Lanjutan Pembangunan Drainase Kawasan Jl Perjuangan, Kec. Gunung Tabur (Apbd-P)

I.1 Latar Belakang                                                        

      Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang sama pentingnya dengan keberadaan
 infrastruktur jalan untuk menangani air limbah dan air kotor, Sarana Infrasturktur Drainase mempunyai

 peran yang sangat penting untuk mengurangi aliran air yang menimbulkan genangan dan banjir, dan
 menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

 Ruang Kabupaten Berau dalam Kegiatan Penyelenggaraan Drainase Perkotaan pada Kabupaten/Kota
 wilayah Kabupaten Berau.                                                  

      Dengan adanya peningkatan sarana saluran drainase diperkotaan, maka merupakan salah satu
 upaya Pemerintah untuk mengurangi banjir dan genangan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat,

 pemberdayaan msyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi tinggi
 akan lebih mudah dikembangkan. Salah satu kawasan yang akan dilaksanakan di Kawasan Bedungun.
 Perbaikan dilakukan dengan membangun saluran pembuang dan menata saluran drainase, bahu jalan dan

 saluran menjadi lebih rapi dan dapat berfungsi maksimal untuk pengaturan air limpasan hujan yang dapat
 berpotensi menjadi genangan air dan banjir, diharapkan dengan pembangunan ini akan mengurangi

 genangan dan banjir di jalan serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

      Keberadaan sarana drainase yang terdiri sistem drainase merupakan sarana yang fungsi dan

 keberadaannya haruslah selalu dijaga dan dipelihara untuk menjamin keselamatan dan keamanan manusia
 dari bahaya banjir sebagai akibat tidak difungsikannya saluran dengan benar. Seiring dengan pertumbuhan

 penduduk, perluasan dan pertambahan penggunaan lahan, seyogyanya koreksi atas fungsi dan keberlakuan
 saluran drainase harus dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur drainase yang optimal. Dalam

 pelaksanaannya saluran drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh serta partisipasi masyarakat wajib
 tinggi tingkat kesadarannya terhadap lingkungan, saluran air, sampah dan lainnya, Peningkatan pemahaman

 mengenai drainase kepada pihak yang telibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan
 secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

 1.2 Landasan Hukum                                                        

 Landasan hukum dalam penyusunan spesifikasi teknis ini adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;            

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2017
    tentang Jasa Konstruksi;                                               

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
    Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
    Konstruksi;                                                            
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
    Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                   

  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
    Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                               
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                     
  7. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi
    Kewajaran Harga Pada Tender Barang/jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

  8. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.1/1092/DPUPR-KAB.UM/APBD-P/IX/2025 Tanggal
    24 September 2025.                                                     

 1.3 Referensi Teknis                                                      

    Referensi Teknis yang menjadi acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :
      1. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang

        Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) ;

      2. SNI 1966 : 2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah;
      3. SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles

        4. SNI 7619:2012 Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar
      5. SNI 0302 : 2014 Semen Portland Pozolan                            

      6. SNI 2052:2017 baja tulangan beton                                 
      7. SNI 03-6820-2002 Spesifikasi agregat Halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan

        bahan dasar semen                                                  
      8. SNI 4141:2015 Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat

         (ASTM C 142-04, IDT) ;                                            
      9. Dokumen Hasil Perencanaan ;                                       

      10. Dst…                                                             
 1.4 Maksud dan Tujuan                                                     

 Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan
 Drainase Kawasan Jl Perjuangan, Kec. Gunung Tabur (APBD-P) .              

      Tujuan dari pengadaan konstruksi adalah Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Berau, Khususnya Bidang Sumber Daya Air untuk memberikan kelancaran, keamanan dan

 kenyamanan bagi masyarakat sekitar juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dilingkungan
 saluran drainase dan dibangun, serta diperoleh hasil pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan

 1.5 Target/Sasaran/Kinerja Produk Yang Diharapkan                         

      Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya

 pekerjaan Drainase sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mutu, volume dan waktu pelaksanaan
 terpenuhi.                                                                

      Kinerja Produk (output performance) yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa adalah sebagai berikut :
 hasil pekerjaan yang keseluruhan lingkup pekerjaannya dapat yang memenuhi standar sesuai dengan
 spesifikasi teknis, baik kesesuaian waktu penyelesaian, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian lokasi,

 kesesuaian kualitas produk dan standar keamanan, sehingga dapat berfungsi dengan baik serta dapat
 dirasakan oleh pengguna jasa /masyarakat sesuai dengan tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini pada

 Pasal 1.4 diatas.                                                         

 1.6 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa                                      

 Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

 - K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Berau;                                    

 - SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau          

 - PPK : Lanjutan Pembangunan Drainase Kawasan Jl Perjuangan, Kec. Gunung Tabur (APBD-P)

 1.7 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                       

 a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah APBD-P
    Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;                                   
 b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp 22.630.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh
    Juta Rupiah)                                                           

 c. Nilai HPS sebesar Rp 22.629.467.200,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan
    Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)               

d. Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) dari total nilai kontrak