Belanja Jasa Analisis Investasi Penyertaan Modal Pada Bumd

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
           JASA ANALISIS INVESTASI PENYERTAAN MODAL                     
                         PADA BUMD                                      
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
 Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa investasi pemerintah
                                                                        
 daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat
 lainnya. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi
                                                                        
 Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan termasuk
 kedalam bentuk investasi langsung. Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
                                                                        
 dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang
 penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
                                                                        
 Belanja Daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait
                                                                        
 Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan
 investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan kedalam dokumen rencana    
                                                                        
 kegiatan investasi. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi yang
 disiapkan oleh PPKD, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal
                                                                        
 daerah. Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh
 penasehat investasi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya,     
                                                                        
 dibutuhkan 5 (lima) orang tenaga ahli berpendidikan S2/S3 yang berpengalaman
                                                                        
 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah oleh
 Wali Kota Bekasi. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah bertugas       
                                                                        
 melaksanakan penyusunan analisi penyertaan modal/investasi Pemerintah  
 Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis
                                                                        
 resiko. Adapun BUMD yang perlu di analisis adalah sebagai berikut :    
                                                                        
  1. Perumda Air Minum Tirta Patriot;                                   
                                                                        
  2. Bank Syariah Patriot (Perseroda);                                  
  3. PT. Mitra Patriot (Perseroda).                                     
MAKSUD                                                                  
                                                                        
                                                                        
    Maksud kegiatan penyusunan analisis penyertaan modal/investasi daerah untuk
    menganalisa kelayakan penyertaan modal kepada BUMD yang akan dilakukan pada
                                                                        
    APBD Tahun Anggaran 2026 untuk optimalisasi manfaat ekonomi, sosial dan manfaat
    lainnya dari perspektif profesional yang memahami karakteristik BUMD.
                                                                        
                                                                        
                                                                        
TUJUAN                                                                  
                                                                        
    - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan
                                                                        
     umum;                                                              
    - Meningkatkan Pendapatan Daerah;                                   
    - Menyusun analisis kelayakan investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi
                                                                        
     Pemerintah Daerah yaitu tenaga profesional dan independen yang memberi
     nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah
                                                                        
     daerah.                                                            
                                                                        
                                                                        
    Ruang lingkup pekerjaan dalam melakukan analisis investasi penyertaan Modal pada
    BUMD, difokuskan pada 3 (tiga) Perusahaan daerah, yaitu;            
                                                                        
    a. Perumda Air Minum Tirta Patriot;                                 
    b. Bank Syariah Patriot (Perseroda);                                
                                                                        
    c. PT. Mitra Patriot (Perseroda);                                   
                                                                        
Keluaran yang dihasilkan adalah Laporan Analisis Investasi Pemerintah Daerah yang
                                                                        
dihasilkan oleh konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini yang akan diatur lebih lanjut
dalam Surat Perjanjian Pekerjaan. Dokumen ini minimal meliputi Laporan yang terdiri dari
                                                                        
Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif.