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
   18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian

   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan      
   Barang/Jasa;                                                         
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
   Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   Melalui Penyedia;                                                    
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
   Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan

   Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
   491);                                                                
13. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
   Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
14. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
   Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina
   Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2); 

15. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
   Jenderal Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog
   Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
   Bidang Bina Marga;                                                   
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;   
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran    
   Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
   Ruang    Provinsi Banten   Tahun    Anggaran   2025   Nomor          
   DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025.                            

1.2 Gambaran Umum                                                       
    Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara

    lainnya dalam urusan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Banten,
    sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025 - 2030 akan terus mengejar

    ketertinggalan infrastruktur ini agar biaya logistik barang menjadi kompetitif dan
    efisien. Dengan kompetitif dan efisien biaya logistik, Provinsi Banten mempunyai

    kontribusi pada daya saing bangsa Indonesia bila dikompetisikan dengan negara
    lainnya yang sudah maju infrastrukturnya.                           

    Dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka         
    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025 - 2030, Dinas Pekerjaan

    Umum  dan Penataan Ruang Provinsi Banten mempunyai tugas utama      
    mewujudkan Misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di

    Wilayah Provinsi Banten. Salah satu infrastruktur yang menjadi fokus utama
    Pemerintah Provinsi Banten untuk segera dituntaskan adalah dengan   

    melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, baik itu Pembangunan

    Jalan dan Jembatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi Jalan dan
    Jembatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi

    Banten. Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi
    sehingga diperlukan kondisi yang baik agar fungsinya berjalan secara maksimal.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provisi Banten di Tahun Anggaran
    2025 akan meningkatkan kapasitas Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi

    Banten, khususnya di Kab Serang melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan
    Provinsi Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pekerjaan Pelebaran
    Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari.                                 

1.3 Maksud dan Tujuan                                                   

    Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub   

    Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp.
    Taktakan - Gn. Sari harus memenuhi Standar Pelayanan yang berazaskan faktor

    keamanan, kenyamanan pengguna Jalan Provinsi, tahan lama, efektif, dan
    efisien yang secara keseluruhan dituangkan dalam spesifikasi teknis dan metode

    pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen pelaksanaan fisik

    maupun manajemen supervisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

    Maksud:                                                             
    Paket Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari Dimaksudkan

    untuk memperbaiki dan meningkatkan Kontruksi Jalan.                 

    Tujuan:                                                             

    Tujuan dari Paket Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari
    adalah Agar pengguna jalan mendapatkan kenyamanan dalam berlalu lintas dan

    meminimalisir kecelakan.                                            
                             BAB II                                     
                 KEGIATAN YANG  DILAKSANAKAN                            

2.1 Uraian Pekerjaan                                                    

    Dalam pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari,

    Penyedia Jasa harus mengacu kepada Norma, Standar, Pedoman atau     
    peraturan baku lainnya yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian  

    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga  
    Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk

    Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Metode Pelaksanaan

    Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari adalah
    Konstruksi Jalan dengan Beton Struktur, Fc’35 MPa.                  

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan                                             

    a. Nama Paket                                                       

       Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari.                    

    b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan                                       
       90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah

       Mulai Kerja (SMPK).                                              

    c. Masa Pemeliharaan Pekerjaan                                      

       365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender semenjak di       
       tandatanganinya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).            

    d. Sumber Dana dan Nilai Anggaran                                   
       Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini dibebankan pada APBD  

       Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp9.600.000.000,-
       (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta).                               

    e. Lokasi Pekerjaan                                                 
       Lokasi Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari berada di
       Kab Serang.                                                      

    f. Indikator Keluaran                                               

       Untuk mendukung akses infrastruktur mobilisasi masyarakat, maka  

       dilaksanakan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari sepanjang
       1,0600000000000001 Km. Manfaat atau Outcome adalah tercapainya   

       Program RPJMD tahun 2025-2030 Provinsi Banten, menciptakan dan   
       menyerap lapangan kerja di daerah, serta memberi manfaat sosial dan

       ekonomi bagi masyarakat umum/daerah Provinsi Banten.             

    g. Metode Pemilihan Penyedia Jasa                                   

       Metode Pelelangan menggunakan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu
       File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga   

       Satuan.                                                          
                                BAB III                                 
             PELAKSANA  DAN PENANGGUNG   JAWAB KEGIATAN                 

3.1 Pelaksana Kegiatan                                                  

    Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten pada Bidang Bina Marga.     

3.2 Penanggung Jawab Kegiatan                                           
    Penanggung Jawab Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Banten adalah

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai

    Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat  
    Komitmen.                                                           

3.3 Penerima Manfaat Kegiatan                                           

    Penerima Manfaat dari Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah

    terciptanya lapangan kerja di Provinsi Banten khususnya daerah yang jalan atau
    jembatan yang dibangun, serta memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi

    masyarakat umum/daerah Provinsi Banten.                             
                            BAB IV                                      

                           PENUTUP                                      

Demikian Uraian Singkat Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan
Pelebaran Jalan Menuju Standar Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn.
Sari ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.