Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Labur - Uarau

Uraian Singkat Pekerjaan                              
1. Latar Belakang                                                         
      Sektor prasarana jalan/jembatan merupakan salah satu pendukung pertumbuhan

  ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah
  suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi

  jalan/jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan/ jembatan maupun
  bagi wilayah secara keseluruhan.                                        

  Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan/jembatan sehingga
  dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya. Bidang Bina

  Marga dan Jasa Konstruksi selaku bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
  Rakyat Kabupaten Belu dalam rangka mewujudkan kondisi jalan dan jembatan yang baik,
  secara bertahap serta berkesinambungan pada tahun 2024 ini mendapat alokasi dana

  untuk melaksanakan Kegiatan Penanganan Jalan Kabupaten Ruas Labur-Uarau.
  Alokasi tersebut digunakan untuk mewujudkan jalan dengan kondisi mantap yang ada di

  wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu. 
      Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya,

  waktu dan pemenuhan kinerja jalan dan jembatan yang telah ditetapkan di dalam kontrak
  jasa konstruksi, maka diperlukan adanya Tim Konsultan yang bertugas sebagai pengawas

  pekerjaan konstruksi yang berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina
  Marga dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

  Belu di dalam melaksanakan pengawasan teknis dan penjaminan mutu teknis pada lokasi
  kegiatan yang sedang berlangsung.                                       
2. Maksud dan Tujuan                                                      
  Maksud   pengadaan  Penyedia  Jasa   Konsultansi, pengawasan pekerjaan  

  konstruksi ini, adalah untuk:                                           
  a. Membantu Pejabat Pembuat  Komitmen  didalam melakukan pengawasan     
    pekerjaan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan oleh

    Penyedia Pekerjaan Konstruksibaik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya.
  b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia

    pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi
    persyaratan spesifikasinya.                                           

  c. Memberi kepastian dan jaminankepada PenggunaJasa bahwa pekerjaan yang
    dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi telahmemenuhi persyaratan mutu

    teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.                          
  d. Membantu PPK dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila

    terdapat perbedaan interprestasi pasal-pasal dalam dokumen kontrak dalam penerapan
    di lapangan.                                                          

  e. Membantu menyelesaikan revisi desain/variasi kontrak, bilamana terdapat perbedaan
    antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan.                     
  f. Melakukan verifikasi data termasuk data kinerja jalan dan jembatan di lapangan,yang

    dilaksanakan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.                           

  Tujuannya adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan
  hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi

  (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu. Dan penjaminan mutu
  teknis pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang

  memenuhi kinerja jalan dan jembatan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, guna
  menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal dan berkelanjutan.
3. Sasaran                                                                
  Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi jalan ini adalah

  tercapainya hasil pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan,
  sehingga kinerja jalan dan jembatan yang ditangani dapat memberikan layanannya sesuai
  dengan umur desain yang direncanakan.                                   

  Disamping itu, sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan, khususnya
  dalam hal menyangkut masalah penjaminan mutu pekerjaan, administrasi teknis, progress

  keluaran pekerjaan dan pengendalian pekerjaan dilapangan dapat dilimpahkan kepada
  Penyedia Jasa Konsultansi ini.                                          

4. Lokasi Kegiatan                                                        
  Kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan

  Perumahan Rakyat Kabupaten Belu yaitu Ruas Jalan Labur-Uarau, Kecamatan 
  Raimanuk                                                                

5. Sumber Pendanaan                                                       
  Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK Penugasan Tahun Anggaran 2024

  termasuk PPN dengan nilai sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

6. Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen                           

  Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan Belanja Modal Jalan
  Kabupaten Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Labur-Uarau adalah:         

  a. OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu       
  b. PPK : Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi                          

                       Data Penunjang                                     

7. Data Dasar                                                             
  Sebagai data dasar pelaksanaan kegiatan ini dokumen perencanaan (Estimate Engineering

  dan Spesifikasi Teknis)termasuk gambar–gambar yang telah direncanakan.  
8. Referensi Hukum                                                        
  Sebagai dasar hokum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan ini adalah sebagai

  berikut:                                                                
  a. Undang–Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;                     

  b. Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan AngkutanJalan;
  c. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi      
     Pembangunan untuk Kepentingan Umum;                                  

  d. P.P Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;                               
  e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010,tentang Tata Cara

     dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;                                   
  f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

     Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya.                           
  g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor

     10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

9. Lingkup Pekerjaan                                                      
  Lingkup kegiatan ini meliputi:                                          

  a. Persiapan:                                                           
   1. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi berbasis

      kinerja.                                                            
   2. Membantu PPK dalam pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan/Pre Construction

      Meeting (PCM).                                                      
   3. Mencatat seluruh kesepakatandalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara

      sebagai Dokumen Kegiatan.                                           

   4. Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain :                
      i. Laporan Harian                                                   

      ii. Laporan Mingguan                                                
      iii. Laporan Bulanan                                                

      iv. Laporan Teknis (jika diperlukan).                               

      v. Pengecekan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan.            
      vi. Rencana monitoring pelaksanaan pekerjaan dan verifikasi laporan kegiatan yang
        disiapkan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.                     

     vii. Penjaminan mutu pekerjaan termasuk kriteria pengujian dan penerimaan hasil
        pekerjaan.                                                        

     viii. Bentuk perhitungan perhitungan volume data                     
      ix. Bentuk Request  Penyedia   untuk memulai pekerjaan dan pengujian

        bahan                                                             

   5. Menjelaskan Struktur Organisasi dan tugas dari masing-masing personil kepada PPK.
   6. Menjelaskan rencana kerja pengawasan Pekerjaan Konstruksi kepada PPK.

   7. Menyampaikan pemahaman pasal-pasal utama dalam kontrak terkait pelaksanaan
      pekerjaan.                                                          

   8. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta
      kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

   9. Mengecek  Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan
      Penyedia Jasa.                                                      

   10. Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa.
   11. Menyampaikan rekomendasi kepada Tim Supervisi/ Direksi Teknis tentang jumlah,

      mutu dan kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia
      Jasa.                                                               

   12. Menyampaikan ketentuan tentang pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan
      yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.                              

   13. Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Penyedia

      Jasa.                                                               
   14. Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia

      Jasa dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.                      
   15. Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa.

   16. Membuat daftar kekurangan (Defect & Deficiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan
      lapangan.                                                           

   17. Membantu PPK dalam pengecekan data administrasi dan teknis pekerjaan.

  b. Pelaksanaan Pengawasan:                                              

    1. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa
      softdrawing yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.                      
   2. Melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi jalan secara professional,

      efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan
      konstruksi.                                                         

   3. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan
      konstruksi.                                                         

   4. Mengevaluasi dan menyetujui monthly certificate (MC).               
   5. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan di lapangan dan membuat

      rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan kepada Pengguna Jasa.
   6. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja

      pekerjaan.                                                          

   7. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengukuran topografi yang dilakukan
      Penyedia.                                                           

   8. Penjaminan mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji
      mutu pekerjaan sesuai dokumen kontrak.                              

  c. Pengendalian Pekerjaan Fisik                                         
   1. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan                                     

      Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja,
      dan pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai

      dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana
      kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan

      secara terkendali yang meliputi :                                   
      a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah

         ditetapkan.                                                      
      b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan

         karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.        
      c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang

         diperlukan dalam proses kegiatan.                                
      d. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta

         mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

      Untuk melaksanakan validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dalam
      kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai
      dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika verifikasi tidak

      dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau pengukuran secara
      berurutan. Validasi pada pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan
      berikut:                                                            

      a. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan

         proses.                                                          
      b. Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan criteria

         yang ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. 
      c. Verifikasi kinerja hasil pekerjaan dan pemenuhan tingkat layanan jalan.

      d. Kriteria pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan.               
      Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu mengidentifikasi

      hasil setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi
      status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil

      kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidak-sesuaian pada proses dan
      hasil keluaran pekerjaan. Rekaman hasil identifikasi harus selalu terpelihara dalam

      pengendalianrekaman/bukti kerja.Untuk memastikan bahwa bagian hasil pekerjaan
      yang telah diterima harus tetap terpelihara sampai waktu penyerahan menyeluruh.

      Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap segmen pekerjaan harus
      mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan dan yang

      menjadi bagian hasil pekerjaan agar kinerjanya tetap terjaga.       
   2. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan                                

      Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang harus
      dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat

      dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. Monitoring
      merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil

      kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan
      pekerjaan. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring antara
      lain :                                                              

      a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode

         yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan
         pekerjaan.                                                       

      b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa
         persyaratan telah dipenuhi.                                      
      c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai

         berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.                  
      d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus terpelihara

         kedalam pengendalian rekaman/bukti kerja.                        

      Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis
      data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan.

      Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan
      berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari

      kegiatan monitoring dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis
      harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan

      hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk peluang untuk
      tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidaksesuai

      atau tidak memenuhi persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil
      pekerjaan yang sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidakter kendali.Tindakan

      yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan
      antaralain:                                                         

      a. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam
         prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari

         prosedur mutu.                                                   
      b. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :

         - Penetapan personil yang kompeten dan memilikikewenanganuntuk   
           menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.

         - Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara
           pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.                         

         - Mekanisme  verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan
           persyaratan yang ditetapkan.                                   

      Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
      hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan tindakan

      pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif minimal
      harus mencakup kegiatan antara lain :                               

      a. Menguraikan ketidaksesuaian.                                     
      b. Menentukan/melakukan kajian terhadap penyebab ketidaksesuaian.   
      c. Menetapkan   rencana  penanganan   untuk memastikan, bahwa       

         ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan. 
      d. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.           

      e. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.                          

      f. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.           
      Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi

      ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan
      harus mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan pencegahan

      kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan
      merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta

      melakukan verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.   
10.Keluaran                                                               
  Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Laporan yang berisi kegiatan

  pengawasan pekerjaan konstruksi berbasis kinerja antara lain:           
a. Laporan Bulanan                                                        
   Laporan yang memuat laporan singkat kemajuan pekerjaan kontraktor, keadaan cuaca,

   permasalahan yang dialami kontraktor/ konsultan (menyangkut administrasi, teknis,
   keuangan) serta memberikan rekomendasi atau saran – saran untuki menanggulangi

   dan menyelesaikan permasalahan.                                        
   Laporan diserahkan pada setiap akhir bulan diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) rangkap/

   buku 1 Asli 6 Copy.                                                    
b. Laporan Akhir                                                          

   Laporan yang memuat secara ringkas dan jelas mengenai metode pelaksanaan
   konstruksi, realisasi biaya pekerjaan dan perubahan-perubahan kontrak yang terjadi,

   lokasi-lokasi sumber material, hasil pengujian mutu pekerjaan, personil kontraktor dan
   konsultan yang terlibat, pelaksanaan dan pengendalian yang telah dilaksanakan,

   rekomendasi tentang cara pemeliharaan di kemudia hari, dan segala permasalahan
   yang kemungkinan timbul pada pekerjaan yang baru saja diselesaikan serta saran-saran
   tentang perbaikan yang perlu dilakukan pada proyek – proyek berikutnya untuk

   pekerjaan yang serupa/ sejenis. Laporan harus diserahkan selambat lambatnya: 90
   (Sembilan Puluh) hari kalender/ 3 (Tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan atau paling

   lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah PHO sebanyak 7 (tujuh) rangkap/buku 1 Asli 6
   Copy.                                                                  

c. Dokumentasi Pelaksanaan                                                
   Berisi Dokumentasi fisik hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diawasi sebanyak 1

   (Satu) Buku/Album.                                                     
d. Dokumen dalam bentuk softfile                                          

   Semua dokumen kelengkapan harus dimasukkan kedalam flashdisk dan diserahkan
   pada saat serah terima dokumen pekerjaan.                              

11.Lingkup Penyedia Jasa                                                  
Dalam melaksanakan jasa konsultansi pengawasan teknis jalan/jembatan penyedia jasa
memiliki kewenangan, meliputi:                                            

a. Konsultan Pengawas berwenang secara profesional atas jasa pengawasan yang
   dilakukan sesuai denganketentuandankodetata‘laku’ profesi yang berlaku.

b. Konsultan berwenang mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan
   sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.               
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa. 

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
   pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.                         
e. Konsultan Pengawas berwenang memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan

   untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa.            
f. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu

   perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
12.Jangka Waktu Pelaksanaan                                               

a. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (bulan) bulan atau 150 (seratus lima
   puluh) hari kalender.                                                  
b. Konsultan bertangung jawab sampai dengan selesainya masa pelaksanaan fisik

   pekerjaan 100 persen (PHO) dengan tidak meminta biaya tambahan apabila waktu
   pelaksanaan melebihi waktu kontrak.