Jasa Konsultansi Penguatan Reformasi Tata Kelola Pengelolaan Persampahan Mendukung Rpjmn 2025-2029

JASA KONSULTANSI    PENGUATAN    REFORMASI   TATA KELOLA              
 PENGELOLAAN    PERSAMPAHAN     MENDUKUNG    RPJMN  2025-2029           

RUANG  LINGKUP  PEKERJAAN                                               
Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan “Jasa Konsultansi Penguatan
Reformasi Tata Kelola Pengelolaan Persampahan Mendukung RPJMN 2025-2029” tahun 2025
adalah:                                                                 
 • Koordinasi dan sinkronisasi rutin dan insidental antara pengelola program ISWMP di

   tingkat Pusat dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sektor persampahan;
 • Pendampingan kepada CPMU dan CPIU ISWMP untuk memastikan pelaksanaan 
   kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peran masing-masing CPMU
   dan CPIU yang tertulis dalam Project Description Document dan Platform Pengelolaan
   Sampah Nasional;                                                     
 • Pemantauan dan evaluasi secara berjenjang secara Nasional, Provinsi, dan
   Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berkala dalam kegiatan pengembangan layanan
   dan percepatan peningkatan akses persampahan sesuai dengan Project Description

   Document dan berbasis pada Platform Pengelolaan Sampah Nasional;     
 • Implementasi Platform Pengelolaan Sampah Nasional melalui kegiatan rapat koordinasi,
   workshop, audiensi, FGD, kunjungan lapangan, atau kegiatan lain yang terkait dengan
   Pemerintah Pusat dan Daerah;                                         
 • Koordinasi dan penyiapan dukungan dalam penyusunan rancangan strategi, kebijakan,
   dan kegiatan terkait penyusunan Dokumen Perencanaan Nasional pada bidang
   persampahan yang dilakukan oleh Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman,

   Bappenas termasuk integrasi dokumen dengan Platform Pengelolaan Sampah Nasional;
 • Koordinasi dan penyiapan dukungan dalam penyusunan analisis dan kajian perencanaan,
   pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Dokumen Perencanaan Nasional
   termasuk penyiapan kerangka dan konsep naskah regulasi (Undang-undang/Peraturan
   Pemerintah/Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden) pada bidang persampahan
   dan kegiatan pengelolaan persampahan skala nasional/multi daerah yang dilakukan oleh
   Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas termasuk integrasi dokumen
   dengan Platform Pengelolaan Sampah Nasional;                         

 • Dukungan sebagai pelaksana teknis dan penghubung dalam koordinasi dengan pelaku
   penyelenggara di bidang persampahan;                                 
 • Koordinasi, pendampingan dan pembinaan teknis kepada POKJA AMPL/PPAS/PKP di
   Tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang persampahan;        
 • Penyusunan laporan kegiatan pelaksanan program (Laporan Pendahuluan, Laporan
   Antara, dan Laporan Akhir);                                          
 • Pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan arahan dari Direktorat Perumahan dan

   Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas RI.                     

KELUARAN  KEGIATAN                                                      
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:                      
•  Rencana kerja pengelolaan program CPIU ISWMP Bappenas yang sinergis dengan
   Rencana Kerja Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas dan berbasis
   pada Platform Pengelolaan Sampah Nasional;                           
•  Laporan pelaksanaan Implementasi Platform Pengelolaan Sampah Nasional, termasuk:
      Model pendampingan dan implementasi pelaksanaan Platform Pengelolaan Sampah
   o                                                                    
      Nasional baik di tingkat pusat dan daerah;                        
      Mekanisme sistem pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Platform
   o                                                                    
      Pengelolaan Sampah Nasional di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
      Hasil penilaian Waste Management Ladder dan/atau Indeks Kinerja Pengelolaan
   o                                                                    
      Sampah (IKPS) di kabupaten/kota prioritas; dan                    
      Konsep integrasi Platform Pengelolaan Sampah Nasional dengan Dokumen
   o                                                                    
      Perencanaan Nasional termasuk Kerangka Regulasi, khususnya Rancangan Perpres
      Transformasi Pengelolaan Sampah Terpadu dan kegiatan pengelolaan persampahan
      skala nasional/multi daerah lainnya;                              
•  Laporan kegiatan program (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir);
   dan                                                                  
•  Prosiding dari setiap event yang dilaksanakan.