| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0708959135832000 | Rp 796,401,600 | - | |
| 0014104079813000 | - | - | |
CV Rufay Agronindo | 05*3**2****06**0 | - | - |
| 0016582348101000 | - | - | |
| 0029954039005000 | - | - | |
| 0827115353444000 | - | - | |
| 0020512257805000 | - | - | |
| 0631236437322000 | - | - | |
PT Sudewa Putra Arthomoro | 06*2**9****34**0 | Rp 796,401,600 | Tidak Lulus evaluasi teknis karena tidak ada Tanggal dan tandatangan pada dokumen Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi |
| 0415032176952000 | - | - | |
| 0950614560952000 | - | - | |
| 0753053255805000 | - | - | |
| 0840546295027000 | Rp 796,401,600 | Tidak Dievaluasi | |
CV Nafara Karya Consultant | 05*4**7****23**0 | Rp 958,660,000 | Tidak Dievaluasi |
| 0900913609801000 | Rp 793,130,000 | Tidak Lulus evaluasi kualifikasi karena: 1. Peserta menyampaikan NIB Berbasis Resiko untuk KBLI 41019 Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi namun tidak menyampaikan sertifikat standar. Tidak sesuai dengan dengan ketentuan dalam PP No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. setelah dilakukan klarifikasi tidak dapat menunjukan dokumen legalitas asli perusahaan berupa Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang tercantum dalam LPSE | |
CV Alam Jaya | 00*1**8****22**0 | Rp 786,450,000 | Tidak Lulus evaluasi teknis karena 1. Personil manajerial posisi pelaksana atas nama Fajar Liputo: - Sertifikat SKK tidak sesuai - Tidak melampirkan referensi kerja Tanggal Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yaitu 5 Januari 2023 |
| 0016908683807000 | Rp 796,400,000 | Tidak Lulus evaluasi teknis karena Tanggal Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yaitu 5 Januari 2023 semestinya Tahun 2024 | |
| 0439363805807000 | - | - | |
| 0811948520102000 | - | - | |
| 0759202898805000 | - | - | |
| 0905326088447000 | - | - | |
| 0432869543419000 | - | - | |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - | - |
CV Kusuma Jaya | 07*8**3****22**0 | - | - |
| 0954241774807000 | - | - | |
PT Prasetya Mulya Abadi | 00*6**9****27**0 | - | - |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0026038737804000 | - | - | |
| 0024154528017000 | - | - | |
| 0024699977805000 | - | - | |
| 0211395868513000 | - | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - | - |
| 0937879013805000 | - | - | |
| 0758732044429000 | - | - | |
| 0868222126009000 | - | - | |
| 0761762541943000 | - | - | |
| 0031485964808000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0602251597822000 | - | - | |
| 0018137802043000 | - | - | |
| 0634405997805000 | - | - | |
| 0840448211643000 | - | - | |
| 0800938128429000 | - | - | |
| 0425076965805000 | - | - | |
| 0711230243831000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN PEMBANGUNAN FISIK BANGUNAN
STASIUN PASANG SURUT INA-TEWS PULAU SULAWESI
PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA
TAHUN 2024
Pembangunan Informasi geospasial yang mengacu kepada referensi yang tunggal
sangat diperlukan dalam penyediaan data dasar untuk perencanaan pembangunan
nasional maupun penanggulangan kebencanaan. Salah satu informasi geospasial dasar
adalah Jaring Kontrol Geodesi (JKG). Data JKG diperoleh melalui infrastruktur JKG berupa
Stasiun Pasang Surut dan Stasiun Kontinyu GNSS (CORS). Kedua infrastruktur JKG ini
juga merupakan bagian dari Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).
Dengan adanya kejadian bencana alam seperti gempa bumi di Lombok, gempa bumi
dan tsunami di Palu dan tsunami di Selat Sunda, berdasarkan hasil rapat yang dikoordinasi
oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dan Rapat
terbatas Kepresidenan tahun 2018, disetujui untuk melaksanakan Penguatan Sistem
InaTEWS. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BIG adalah pembangunan 150
stasiun pasut secara bertahap selama 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
Stasiun pasang surut yang telah dibangun sebanyak:
● 11 stasiun pasang surut pada tahun 2020
● 40 stasiun pasang surut pada tahun 2021
● 40 stasiun pasang surut pada tahun 2022
● 27 stasiun pasang surut pada tahun 2023
sehingga jumlah stasiun pasang surut yang telah terbangun dari tahun 2020
sampai dengan 2023 sejumlah 118 stasiun. Pada tahun 2024 ini akan dilakukan
pembangunan sejumlah 32 stasiun pasang surut. Dalam penentuan rencana lokasi
pembangunan ini didasarkan pada hasil kajian wilayah potensi bencana bersama
akademisi serta masukan dari para stakeholder dalam kegiatan Focus Group
Discussions (FGD)
Kegiatan pembangunan 32 stasiun pasang surut tahun 2024 mengacu kepada
beberapa dasar hukum diantaranya adalah sebagai berikut :
a). Undang-Undang tentang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah
dalam Undang-Undang Ciptaker Nomor 6 tahun 2023 yang bertujuan untuk menjamin
ketersediaan dan akses IG yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan
kebergunaan dan keberhasilgunaan IG melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi. Undang-Undang ini mendorong penggunaan IG dalam pemerintahan dan
kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan referensi tunggal (single reference)
yang mencakup Jaring Kontrol Geodesi (JKG) sebagai realisasi dari Sistem Referensi
Geospasial Indonesia dan Peta Dasar.
b). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial. Peraturan ini mengamanatkan dalam penentuan garis pantai pada peta
dasar terdiri pasang tertinggi, muka laut rata-rata dan surut terendah yang diperoleh
melalui pengamatan pasang surut.
c). Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Pada Pasal 5 butir d,
Pembangunan dan Pengoperasian Peralatan untuk observasi gempa bumi dan /atau
tsunami dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Stasiun Pasang Surut adalah
sistem peralatan yang mencatat
pergerakan naik turunnya permukaan air
laut setiap saat secara terus menerus dan
terpantau secara online dari data center
yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan secara terus menerus (real
time).
Gambar 1.Stasiun Pasang Surut
Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah stasiun pasang surut yang dikelola oleh
BIG adalah sebanyak 260 stasiun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Gambar 2. Sebaran 260 Stasiun Pasang Surut (Status Tahun 2023)
Sistem Stasiun Pasang Surut terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:
▪ Data Acquisition: Komponen ini terdiri atas bangunan fisik stasiun dan
peralatan pengamatan pasang surut laut di lapangan
▪ Data Communication: Komponen ini merupakan komunikasi data yang
digunakan untuk mengirimkan data dari lapangan ke data center
▪ Data Center: Komponen yang digunakan untuk menerima data dari lapangan
dan mendiseminasikan data kepada user
▪ Application: Merupakan aplikasi berbasis web atau service untuk pelayanan
diseminasi data pasut, termasuk layanan data pasut untuk Ina-TEWS
Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bangunan fisik stasiun pasang
surut yang digunakan untuk menempatkan peralatan pengamatan pasang surut laut
berupa sensor untuk menangkap fenomena pergerakan pasang surut air laut, data logger
untuk menyimpan data pengamatan, dan peralatan komunikasi untuk pengiriman data ke
pusat data di BIG. Adapun fisik bangunan stasiun pasang surut ini berupa bangunan
permanen dengan spesifikasi dan ukuran tertentu yang dibangun menempel di atas
dermaga pelabuhan.
Target / sasaran kegiatan ini adalah terbangunnya 6 (enam) fisik bangunan stasiun
pasang surut beserta 6 (enam) benchmark pasang surut guna mendukung Ina-TEWS.
Kegiatan pembangunan fisik bangunan stasiun pasang surut Ina-TEWS Pulau Sulawesi
tahun 2024 dilakukan tersebar pada 6 lokasi di wilayah seperti terlihat pada Tabel 1
dibawah ini.
Tabel 1 Lokasi Pembangunan Stasiun Pasang Surut Ina-TEWS Pulau Sulawesi
No Provinsi Satuan Jumlah
1 Sulawesi Utara Stasiun 2
2 Sulawesi Barat Stasiun 2
3 Sulawesi Selatan Stasiun 2