Pembangunan / Rehabilitasi Masjid Agung Al Muwahidin Kota Bima (Lanjutan)

Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 1

                             BAB I                                   

                        PENJELASAN UMUM                              

I.   URAIAN UMUM                                                     
1.1. PEKERJAAN                                                       

     a. Pekerjaan ini adalah meliputi Pekerjaan Pembangunan Masjid Al Muwahidin Kota Bima;
     b. Istilah ‘Pekerjaan’ mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan
        lainnya), bahan bangunan dan peralatan/ perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan
        pekerjaan termaksud;                                         

     c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-Gambar Rencana,
        Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama
        pelaksanaan.                                                 

1.2. BATASAN/PERATURAN                                               

     Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :
     a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
     b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

     c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
        Pemerintah;                                                  
     d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14
        Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
     e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
        Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                  

     f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman
        Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;       
     g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 22/PRT/M/2018 tentang
        Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                          
     h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
        Bangunan Gedung;                                             

     i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
        Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;             
     j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
        Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

     k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
        Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;                       
     l. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan
        Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat
        Kebakaran pada Bangunan Gedung;                              
     m. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);

     n. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);         
     o. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982);                    
     p. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 2

     q. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);

     r. SKSNI T-15-1991-03;                                          
     s. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI);                         
     t. Algemenee Voorwarden (AV);                                   

     u. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002;
     v. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03 dan SNI 03-
        XXXX-2002;                                                   

     w. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;
     x. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SKBI – 1.3.53.1987;
     y. Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rawat Inap, Direktorat Bina Pelayanan
        Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian
        Kesehatan RI, Tahun 2012.                                    

1.3. DOKUMEN KONTRAK                                                 
     a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas:

        • Surat Perjanjian Pekerjaan;                                
        • Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran;             

        • Gambar-Gambar Kerja/ Pelaksanaan;                          
        • Rencana Kerja dan Syarat-syarat;                           

        • Addendum yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan.
     b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang
        berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar
        pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk
        memberitahukan/ melaporkannya kepada Pengawas Lapangan.      
        Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah:

        1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail
          yang diikuti.                                              
        2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang
          diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan
          menyebabkan ketidaksempurnaan/ ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan
          keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.                 
        3. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal
          tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/
          kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.

        4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS
          tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
        5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
          mendapatkan perubahan/ penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
     c. Bila akibat kekurangtelitian Kontraktor dalam melakukan pelaksanan pekerjaan, terjadi
        ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana
        harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan
        memperbaiki/ melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas
        tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.               
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 3

II.  LINGKUP PEKERJAAN                                               

2.1. KETERANGAN UMUM                                                 
     1. Pekerjaan Pembangunan Masjid Al Muwahidin secara umum meliputi pekerjaan standar
        maupun non standar.                                          
     2. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai
        dengan pembersihan/ pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seagai
        berikut;                                                     

        a. Pekerjaan Persiapan;                                      
        b. Pekerjaan Struktur;                                       
        c. Pekerjaan Arsitektur;                                     

        d. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing ;               
        e. Pekerjaan lain yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan tersebut diatas.

2.2. SARANA DAN CARA KERJA                                           
     a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan, meninjau tempat pekerjaan,
        melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang
        dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.   

     b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan
        jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak
        tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor
        harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/ karyawannya.
     c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa
        air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan
        ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
     d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan
        menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara
        pelaksanaan, metode, teknik, urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian
        pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.                      
     e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi
        dilaksanakan.                                                

     f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum elemen
        konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.                   
     g. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor sudah harus menyelesaikan gambar sesuai
        pelaksanaan yang terdiri atas :                              

        •  Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
        •  Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
     h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan
        Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.

     i. Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan merupakan
        bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini
        berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan. 
     j. Pembenahan/ perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
        •  Komponen-komponen pekerjaan pokok/ konstruksi yang pada masa pemeliharaan
           mengalami kerusakan atau dijumpai kekurangsempurnaan pelaksanaan.
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 4

        •  Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan
           pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan,
           halaman, dan lain sebagainya).                            

     k. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan
        termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali
        akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.            

2.3. PEMBUATAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN                            

     a. Kontraktor berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart
        yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen
        pekerjaan sesuai dengan penawaran.                           
     b. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor selambat-
        lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Penyelesaian dimaksud ini telah
        mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.                  
     c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor belum menyelesaikan
        pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan
        sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
     d. Selama rencana jadual pelaksanaan belum disusun, Kontraktor harus melaksanakan
        pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada
        saat dimulai pelaksanaan. Jadual pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan
        Pengawas.                                                    

2.4. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN                               

     a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai
        dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini
        dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat
        pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta
        ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.                 
     b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Kontraktor harus mengajukan contoh bahan
        yang akan digunakan kepada Konsultan Pengawas yang akan diajukan kepada User untuk
        mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan
        atau yang dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas tidak boleh digunakan dan harus segera
        dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
     c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Konsultan Pengawas ternyata masih dipergunakan oleh
        Kontraktor, maka Konsultan Pengawas memerintahkan untuk membongkar kembali bagian
        pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut
        sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.                
     d. Jika terdapat perselisihan mengenai kualitas bahan yang dipakai, Konsultan Pengawas berhak
        meminta kepada Kontraktor untuk memeriksakan bahan itu ke Laboratorium Balai Penelitian
        Bahan yang resmi dengan biaya Kontraktor. Sebelum ada kepastian hasil pemeriksaan dari
        Laboratorium, Kontraktor tidak diizinkan untuk melanjutkan bagian-bagian pekerjaan yang
        menggunakan bahan tersebut.                                  
     e. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak
        mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.

     f. Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini, sedangkan bahan-
        bahan bangunan yang belum disebutkan disini akan diisyaratkan langsung di dalam pasal-pasal
        mengenai persyaratan pelaksanaan komponen konstruksi di belakang.
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 5

        • Air                                                        

          Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan
          penyiraman guna pemeliharaan harus air tawar, tidak mengandung minyak, garam, asam
          dan zat organik lainnya yang telah dinyatakan memenuhi syarat, sebagai air untuk
          keperluan pelaksanaan konstruksi tidak diperlukan rekomendasi laboratorium.
        • Semen Portland (PC)                                        
          Semen Portland yang digunakan adalah satu merek dalam pelaksanaan satu satuan
          komponen bengunan, belum mengeras sebagian atau keseluruhannya. Penyimpanannya
          harus dilakukan dengan cara dan didalam tempat yang memenuhi syarat.

        • Pasir (Ps)                                                 
          Pasir yang digunakan adalah pasir sungai, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam,
          garam, dan bahan organik lainnya, yang terdiri atas:       
          1.  Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug

          2.  Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran besar antara 0,075 sampai
              1,25 mm yang lazim disebut pasir pasang                
          3.  Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi
              dari laboratorium.                                     

        • Batu Pecah (Split)                                         
          Split untuk beton harus menggunakan split dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu
          baik, serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum
          dalam PBI 1971.                                            

III. SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN                                 
3.1. SITUASI/LOKASI                                                  
     a. Lokasi proyek adalah di lahan komplek Masjid Al Muwahidin Kota Bima. Lokasi proyek akan
        diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor
        hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama mengenai kondisi struktur dan atap gedung
        tersebut.                                                    

     b. Kekurangtelitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi
        tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/ tuntutan.

3.2. AIR DAN DAYA                                                    

     a. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/ biaya sendiri yang dibutuhkan untuk
        melaksanakan pekerjaan ini, yaitu:                           
        • Air kerja untuk mencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan, bersih,
          bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya
          yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.    
        • Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain
          para pekerja. Kualitas air tersebut harus cukup terjamin aman untuk kesehatan.

     b. Kontraktor harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/ biaya sendiri untuk peralatan dan
        penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem
        listrik harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Kontraktor harus mengatur dan menjaga agar
        jaringan dan peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Kontraktor harus
        pula menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatanpara pekerja.
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 6

3.3. SALURAN PEMBUANGAN                                              
     Kontraktor harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah bangunan
     selalu dalam keadaan kering/ tidak basah tergenang air hujan atau air buangan. Saluran dihubungkan
     ke parit/ selokan yang terdekat atau menurut petunjuk Pengawas. 

3.4. KANTOR KONTRAKTOR, LOS DAN HALAMAN KERJA, GUDANG DAN FASILITAS LAIN
     a. Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja
       (work yard) di dalam halaman pekerjaan , sesuai yang diperlukan sebagai diatur dalam Kontrak.
       Kontraktor harus menyediakan untuk pekerja sementara (tempat mandi dan peturasan) yang
       memadai.                                                      
     b. Kontraktor harus membuat tata letak/ denah halaman proyek dan rencana konstruksi.

     c. Dengan seijin Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor, los
       kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.               

3.5. KANTOR PENGAWAS (DIREKSI KEET)                                  
     1. Kontraktor harus menyediakan untuk Direksi di tempat pekerjaan ruang kantor sementara
        beserta seperangkat furniture termasuk kursi, meja dan lemari. Kualitas dan peralatan yang
        disediakan adalah sebagai berikut :                          
        a. Ruang  : ukuran Disesuaikan dengan kondisi site …. m2     

        b. Konstruksi : rangka kayu, lantai plesteran, dinding Triplek, dicat, atap seng gelombang
        c. Fasilitas : air dan penerangan listrik                    
        d. Furnitur : - ... meja kerja ukuran 1/2 biro dan .... kursi.

                   - … meja rapat bahan plywood 18 mm ukuran 120 x 240 cm, dan ... kursi
                   - 1 whiteboard ukuran 120 x 80 cm                 

                   - 1 rak arsip gambar plywood 12 mm ukr. 120 x 240 x 30 cm
     2. Kontraktor harus selalu membersihkan dan menjaga keamanan kantor beserta peralatannya.
     3. Dengan seijin Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dapat menggunakan Direksi Keet yang
        sudah ada dengan diadakan penyempurnaan dan perlengkapan peralatan.

3.6. PAGAR SEMENTARA                                                 

     1. Kontraktor harus memasang pagar sementara yang sifatnya melindungi dan menutupi lokasi yang
       akan dibangun dengan persyaratan kualitas sebagai berikut :   
        a. Bahan dari seng gelombang/galvalume dengan rangka kayu.   
        b. Tinggi pagar minimum 2,1 m                                

        c. Ruang gerak selama pelaksanaan dalam lokasi berpagar harus cukup leluasa untuk lancarnya
          pekerjaan                                                  
        d. Pada tahap selanjutnya Kontraktor harus menyediakan/ memasang pengaman secukupnya
          disekeliling konstruksi bangunan untuk mencegah jatuhnya bahan-bahan bangunan dari atas
          yang membahayakan baik pekerja maupun aktivitas lain disekitar bangunan.
     2. Dengan seijin Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktor bisa menggunakan kembali pagar yang
       sudah ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu.
Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis              Halaman: I - 7

3.7. PAPAN NAMA PROYEK                                               
     Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek
     sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x 150 cm dipasang
     dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah setempat. Kontraktor
     tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di
     sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas.                   

3.8. PEMBERSIHAN HALAMAN                                             
     a. Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti adanya
        pepohonan, batu-batuan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar dan dibersihkan
        serta dipindahkan dari tanah bangunan kecuali barang-barang yang ditentukan harus dilindungi
        agar tetap utuh.                                             
     b. Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindar
        bangunan yang berdekatan dari kerusakan. Bahan-bahan bekas bongkaran tidak diperkenankan
        untuk dipergunakan kembali dan harus diangkut keluar dari halaman proyek.

3.9. PERMUKAAN ATAS LANTAI (PEIL)                                    
     a. Peil  0,00 Bangunan sesuai dengan gambar perencanaan.       

     b. Semua ukuran ketinggian galian, pondasi, sloof, kusen, langit-langit, dan lain-lain harus
       mengambil patokan dari peil  0,00 tersebut.                  

3.10. PAPAN BANGUNAN (BOUWPLANK)                                     
     a. Bouwplank dibuat dari kayu lokal (kayu hutan kelas IV) ukuran minimum 3/20 cm yang utuh dan
        kering. Bouwplank dipasang dengan tiang-tiang dari kayu sejenis ukuran 5/7 cm dan dipasang
        pada setiap jarak satu meter. Papan harus lurus dan diketam halus pada bagian atasnya
     b. Bouwplank harus benar-benar datar (waterpas) dan tegak lurus. Pengukuran harus memakai
        alat ukur yang disetujui Konsultan Pengawas.                 

     c. Bouwplank harus menunjukkan ketinggian  0.00 dan as kolom/ dinding. Letak dan ketinggian
        permukaan bouwplank harus dijaga dan dipelihara agar tidak berubah selama pekerjaan
        berlangsung.