Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
                          Paket Pekerjaan :                             
  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Penyusunan Dokumen Perencanaan
                   Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air)       
                                                                        
1. Latar Belakang : Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang
                 terus berkembang secara dinamis diwilayahnya perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan
                 prasarana infrastruktur yangbaik dan memadai; salah satunya adalah sarana dan prasarana jalan,
                 jembatan dan saluran/drainase perkotaan serta daerah aliran sungai yang tata kelolanya
                 dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
                 Berdasarkan kondisi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di
                 sisi laintanah Negarayang tersedia untuk memenuhikebutuhan tersebut semakin terbatas, karena
                 tanah yang ada sebagian telah dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar
                 momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas
                 untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah
                 untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan
                 melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.
                 Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan
                 untuk memperoleh tanah dengan cara memberiakan ganti kerugian oleh pemerintah dalam rangka
                 pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan
                 pengadaan tanah. Pada dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk
                 memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pambangunan, khususnya bagi kepentingan
                 Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan
                 masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut
                 mesti dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai
                 dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.         
                 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
                 Pembangunan untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya
                 pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan
                 dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan. 
                 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian
                 yang layak dan adil dan diselenggarakan melalui tahapan berikut;
                 a. Perencanaan, yang outputnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
                 b. Persiapan, yang outputnya penetapan lokasi rencana pengadaan tanah;
                 c. Pelaksanaan, yang outputnya hasil pengukuran, invetarisasi, identifikasi pihak- pihak yang
                   berhak atas ganti rugi tanah;                        
                 d. Penyerahan hasil, outputnya penyerahan aset tanah yang telah dibebaskan.
                 Oleh karena itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi memerlukan Tim Penilai
                 untuk memberikan pendapat atau estimasi atas nilai ekonomis (nilai penggantian wajar) suatu
                 objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia yang berlaku dalam
                 mencapai output kegiatan tahapan perencanaan pengadaan tanah yaitu Penyusunan Dokumen
                 Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Kegiatan Jalan dan Jembatan.
2. Maksud dan Tujuan : a. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk Kajian Perkiraan Luas Tanah, Jumlah Bidang,
                   Jangka Waktu dan Ganti Kerugian dalam rangka rencana penganggaran biaya pengadaan
                   tanah bagi kepentingan umum untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
                   (DPPT)                                               
                 b. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah tersedianya DokumenPerencanaan PengadaanTanah
                   sebagai acuan bagi pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah dan
                   merupakan prasyarat untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi pada tahap persiapan
                   pengadaan tanah oleh Walikota                        
3. Sasaran      : Dengan dilaksanakannya pekerjaan ini diharapkan adanya hasil Perencanaan berupa Dokumen
                 Perencanaan Pengadaan Tanah yang baik agar dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan dan tepat
                 guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
                 kepentingan umum yang tepat waktu dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan (secara
                 kuantitas dan kualitas) dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
4. Lokasi Kegiatan : Kota Bekasi                                        
5. Lingkup Kegiatan : a. Tahap Persiapan                                
                  - Pemahaman KAK (Kerangka Acuan Kerja)                
                  - Penyusunan Jadwal pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan teknis dengan pihak terkait
                  - Pengumpulan Dokumen Pendukung                       
                     Peraturan, kebijakan, studi-studi, atau kajian yang terkait dengan rencana pembangunan
                     infrastruktur terkait                              
                  - Verifikasi Kesesuaian dengan RTRW                   
                     Rencana pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
                     Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.            
                  - Penyusunan RMK /RMP                                 
                 b. Tahap Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis     
                  - Penyusunan Instrumen Survei,                        
                     Menentukan sasaran survei (Responden), Menyusun Instrumen survei (Daftar Isian/
                     Questioner), Menentukan besaran dampak/ potensi menghambat/ mengganggu proses
                     pembebasan tanah, Daftar isian Fasos/Fasum         
                  - Proses pengolahan data                              
                     Penyusunan data hasil perhitungan lalu lintas, pengukuran, situasi, dan topografi,
                     pengolahan data                                    
                  - Analisa dan Kajian Teknis                           
                     Pengolahan data lapangan, analisis dan perencanaan teknis pekerjaan, analisis
                     karakteristik lalu lintas, penyusunan rencana alternatif penanganan beserta hasil
                     penilaiannya, analisis kelayakan hasil pengkajian; 
                  - Melakukan survei pengukuran bidang tanah terkena sesuai trase
                  - Pengambilan foto dan video,                         
                  - Pendataan kepemilikan tanah (objek dan subjek tanah)
                     Pendataan Perkiraan Ganti Rugi Nilai Tanah, pendataan luas tanah yang dibebaskan,
                     pendataan FASOS FASUM yang terkena dampak, Kompilasi database hasil survei
                     (analisis data dilakukan setelah olah/input data selesai dilakukan)
                 c. Tahap Penyusunan Draft                              
                  - Pengumpulan dokumen,                                
                  - data sekunder dan peta terkait,                     
                  - pengumpulan dan pembuatan peta,                     
                  - pengumpulan hasil survei subyek dan obyek pengadaan tanah yang terkena rencana
                   pembangunan (lahan bebas dan bangunan),              
                  - pengolahan dan analisis data.                       
                 d. Tahap Finalisasi                                    
                  - Konsultasi dengan tim teknis,                       
                  - pembahasan dengan pemberi tugas dan instansi terkait,
                  - perbaikan laporan,                                  
                  - verifikasi dan serah terima (dari tim penyusun ke satker),
                  - pengesahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.     
                 e. Pendampingan                                        
                   Pendampingan PPK atau tim teknis pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan dalam Proses
                   Pengadaan Jasa Konstruksi;