Review Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (Rp2kpkpk)

PEMERINTAH     KABUPATEN     BARITO   UTARA                   

 DINAS  PERUMAHAN     RAKYAT,   KAWASAN    PERMUKIMAN    DAN           
              PERTANAHAN     KAB. BARITO  UTARA                        

                 URAIAN      PEKERJAAN                                 

PROGRAM            : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                        
KEGIATAN           : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH     

                    DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha               

SUB KEGIATAN       : PENYUSUNAN / REVIEW / LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP
PEKERJAAN          : REVIEW PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN  

                    PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN    
                    (RP2KPKPK)                                         

LOKASI             : KABUPATEN BARITO UTARA                            

SUMBER DANA        : DANA ALOKASI UMUM (DAU)                           

                     TAHUN ANGGARAN    2025                            
                     URAIAN   PEKERJAAN                                

Pekerjaan : REVIEW PENYUSUNAN  DOKUMEN  RENCANA  PENCEGAHAN  DAN       

            PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKPK) 

Lokasi    : Kabupaten Barito Utara                                     

1.1  Latar Belakang                                                    

          Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan
     permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan berbagai aspek
     permukiman kumuh sangat diperlukan untuk menjamin penuntasan permasalahan yang
     terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan,
     dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan upaya

     bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.
          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
     mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya
     untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang

     sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan
     permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas
     terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu
     kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas
     dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

     kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan
     permukiman.                                                       
          Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
     tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

     Kumuh, dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan Setiap Orang
     dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
     permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini
     diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun
     Rencana Pencegahandan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

     (RP2KPKPK).                                                       

1.2  Maksud dan Tujuan                                                 
          Maksud kegiatan ini adalah menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
     Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).                  

     Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RP2KPKPK sebagai acuan pemerintah untuk
     menyiapkan agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.       

1.3  Target/ Sasaran                                                   
          Target/ sasaran kegiatan ini adalah : Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Barito Utara

     Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
     Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain :                     
     a. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman
        penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK;

     b. Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman
        kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman
        kumuh bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan
        perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan
        (konsep delivery system);                                      

     c. Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak
        lanjut penyusunan RP2KPKPK; dan                                
     d. Tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan.

1.4  Sumber dana dan Perkiraan Biaya                                   
     a. Sumber Dana : APBD Kabupaten Barito Utara TA 2025.             
     b. Total Pagu Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), sudah termasuk pajak dan
        biaya lainnya.                                                 
     c. Total HPS Rp. Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), sudah termasuk pajak dan

        biaya lainnya.                                                 

1.5  Ruang lingkup                                                     
     Pengadaan/ lokasi Ruang lingkup Pengadaan yaitu Pelaksanaan Jasa Konsultansi

     PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKPK yaitu:                                
     1. Permukiman Kumuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
        Kawasan Permukiman Pasal 59 ayat (2) pencegahan tumbuhnya Perumahan Kumuh dan
        Permukiman Kumuh merupakan bagian dari pengembangan lingkungan hunian perkotaan.
        Sesuai dengan amanat tersebut, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK akan

        dilaksanakan pada permukiman perkotaan. Untuk wilayah yang berstatus kota, maka
        lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup keseluruhan permukiman kumuh di
        wilayah administrasi kota yang ditetapkan melalui SK Walikota dan hasil verifikasinya.
     2. Permukiman Kumuh Prioritas Permukiman Kumuh Prioritas merupakan permukiman kumuh
        yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada
        Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap
        Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari tiga lokasi permukiman

        kumuh. Kawasan prioritas ini merupakan kawasan yang akan ditangani terlebih dahulu
        berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan.
2.   PENUTUP                                                           
     a.   Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan segera menyusun
          program dan jadwal kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas. 
Penyedia menyampaikan surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan
     perusahaan pada saat klarifikasi negosiasi teknis dan biaya.      

                                    Muara Teweh, Februari 2025         

               Mengetahui,              Ditetapkan Oleh :              
            Pengguna Anggaran       Kuasa Pengguna Anggaran,           

             ARIANTO, SP, MP         ILYAS RAMADDAN,SH.I               
          NIP. 19731010 200003 1 002 NIP. 19821127 201101 1 013