Review Rispam Kabupaten Bener Meriah (Otsus)

DISKRIPSI PEKERJAAN                                 

Pekerjaan : Review RISPAM Kabupaten Bener Meriah (OTSUS)                

Latar Belakang (Diskripsi)                                              
    Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus

semakin meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan
sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada

dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/kota). Namun,
mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di daerah tingkat dua

(kabupaten/kota), maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat
memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah

tersebut dalam upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh,
berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan
penyelenggaraannya.                                                     

    Kondisi geografis, topografis dan geologis serta aspek sumber daya manusia yang berbeda di
setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang

berbeda pada masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna
menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah

tersebut.                                                               
    Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi

masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah
Pusat. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa air minum
yang merupakan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan

yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, yang termasuk
kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi

manajemen.                                                              
    Regulasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah bertujuan

untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan
berkontinuitas kepada publik dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang

antara masyarakat konsumen air minum dan tercapainya kepentingan yang seimbang antara masyarakat
konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air minum serta meningkatkan efisiensi dan

cakupan pelayanan air minum.                                            
    (Undang-undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air) dan (Peraturan Pemerintah No.

122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Keluaran Perencanaan dan penganggaran
harus dibuat sebelum melakukan pembangunan karena dengan adanya perencanaan dan penganggaran,
usaha-usaha pemerintah akan lebih banyak berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan
sehingga memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Dalam
perencanaan pembangunan dan penganggaran terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan untuk

melakukan kegiatan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan
Anggaran (DPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM). Dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).                                

MAKSUD DAN TUJUAN                                                       

  a. Maksud                                                             
    - Membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyusun rencana induk pengembangan SPAM di

      Kabupaten Bener Meriah.                                           
    - Membantu mengevaluasi kriteria kesiapan program pengembangan SPAM.

      Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten dalam upaya
      mengembangkan prasarana dan sarana air minum di kabupaten melalui program yang

      terpadu dan berkelanjutan                                         
  b. Tujuan                                                             

     Menghasilkan draft dokumen rencana induk pengembangan SPAM yang dapat menjadi
    pedoman pengembangan SPAM di kabupaten/kota lokasi studi hingga tahun 2043 yang
    berisikan;                                                          

         Rencana Umum, meliputi;                                       

    1. Evaluasi kondisi kota/kawasan yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan
      konteks regional-nasional kota/kawasan yang bersangkutan.         
    2. Evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan

      sistem penyediaan air minum eksisting.                            
         Rencana jaringan, meliputi perencanaan sistem transmisi dan distribusi. Sistem

    distribusi meliputi reservoir, jaringan. pipa distribusi dan tata letak jaringan pipa dan bukan
    jaringan pipa.                                                      

         Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk meliputi

    identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifikasi air
    baku.                                                               

         Rencana sumber dan alokasi air baku.                          
    Sumber air baku yang ada dibuat prioritas penggunaan sumber air tersebut. Kebutuhan
    kapasitas air baku disusun untuk menetapkan rencana alokasi air baku yang dibutuhkan

    SPAM.                                                               
         Rencana pengembangan kelembagaan.                             
    Kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai

    dengan latar belakang pendidikannya dan mengacu pada peraturan yang berlaku.