URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) BANTUL TIMUR (DAIS)
Uraian Pendahuluan1
1. Latar Belakang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program (UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak
awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap
hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud
adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-
hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses
pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak
dini.
Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program
bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa
depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-
langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan masa depan.
Secara singkat, maka definisi KLHS adalah : Rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.
Salah satu terobosan penting yang akan ditempuh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi masalah
lingkungan adalah dengan menggagas, memperluas dan
menginternalisasikan pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip
keberlanjutan dalam formulasi kebijakan (policy), rencana (plan), dan
program-program pembangunan. Instrumen atau mekanisme yang telah
dikenal luas untuk maksud tersebut adalah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment.
Tujuan utama KLHS dengan demikian bukan terletak pada
dokumen yang dihasilkan melainkan dilahirkannya kebijakan, rencana
dan program-program yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan
keberlanjutan. Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan
berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan
pembangunan, seperti tercantum dalam RPJP dan RPJM Nasional. Lebih
dari itu; selain UUD 45, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang
Penataan Ruang, serta UU Otonomi Daerah telah menegaskan arti
pentingnya lingkungan hidup.
Secara filosofis maupun fenomena riIl, pendekatan konsep
keruangan sangat identik dengan fenomena lingkungan hidup yang
dinamis dan sistemik. Fenomena ini menjadi dasar argumentasi perhatian
pada lingkungan dalam konstelasi pelaksanaan pembangunan nasional
dan daerah melalui implementasi UU Penataan Ruang. Oleh karena itu,
setiap proses perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan
sampai dengan pelaksanaannya yang memerlukan alokasi kegiatan di
suatu lokasi atau kawasan tertentu akan senantiasa mengandung
kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan,
1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
perhatian pada lingkungan hidup seyogyanya ditempatkan sejak awal
proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya. KLHS adalah
sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan
menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan
keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana
dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan.
Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk
pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat
KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang.
KLHS bisa menentukan substansi Rencana Detail Tata Ruang, bisa
memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa
dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer)
atau tambahan (suplementer) dari penjabaran Rencana Detail Tata Ruang,
atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.
KLHS dilakukan untuk mendukung Rencana Detail Tata Ruang,
dengan demikian kedudukannya adalah telah ada kebijakan tentang
lingkungan dan diniatkan agar kebijakan tersebut efektif. Dengan
kedudukannya ini KLHS tidak untuk mengintegrasikan pertimbangan
lingkungan tetapi memperkuat kebijakan lingkungan itu sendiri.
Penempatan KLHS sebagai telaah untuk mendukung Rencana
Detail Tata Ruang memperjelas hubungan KLHS dengan pengambilan
keputusan. Siapa mengambil keputusan dan bagaimana prosedurnya
sudah demikian jelas dan dapat diikuti oleh proses pelaksanaan KLHS. Oleh
karena yang akan dikaji adalah kebijakan tentang lingkungan, dapat
dipastikan resistensi terhadap KLHS yang membahayakan nilai lingkungan
dapat ditekan.
KLHS tidak terbit sebagai suatu produk hukum yang bersifat kaku
dan terbatas, akan tetapi merupakan suatu kajian ilmiah yang harus
bersifat dinamis. Sewaktu-waktu dapat berkembang sesuai dengan
kebutuhan, yaitu ketika ditemukan ilmu pengetahuan, metoda atau
teknologi yang lebih baik dan akan diserap menjadi kebijakan oleh setiap
pemangku kepentingan.
Berkaitan dengan proses penyusunan RDTR Kawasan Bantul Timur
Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu
melaksanakan pekerjaan Penyusunan KLHS RDTR Bantul Timur sesuai
ketentuan yang berlaku dan melibatkan stakeholder terkait.
2. Maksud dan Maksud
Tujuan
Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bantul Timur (DAIS) dimaksudkan untuk memandu
penyelenggaraan RDTR Bantul Timur yang akan segera disusun.
Tujuan
Tujuan Penyusunan (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bantul
Timur (DAIS) adalah: Membantu para perencana tata ruang, instansi
sektor dan lembaga pengelola lingkungan daerah mengintegrasikan
aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang; Menunjukkan
langkah-langkah pendekatan integrasi lingkungan ke dalam
perencanaan tata ruang; Upaya pengarusutamaan (mainstreaming)
perencanaan lingkungan melalui KLHS; Menyempurnakan dalam
penyusunan RDTR Kawasan Bantul Timur Kabupaten Bantul memberi
muatan pertimbangan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan,
serta mempertimbangkan program-program pembangunan RDTR
Kawasan Bantul Timur Kabupaten Bantul; Membangun sinergitas
kebijakan, rencana dan program antara RDTR Kawasan Bantul Timur
Kabupaten Bantul, RTRW Kabupaten Bantul serta RTRW DIY.
3. Sasaran Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan Penyusunan (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Bantul Timur (DAIS) adalah: Diperolehnya hasil
kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program dalam RDTR
Kawasan Bantul Timur Kabupaten Bantul. Tersusunnya rumusan alternatif
RDTR Kawasan Bantul Timur Kabupaten Bantul yang mengintegrasikan
pertimbangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Lokasi Pekerjaan Kapanewon Dlingo, Piyungan, Imogiri, Pleret, Jetis, Pundong.
5. Sumber Untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bantul
Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran Rp 300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah) termasuk PPN.
6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Tri Manora, S Sos
Organisasi
Satuan Kerja: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
Pejabat Pembuat
Komitmen
Data Penunjang2
7. Data Dasar 1 Peta Karakteristik Bentang Alam
2 Data Jumlah Penduduk
3 Data alih fungsi lahan
4 Peta Penutupan Lahan
5 Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab.
Bantul
Ruang Lingkup
8. Lingkup Ruang Lingkup :
Pekerjaan Lingkup Kegiatan
a) Lingkup Spasial
Lokasi pekerjaan: Penyusunan (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bantul Timur (DAIS) meliputi seluruh wilayah administrasi
Kapanewon Dlingo, Piyungan, Imogiri, Pleret, Jetis, Pundong.
b) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Bantul Timur (DAIS) dilakukan selama 180
(Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya
Kontrak/Perjanjian.
Lokasi Pekerjaan :
Penyusunan (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bantul
Timur (DAIS) meliputi seluruh wilayah administrasi Kapanewon
Dlingo, Piyungan, Imogiri, Pleret, Jetis, Pundong.
9. Keluaran3 Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bantul Timur.
10. Jangka Waktu Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh)
Penyelesaian hari kalender
Pekerjaan
Jumlah
10. Personel
Posisi Kualifikasi Orang
Bulan
Tenaga Ahli
1. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan Minimal Sarjana 1 x 6
Lingkungan (S1/S2) Lingkungan pengalaman
(Team min (1/5) tahun, Diutamakan
Leader) memiliki pengalaman menyusun
KLHS, Minimal memiliki SKA Ahli
Madya GIS
2. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan Minimal Sarjana 1 x 6
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
Perencanaan (S1/S2) Perencanaan Wilayah dan
Wilayah dan Kota, pengalaman min 3 tahun,
Kota memiliki SKA Muda Perencanaan
Wilayah dan Kota, Diutamakan
memiliki pengalaman menyusun
KLHS
3. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan minimal Sarjana 1 x 6
Ekonomi (S1/S2) Ekonomi Pembangunan,
Pembangun pengalaman 2 tahun, diutamakan
an memiliki pengalaman menyusun
KLHS
4. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan Minimal Sarjana 1 x 6
Manajemen (S1/S2) Magister Manajemen
Bencana Bencana pengalaman min 3
tahun, Diutamakan memiliki surat
keterangan pengalaman mitigasi
bencana
5. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan Minimal Sarjana 1 x 6
Pemetaan/G (S1/S2) Geografi/Geodesi,
IS pengalaman min 3 tahun,
memiliki SKA Pemetaan/Geodesi,
diutamakan memiliki pengalaman
menyusun KLHS
6. Tenaga Ahli WNI, Pendidikan Minimal Sarjana 1 x 6
Sosial (S1/S2) Sosiologi, pengalaman min
Budaya 3 tahun, Diutamakan memiliki
pengalaman menyusun KLHS
Tenaga
Pendukung
1. Asisten WNI, Minimal Lulusan D3 1 x 3
tenaga ahli
2. Surveyor WNI, Minimal Lulusan D3 1 x 3
1. Uraian Tugas Tenaga Ahli
a. Tenaga Ahli Lingkungan (Team Leader)
- Mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam
pelaksanaan pekerjaan;
- Sebagai team leader, melakukan analisa data primer dan data
sekunder;
- Bertanggung jawab atas mutu materi dan produk pelaksanaan
pekerjaan kepada Pelaksana Kegiatan;
- Mengendalikan dan mengatur aktivitas seluruh anggota tim
secara terpadu dan terarah agar hasil pekerjaan sesuai dengan
target;
- Mempersiapkan seluruh kegiatan dan kelengkapan yang
dibutuhkan oleh anggota tim dan berusaha menangani
hambatan yang timbul, yang dapat memperlambat
penyelesaian pekerjaan;
- Dengan persetujuan pemberi tugas dan Direktur
Utama/Direktur Konsultan harus dapat mengambil keputusan
sehubungan dengan perubahan pelaksanaan pekerjaan demi
efektifitas dan efisiensi hasil pekerjaan;
- Mengunjungi lokasi guna mengkonfirmasi kebutuhan dan
tingkat penanganan pekerjaan yang diperlukan, menentukan
hal terkait survey lapangan yang dibutuhkan dan data yang
diperlukan untuk melaksanakan rincian teknis perencanaan
sesuai KAK;
- Menyiapkan rencana kerja rinci untuk pekerjaan penyelidikan
(investigasi) dan mengkoordinir semua kegiatan anggota tim
dalam melaksanakan rencana kerja di lapangan.
b. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
- Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan perumusan isu
pembangunan berkelanjutan dari aspek perencanaan wilayah
dan kota;
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi
berpengaruh pada perencanaan wilayah dan kota;
- Melakukan analisis pengaruh hasil isu pembangunan
berkelanjutan prioritas dengan materi muatan KRP pada aspek
perencanaan wilayah dan kota;
- Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan/ perbaikan
KRP pada aspek peencanaan wilayah dan kota.
c. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan
- Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan perumusan isu
pembangunan berkelanjutan dalam lingkup ekonomi
pembangunan;
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi
berpengaruh pada perekonomian masyarakat;
- Melakukan analisis pengaruh hasil isu pembangunan
berkelanjutan prioritas dengan materi muatan KRP pada aspek
perekonomian;
- Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan/ perbaikan
KRP pada aspek perekonomian.
d. Tenaga Ahli Manajemen Bencana
- Mengidentifikasi potensi bencana hidrometeorologi, wilayah
rawan bencana,
- Melakukan analisis terkait manajemen resiko bencana
terhadap materi muatan KRP;
- Memberikan dukungan ke tenaga ahli lain dalam
menganalisis pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan
prioritas dengan materi muatan KRP;
- Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan/ perbaikan
KRP pada aspek kebencanaan.
e. Tenaga Ahli Pemetaan/GIS
- Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan pemetaan wilayah
kajian;
- Melakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan
berkelanjutan di wilayah kajian;
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi
berpengaruh pada wilayah kajian;
- Menyusun pemetaan dan analisis wilayah kajian beserta
visualisasinya.
f. Tenaga Ahli Sosial Budaya
- Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan perumusan isu
pembangunan berkelanjutan dalam lingkup sosial budaya;
- Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi
berpengaruh pada lingkungan sosial budaya;
- Melakukan analisis pengaruh hasil isu pembangunan
berkelanjutan prioritas dengan materi muatan KRP pada aspek
sosial budaya;
- Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan/ perbaikan
KRP pada aspek sosial budaya.
2. Uraian Asisten Tenaga Ahli
- Mengadministrasikan seluruh materi kegiatan dan
pelaksanaan pekerjaan;
- Menyiapkan laporan-laporan sesuai kontrak maupun atas
petunjuk team leader;
- Memberikan dukungan ke tenaga ahli terkait proses GIS sesuai
arahan team leader dan tenaga ahli lainnya;
- Membantu proses dan setiap tahapan identifikasi dan
perumusan isu pembangunan.
3. Uraian Tugas Surveyor
Membantu tenaga ahli terkait proses pelaksanaan survey seperti
identifikasi, pengambilan data, analisis awal dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan.
12. Jadwal Tahapan No Kegiatan Bulan
Pelaksanaan Juni Juli Agst Sept Okt Nov
Pekerjaan
1. Pengumpulan data
2. Laporan Pendahuluan
3. Konsultasi Publik
4 Penyerahan Laporan
Pendahuluan
5. Laporan Antara
6. FGD Penyusunan KLHS
Bantul Timur
7. Penyerahan Laporan Antara
8. Draft Laporan Akhir
9. FGD Pra Validasi
10. Ekspose Uji Publik
11. Penjaminan Kualitas
12. Validasi
Laporan
13. Laporan
Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat:
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.3. Dasar Hukum
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Sistematika Pelaporan
Bab II Karakteristik Wilayah Kajian
2.1. Karakteristik Fisik Dasar
2.2. Karakteristik Sosial Budaya
2.3. Karakteristik Ekonomi
2.4. Kerawanan Bencana
2.5. Karakteristik Lingkungan
Bab III Metode dan Prosedur Pelaksanaan
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS
3.2 Implementasi KLHS dalam Proses Penyusunan RDTR
3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS
3.3.1. Tahap Persiapan KLHS
3.3.2. Tahap Pelaksanaan KLHS
Lampiran
Laporan ditulis menggunakan huruf Arial 11, dengan spasi 1,5.
Kegiatan penyusunan laporan pendahuluan meliputi :
1. Studi awal terhadap peraturan, data primer dan sekunder,
2. Penyelenggaraan rapat-rapat,
3. Menetapkan metode analisis yang akan digunakan,
4. Pemahaman terhadap kerangka pikir kajian dan
tanggapan terhadap KAK, serta
5. Penjadwalan pelaksanaan pekerjaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 16 (enam belas) hari
kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
20. Laporan -
Bulanan
21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.3. Dasar Hukum
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Sistematika Pelaporan
Bab II. Karakteristik Wilayah Kajian
2.1. Karakteristik Fisik Dasar
2.2. Karakteristik Sosial Budaya
2.3. Karakteristik Ekomoni
2.4. Kerawanan Bencana
2.5. Karakteristik Lingkungan
Bab III Metode dan Prosedur Pelaksanaan KLHS
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS
3.2 Implementasi KLHS dalam proses penyusunan RDTR
3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS
3.3.1. Tahap Persiapan KLHS
3.3.2. Tahap Pelaksanaan KLHS
Bab IV Proses Penyelenggaraan KLHS
4.1 Proses Persiapan KLHS
4.2 Tahap Pelaksanaan KLHS
Lampiran
Merupakan laporan antara berisikan kesimpulan awal atau rumusan
awal sebagai hasil studi literatur, pengumpulan data serta analisis
awal yang telah dilakukan oleh tim tenaga ahli. Kegiatan penyusunan
laporan antara meliputi :
a) Studi literatur;
b) Pengumpulan data awal;
c) Rapat-rapat terkait pengumpulan data
d) FGD untuk klarifikasi, validasi dan konsultasi hasil
analisis awal;
Laporan ditulis menggunakan huruf Arial 11, dengan spasi 1,5.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 120 (seratus dua puluh)
hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22. Laporan Akhir Spesifikasi teknis meliputi:
Kerangka Laporan Akhir KLHS sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Validasi KLHS Kabupaten/ Kota di DIY (BLH DIY Tahun 2018)
sebagai berikut:
Cover
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab. I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.3. Dasar Hukum
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Sistematika Pelaporan
Bab. II Karakteristik Wilayah Kajian
2.1. Karakteristik Fisik Dasar
2.2. Karakteristik Sosial Budaya
2.3. Karakteristik Ekonomi
2.4. Kerawanan Bencana
2.5. Karakteristik Lingkungan
Bab. III Metode dan Prosedur pelaksanaan KLHS
3.1. Prinsip dasar Pelaksanaan KLHS
3.2. Implementasi KLHS dalam Proses Penyusunan RDTR
3.3. Mekanisme Pelaksanaan KLHS
3.3.1. Tahap persiapan KLHS
3.3.1.1. Pembentukan Kelompok Kerja ( Pokja ) KLHS
3.3.1.2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ( KAK )
3.3.1.3. Identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan
3.3.1.4. Identifikasi dan Inventarisasi Data Pendukung
3.3.2. Tahap pelaksanaan KLHS
3.3.2.1. Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan
Berkelanjutan (PB)
3.3.2.2. Perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan
strategis
3.3.2.3. Perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan
Prioritas
3.3.2.4. Identifikasi pengaruh KRP yang berpotensi
menimbulkan pengaruh pada lingkungan hidup
3.3.2.5. Analisis pengaruh hasil isu pembangunan
berkelanjutan prioritas dengan materi muatan KRP
3.3.2.6. Kajian Muatan KLHS
3.3.2.7. Penyusunan rumusan alternatif penyempurnaan
/ perbaikan KRP
3.3.2.8. Penyusunan rekomendasi perbaikan
3.3.2.9. Pengintegrasian hasil KLHS ke dalam KRP
3.3.2.10. Penjaminan kualitas
3.3.2.11. Pendokumentasian KLHS
3.3.2.12. Validasi KLHS
Bab. IV Proses Penyelenggaraan KLHS
4.1. Proses persiapan KLHS
4.1.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan
4.1.2. Kelompok Kerja ( Pokja ) KLHS
4.1.3. Kerangka Acuan Kerja ( KAK )
4.2. Tahap pelaksanaan KLHS
4.2.1. Identifikasi dan Perumusan Isu PB
4.2.2. Identifikasi Isu PB strategis
4.2.3. Identifikasi Isu PB Prioritas
4.2.4. Penjabaran Isu PB Prioritas
4.3. Identifikasi KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh
pada lingkungan hidup
4.4. Hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan
materi muatan KRP
4.5. Hasil Kajian Muatan KLHS terhadap KRP yang terpilih
4.6. Rumusan alternatif penyempurnaan / perbaikan KRP
4.7. Rekomendasi perbaikan
4.8. Hasil integrasi KLHS ke dalam KRP
4.9. Penjaminan kualitas
4.10. Pendokumentasian KLHS
4.11. Validasi KLHS
Bab. V Kesimpulan dan Saran
1.1. Kesimpulan
1.2. Saran
Daftar Pustaka
Daftar Lampiran
Laporan ditulis menggunakan huruf Arial 11, dengan spasi 1,5.
Laporan Akhir dan Executive Summary harus diserahkan selambat-
lambatnya: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak SPMK
diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
Bantul, 24 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Tri Manora, S Sos
197004071990031004