Rehabilitasi Jembatan Ciputri

URAIAN   SINGKAT    PEKERJAAN     JALAN   DAN   JEMBATAN               

                   BIDANG    BINA  MARGA                                

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi     
                   Banten.                                              

Nama Program     : Penyelenggaraan Jalan.                               

Nama Kegiatan    : Penyelenggaraan Jalan Provinsi.                      

Nama Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan.                              
Pekerjaan        : Rehabilitasi Jembatan Ciputri.                       

Tahun Anggaran   : 2023.                                                

               PEMERINTAH    PROVINSI  BANTEN                           

       DINAS PEKERJAAN    UMUM  DAN  PENATAAN   RUANG                   

  Jalan KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B Gedung PUPR. Desa Sukajaya.  
            Kec. Curug. Kota Serang Telepon : 0254-219761               
                             BAB I                                      
                         DASAR HUKUM                                    

1.1 Dasar Hukum                                                         

    1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas    

      Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;                  
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana

      telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
      Kerja;                                                            

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;          

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan       
      Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

      sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
      2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020   

      tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017  

      tentang Jasa Konstruksi;                                          
    5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

      Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
      12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

      2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                    

    6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
      Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk  

      Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan  
      Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan

      Barang/Jasa Pemerintah;                                           
    7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10   

      Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

    8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
      280/KPTS/M/2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunanan Produk Dalam  

      Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-
      2024;                                                             

    9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

      12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa   
      Pemerintah Melalui Penyedia;                                      
    10. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    
      Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi

      Umum  Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
      (Revisi 2);                                                       

    11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran

      Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 
      (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);            

    12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana    
      Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026;             

    13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran

      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
      Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);                      

    14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan     
      Penataan Ruang  Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor         

      DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 04 Januari 2023.  

1.2 Gambaran Umum                                                       

    Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara
    lainnya dalam urusan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Banten,

    sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 2027 akan terus mengejar
    ketertinggalan infrastruktur ini agar biaya logistik barang menjadi kompetitif dan

    efisien. Dengan kompetitif dan efisien biaya logistik, Provinsi Banten mempunyai
    kontribusi pada daya saing bangsa Indonesia bila dikompetisikan dengan negara

    lainnya yang sudah maju infrastrukturnya.                           

    Dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka         

    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 2027, Dinas Pekerjaan
    Umum  dan Penataan Ruang Provinsi Banten mempunyai tugas utama      

    mewujudkan Misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di
    Wilayah Provinsi Banten. Salah satu infrastruktur yang menjadi fokus utama

    Pemerintah Provinsi Banten untuk segera dituntaskan adalah dengan   

    melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, baik itu Pembangunan
    Jalan dan Jembatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi Jalan dan
    Jembatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi
    Banten. Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi

    sehingga diperlukan kondisi yang baik agar fungsinya berjalan secara maksimal.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provisi Banten di Tahun Anggaran

    2023 akan meningkatkan kapasitas Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi
    Banten, khususnya di Kabupaten Serang melalui kegiatan Penyelenggaraan

    Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi
    Jembatan Ciputri.                                                   

1.3 Maksud dan Tujuan                                                   
    Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub   

    Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri harus
    memenuhi Standar Pelayanan yang berazaskan faktor keamanan, kenyamanan

    pengguna Jembatan, tahan lama, efektif, dan efisien yang secara keseluruhan

    dituangkan dalam spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Oleh karena itu
    diperlukan suatu manajemen pelaksanaan fisik maupun manajemen supervisi

    yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.                     

    Maksud:                                                             

    Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri dimaksudkan untuk memperbaiki
    dan meningkatkan Kontruksi Jembatan.                                

    Tujuan:                                                             

    Tujuan dari Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri adalah Agar
    pengguna jalan mendapatkan kenyamanan dalam berlalu lintas dan      

    meminimalisir kecelakan.                                            
                             BAB II                                     
                 KEGIATAN YANG  DILAKSANAKAN                            

2.1 Uraian Pekerjaan                                                    

    Dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri, Penyedia Jasa

    harus mengacu kepada Norma, Standar, Pedoman atau peraturan baku lainnya
    yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan      

    Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020
    tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan

    dan Jembatan (Revisi 2). Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi    

    Rehabilitasi Jembatan Ciputri adalah Konstruksi Pekerjaan Jembatan Box Beton
    Bertulang.                                                          

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan                                             

    a. Nama Paket                                                       

       Rehabilitasi Jembatan Ciputri.                                   

    b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan                                       
       210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat

       Perintah Mulai Kerja (SMPK).                                     

    c. Masa Pemeliharaan Pekerjaan                                      

       365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender semenjak di       
       tandatanganinya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).            

    d. Sumber Dana dan Nilai Anggaran                                   
       Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini dibebankan pada APBD  

       Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp2.403.390.000,- (Dua
       Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

    e. Lokasi Pekerjaan                                                 
       Lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri berada di Ruas Jalan Palima
       - Pasang Teneng dengan Koordinat -6.191982° 105.905207° dan -    

       6.191982° 105.905207°.                                           

    f. Indikator Keluaran                                               

       Untuk mendukung akses infrastruktur mobilisasi masyarakat, maka  
       dilaksanakan Rehabilitasi Jembatan Ciputri sepanjang 1,00 Paket. Manfaat

       atau Outcome adalah tercapainya Program RPJMD tahun 2023-2027    
       Provinsi Banten, menciptakan dan menyerap lapangan kerja di daerah, serta

       memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat umum/daerah   

       Provinsi Banten.                                                 

    g. Metode Pemilihan Penyedia Jasa                                   
       Metode Pelelangan menggunakan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu

       File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga   

       Satuan.                                                          
                                BAB III                                 
             PELAKSANA  DAN PENANGGUNG   JAWAB KEGIATAN                 

3.1 Pelaksana Kegiatan                                                  

    Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten pada Bidang Bina Marga.     

3.2 Penanggung Jawab Kegiatan                                           
    Penanggung Jawab Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Banten adalah

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai

    Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat  
    Komitmen.                                                           

3.3 Penerima Manfaat Kegiatan                                           

    Penerima Manfaat dari Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah

    terciptanya lapangan kerja di Provinsi Banten khususnya daerah yang jalan atau
    jembatan yang dibangun, serta memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi

    masyarakat umum/daerah Provinsi Banten.                             
                            BAB IV                                      

                           PENUTUP                                      

Demikian Uraian Singkat Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan
Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Ciputri ini dibuat agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.