Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah Untuk Taman Pemeliharaan Taman Hutan Kota (Bidang 2)

4.  Nama Organisasi     ▪ K/L/D/I : KOTA BATU                          

    Pengadaan barang dan ▪ SKPD   : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU   
    Jasa                ▪ PA/PPK  : DIAN FACHRONI KURNIAWAN,           

                                    SE,MSE, MA                         
                        ▪ PPTK    : ENDANG ARI SETYONINGSIH,S.T,M.Si   

5.  Sumber Dana dan     a. Sumber Dana APBDP KOTA BATU TA. 2024        

    Perkiraan Biaya     b. Kode Rekening 2.11.04.2.01.04.5.1.02.03.01.0029
                          Pagu untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 70.675.490;-

                          ( Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima
                          Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah )     

                        c. Nilai HPS Rp 70.600.000;- ( Tujuh Puluh Juta Enam
                          Ratus Ribu Rupiah )                          

6.  Ruang Lingkup       A. Ruang Lingkup Pekerjaan.                    

    Kualifikasi Administrasi/ Lingkup pekerjaan pada kegiatan ini adalah Belanja
    Legalitas Peserta   Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Taman  

                        Hutan Kota (Bidang 2) yang dilaksanakan sesuai gambar
                        terlampir dengan uraian/jenis pekerjaan:       

                          • Pekerjaan Persiapan;                       
                          • Pekerjaan Dinding Dan Plesteran;           

                          • Pekerjaan Pengecatan;                      
                          • Pekerjaan Pintu Dan Jendela;               

                          • Pekerjaan Sanitasi;                        
                          • Pekerjaan Pergola;                         

                          • Pekerjaan Keramik;                         
                          • Pekerjaan Lain-Lain.                       

                        B. Bahan-Bahan Mutu Pekerjaan                  
                           a. Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus

                             diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri;