| 0022621528009000 | Rp 30,304,551,358 | |
| 0015796915713000 | - | |
| 0824761092311000 | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - |
| 0803519677422000 | - | |
| 0024552028713000 | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - |
CV Himataengineering | 08*3**0****28**0 | - |
| 0015273832311000 | - | |
| 0810495077311000 | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - |
| 0018528232214000 | - | |
| 0945767325311000 | - | |
| 0032351421301000 | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - |
| 0926281692061000 | - | |
| 0032007346311000 | - | |
CV Safaraz Konstruksi | 08*4**6****01**0 | - |
Geicons Nuansa Bagus | 08*1**2****16**0 | - |
| 0016549289331000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
| 0316642107328000 | - | |
| 0028977593327000 | - | |
| 0033380098435000 | - |
- 1 -
BAB VIII. RANCANGAN KONTRAK
I. SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
Nomor : ___________________________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa
Konsultansi Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat
dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Selasa tanggal _________ bulan
_____________ tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), berdasarkan Surat
Penetapan Pemenang Nomor __________ tanggal ____________, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor
_______________________ tanggal _______________________, antara:
Nama : SUKARDI, SKM, M.P.H
NIP : 19740107 199402 1 002
Jabatan : Wadir Umum dan Keuangan Selaku Pengguna
Anggaran
Berkedudukan di : Jl Bahayangkara Sidomulyo Kota Bengkulu
yang bertindak untuk dan atas nama SUKARDI, SKM, M.P.H berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.161.BPKD tanggal 13 April 2022
tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:
Nama : _____________________
Jabatan : _____________________
Berkedudukan di : _____________________
Akta Notaris Nomor : _____________________
Tanggal : _____________________
Notaris : _____________________
yang bertindak untuk dan atas nama _____________________ selanjutnya disebut
“Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta
perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta
perubahannya;
Paraf I Paraf II Paraf III
- 2 -
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat;
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam
kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut
“Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan
bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing
pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan meng
onfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket
Pekerjaan Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) RSUD dr. M.
Yunus Bengkulu RSUD dr. M. Yunus Bengkulu) dengan syarat dan ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
2. ................
Paraf I Paraf II Paraf III
- 3 -
3. dst.
[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan
tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar
Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. _______________________ dengan
kode akun kegiatan 1.02.02.1.01.01.5.2.03.01.01.0006
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu Tahun 2023
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke _____________________ rekening
nomor : _____________________ atas nama Penyedia :
_____________________
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. surat perjanjian;
c. surat penawaran;
d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar
Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. Kerangka Acuan Kerja;
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility
Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita
Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf g.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan
terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 4 -
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat
untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-
masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama
dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Pejabat
Penyedia Penandatangan Kontrak
_____________________ RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU
************************************* SUKARDI, SKM, M.P.H
Direktur NIP. 19740107 199402 1 002
Paraf I Paraf II Paraf III
- 5 -
BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
adalah bagian pekerjaan utama yang
pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia
lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih
dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
1.3 Tim Pendukung adalah tim atau perorangan
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.4 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.5 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang
telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal
yang menunjukkan kebutuhan waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,
terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun
secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan
dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja.
Jadwal Pelaksanaan digunakan untuk untuk
menghitung kesesuaian Rincian Komponen
Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non
Personel.
1.7 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya
disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk menjelaskan
tujuan, lingkup jasa konsultansi,
produk/output serta input/keahlian yang
Paraf I Paraf II Paraf III
- 6 -
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan Kontrak ini.
1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
1.9 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar
Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis;
1.10 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia
dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.11 Kontrak Lumsum adalah Kontrak Jasa
Konsultansi dengan ruang lingkup, waktu
pelaksanaan pekerjaan, dan produk/ keluaran
dapat didefinisikan dengan jelas dengan
pembayaran senilai harga yang dicantumkan
dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian
biaya.
1.12 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi perangkat daerah;
1.14 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan
terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
1.15 Masa Pelaksanaan Kontrak adalah jangka
waktu untuk melaksanakan Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
Paraf I Paraf II Paraf III
- 7 -
dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan
1.16 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
1.17 Pejabat yang Berwenang untuk
Menandatangani Kontrak yang selanjutnya
disebut Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah pejabat yang memiliki kewenangan
untuk mengikat perjanjian atau
menandatangani Kontrak dengan Penyedia,
dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
1.18 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/perangkat
daerah.
1.19 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak.
1.20 Personel Inti adalah orang yang akan
ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk
melaksanakan pekerjaan.
1.21 Personel Pendukung adalah orang yang akan
ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk
melaksanakan pekerjaan, namun tidak
dievaluasi dalam proses pemilihan.
1.22 Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah
rincian biaya langsung yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat
dengan mempertimbangkan dan berdasarkan
harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan
perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat
Paraf I Paraf II Paraf III
- 8 -
dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan
dan/atau penggantian biaya sesuai yang
dikeluarkan (at cost).
1.23 Rincian Komponen Remunerasi Personel
adalah rincian biaya langsung yang
diperlukan untuk membayar remunerasi
personel berdasarkan Kontrak. Komponen
Remunerasi Personel telah memperhitungkan
gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial
(social charge), beban biaya umum (overhead
cost), dan keuntungan (profit/fee). Biaya
Langsung Personel dapat dihitung menurut
jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB),
minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam
(SBOJ))
1.24 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu
tertentu.
1.25 Subpenyedia adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.26 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/konsorsium Lembaga
Penjaminan/konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
1.27 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.28 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 9 -
1.29 Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal
penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini
oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak
dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam
Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku
menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat
dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap
berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan Hukum 4.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.
4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan,
dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan
Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika
telah disampaikan secara langsung, disampaikan
melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau
pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.
6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
7. Larangan Korupsi, 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk :
Paraf I Paraf II Paraf III
- 10 -
Nepotisme, a. menawarkan, menerima atau
Penyalahgunaan menjanjikan untuk memberi atau
Wewenang serta menerima hadiah atau imbalan berupa
Penipuan apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
7.2 Penyedia menjamin bahwa yang
bersangkutan (termasuk semua anggota KSO
apabila berbentuk KSO) dan Subpenyedianya
(jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang di atas.
7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
c. dikenakan sanksi daftar hitam.
7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada PA/KPA.
7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan personel, yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
Harga Kontrak.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 11 -
10. Pengalihan dan/atau 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Subkontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan.
10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia
lain dengan mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam
kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak
awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam
Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
10.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
pekerjaan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka
Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam
SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap personel dan
Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
Pelaksanaan Pekerjaan mengangkat Tim Pendukung untuk
Paraf I Paraf II Paraf III
- 12 -
melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini.
14.2 Tim Pendukung dapat menggunakan
wewenang yang diberikan kepadanya oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
bertindak sesuai ketentuan Kontrak.
14.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim
Pendukung selalu bertindak profesional. Jika
tercantum dalam klausul 6.1 SSKK, Tim
Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan/Pemberian 16.1 Sebelum penyerahan/pemberian akses
Akses Lokasi Kerja lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan
(apabila diperlukan) bersama.
16.2 Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan/memberi
akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan
Penyedia dan disepakati oleh para pihak
dalam rapat persiapan penandatanganan
Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan
tanpa ada hambatan kepada Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.
16.3 Hasil peninjauan dan penyerahan
dituangkan dalam berita acara penyerahan
lokasi kerja.
16.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Berita Acara yang selanjutkan dapat
dituangkan dalam adendum Kontrak.
16.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja
pada Tanggal Mulai Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan yang
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 13 -
Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah Mulai 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak
Kerja (SPMK) menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak
penyerahan/pemberian akses lokasi kerja
(apabila ada).
17.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan
sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan
Program Mutu sebagai penjaminan mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
18.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi:
a. Informasi mengenai pekerjaan yang
akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
d. jadwal penugasan Personel Inti dan
Personel Pendukung;
e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. Prosedur instruksi kerja; dan
g. Pelaksana kerja.
18.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan Program Mutu
secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan
kondisi pekerjaan
18.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan Program Mutu jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus
menunjukkan perkembangan kemajuan
setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk
perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran Program Mutu harus
Paraf I Paraf II Paraf III
- 14 -
mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
18.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap Program Mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
19. Rapat Persiapan 19.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak, Tim Pendukung
(apabila ada), bersama dengan Penyedia dan
pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, harus sudah
menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak
19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Program Mutu;
b. organisasi kerja dan jadwal penugasan
personel;
c. kesesuaian personel dan peralatan
dengan persyaratan Kontrak;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan;
e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi;
f. jadwal mobilisasi peralatan dan
personel;
g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan
pembayaran; dan
h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
19.3 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak
20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 15 -
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan tenaga ahli;
b. mendatangkan tenaga pendukung;
dan/atau
c. menyiapkan peralatan pendukung.
20.3 Mobilisasi peralatan dan personel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.
20.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender.
B.2 Pengendalian Waktu
21. Waktu Penyelesaian 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk
Pekerjaan dilaksanakan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
Program Mutu, serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam
SSKK.
21.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan Kontrak karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan
kejadian tersebut kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat
Penandatangan Kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat
memberlakukan peristiwa kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
21.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
21.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam
klausul ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.
22. Peringatan Dini 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pejabat
Paraf I Paraf II Paraf III
- 16 -
Penandatangan Kontrak atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi
mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
atau menunda penyelesaian pekerjaan.
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di
atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan
ini harus sesegera mungkin disampaikan
oleh Penyedia.
22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.
23. Keterlambatan 23.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal karena kesalahan
Penyedia, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak harus memberikan peringatan
secara tertulis dan dapat dilakukan
pengenaan denda keterlambatan.
23.2 Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak
mengakibatkan/akan mengakibatkan
keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal,
maka Penyedia wajib mengingatkan Pejabat
Penandatangan Kontrak ketika Penyedia
menyadari atau seharusnya menyadari
timbulnya keterlambatan tersebut.
23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka
diberlakukan peristiwa Kompensasi.
24. Pemberian Kesempatan 24.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
24.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia; dan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 17 -
c. sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
Berikutnya apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
24.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan, sejak Tanggal
Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.
24.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
25. Serah Terima Pekerjaan 25.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk serah terima pekerjaan.
25.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di
tempat sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
25.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.
25.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam
Kontrak.
25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk memeriksa kebenaran
hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan
pelaksanaan pekerjaan dan
membandingkan kesesuaiannya dengan
Kontrak.
25.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak
serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan
dan/atau dokumen laporan pelaksanaan
pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
25.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
Paraf I Paraf II Paraf III
- 18 -
yang ditandatangani bersama dengan
Penyedia.
25.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menolak serah terima pekerjaan maka
dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima
dan segera memerintahkan kepada
Penyedia untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.
25.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan
memerlukan keahlian khusus maka
sebelum pelaksanaan serah terima
pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk
melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk
dalam Nilai Kontrak.
25.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima
hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan yang diserahterimakan sesuai
dengan Kontrak.
25.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan
terlambat melewati batas waktu akhir
kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar
maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
B.4 Adendum
26. Perubahan Kontrak 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
Adendum Kontrak.
26.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan harga Kontrak;
c. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan;
d. perubahan Personel Inti; dan/atau
e. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi;
26.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Tim Pendukung
dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 19 -
26.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak.
27. Perubahan Pekerjaan 27.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan
Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume
waktu penugasan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak;
b. mengubah lingkup yang tercantum
dalam KAK/ Kontrak;
c. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak; dan/atau
d. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan.
27.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada klausul
27.1 namun ada perintah perubahan dari
Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan
yang meliputi:
a. mengubah lingkup yang tercantum
dalam KAK/ Kontrak
b. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak; dan/atau
c. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan.
27.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan harga dengan
tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.
27.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
27.5 Dalam hal perubahan pekerjaan
mengakibatkan perubahan personel maka
perubahan tersebut harus mengikuti
ketentuan dalam klausul 30.
27.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada klausul 27.1 dan 27.2
mengakibatkan penambahan harga Kontrak,
Paraf I Paraf II Paraf III
- 20 -
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam Kontrak awal
dan tersedianya anggaran.
28. Perubahan Harga 28.1 Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
a. perubahan pekerjaan; dan/atau
b. peristiwa kompensasi.
28.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan
oleh perubahan pekerjaan harus terlebih
dahulu melalui pemeriksaan Tim Pendukung
dan dilengkapi dengan data-data pendukung
yang lengkap.
28.3 Perubahan harga diakibatkan
penambahan/pengurangan personel yang
tercantum dalam Kontrak diberlakukan
setelah disepakati para Pihak.
28.4 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa
kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
29. Perubahan Jadwal 29.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak; dan/atau
c. peristiwa kompensasi
29.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan
wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. peristiwa kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
29.3 Masa Pelaksanaan Kontrak dapat
diperpanjang paling kurang sama dengan
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan
Kahar atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari
ketentuan pada klausul 29.2 huruf a dan b.
29.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat
Paraf I Paraf II Paraf III
- 21 -
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak.
29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Tim Pendukung dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
29.6 Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
29.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan Kontrak maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak berdasarkan data
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung
memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak harus dilakukan melalui
Adendum Kontrak.
30. Perubahan Personel 30.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai
Inti bahwa Personel inti :
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik;
c. tidak menerapkan prosedur SMKK;
dan/atau
d. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
30.2 Dalam hal penggantian Personel Inti akibat
ketentuan pada klausul 30.1 perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi yang digantikan tanpa biaya
tambahan apapun.
30.3 Dalam hal penggantian/penambahan
Personel Inti diusulkan oleh Penyedia akibat
Paraf I Paraf II Paraf III
- 22 -
perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan
permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai alasan
penambahan.
30.4 Penggantian dan/ atau penambahan Personel
Inti sebagaimana ketentuan klausul 30.3
diajukan dengan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan.
30.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui penggantian dan/atau
penambahan Personel Inti berdasarkan
pemeriksaan terhadap kualifikasi yang
dibutuhkan dengan riwayat
hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan.
30.6 Perubahan Personel Inti berupa pengurangan,
penambahan, dan/atau penggantian harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
30.7 Perubahan Personel Inti yang dilakukan tidak
memengaruhi mutu pelaksanaan Kontrak.
30.8 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul
akibat perubahan Personel Inti menjadi
tanggung jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
31. Keadaan Kahar 31.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
31.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
31.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak
secara tertulis dengan ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas
kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi
kewajiban dan kinerja pelaksanaan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 23 -
yang terhambat dan/atau akan
terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.
31.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
31.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
ada).
31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta
Tim Pendukung untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud dalam klausul 31.4 dan klausul
31.5
31.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti,
kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada klausul 31.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan
kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.
31.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar terbukti,
pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan.
Penghentian Pekerjaan karena Keadaan
Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan ;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan/atau
Paraf I Paraf II Paraf III
- 24 -
d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan;
31.9 Penghentian Pekerjaan sesuai klausul 31.8
akibat keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan
Rencana Kerja penyedia.
31.10 Dalam hal penghentian pekerjaan
mencakup seluruh pekerjaan (baik
sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila
akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.
31.11 Penghentian kontrak sebagaimana klausul
31.10 dilakukan melalui perintah tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian kontrak dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
31.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan Kontrak dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu
untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati
Tahun Anggaran.
31.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
31.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan
pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran
Kontrak dan menyelesaikan hak dan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 25 -
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul
31.
33. Pemutusan Kontrak 33.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia.
33.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat peringatan
dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang
melakukan tindakan wanprestasi kecuali
telah ada putusan pidana.
33.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali
kecuali pelanggaran tersebut berdampak
terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan lingkungan
dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat
Penandatangan Kontrak.
33.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.
34. Pemutusan Kontrak 34.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
oleh Pejabat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Penandatangan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau
Paraf I Paraf II Paraf III
- 26 -
pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang
berwenang.
b. Pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan korupsi, kolusi,
nepotisme dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum penandatanganan
Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja
setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
g. berdasarkan penelitian Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak Tanggal
Penyerahan Pekerjaan semula untuk
menyelesaikan pekerjaan;
h. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak
Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama
28 (dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa
persetujuan Tim Pendukung ; atau
j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama.
34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Kontrak karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);
b. Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 27 -
c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
34.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada klausul 34.2 di atas, dicairkan senilai
uang muka yang belum dikembalikan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
34.4 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
klausul 34.2 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
35. Pemutusan Kontrak Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
oleh Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui
Tim Pendukung untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang
bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan
perintah penundaan tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
c. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
36. Pengakhiran Pekerjaan 36.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
36.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 36.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.
37. Berakhirnya Kontrak 37.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak
Paraf I Paraf II Paraf III
- 28 -
37.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
37.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 37.2
adalah terkait dengan pembayaran yang
seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.
38. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut
oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
39. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan Pejabat Penandatangan
Kontrak;
Paraf I Paraf II Paraf III
- 29 -
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan;
h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung
yang sesuai dengan kewenangan Tim
Pendukung dalam Kontrak ini; dan
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
40. Tanggung jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu
pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen-Dokumen menginformasikan dokumen Kontrak atau
Kontrak dan Informasi dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya
KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain
yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan
Intelektual Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh
Penyedia.
43. Penanggungan Risiko 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika
ada), dan personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian personel;
dan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 30 -
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat
Penandatangan Kontrak.
43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas
Kerja biaya sendiri untuk mengikutsertakan
personelnya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan personelnya untuk mematuhi
peraturan keselamatan konstruksi. Pada
waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta personelnya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan
konstruksi tersebut.
44.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap personelnya (termasuk
personelnya Subpenyedia, jika ada)
perlengkapan keselamatan konstruksi yang
sesuai dan memadai.
44.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
Paraf I Paraf II Paraf III
- 31 -
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan
terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan
hidup.
46. Asuransi 46.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang
yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga.
46.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
46.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam harga
kontrak.
47. Tindakan Penyedia 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
yang Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat
Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan
Penandatangan tindakan-tindakan berikut:
Kontrak a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang belum tercantum dalam Lampiran
SSKK (apabila ada);
b. menunjuk Personel Inti yang namanya
tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan Program
Mutu; atau
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
47.2 Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d
dituangkan dalam SSKK
48. Laporan Hasil 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
Pekerjaan pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 32 -
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.
48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di
lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan
rencana dan realisasi pekerjaan.
48.3 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa, dan disetujui oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan dapat dibantu
oleh Tim Pendukung.
49. Kepemilikan Dokumen 49.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain
serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.
49.2 Penyedia paling lambat pada waktu
pemutusan atau penghentian atau akhir Masa
Pelaksanaan Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan tiap dokumen dan piranti lunak
tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai
penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam
SSKK.
50. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan
Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.
51. Jaminan 51.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 33 -
51.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
51.3 Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai
berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) Lembaga Keuangan Khusus yang
Menjalankan Usaha di Bidang
Pembiayaan, Penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai
program asuransi kerugian
(suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/ Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
51.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka paling
kurang sama dengan besarnya uang muka.
51.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
51.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan.
D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA
Paraf I Paraf II Paraf III
- 34 -
52. Persyaratan Personel 52.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus sesuai
dengan kualifikasi dan pengalaman yang
ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan
dibuktikan dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak serta dituliskan
dalam Lampiran SSKK.
52.2 Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu
Penugasan Personel akan dibuat oleh
Penyedia melalui pemberitahuan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan dapat dituangkan dalam
perubahan Kontrak.
52.3 Jika terdapat pekerjaan tambah, maka
perkiraan Waktu Penugasan harus ditentukan
secara tertulis oleh para pihak dan
dituangkan dalam perubahan Kontrak.
53. Personel Inti 53.1 Nama Personel Inti, uraian pekerjaan,
kualifikasi, dan perkiraan Waktu Penugasan
dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
53.2 Personel Inti berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel
Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.
54. Jam Kerja dan Lembur 54.1 Orang hari standar atau satu hari orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7
(tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.
54.2 Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan
klausul 54.1 dapat diberikan lembur sesuai
dengan ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin
Pejabat Penandatangan Kontrak.
54.3 Personel yang bekerja melebihi batas waktu
lembur yang diizinkan wajib diganti oleh
personel lain dan personel penggantinya
harus mendapatkan izin dari Pejabat
Penandatangan Kontrak dan dapat dibantu
diperiksa oleh Tim Pendukung .
54.4 Waktu kerja tenaga kerja asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak
kedatangannya di Indonesia sesuai dengan
surat perintah mobilisasi;
54.5 Personel tidak berhak untuk dibayar atas sakit
atau liburan, karena perhitungan upah sudah
mencakup hal tersebut.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 35 -
55. Hari Kerja 55.1 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau
di luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak
memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat,
dimana Penyedia harus segera
memberitahukan urgensi pekerjaan
tersebut kepada Tim Pendukung
dan/atau Pejabat Penandatangan
Kontrak.
55.2 Semua personel dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
55.3 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
55.4 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim
Pendukung .
56. Kerjasama Antara 56.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak
Penyedia dan sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia
Subpenyedia Spesialis.
56.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
56.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
56.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan
Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan
tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
Penyedia yang ditunjuk dan dilarang
dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak
lain.
56.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila
ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 36 -
56.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
56.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia dilaporkan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
56.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau
56.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
57. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Pejabat Penandatangan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat
Kontrak Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya
Langsung Personel dan Biaya Langsung Non
Personel yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
58. Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum
dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan ini.
59. Peristiwa Kompensasi 59.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak
mengubah Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Paraf I Paraf II Paraf III
- 37 -
Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak; dan/atau
g. Ketentuan lain dalam SSKK.
59.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban
untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak.
59.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan
kerugian nyata.
59.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan
perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
59.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
60. Nilai Kontrak 60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 38 -
60.2 Nilai Kontrak telah memperhitungkan
meliputi:
a. beban pajak,
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum); dan
c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
60.3 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Rincian Komponen
Remunerasi Personel dan Rincian Biaya
Langsung Non Personel dan dicantumkan di
dalam Kontrak.
60.4 Besaran Nilai Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
61. Pembayaran 61.1 Uang Muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada
Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK
untuk:
1) Mobilisasi; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan
untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan
b. uang muka dapat diberikan paling tinggi
20% (dua puluh persen) dari harga
Kontrak;
c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari harga Kontrak;
d. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima;
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan
uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima;
Paraf I Paraf II Paraf III
- 39 -
g. Pengembalian uang muka
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan selesai.
61.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. Tagihan yang disampaikan Penyedia
dilampiri dengan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan
KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan
bukti dukung pengeluaran lain sesuai
dengan SSKK
c. pembayaran dilakukan dengan cara
bulanan, termin, atau sekaligus sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam SSKK.
d. pembayaran harus memperhitungkan
angsuran uang muka, denda (apabila
ada), dan pajak;
e. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari Pejabat Penandatangan
Kontrak.
f. pembayaran terakhir dilakukan setelah
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
g. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM); dan
h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan tagihan, tidak akan
Paraf I Paraf II Paraf III
- 40 -
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
61.3 Denda dan Ganti Rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait
pelanggaran ketentuan subkontrak;
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari
harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam kontrak; atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari harga
Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap
hari keterlambatan;.
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
e. besarnya ganti rugi sebagai akibat
peristiwa kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia;
f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan;
g. ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak;
h. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila
Paraf I Paraf II Paraf III
- 41 -
Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan dan data-data.
62. Perhitungan Akhir 62.1 Perhitungan akhir nilai pekerjaan
berdasarkan ketentuan dalam Kontrak,
dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
62.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
dan berita acara serah terima pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
62.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan
Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan,
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tagihan dan dokumen penunjang
dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
63. Penangguhan 63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
Pembayaran menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia
gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap
Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan dalam KAK.
63.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
63.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Paraf I Paraf II Paraf III
- 42 -
64. Penyelesaian 64.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/ Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
64.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 64.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa
antara para pihak ditempuh melalui tahapan
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
64.3 Selain ketentuan pada klausul 64.2 para pihak
dapat membentuk dewan sengketa (untuk
menggantikan mediasi dan konsiliasi).
64.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para pihak sebelum penandatanganan
Kontrak.
65. Itikad Baik 65.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.
65.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 43 -
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Klausul Ketentuan Data
5 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :
RSUD dr.M.Yunus Bengkulu
Nama : SUKARDI, SKM, M.P.H
Alamat : Jl Bahayangkara Sidomulyo
Kota Bengkulu
Website : rsudmyunus.id
E-mail : [email protected]
Faksimili : (0736) 52007
Penyedia : _____________________
Nama : _____________________
Alamat : _____________________
E-mail : _____________________com
Faksimili : ...............
6.1 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama : …………………………………
…
Jabatan : …………………………………
…. berdasarkan Surat
Keputusan …… nomor .….
tanggal …….
Untuk Penyedia:
Nama : ………………………………
……
Jabatan : ……………………………..
berdasarkan
Surat Keputusan ……
nomor .…. tanggal …….
7.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
34.3 Jaminan
10.2, Pengalihan Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan :
47.1.a, dan/atau
1. __________________________
47.1.b & Subkontrak
2. ___________________________
56.5
3. _______dst
[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan
penawaran Penyedia]
10.6 Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan
dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _________
[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan
dikenakan:
a. dilakukan pemutusan kontrak; atau
b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga
didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan
kepada Subpenyedia]
Paraf I Paraf II Paraf III
- 44 -
21.1 Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak selama 45 (Empat Puluh
Penyelesaian Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai
Pekerjaan kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2 Serah Terima Serah terima dilakukan pada: 45 Lima Hari Setelah
Pekerjaan SPMK
35.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah ........... (......
dalam huruf .........) hari kerja terhitung sejak tagihan
dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
39.i Hak dan Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari
Kewajiban lingkup pekerjaan adalah :
Penyedia 1……….
2………..
3………..
[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK dan
sesuai dengan KAK, apabila ada]
47.2, Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
56.6 Penyedia yang persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
Mensyaratkan adalah: .................... [diisi selain yang sudah
Persetujuan tercantum dalam SSUK, apabila ada]
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
49 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut: .................... [diisi
batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam
penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak]
52.1 Persyaratan Persyaratan Personel:
Personel 1……..
2……..
3…….
53.1 Personel Inti Nama Personel Inti:
1….
2…
3….
58 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan
fasilitas berupa : .................... [diisi fasilitas milik
Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan
kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini (apabila ada)]
Paraf I Paraf II Paraf III
- 45 -
59.1.g Peristiwa Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat
Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisi
apabila ada peristiwa kompensasi lain, selain yang
telah tertuang dalam SSUK]
61.1.a & Besaran Uang Uang muka tidak diberikan.
61.1.e Muka
61.2.b & Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
61.2.c Prestasi cara sekaligus
Pekerjaan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:
1. ……….
2. ……….
3. Dst
[diisi dokumen yang disyaratkan]
61.3.c Pembayaran Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan
Denda untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
Keterlambatan perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) [diisi
dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau
harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan
serah terima pekerjaan secara parsial]
Paraf I Paraf II Paraf III
46
LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA
(Apabila Ada)
No Bagian Pekerjaan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
yang Subpenyedia**) Subpenyedia**) Subpenyedia**)
Disubkontrakkan*)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila dipersyaratkan)
No Nama Merk Kapasitas Jumlah Kondisi Status Keterangan
Peralatan dan Kepemilikan
Utama Tipe
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
REKAP PENUGASAN TENAGA AHLI
Penugasan Personel (dalam bentuk diagram balok)
No Jabatan/Posis Bulan Ke- Orang
. i Personel Inti II I V VI VII XI Bulan
I II V IX X XI n
I V I I I I
Nasional
1
2
n
Subtotal
Asing (apabila ada)
1
2
n
Subtotal
Total
Full time input
Part time input
Paraf I Paraf II Paraf III
47
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
N Bulan ke-
Kegiatan Keterangan
o. I II III IV V dst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Catatan:
1) Kegiatan : Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,
laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan PPK. Untuk paket
pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan
persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
2) Bulan ke: Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
Paraf I Paraf II Paraf III
- 48 -
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA
No Total Harga
Keluaran Satuan
. (Rp)
DED 1 dokumen …
1
2 DED 2 dokumen …
…
2 Dokumen Tender dokumen
3 UKL-UPL dokumen …
4 Spesifikasi Teknis dokumen …
Sub-total …
…
PPN 10%
Total …
Terbilang:
Paraf I Paraf II Paraf III