Jasa Pengawasan Belanja Modal Bangunan Kesehatan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

        JASA PENGAWASAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN                

                        Uraian Pendahuluan1                             

1. Latar Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe adalah
                  perangkat dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang  
                  mempunyai wewenang  dan tanggung jawab dalam          
                  penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jasa Pengawasan Belanja
                  Modal Bangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya   
                  Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menunjang      

                  peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan   
                  kesehatan.                                            
                  Pekerjaan Jasa Pengawasan Belanja Modal Bangunan Kesehatan
                  merupakan wujud pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
                  di lingkungan Kabupaten Batang Hari dalam hal ini untuk
                  peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi
                  secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan
                  bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi

                  perkembangan arsitektur, Melalui Rumah Sakit Umum Daerah
                  Haji Abdoel Madjid Batoe Secara bertahap Pemerintah   
                  Kabupaten Batang Hari melakukan pemenuhan kebutuhan   
                  sarana dan prasarana, agar tetap menyediakan ruang bagi
                  pengguna yang lebih nyaman dan humanis.               
2. Maksud dan Tujuan Mewujudkan bangunan yang sesuai dengan standar     
                  pembangunan, dengan harapan terbangunnya bangunan serta
                  sarana dan prasarana penunjangnya memenuhi kriteria yang

                  diharapkan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas bangunan
                  dari segi apapun yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
                  oleh Pemerintah.                                      
                  “Pengawasan teknis merupakan merupakan tahap pengawasan
                  terhadap proses pembangunan bangunan gedung sampai layak
                     untuk dimanfaatkan. Pengawasan teknis dilakukan oleh
                          penyedia jasa pengawasan konstruksi”          
                  Adapun tujuan dari Jasa Pengawasan Belanja Modal Bangunan

                  Kesehatan ini adalah:                                 
                  “Agar tercapainya pembangunan yang efisien secara fungsi dan
                  kegunaanya yang terpantau dan tersusun secara kredibel dalam
                   laporan teknis pengawasan disemua aspek kegiatan proyek”
3. Sasaran        Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan Jasa Pengawasan
                  Belanja Modal Bangunan Kesehatanini adalah sebagai berikut:
                     “Penyedia jasa pengawas konstruksi akan memberikan 
                   pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan
                         dokumen PBG kepada pengguna anggaran”          

4. Lokasi Kegiatan Kecamatan Muara Bulian, Batang Hari                  
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:        
                  DAK Tahun Anggaran 2024.                              
                  Pagu dana untuk pekerjaan Jasa Pengawasan Belanja Modal
                  Bangunan KesehatanTahun Anggaran 2024 sebesar Rp.     
                  200.000.000.- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah).    
6. Nama dan       Nama PPK : Diding Airlangga, ST                       
   Organisasi PPK NIP      : 198510152011011008                         
                  Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid

                            Batoe Kabupaten Batang Hari                 

                          Data Penunjang                                
   Referensi Hukum a . U n d a ng-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
                    Tentang Jasa Konstruksi                             
                  b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
                  c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
                    2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang    

                    Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung         
                  d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
                    2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara     
                  e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
                    2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       
                  f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
                    2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
                    Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah