Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Merancang Ulu

BAB I                                     

                             PENDAHULUAN                                  

I.1 Latar Belakang                                                        

     Saluran Pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang
memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air (intake), membawa atau mengalirkan air dari

sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman. Pembangunan saluran pembawa ini
diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam hal ketahanan pangan sesuai

dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam Kegiatan Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten Berau.             
     Dengan adanya pmbangunan jaringan irigasi permukaan, maka merupakan salah satu upaya

Pemerintah mendukung sektor pertanian untuk masyarakat, meningkatkan ketahan pangan, khususnya
pada produktivitas padi dan/atau jagung. Salah satu kawasan yg akan dilaksanakan Peningkatan Jaringan

Irigasi Kawasan Merancang Ulu yang merupakan daerah potensi untuk Kawasan pertanian. Pembangunan
dilakukan berupa saluran pembawa yang nantinya diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk

membawa/mendistribusikan air dari sumber air/intake ke lahan pertanian sehingga lahan tersebut dapat
digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertani. Dalam Pelaksanaannya harus dilakukan secara

menyeluruh terutama berkaitan dengan elevasi dan tinggi air sehingga air mampu mengalir dengan
memanfaatkan gaya gravitasi dari daaerah yang memiliki elevasi yang tinggi ke daerah yang memeliki

elevasi rendah.                                                           

1.2 Landasan Hukum                                                        
Landasan hukum dalam penyusunan spesifikasi teknis ini adalah sebagai berikut :

 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;            

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2017
   tentang Jasa Konstruksi;                                               
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
   Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
   Konstruksi;                                                            

 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
   Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                   
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
   Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                               

 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                     
 7. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi
   Kewajaran Harga Pada Tender Barang/jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

 8. Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
   2018 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah                              

 9. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.1/383/DPUPR-KAB.UM/III/2025 Tanggal 17 Maret
   2025.                                                                  
1.3 Referensi Teknis                                                      

   Referensi Teknis yang menjadi acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :
     1. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang

       Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) ;
     2. SNI 1966 : 2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah;

     3. SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
       4. SNI 7619:2012 Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar

     5. SNI 0302 : 2014 Semen Portland Pozolan                            
     6. SNI 2052:2017 baja tulangan beton                                 

     7. SNI 03-6820-2002 Spesifikasi agregat Halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan
       bahan dasar semen                                                  

     8. SNI 4141:2015 Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat
        (ASTM C 142-04, IDT) ;                                            

     9. Dokumen Hasil Perencanaan ;                                       

     10. Dst…                                                             
1.4 Maksud dan Tujuan                                                     

Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kawasan Merancang Ulu .                                           

     Tujuan dari pengadaan konstruksi adalah Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Berau, Khususnya Bidang Sumber Daya Air untuk memberikan kelancaran, keamanan dan

kenyamanan bagi masyarakat sekitar juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dilingkungan
saluran drainase dan dibangun, serta diperoleh hasil pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan

1.5 Target/Sasaran/Kinerja Produk Yang Diharapkan                         

     Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya

pekerjaan Irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mutu, volume dan waktu pelaksanaan
terpenuhi.                                                                

     Kinerja Produk (output performance) yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa adalah sebagai berikut :
hasil pekerjaan yang keseluruhan lingkup pekerjaannya dapat yang memenuhi standar sesuai dengan
spesifikasi teknis, baik kesesuaian waktu penyelesaian, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian lokasi,

kesesuaian kualitas produk dan standar keamanan, sehingga dapat berfungsi dengan baik serta dapat
dirasakan oleh pengguna jasa /masyarakat sesuai dengan tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini pada

Pasal 1.4 diatas.                                                         

1.6 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                                      

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

- K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Berau;                                    

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau          

- PPK : Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Merancang Ulu                

1.7 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                       

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah APBD
   Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;                                   
b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

c. Total HPS sebesar 5.649.995.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan
   Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)                                 

d. Uang muka diberikan sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari total nilai kontrak.