Rencana Induk Air Limbah Provinsi Banten

RUANG LINGKUP          Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan Penyusunan    
RENCANA  INDUK AIR     Rencana  lnduk Sistem Pengelolaan Air Limbah     

LIMBAH PROVINSI        Domestik (SPALD) sebagai berikut :               
BANTEN                   a. Pengumpulan dan  Pengolahan  Data           

                            Daerah Perencanaan                          

                           Data Kondisi Daerah Rencana                  
                         1) Deskripsi daerah rencana                    

                         2) Kondisi fisik                               
                         3) Rencana Penataan Wilayah                    

                         4) Kependudukan                                

                         5) Prasarana kota yang terkait                 
                         6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat           

                         7) Tingkat kesehatan penduduk                  
                         8) Kondisi Lingkungan                          

                       Data Kondtsi SPALD baik SPALD-S, SPALD-T dan     
                       IPLT saat ini yang terdiri dari Aspek :          

                       Teknis:                                          

                       1. Kinerja pelayanan                             

                       2. Tingkat pelayanan                             
                       3. Periode pelayanan                             

                       4. Cakupan pelayanan                             
                       5. Kinerja instalasi dan jaringan perpipaan      

                       6. Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan     

                       7. Sistem pengolahan                             
                       8. Prosedur dan kondisi operasi dan pemeliharaan 

                       Non Teknis:                                      

                       1. Kondisi dan.kinerja keuangan                  
                       2. Kondisi dan kinerja karyawan                  

                       3. Kinerja kelembagaan                           

                       4. Jumlah pelanggan                              
                         b. Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD      
                          I. Harmonisasi Kebijakan dan Strategi         

                             SPALD Kementerian/Lembaga                  
                          II. Harmonisasi RTRW                          

                         III. Rencana Pengelolaan SDA                   

                         IV. Analisis Gambaran Pelayanan SPALD:         
                             1. Permasalahan pengelolaan SPALD          

                             2. Potensi pengelolaan SPALD               

                         c. Perumusan Kebijakan dan Strategi            

                        I.  Perumusan    lsu-   lsu   Strategis         
                            Penyelenggaraan SPALD                       

                        II. Perumusan  Kebijakan dan   Strategi         
                            Penyelenggaraan SPALD                       

                           Penentuan Arah Pengembangan SPALD           

                           Penetapan Zona Perencanan dan Zona          
                            Prioritas                                   

                           Strategi pengembangan prasarana             

                           lndikasi dan sumber pembiayaan              
                           Strategi pengembangan kelembagaan dan       

                            SDM                                         
                           Strategi program legislasi                  

                           Strategi pemberdayaan masyarakat            

                         d. Perumusan     Rencana     Program           

                            Penyelenggaraan SPALD                       
                            1. Rencana Program Jangka Pendek            

                            2. Rencana Program Jangka Menengah          

                            3. Rencana Program Jangka Panjang           
                         e. Konsultasi Publik Rencana lnduk             

                            Muatan Rencana lnduk :                      
                            Rencana lnduk Penyelenggaraan SPALD         

                            paling sedikit memuat :                     
                         1. Rencana Umum, yang meliputi:                
                           a) Gambaran umum daerah dan kawasan          

                             rencana;dan                                
                           b) kondisi wilayah baik fisik maupun non     

                             fisik.                                     

                         2. Standar dan Kriteria Pelayanan              
                            Standar pelayanan SPALD  ditentukan         

                            berdasarkan jenis pelayanan, mutu           
                            pelayanan, dan penerima layananyang         

                            akan diterapkan di wilayah perencanaan.     

                            Kriteria -pelayanan mencakup kriteria       
                            teknis yang -digunakan da!am SPALD          

                            sesuai standar pelayanan yang akan          
                            diterapkan.                                 

                         3. Rencana  Penyelenggaraan SPALD-S,           

                            SPALD-T dan IPLT :                          
                         a. RTRW, RDTR, dan RTR KSN                     

                         b. RPJPNasionai/Provinsi/Kabupaten/Kota;       
                         c. RPJM Nasionai/Provinsi/Kabupaten/Kota;      

                         d. analisis kondisi wilayah dan kawasan        

                            perencanaan SPALD;                          
                         e. analisis kondisi penyelenggaraan SPALD      

                            saat ini, termasuk permasalahan dan potensi 
                            dalam penyelenggaraan SPALD;                

                         f. analisis keterpaduan penyelenggaraan        
                            SPALD  'Ciengan prasarana dan sarana        

                            umuna dan utilitas;                         

                         g. analisis  isu    strategis  dalam           
                            penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20     

                            (dua puluh) tahun perencanaan;              
                         h. penentuan  kebijakan dan   strategi         

                            penyelenggaran SPALD-S, SPALD-T dan         

                            IPLT jangka panjang, menengah, dan          
                            pendek  untuk daerah dan  kawasan           
                            perencanaan;                                

                         i. penentuan program dan kegiatan dalam        
                            penyelenggaraan                             

                         4. lndikasi dan Sumber Pembiayaan              
                            lndikasi dan sumber pembiayaan berupa       

                            besaran biaya penyelenggaraan SPALD         
                            jangka  panjang, jangka menengah,           

                            jangka pendek, dan sumber pembiayaan        

                            (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau         
                            masyarakat).                                

                         5. Rencana  Kelembagaan  dan  Sumber           
                            Daya Manusia (SDM).                         

                            Rencana kelembagaan yang diperlukan         

                            dalam penyelenggaraan SPALD antara lain     
                            meliputi bentuk kelembagaan, struktur       

                            organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan
                            SDM.                                        

                         6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-     

                            undangan)                                   
                            Rencana legislasi (peraturan perundang-     

                            undangan) berupa kebutuhan peraturan        
                            perundang-undangan, baik untuk daerah dan   

                            kawasan.                                    
                           - Dalam   pengoperasiannya diharapkan        

                             dapat  dilakukan pemeliaraan sesuai        

                             dengan panduan yang akan dibuat.