Rehabilitasi Kawasan Pelabuhan Jembatan Batu

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             

Program       : Program Pengelolaan Pelayaran                           

Kegiatan      : Pembangunan   Penerbitan Izin Pembangunan  dan          
                Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                 
Sub Kegiatan  : Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
Pekerjaan     : Rehabilitasi Kawasan Pelabuhan Jembatan Batu            

OPD           : Dinas Perhubungan Kota Baubau                           

A. SASARAN                                                              
        Pekerjaan pembangunan baru maupun rehabilitasi dan renovasi untuk yang

  dilaksanakan oleh Kontraktor, harus mendapat perencanaan secara teknis sebagai
  dasar pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat berlangsung secara efektif.
     1. Terpenuhinya pelabuhan rakyat bagi masyarakat di Wilayah Kota Baubau

       dan juga untuk mewujudkan program pada Dinas Perhubungan Kota    
       Baubau Tahun 2025.                                               
     2. Tersusunnya laporan teknis dan progres pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
       dermaga di Kota Baubau secara lengkap dan tepat waktu.           

     3. Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi dermaga yang memenuhi   
       spesifikasi sesuai anggaran biaya dan sesuai waktu pelaksanaannya.

B. LOKASI PEKERJAAN                                                     

     Pekerjaan Rehabilitasi Kawasan Pelabuhan Jembatan Batu terletak di 
 Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya di Kelurahan Wale.                

C. SUMBER PENDANAAN                                                     

     Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Jembatan batu di
 Kota Baubau dialokasikan dalam (DIPA) Satker Dinas Perhubungan Kota Baubau
 Tahun Anggaran 2025 dengan Pagu sebesar Rp 187.110.000,- (Seratus Delapan

 Puluh Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan HPS Rp. 187.096.000,-
 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).    

D. STANDAR TEKNIS                                                       

     Peraturan Perundangan – undangan yang mendasari kegiatan Rehabilitasi
 Dermaga di Kota Baubau adalah sebagai berikut :                        
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;              

   b. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;        

   c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan    
      sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
      2015;                                                             
   d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan          

      Barang/ Jasa Pemerintah;                                          
   e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun  2014 tentang          
      Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;                 

   f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14    
      Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi  
      Melalui Penyedia;                                                 
   g. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982) diterbitkan oleh
      DPBM.                                                             

   h. Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI. 2 (PBI-1981).             
   i. Standard Industri Indonesia (SII).                                

   j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor       

      21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan        
      Konstruksi;                                                       
   k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Keselamatan Tenaga Kerja 
      yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 

   l. Normalisasi Teknis yang berlaku (SNI, SKSNI, SKBI dan lain-lain)  

E. KELUARAN                                                             
     Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi
 Dermaga Kota Baubau adalah tersedianya fisik dermaga yang dapat dimanfaat oleh
 masyarakat sebagai sarana dalam mendukung segala aktivitas ekonomi didaerah

 tersebut. Laporan dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang
 disyaratkan pada bagian lain dalam KAK ini disampaikan kepada pengguna jasa
 konstruksi sebanyak 3 buku yang disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan
 Kontrak (PPK) paling lama 7 (tujuh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan
 (PHO) dilaksanakan.                                                    

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             
     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (Empat Puluh Lima) hari
  kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja

  (SPMK).                                                               

                                    Baubau,  Oktober 2025               

                                      Pengguna Anggaran                 
                                 Dinas Perhubungan Kota Baubau          

                                            TTD                         

                                     ARLIS, S.Pd., M.Pd.                
                                   NIP. 19691231 199802 1 030