Jasa Konsultansi Hukum : Pendampingan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pada Penyelenggaraan Partisipasi Indonesia Pada Expo 2025 Di Osaka Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT                                  

Ruang Lingkup Pekerjaan                                                 

     1. Penyedia Jasa memberikan pendampingan (dalam aspek hukum)       
       kepada Pengguna Jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan  

       tahap pelaporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Partisipasi

       Indonesia pada Expo 2025 di Osaka;                               
     2. Penyedia Jasa bertanggung jawab melakukan penyusunan dan/atau   

       penyempurnaan terhadap rancangan kontrak dan/atau rancangan      

       perikatan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan     
       Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di Osaka;                   

     3. Penyedia Jasa bertanggung jawab melakukan penyusunan dan/atau   

       penyempurnaan terhadap rancangan adendum kontrak dan/atau        
       rancangan adendum  perikatan lainnya sehubungan dengan           

       penyelenggaraan kegiatan Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di 
       Osaka;                                                           

     4. Penyedia Jasa bertanggung jawab membantu Pengguna Jasa dalam    

       melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak termasuk namun tidak  

       terbatas pada pemantauan, manajemen risiko dan pemberian advis   
       hukum terhadap seluruh kontrak dan/atau perikatan lainnya;       

     5. Penyedia Jasa bertanggung jawab melakukan legal audit serta     

       memastikan seluruh proses dan dokumen hukum telah sesuai dengan  
       ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;             

     6. Penyedia Jasa memberikan pendapat dan/atau rekomendasi sesuai   
       keahliannya terkait Penyelenggaraan Kegiatan Partisipasi Indonesia pada

       Expo 2025 di Osaka Tahun Anggaran 2025;                          

     7. Penyedia Jasa memberikan pendampingan hukum lainnya (advis hukum)

       kepada Pengguna Jasa;                                            
     8. Penyedia Jasa memastikan semua rangkaian proses persiapan dan   

       pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Partisipasi Indonesia pada Expo

       2025 di Osaka telah memenuhi prinsip akuntabilitas, good governance
       dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan     

     9. Penyedia Jasa melakukan pendampingan kepada Pengguna Jasa pada  
       proses audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan/atau

       pemeriksa eksternal (BPK/BPKP) mengenai penyelenggaraan kegiatan 
       Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di Osaka.