Jasa Konsultan Perencanaan

URAIAN         KEGIATAN            

                         PERENCANAAN       PEMBANGUNAN       RUMAH      
                  PRODUKSI    PAKAN    TERNAKDI    DESA   SILAWAN    -  

                                    KECAMATAN      TASIFETO   TIMUR     
                    URAIAN   KEGIATAN                                   

  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN   RUMAH  PRODUKSI PAKAN TERNAK               
          DI DESA SILAWAN - KECAMATAN TASIFETO TIMUR                    

A. LATAR BELAKANG                                                       

  1.  Pembangunan Rumah Produksi Pakan Ternak adalah penyediaan sarana dan

      prasarana Unit Produksi Pakan Ternak dalam rangka menyediakan pakan
      ayam bagi peternak di pasar lokal (Kabupaten Belu) dan nasional bahkan
      pemenuhan pasar secara global. Penyediaan Pakan dalam menjawab pangsa
      pasar Ternak yang ada perlu peningkatan sarana dan prasarana fisik yang
      baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi pakan ternak 
      dengan kualitas dan kuantitas yang berstandar dan terukur.        

  2.  Melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2021 tentang
      Percepatan Pembangunan Ekomomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di  
      Aruk, Motaain dan Skouw;                                          

  3.  Jasa Konsultansi Perencanaan untuk bangunan Rumah Produksi Pakan dan
      prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh,
      sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang
      memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku  
      profesional.                                                      

  4.  Kondisi eksisting peternak ayam di Kabupaten Belu saat ini masih sangat
      minim kerena peternak ayam yang ada masih menggunakan produk pakan
      dari luar provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga yang masih sangat
      relatif tinggi oleh karena itu, banyak peternak ayam yang ada merupakan
      peternak ayam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan sistim
      bagi hasil.                                                       
B. DASAR HUKUM                                                          

     1. Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan
        Ruang;                                                          
     2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan
        Gedung;                                                         
     3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang
        Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang 
        Bangunan Gedung;                                                
     4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Peraturan Presiden (PERPRES)
        tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                               
     5. Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2021 tentang Percepatan     
        Pembangunan Ekomomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk,     
        Motaain dan Skouw;                                              
     6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     

        14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung     
     7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik  
        Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan      
        Gedung Negara;                                                  
     8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20  
        Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus;               
     9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
        524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja 
        Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
        Konstruksi                                                      
     10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   
        Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.              

C. KRITERIA PERENCANAAN                                                 

     1. Kriteria Umum                                                   

        Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang
        dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan    
        disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :

        a.  Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :                     
             ▪   Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
             ▪   Menjamin  keselamatan pengguna, masyarakat dan         
                 lingkungan.                                            
        b.  Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :                     
             ▪   Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan  
                 keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungannya.    
             ▪   Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan     
                 dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap  
                 lingkungan.                                            
        c.  Persyaratan Struktur Bangunan :                             
             ▪   Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung     
                 beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.    
             ▪   Menjamin  keselamatan manusia dari  kemungkinan        
                 kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan    
                 arsitektur bangunan,                                   
             ▪   Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau      
                 kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur,
        d.  Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang
            disebabkan oleh kegagalan struktur.                         
        e.  Persyaratan Lanskap :                                       
             ▪   Menata,Mendesain, Merencanakan dan Menyusun eleme-     
                 elemen alam maupun buatan sehingga terciptanya suatu   
                 lingkungan baru yang estetis dan fungsional.           

             ▪   Menata  dan   memperbaiki pelestarian Lingkungan       
                 disekitarnya.                                          

        f.  Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran :                  

             ▪   Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung     
                 beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.    

        g.  Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian
            rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga cukup waktu
            bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman, cukup waktu bagi
            pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan  
            api, dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.     

        h.  Persyaratan Instalasi Listrik :                             

             ▪   Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman
                 dalam menunjang terselenggaranya.                      
             ▪   Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai    
                 dalam  menunjang terselenggaranya kegiatan didalam     
                 bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.               

        i.  Persyaratan ventilasi dan pengkodisiaan udara.              
             ▪   Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik 
                 alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya    

                 kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
             ▪   Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan
                 tata ruang udara secara baik.                          

        j.  Persyaratan Pencahayaan :                                   
             ▪   Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup,
                 baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya
                 kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.       
             ▪   Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan
                 tata ruang udara secara baik.                          

        k.  Persyaratan Utilitas :                                      
             ▪   Menjamin terpenuhinya kebutuhan Utilitas yang cukup, baik
                 alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya    
                 kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.       
             ▪   Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan
                 Utilitas secara baik.                                  
     2. Kriteria Khusus.                                                

        Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang 
        khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang
        akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan
        segi teknis lainnya :                                           
        a.  Kesatuan perencanaan dengan lingkungan yang ada disekitar,  

            seperti dalam rangka implementasi penataan tata ruangan dan 
            lingkungan.                                                 
        b.  Tata Ruangan yang akan direncanakan sesuai dengan Standar   
            Rumah   Produksi Pakan Ternak ini semaksimal mungkin        
            menyesuaikan modul dan prasarana pendukung bangunan lainnya 
            yang ada.                                                   

     3. AZAS - AZAS                                                     

        Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan
        Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung     
        negara sebagai berikut :                                        
        a.   Tata ruangan dalam Bangunan gedung negara hendaknya        
             fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.      
        b.   Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya
             dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan   
             sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial, terutama sebagai
             bangunan pelayanan kepada masyarakat.                      
             ▪   Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya

                 investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, 
                 hendaknya diusahakan serendah mungkin.                 
             ▪   Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga      
                 pelaksanaan fisik dapat dilaksanakan dalam waktu yang  
                 pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.              
             ▪   Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan       
                 kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan
                 lingkungan di sekitarnya.                              
D. TAHAPAN PERENCANAAN                                                  

     1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi   
        lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Jasa 
        Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Pakan Ternak 
        di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur mengenai peraturan     
        daerah/perijinan bangunan.                                      

     2. Penyusunan Konsep perencanan Pembangunan Rumah Produksi Pakan   
        Ternak di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur antara lain membuat :

         ▪   Rencana Tata Letak bangunan / Landscape                    
         ▪   Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh
             pemberi tugas.                                             
         ▪   Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
         ▪   Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
         ▪   Rencana Mekanikal dan Elektrikal Bangunan konsep dan       
             Perhitungannya                                             
         ▪   Perkiraan biaya.                                           

        Yang selanjutnya diseminarkan dalam Seminar Laporan Pendahuluan.

     3. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) antara lain membuat :
         ▪   Gambar - gambar detail arsitektur dan Lanskap, detail struktur, detail
             utilitas dan Mekanikal/Elektrikal yang sesuai konsep rencana yang

             telah disetujui;                                           
         ▪   Spesifikasi Teknis;                                        
         ▪   Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS);                   
         ▪   Rincian volume pelaksanaan pekerjaan,                      
         ▪   rencana anggaran biaya pekerjaan;                          
         ▪   Laporan akhir perencanaan.                                 

        Semua dokumen Detail Detail Engineering Design (DED) harus mendapat
        persetujuan dari direksi dan Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan 
        Rakyat Kab. Belu (Instasi Teknis terkait) dan selanjutnya akan dipaparkan
        dalam seminar Akhir.                                            

     4. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pemimpin Proyek
        dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Panitia Pengadaan
        menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.                     

     5. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk
        menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, melaksanakan tugas –
        tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.                   

     6. Tetap mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen selama masa          
        pelaksanaan konstruksi fisik dalam hal :                        
         ▪   Memberikan masukan teknis dalam penyesuaian gambar dan     
             spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.         
         ▪   Memberikan penjelasan dan saran-saran teknis terhadap      
             persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan    
             konstruksi.                                                

E. TANGGUNG  JAWAB  PERENCANAAN                                         

     1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa
        perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi
        yang berlaku.                                                   

     2. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut :   
         ▪   Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi     
             persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.  
         ▪   Hasil karya perencanaan yang  dihasilkan harus telah       
             mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh  
             proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan,
             waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan   
             diwujudkan.                                                
         ▪   Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi

             peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang
             berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus 
             untuk bangunan gedung negara.                              

F. KELUARAN                                                             

   Indikator keluaran dari Pengadaan Pembangunan Rumah Produksi Pakan Ternak
   di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur adalah terwujudnya Pembangunan
   Rumah Pakan di Perbatasan Mota’ain sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
   Tahun 2021, dengan desain tipikal yang pelaksanaan konstruksinya cepat,
   fasilitas sarana dan prasarana gedung lengkap dan dapat memproduksi pakan
   untuk menjawab permintaan pasar lokal, nasional dan global selama kurun waktu
   20 (dua puluh) tahun Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana
   berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah :                  

     1. Laporan Pendahuluan yang memuat kaidah kaidah yang dipergunakan 
        dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan :    
          ▪  Rencana Tata Letak bangunan / Landscape, Rencana arsitektur,
             dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
          ▪  Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
          ▪  Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
          ▪  Rencana Mekanikal dan Elektrikal Bangunan konsep dan       
             Perhitungannya Perkiraan biaya                             
     2. Detail Engineering Design (DED) antara lain membuat :           
         ▪   Gambar - gambar detail arsitektur dan Lanskap, detail struktur, detail
             utilitas dan Mekanikal/Elektrikal yang sesuai konsep rencana yang
             telah disetujui;                                           
         ▪   Spesifikasi Teknis;                                        
         ▪   Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS);                   
         ▪   Rincian volume pelaksanaan pekerjaan,                      
         ▪   rencana anggaran biaya pekerjaan;                          

     3. Laporan Akhir konasultan yang terdiri dari Laporan Perencanaan arsitektur
        dan Lanskap, struktur, utilitas, mekanikal /elektrikal lengkap dengan
        perhitungan-perhitungan yang diperlukan                         

   Semua softcopy lengkap dokumen perencanaan dicopy pada 1 Buah Hardisk
   External dan diserahkan berserta dokumen perencaan saat Serah Terima 
   Pekerjaan                                                            

G. JANGKA WAKTU  PROSES PERENCANAAN                                     

     1. Dalam melaksanakan tugas, konsultan wajib memperhitungkan bahwa 
        waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat, dengan jangka waktu

        pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan 
        untuk siap dilelangkan adalah : 45 ( empat puluh lima) Hari Kalender
        sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.                
     2. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal 
        meliputi :                                                      
          ▪  Jadwal kegiatan secara terperinci.                         
          ▪  Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun
             jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk     
             melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat       
             persetujuan dari Pemberi Tugas.                            
          ▪  Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.                   
     3. Program kerja secara keseluruhan yang ditawarkan dalam dokumen  
        penawaran konsultan akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat Persiapan
        Kontrak dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dengan
        memperhatikan pandangan/pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas. 

                                            Atambua, 20 Maret 2023      
                                           Pejabat pembuat komitmen     
                                                   (PPK)                

                                             Yustina M. Lahok, ST       
                                           NIP. 19750711 200212 2 007