Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya Sd

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                              

1. UMUM                                                                
         Amanat rakyat yang tertuang dalam konstitusi kita dengan sangat terang agar
     pemerintah mengarusutamakan pendidikan dan pendanaannya. Disebutkan dalam
     Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia adalah untuk
     mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa;”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
     dasar, dan pemerintah wajib membiayainya”(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Sementara ayat 4
     berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari
     APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pemerintah dan
     Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya
     pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 31 Amandemen
     ke-4).                                                            
         Sementara itu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
     (Sisdiknas), menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
     bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (b). Pemerintah dan
     pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana
     diatur dalam pasal 31 ayat ( 4 ) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah pusat dan
     pemerintah daerah sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk
     pendidikan madrasah.                                              
         Sebagai turunan UUSPN terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
     Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Salah satu standar nasional pendidikan
     tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam
     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan
     Prasarana Gedung kantor, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
     Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
     (SMA/MA).                                                         
         Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik
     dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang
     memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
     Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang
     sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan
     kepentingan kegiatan.                                             
2. LATAR BELAKANG                                                      

     Ketersediaan sarana dan prasana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
     rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
     potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, serta kejiwaan peserta didik. Dengan
     terpenuhinya kriteria Standar Nasional Pendidikan, maka berbagai sekolah akan lebih optimal
     dalam memberikan layanan pendidikan pada seluruh siswa, sehingga diharapkan terjadinya

     peningkatan kualitas hasil belajar yang diharapkan.               
         Dalam rangka pemenuhan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi
     satuan pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara pada Tahun Anggaran
     2025, terdapat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Sekolah Dasar (SD)
     Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Jenjang Pendidikan PAUD/SD/SMP Dengan kegiatan
     ini diharapkan dapat menyediakan ruang untuk tempat pembelajaran teori, praktek dan
     kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan.                
         Setiap Pembangunan Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik –
     baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal dan dapat
     menjadi teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur
     di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah. Pembangunan Bangunan Gedung Negara harus
     direncanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah, norma serta tata laku profesional,
     sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan
     kriteria administrasi bagi bangunan negara.                       
         Untuk itu, dalam tahap pembangunan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
     memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Perencana melakukan kajian teknis dan
     arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhannya dan
     persyaratan yang berlaku.