URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pengawasan Rehabilitasi Gedung Instansi Pemerintah Jl. Karimun (Pengadilan Negeri Bengkalis)
Lokasi : Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
Uraian Singkat : 1.1 Persiapan Pengawasan
Pekerjaan 1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan
konstruksi.
2. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk
pengendalian manajemen dan keselamatan lalulintas serta SMK3K, dan Dokumen
Lingkungan (bila ada).
3. Membantu PPK/PPTK dalam pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) dan mutual check.
4. Mencatat seluruh kesepakatan dalam Pre Construction Meeting dan dituangkan dalam Berita
Acara tersendiri sebagai Dokumen Kegiatan.
5. Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
- Laporan Harian
- Laporan Mingguan
- Laporan Bulanan
- Laporan Teknis (jika diperlukan)
- Pengecekan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan;
- Perhitungan Volume / Back-up Data
- Quality Control / kontrol kualitas selama periode pelaksanaan
- Bentuk Request Penyedia untuk memulai pekerjaan dan pengujian bahan;
6. Menjelaskan struktur organisasi dan personil Direksi Teknis yang sudah dimobilisasi dan
rencana personil lainnya yang akan dimobilisasi.
7. Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis dan tugas dari masing-masing personil
Direksi Teknis.
8. Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien.
9. Menjelaskan rencana kerja (bila ada).
10. Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM.
11. Membantu PPK/PPTK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa
konstruksi.
12. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan
peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
13. Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia Jasa.
13. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan kelaikan
peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
14. Menandatangani Berita Acara mobilisasi.
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan.
16. Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain berdasarkan gambar kerja dan
parameter desain.
17. Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan
kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.
18. Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Pekerjaaan Konstruksi.
19. Membuat daftar kekurangan (Defect & Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
20. Membantu PPK/PPTK dalam pengecekan data adminstrasi dan teknis pekerjaan.
1.2 Pelaksanaan Pengawasan
1. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa shopdrawing
yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.
2. Melaksanakan pengawasan teknis secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan
spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
3. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan konstruksi.
4. Mengevaluasi dan menyetujui laporan progres kegiatan pekerjaan kostruksi.
5. Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu
pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
6. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi
setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.
7. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja
pekerjaan.
8. Mengawasi dan Membuat laporan Realisasi Penerapan TKDN (jika dipersyaratkan) sesuai
kontrak pekerjaan yang diawasi dalam rangka kesesuaian dan kepatuhan peraturan yang
berlaku.
1.3 Pengendalian Pekerjaan Fisik
1. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan
Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja dan
pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus
merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang
meliputi:
a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam rencana mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau rencana
mutu kontrak.
b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan
karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.
c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam
proses kegiatan.
d. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta
mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.
Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang merupakan dokumen
standar kerja yang diperlukan guna memastikan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Petunjuk Pelaksanaan
sekurang-kurangnya :
a. Halaman Muka berisi : Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan, Status
validasi dan status perubahan dan Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan.
b. Riwayat Perubahan ;
c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan;
d. Ruang Lingkup penerapan;
e. Referensi atau acuan yang digunakan;
f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan;
g. Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika perlu);
h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
dalam melaksanakan proses);
i. Tanggung jawab dan wewenang;
j. Kondisi khusus (penyimpangan dsb.);
k. Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan)
l. Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti kerja.
Sedangkan untuk melaksanakan Validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dalam
kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai
dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika verifikasi tidak dapat
dilakukan secara langsung melalui monitoring atau pengukuran secara berurutan. Validasi
pada plekasanaan kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan berikut :
a. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan proses.
b. Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.
Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu mengidentifikasi hasil
setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi status hasil
kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil kegiatan dapat dilakukan
analisis apabila terjadi ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan. Rekaman hasil
identifikasi harus selalu terpelihara dalam pengendalian rekaman/bukti kerja. Untuk
memastikan bahwa pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat penyerahan tetap sesuai
sebagaimana pada saat produksi maka harus dilakukan pemeliharaan hingga sampai waktu
penyerahan. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap unit kerja harus mensyaratkan
dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan dan yang menjadi bagian hasil
pekerjaan agar mutu tetap terjaga.
2. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan
Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang harus
dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat
dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. Monitoring
merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil kegiatan yang
diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan. Hal – hal yang harus
diperhatikan dalam melaksanakan monitoring antara lain :
a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode yang
tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan.
b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa persyaratan
telah dipenuhi.
c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai berdasarkan
pengaturan yang telah direncanakan.
d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus dipelihara kedalam
pengendalian rekaman/bukti kerja.
Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data
yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan. Analisis data
bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan berkesinambungan dan
analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan
pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis harus berkaitan dengan manfaat
hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-
proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian
hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan harus di-identifikasi dan
dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk mencegah penggunaanyang tidak
terkendali. Tindakan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan antara lain :
a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari setiap
tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan
untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan sebelumnya.
b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam prosedur
pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari prosedur mutu.
c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :
● Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk menetapkan
ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.
● Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara pelepasan hasil
kegiatan tidak sesuai.
● Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang
ditetapkan.
d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan
penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna atau pemanfaatan
hasil pekerjaan.
Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya hasil
pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang
diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif minimal harus mencakup kegiatan
antara lain :
1. Menguraikan ketidaksesuaian,
2. Menentukan/menganalisa penyebab ketidaksesuaian
3. Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian tidak akan
terulang dan jadwal waktu penanganan.
4. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.
5. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan
6. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi
ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus
mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan pencegahan kegiatan yang
lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan merencanakan
kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi
tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
1.4 Membuat Dokumen RKK Pengawasan
Adapun dokumen RKK mencakup elemen SMKK, meliputi ;
a. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
b. Perencanaan keselamatan kostruksi
c. Dukungan keselamatan kostruksi
d. Operasi keselamatan kostruksi
e. Evaluasi kinerja keselamatan kostruksi
1.5 Data dan Fasilitas Penunjang
1. Penyediaan oleh PPK/PPTK
Data dan fasilitas yang disediakan oleh PPK/PPTK yang dapat digunakan dan harus
dipelihara oleh penyedia jasa:
a. Laporan dan Data
Laporan dan data yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dapat diperoleh informasi
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sepanjang data
tersedia di proyek/instansi terkait lainnya.
b. Akomodasi dan Ruangan Kantor
Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan akomodasi dan ruangan kantor serta
perlengkapannya sehingga perlu disediakan sendiri oleh Penyedia Jasa.
c. Staf Pendamping
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengangkat petugas atau wakilnya yang
bertindak sebagai pengawas atau pendamping/counterpart atau project officer (PO)
dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi, yang akan ditunjuk kemudian dan apabila
diperlukan.
d. Fasilitas
Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) yang digunakan oleh Penyedia Jasa tidak ada.
2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang
dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Bengkalis, 20 Nopember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis
DANI SATRIA, ST
NIP. 19830723 201001 0 010