Pembangunan Barem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I Kecamatan Bukit (Otsus)

DESKRIPSI PEKERJAAN                              

A. Latar Belakang                                                      
   Kondisi pelayanan penyelenggaraan jalan saat ini belum optimal, terutama dari segi

kontinuitas serta banyaknya daerah-daerah yang belum mempunyai kondisi jalan mantap
bagi penduduknya, menjadi dasar pemikiran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

jalan berupa pembangunan, peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan untuk
mengoptimalkan sistem pelayanan dan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatan

pergerakan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang.                
   Di tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Bener Meriah telah memprogramkan Pembangunan Berem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I K

yang berlokasi di Kecamatan Bukit, yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus
Penugasan(DAK-Pen). Mengacu kepada Permen PU Nomor : 11/PRT/M/2011 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.                          
   Semoga dengan Tersedianya Pembangunan Berem Jalan di Kecamatan Bukit dapat

memudahkan akses dan meningkatan perekonomian masyarakat.              

B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
  a. Maksud                                                            

     Maksud dari pengadaan pekerjaan ini adalah terciptanya penanganan jalan untuk
     meningkatan akses masyarakat.                                     

  b. Tujuan                                                            
     Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini adalah terlaksananya penanganan jalan

     sebanyak 1 paket.                                                 

C. SASARAN                                                             

   Tersedianya Sarana dan Prasarana jalan di Kecamatan Bukit Sesuai dengan Permen PU
   Nomor : 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus..

D. ORGANISASI PENGGUNA BARANG / JASA                                   

   a. K/L/P/D  : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah                     
   b. OPD      : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

                Kabupaten Bener Meriah                                 
   c. PPK      : Ir. ERWIN, S.T, M.Si.                                 

E. DASAR HUKUM                                                         

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
     Lintas dan Angkutan Jalan;                                        

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang       

     Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;          
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang      

     Kehutanan;                                                        
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa  

     Konstruksi;                                                       

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang       
     Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang    

     Jalan;                                                            
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang

     Jalan;                                                            
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang        

     Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;                                 
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor       

     19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan  Kriteria      
     Perencanaan Teknis Jalan;                                         

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
     20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-  

     Bagian Jalan;                                                     
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang     

     Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan                    

  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tentang Tata
     Cara Pengawasan Jalan;                                            

  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang     
     Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;                  

  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tentang     
     Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;               

  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata
     Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;                           

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang     
     Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;                             

  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
     05/PRT/M/2018 Tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan

     Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu    
     Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor;                          

  18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
     18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan    

     Dan Preservasi Jalan;                                             
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi    

     Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola

     Jalan dan Jembatan;                                               
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi    

     Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata   
     Laksana Jalan dan Jembatan;                                       

  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik   
     Indonesia Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana

     Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina
     Marga;                                                            

  22. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 39/KPTS/Db/2021 Surat
     Keputusan Satuan Tugas Survei Pengumpulan Data Kondisi Jalan Dan  

     Jembatan Tahun Anggaran 2021;                                     
  23. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2021    

     Panduan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran
     2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga;                           

  24. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2021    

     Penerapan Building Information Modelling Pada Perencanaan Teknis, 
     Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal

     Bina Marga;                                                       
  25. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2017 tentang

     Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan    
     dengan Skema Long Segment;                                        

  26. Surat Peninjauan Ulang Pekerjaan Berem Beton untuk Jalan, Pengecatan
     Marka Jalan, dan Pengecatan Bagian-Bagian Jalan dan Jembatan Lainnya;

  27. 12/SE/Db/2022 tentang Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang
     Jalan dan Jembatan;                                               

  28. 10/SE/Db/2022 Pedoman Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek
     Jalan dan Jembatan dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

     Usaha Melalui Ketersediaan Layanan (KPBU-AP);                     
  29. 05 SE Db 2017 Surat Edaran tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan

     Revisi Desain Jalan dan Jembatan Serta Kerangka Acuan Kerja       
     Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan;                          

  30. 14/SE/Db/2022 Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Kerangka   
     Acuan Kerja Konsultan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;       

  31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 

     Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;                            
  32. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.        

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                     

     Biaya yang di perlukan untuk Pembangunan Barem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I
   Kecamatan Bukit terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

   Permukiman Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima
   Ratus Juta Rupiah) Termasuk pajak yang Berlaku.                     

G. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN                                  

   a. Ruang Lingkup                                                    
     Pembangunan Berem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I Kecamatan Bukit sesuai

     Standar Sarana dan Prasarana Jalan yang mencakup:                 
       •  DIVISI 1. UMUM                                               

       •  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK                    

       •  DIVISI 7. STRUKTUR                                           
   b. Lokasi Pekerjaan                                                 

          Pembangunan Berem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I yang berlokasi di
      Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.                          

H. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN                                   

   Pelaksanaan Pembangunan Berem Jalan Weh Konyel - Panji Mulia I Kecamatan Bukit , ini
   dikatakan berhasil apabila:                                         

    a. Melaksanakan Pekerjaan menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu
       pelaksaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir sesuai dengan dokumen

       pelaksaaan dan kelancaran penyelesaiaan administrasi yang berhubungan dengan
       pekerjaan di lapangan serta penyelesaiaan kelengkapan pekerjaan.

    b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
        1) Metode pelaksaan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan

           pekerjaan.                                                  
        2)Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan     

        3)Mengajukan shopdrawingpada awal pekerjaan yang dilaksanakan  
        4)Membuat laporan harian yang berisikan keterangan tentang:    

            Tenaga kerja                                              

            Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak      
            Peralatan yang yang berhubungan dengan kebutuhan          

            Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan       
            Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan                 

            Kejadian-kejadian yang berakibat menghabat pelaksanaan    
        5)Membuat laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan

           pekerjaan, tenaga dan hari kerja), laporan bulanan          
        6)Mengajukan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termyn

        7)Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan
           tambah dan kurang (jika ada)                                

        8)Membuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan            
        9)Membuat berita acara pernyataan selesainya pekerjaan         

        10)Membuat gambar-gambar sesuai perencanaan (asbuilt drawing)  

        11)Membuat time schedule atau kurva S untuk pelaksanaan pekerjaan