Normalisasi Dan Revitalisasi Saluran Area Persawahan Kampung Merancang Ulu

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

I.1 Latar Belakang                                                        

     Saluran Pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana

irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air (intake), membawa atau
mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman.

Pembangunan saluran pembawa ini diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi
masyarakat dalam hal ketahanan pangan sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten Berau.                                   

     Dengan adanya pmbangunan jaringan irigasi permukaan, maka merupakan salah satu
upaya Pemerintah mendukung sektor pertanian untuk masyarakat, meningkatkan ketahan

pangan, khususnya pada produktivitas padi dan/atau jagung. Salah satu kawasan yg akan
dilaksanakan Normalisasi dan Revitalisasi saluran area persawahan Kampung Merancang Ulu

yang merupakan daerah potensi untuk Kawasan pertanian. Pembangunan dilakukan berupa

saluran pembawa yang nantinya diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk   
membawa/mendistribusikan air dari sumber air/intake ke lahan pertanian sehingga lahan

tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertani. Dalam Pelaksanaannya harus

dilakukan secara menyeluruh terutama berkaitan dengan elevasi dan tinggi air sehingga air
mampu mengalir dengan memanfaatkan gaya gravitasi dari daaerah yang memiliki elevasi yang

tinggi ke daerah yang memeliki elevasi rendah.                            

     1.2 Landasan Hukum                                                   

Landasan hukum dalam penyusunan spesifikasi teknis ini adalah sebagai berikut :

1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;            

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

    2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                                 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

    Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

    2017 tentang Jasa Konstruksi;                                         
4.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

    Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;         
5.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang

    Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                      

6.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang
    Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;            

7.  Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib
    Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

8.  Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

    Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
9.  Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.1/383/DPUPR-KAB.UM/III/2025,

    tanggal 17 Maret 2025.                                                

1.3 Referensi Teknis                                                      

     Referensi Teknis yang menjadi acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis adalah sebagai

berikut :                                                                 

   1.  Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020

       tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
       Jembatan (Revisi 2) ;                                              

   2.  SNI 1966 : 2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah;

   3.  SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
   4.  SNI 7619:2012 Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar

   5.  SNI 0302 : 2014 Semen Portland Pozolan                             

   6.  SNI 2052:2017 baja tulangan beton                                  
   7.  SNI 03-6820-2002 Spesifikasi agregat Halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran

       dengan bahan dasar semen                                           
   8.  SNI 4141:2015 Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat

       (ASTM C 142-04, IDT);                                              

   9.  Dokumen Hasil Perencanaan;                                         

1.4 Maksud dan Tujuan                                                     

     Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan

Normalisasi dan Revitalisasi saluran area persawahan Kampung Merancang Ulu.

     Tujuan dari pengadaan konstruksi adalah Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Berau, Khususnya Bidang Sumber Daya Air untuk memberikan kelancaran,
keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar juga diharapkan dapat meningkatkan

perekonomian dilingkungan saluran Irigasi yang dibangun (khususnya) meningkatkan produksi

padi atau komoditas lain di sektor pertanian), serta diperoleh hasil pekerjaan yang dapat
dipertanggung jawabkan.                                                   

1.5 Target/Sasaran/Kinerja Produk Yang Diharapkan                         

     Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah
terlaksananya pekerjaan jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mutu, volume

dan waktu pelaksanaan terpenuhi.                                          

     Kinerja Produk (output performance) yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa adalah sebagai

berikut : hasil pekerjaan yang keseluruhan lingkup pekerjaannya dapat yang memenuhi standar

sesuai dengan spesifikasi teknis, baik kesesuaian waktu penyelesaian, kesesuaian volume
pekerjaan, kesesuaian lokasi, kesesuaian kualitas produk dan standar keamanan, sehingga dapat

berfungsi dengan baik serta dapat dirasakan oleh pengguna jasa /masyarakat sesuai dengan
tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini pada Pasal 1.4 diatas.          

1.6 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                                      

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

  - K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Berau;                                  

  - SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau        

  - PPK : Normalisasi dan Revitalisasi saluran area persawahan Kampung Merancang Ulu

1.7 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                       

  a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah APBD
  Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;                                    

  b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp 1.750.000.000- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  c. Uang muka = diberikan sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari total nilai kontrak.