Pengadaan Jaringan Irigasi Perpipaan Lengkap Dengan Penampung Gp. Bunyoet Kec. Juli (Doka)

RENCANA   KERJA  DAN                            
                 PERSYARATAN    TEKNIS  BAHAN                         
                              (RKS)                                   

PEKERJAAN           : PENGADAAN JARINGAN IRIGASI PERPIPAAN            
                      LENGKAP DENGAN PENAMPUNG  GP. BUNYOET           
                      KEC. JULI ( DOKA )                              
LOKASI              : KABUPATEN BIREUEN                               
TAHUN  ANGGARAN     : 2023                                            

                              BAB I                                   
                          DATA PROYEK                                 

 Pasal 1 : Nama proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :    
          PENGADAAN  JARINGAN IRIGASI LENGKAP DENGAN PENAMPUNG        
          GP. BUNYOET KEC. JULI ( DOKA )                              

  Pasal 2 : Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :
          Kabupaten Bireuen.                                          

  Pasal 3 : Item-Iten Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh Kontraktor
          Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam :                     

          Kontrak Kerja Dan Bill of Quantity                          
  Pasal 4 : Lingkup pekerjaan                                         

          1. Pekerjaan Persiapan                                      
             - Pematoka / Pengukuran                                  
             - SMK3                                                   
             - Dokumentasi dan Pelaporan                              
             - Papan Nama Proyek                                      

          2. Pekerjaan Pipa PVC dan Accessories                       
             -  Pipa PVC Ø 150 mm, S-12,5 RRJ                         
             -  Gate Valve Ø 150 mm                                   
             -  Bend All Socket PVC RRJ, Ø 150 mm x 90°               
             -  Bend All Socket PVC RRJ, Ø 150 mm x 45°               
             -  Flange Socket PVC RRJ, Ø 150 mm                       
             -  DOP PVC RRJ Ø 150 mm                                  
             -  Baut 5/8 x 3 mm (Lengkap Ring dan Mur Untuk Flange)   
             -  Tee Socket PVC RRJ Ø 150                              
             -  Baut 5/8 x 3 mm (Lengkap Ring dan Mur Untuk Flange)   

          3. Pekerjaan Tanah                                          
             - Galian tanah biasa sedalam s.d 1 m'                    
             - Urugan tanah kembali                                   

          4. Pekerjaan Pas Batu                                       

             -  Galian Tanah                                          
             -  Urugan Kembali                                        
             -  PAsir Bawah Pondasi                                   
             -  PAsangan Batu Kosong                                  
             -  Lantai Kerja K-100                                    
             -  Cor Pondasi Tapak K-225                               
             -  Pasangan BAtu Kali Dinding                            
             -  PAsangan Batu Kali Pondasi                            

          5. Pekerjaan Beton Dan Besi                                 
             -  Sloof 30/24                                           
             -  Kolom 20/30                                           
             -  Ring Balok 20/25                                      

          6. Pekerjaan Lain – Lain                                    
             -  Borring Pipa 150 mm                                   
             -  Finishing                                             

  Pasal 5 : Jenis dan Mutu Bahan                                      

     Jenis dan mutu bahan yang akan di gunakan di utamakan produksi dalam negeri sesuai
     dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian
     dan Menpan :                                                     
          No. 472 / Kbp / XII / 80                                    
          No. 813 / MENPAN / 1980                                     
          No. 064 / MENPAN / 1980                                     
     Serta Bahan/ Material yang sesuai dengan Standarisasi Indonesia (SNI).

                              BAB II                                  

                 KETENTUAN  UMUM  PELAKSANAAN                         

Pasal 1                                                               

Survey/Pekerjaan Lapangan dan Pembuatan Patok Batas Tanah/Persil.     
Pelaksana Pekerjaan/Kotraktor diwajibkan melaksanakan survai/peninjauan lapangan
didampingi oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan pemberi Tugas, dimana
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.                               

Pasal 2                                                               

Pembersihan Lapangan.                                                 
Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus melakukan inventarisasi lapangan sesuai dengan hasil
survai yang telah dilaksanakan.                                       

Pasal 3                                                               
Pengukuran (Uitzetten) dan Pengambilan Peil.                          

   a. Pemberi Tugas menyediakan bagi pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor gambar-gambar
     yang berukuran seksama dan informasi yang memungkinkan Pelaksanaan Pekerjaan.
   b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus bertanggung jawab untuk membetulkan
     kesalahan apapun yang disebabkan oleh karena ia memulai pekerjaan dengan cara yang
     tidak seksama, dimana seluruh biaya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 4                                                               

Pemakaian Ukuran.                                                     
   a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua
     ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Gambar-gamabr pelaksanaan.

   b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran
     kesseluruhan maupun bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada konsultan
     pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam pelaksanaan,
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor baru di ijinkan membetulkan kesalahan gambar dan
     Volume serta melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Konsultan
     Pengawas dan Pihak Owner.                                        

   c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan di dalam hal apapun
     menjadi tanggung jawab pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Oleh karena itu, sebelumnya
     kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan mmenyeluruh terhadap semua
     gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan.                  

Pasal 5                                                               

Pemeriksaan dan Pengetesan.                                           

   a. Adalah ketentuan dari kontrak ini bahwa Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus
     melaksanakan seluruh pekerjaan mengikuti dan sesuai dengan Dokumen Pengadaan
     yang terdiri atas : RKS, gambar, Berita Acara Aanwijzing, berita acara susulan lainnya
     dalam kaitannya dengan Pengadaan dan Berita Acara klarifikasi/ Negosiasi apabila ada.
   b. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan di dalam
     Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS). Untuk jenis material bangunan
     tertentu harus disertai pengetesan, dan atau surat penyataan (Sertifikat/ Klasifikasi) dari
     instansi yang ditunjuk oleh Konsutan Pengawas untuk kebutuhan tersebut, Konsultan
     pengawas berhak menginstruksikan kepada pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor untuk

     segera mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi Uraian dan
     Syarat-syarat Pelaksanaan (Kontrak-kontrak) dikeluarkan dari site, dalam watu 24 jam.
     Semua biaya yang diperlukan baik untuk field-test ataupun lab-test menjadi tanggung
     jawab Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                           
   c. Konsultan Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana
     Pekerjaan/Kotraktor setiap waktu. Bagaimanapun juga kelalaian konsultan pengawas
     di dalam pengontrolan dan pengawasan terhadap kekeliruan-kekeliruan, tidak berarti
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bebas dari tanggung jawab atas terselesaikannya
     pekerjaan sesuai ketentuan tersebut diatas.                      

   d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab dan harus memperbaiki atau
     apabila perlu, membongkar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan yang tidak
     sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak ini.                    

   e. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan, pengeluaran bahan-bahan yang tidak
     memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau pembongkaran pekerjaan-
     pekerjaan yang tidak memenuhi syarat merupakan tanggung jawab Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor.                                           
   f. Kebutuhan listrik, air, telepon dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, bila perlu menyambung bangunan lama harus dengan
     meteran tersendiri.                                              

Pasal 6                                                               
Penanggung Jawab Pelaksanaan.                                         

   a. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab
     pelaksanaan yaitu seorang sarjana Arsitektur/Sipil yang ahli dan berpengalaman
     minimal selama 7 tahun sebagai pengawas pada bangunan Sejenis yang harus selalu
     berada di lapangan yang bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor di
     lapangan dan mempuyai kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan teknis
     dengan tanggung jawab penuh di lapangan untuk menerima segala instruksi dari
     konsultan pengawas.                                              
     Semua langkah dan tindakannya oleh Konsultan pemgawas dianggap sebagai langkah

     dan tindakan Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor.                  
   b. Penanggung jawab harus terus menerus berada di tempat pekerjaan selama jam-jam
     kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat yang dikehendaki
     Konsultan Pengawas.                                              

   c. Petunjuk dan Perintah Konsulatan pengawas didalam pelaksanaan disampaikan

     langsung kepada pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor melalui penanggung jawab
     tersebut sebagai penanggung jawab dilapangan.                    
   d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan pada setiap saat menjalankan disiplin dan
     tata tertib yang ketat terhadap semua buruh, pegawai, termasuk pengurus bahan-bahan
     yang berada dibawahnya.                                          

   e. Siapapun diantara mereka yang tidak berwenang melanggar terhadap peratura umum,
     menggangu atau merusak ketertiban, berlaku tidak sopan dan melakukan perbuatan
     yang merugikan pelaksanaan pembangunan, harus segera dikeluarkan dari tempat
     pekerjaan atas perintah konsultan pengawas. Pada pengeluaran yang kedua berarti
     pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor lain.                            

Pasal 7                                                               

Tanggung Jawab Atas Pekerjaan yang Cacat.                             
   a. Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahn lain yang timbul selama
     jangka waktu tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang disebabkan
     oleh penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan
     di dalam RKS, menjadi tanggung jawab penuh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor untuk
     mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Konsultan pengawas atas biaya
     Pelaksanan Pekerjaan/ Kontraktor.                                

   b. Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat minta kepada Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dengan biaya Pelasana Pekerjaan/
     Kontraktor atas semua pekerjaan yang cacat yang timbul selama masa pemeliharaan
     tersebut.                                                        

Pasal 8                                                               

Wewenang Pemberi Tugas Untuk Memasuki Tempat Pekerjaan.               
Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki tempat pekerjaan
dan bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
melaksanakan pekerjaan untuk kontrak, dan bila mana pekerjaan harus dilaksanakan di bengkel
kerja ataus tempat-tempat laian kepunyaan Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, maka
pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor menurut ketentuan-ketentuan dalam Sub-Pelaksana
Pekerjaan/ Kontraktor itu harus bisa mendapatkan jaminan agar pemberi tugas dan para
wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain kepunyaan
Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor itu.                              

Pasal 9                                                               

Fasilitas Lapangan dan Perlengkapan Kerja.                            
   a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitas-
     fasilitas penunjang yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan dan menyelesaikan
     pekerjaan, seperti :                                             

     1. Kantor Konsultan Pengawas (Direksi Keet);                     
     2. Kantor Pelaksana pekerjaan/Kontraktor;                        

     3. Ruangan-ruangan lainnya seperti gudang material, tempat-tempat kerja, pos
        keamanan dan lain-lain;                                       

   b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitas-

     fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan, seperti :                
     1. Listrik;                                                      

     2. Air Bersih;                                                   
     3. Alat-alat PPPK;                                               

   c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib menyediakan seluruh peralatan/perlengkapan
     kerja untuk pelaksanaan fisik di lapangan, seperti :             
     1. Peralatan/perlengkapan utama, yaitu : alat ukur, Alat peralatan Pertukangan dan
        Lain-lain.                                                    

     2. Peralatan/perlengkapan penunjang yaitu : ganset cadangan, Pompa Air, Dan Lain-
        lain.                                                         
   d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib merawat dan memelihara seluruh peralatan
     dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada saat diperlukan.

   e. Konsultan pengawas behak memberikan instruksi kepada Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor untuk melengkapi/menambah jumlah peralatan bila dirasakan peralatan
     yang tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target prestasi.

   f. Apabila Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tidak mengindahkan instruksi serupa, maka
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan
     dalam dokumen kontrak.                                           

Pasal 10                                                              
Halaman Pekerjaan, Kebersihan dan Ketertiban.                         

   a. Peraturan dan penggunaan halaman kerja ditentukan oleh Konsultan pengawas, dalam
     hal ini adalah pengawas Lapangan. Konsultan pengawas dapat memberikan usulan-
     usulanya dengan memberikan peta penetapan gudang-gudang, los kerja tempat
     penimbunan bahan-bahan dan sebagainya sesuai dengan lokasi proyek yang tersedia.

   b. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan halaman, kantor, gudang dan los
     kerja bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari
     bahan-bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain.                 
     Kelalaian dalam hal ini dapat diberhentikannya seluruh pekerjaan oleh Konsultan
     Pengawas. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor.                                           

   c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dalam menepatkan barang-barang dan material-
     material kebutuhan pelaksanaan baik di dalam gudang-gudang ataupun di halaman
     terbuka, harus mengatur sedemikian rupa sehingga :               
     1. Tidak menggangu kelancaran dan keamanan umum;                 

     2. Memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh Konsultan
        pengawas;                                                     

     3. Menjaga kebersihan dari sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan, (puing-
        puing), air yang mengenang;                                   
     4. Tidak menyumbat saluran-saluran air;                          

     5. Terjamin keamanannya;                                         

   d. Cara penepatan bahan dan peralatanpun harus disesuaikan dengan kondisi yang

     disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan yang
     diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.                    
   e. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada
     pekerjaan yang berasangkutan, tidak diperkenakan untuk disimpan di dalam site.

   f. Tidak diperkenankan :                                           
     1. Buruh menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin konsultan Pengawas bila
        ijin khusus tersebut diberikan, maka pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tetap
        bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian-kerugian apapun yang disebabkan
        oleh buruh yang menginap tersebut.                            

     2. Memasak di tempat pekerjaan kecuali atas ijin konsultan Pengawas.
     3. Memberikan ijin masuk kepada penjual-penjual makanan, buah-buahan, minuman,

        rokok dan sebagainya.                                         
     4. Tanpa seijin keamanan proyek, kepada siapapun terkecuali petugas dari Konsultan
        Pengawas, tidak dibenarkan untuk keluar masuk secara bebas kelapangan. (Catatan:
        semua tamu proyek yang mendapat ijin dari Konsultan pengawas harus diberi tanda
        pengenal yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

     5. Melanggar peraturan lain mengenai penertiban yang akan dikeluarkan oleh
        Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan.                    
     6. Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan memakai tanda pengenal atas nama beban
        Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                              

     7. Peraturan lain mengenai penertiban akan dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas
        pada waktu pelaksanaan.                                       

Pasal 11                                                              

Pengawasan.                                                           
   a. Pengawasn terhadap pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan pengawas.

   b. Konsultan Pengawas berhak pada setia waktu yang dianggap perlu tanpa
     memberitahukan sebelumnya, untuk mengadakan inpeksi/pemeriksaan kepada
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor :                                
     1. Terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan di dalam atau diluar site;

        - Terhadap gudang penyimpanan barang-barang.                  
        - Terhadap pengolahan material maupun sumber-sumbernya.       

     2. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksananakan tetapi luput dari pengawasan
        konsultan Pengawas, tetap menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/
        Kontraktor dan bagian pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka
        sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.       

   c. Jika diperlukan, pengawasan oleh Konsultan pengawas dilaksanakan di luar jam-jam
     kerja. Untuk itu segala biaya menjadi beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
     Permintaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut harus dengan surat disampaikan
     kepada Konsultan Pengawas.                                       
   d. Di tempatkan pekerjaan, Konsultan Pengawas menempatkan petugas-petugas bagian
     pengawasan. Jam kerja konsultan pengawas akan ditentukan kemudian.

   e. Apabila pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor akan bekerja lembur dimana item pekerjaan

     tersebut diperlukan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, maka Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor harus memberitahukan satu hari sebelumnya dan biaya tersebut termasuk
     biaya lembur petugas-petugas pengawas konsultan pengawas yang besarnya sesuai
     dengan aturan gaji mereka yang menjadi tugas Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 12                                                              
Keamanan, Keselamatan dan kesejahteraan.                              

   a. Selama pelaksanaan pekerjaan, pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib mengadakan
     segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraan
     manusia/barang di proyek.                                        
   b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor juga wajib memenuhi segala peraturan taat tertib,

     kordinansi pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat.        
   c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun
     tuntutan ganti rugi (claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan
     lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, bilamana hal itu
     disebabkan oleh kelalaian Pelaksanaan/Kontraktor.                

Pasal 13                                                              

Ketentuan-ketentuan dari pemberi Tugas.                               
   a. Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor seperti :

     1. Tanpa adanya alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan
        seluruhnya selesai.                                           
     2. Apabila tidak mengindahkan segala instruksi yang diberikan oleh konsultan
        pengawas.                                                     

     3. Apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaan secara teratur dan baik.

     4. Atau dalam hal setelah menyerahkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya
        kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan pengawas.
     5. Tidak menghadiri rapat-rapat teknis, maka konsultan pengawas dapat mengeluarkan
        peringatan tertulis pertama kepadanya.                        

     6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah menerima peringatan tertulis tersebut
        masih belum ada tanda-tanda adanya perubahan yang berarti atau belum
        dilaksanakan peringatan termaksud, maka konsultan Pengawas akan mengeluarkan
        peringatan tertulis kedua. Apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya
        peringatan tertulis kedua, masih belum ada perubahan yang berarti maka konsultan
        Pengawas dapat mengambil tindakan dengan tidak mempertimbangkan alasan-
        alasan apapun yang terjadi sebelumnya.                        

        Tindakan tersebut dapat berupa dialihkan tugas termaksud kepada pihak lain dengan
        biaya dibebankan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.      
     7. Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut mengalami
        kebangkrutan (bangkrut) atau telah terjadi pengambilan alihan oleh pihak lain atas
        perusahaannya secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang senada dengan
        tindakan tersebut diatas, maka pekerjaan pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dibawah
        Kontrak ini akan diadakan lebih lanjut.                       

        Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hannya

        apabila telah terdapat persetujuan antara Pemberi Tugas dengan pihak lain yang
        telah mengambil alih semua kegiatan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut.
     8. Apabila dengan tindakan seperti tercantum di atas, ternyata pekerjaan tidak dapat
        berjalan dengan baik dan lancar, maka.                        

   b. Pemberi Tugas akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan memberikan kepada
     pihak lain, dengan menggunakan semua peralatan yang telah berada di lapangan
     seperti bangunan-bangunan darurat, gudang, peralatan-peralatan kerja, barang-barang,
     material-material, termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai di
     tempat) yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan.
   c. Bila dipandang perlu oleh Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas maka dalam waktu 10

     (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu tindakan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     harus tetap menyerahkan barang-barang dan material yang diperlukan untuk
     menyelesaikan pekerjaan di lapangan sesuai isi kontrak ini, melalui supplier atau Sub-
     Pelaksana/Kontraktor yang menyerahkan barang-barang dan material sesuai dengan
     kontrak ini, yang mana ternyata sebegitu jauh belum dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yaitu dengan memotong bagian yang harus dibayarkan kepada pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor sesuai penilaian prestasi.                 
   d. Apabila dianggap perlu oleh Pemberi Tugas maka semua milik Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yang masih tinggal di lapangan seperti peralatan-peralatan kerja, barang-

     banrag material dan barang-barang yang disewanya, harus segera dikeluarkan dari
     lapangan dan semua biaya hal tersebut mejadi beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
     Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata hal tersebut diatas tidak dilaksanakan,
     maka akan diselesaikan menurut kebijakan Pemberi Tugas, dengan tidak bertanggung
     jawab atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut.      
   e. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang karena satu
     dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh Pemberi tugas.

Pasal 14                                                              

Ketentuan-ketentuan dari pemberi Tugas.                               
   a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan secara lengkap

     seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.
   b. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah kerja atau selama 1 (satu)
     minggu sebelum berakhirnya masa berlakunya jaminan penawaran, Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan Jaminan Pelaksana yang dikeluarkan oleh
     Bank atau badan Keuangan lain yang setujui oleh pemberi Tugas.   

     Apabila jaminan Pelaksana belum diserahkan kepada pemberi tugas didalam jangka
     waktu tersebut, maka hal ini berarti Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor mengundurkan
     diri dari Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak ini.                     
   c. Apa bila terjadi di dalam gambar-gambar kontrak terdapat perbedaan-perbedaan atau
     penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang telah tercantum didalam kontrak

     sehingga akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam pekerjaan, maka Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor harus segera memberitahu hal ini kepada konsultan Pengawas
     untuk diadakan penyelesaian.                                     
   d. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gamabar dengan ketentuan-
     ketentuan di dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang
     dianggap paling lengkap oleh Konsultan Pengawas adalah yang mengikat.

   e. Yang dimaksud dengan “gambar” adalah gambar pelaksanaan, gambar kerja, gambar-

     gambar detail dan gambar-gambar lainnya yang dibuat untuk pekerjaan ini sebelum
     atau pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung. Apabila terdapat perbedaan
     antara gambar-gambar tersebut, maka gambar yang berskala lebih besar yang mengikat.
   f. Apabila pada waktu pelaksanaan oleh Konsultan pengawas diadakan perubahan-
     perubahan dalam penggunaan bahan, ukuran-ukuran dan konstruksi, maka pada akhir
     pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan menyerahkan 5 (lima) set
     gambar-gambar perubahan yang dikerjakan diatas cetakan gambar asli dengan
     perubahan dikerjakan dengan tinta warna.                         

   g. Atas perintah Konsultan Pengawas dan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dapat
     dimintakan gambar-gambar penjelasan dan rincian atas pekerjaan bagian khusus, yang
     kesemuanya atas beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Gambar-gambar tersebut
     harus telah di setujui Direksi Lapangan untuk selanjutnya dianggap sebagai gambar
     pelengkap dan menyerahkan 5 (Lima) set cetakannya kepada Konsultan pengawas.

   h. Biaya pembuatan semua keperluan gambar-gambar yang dibutuhkan selama masa
     kontrak, baik gambar asli dan atau gambar perubahan yang diperlukan dalam
     pelaksanaan untuk kepentingan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor maupun gambar-
     gambar yang memerlukan persetujuan dari Konsultan Pengawas yang harus dibuat di
     atas kertas kalkir, dan biaya percetakan gambar-gambar tersebut menjadi tanggung
     jawab pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                           

   i. Selambat-lamabtnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah kerja
     (SPK), Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus telah dimulai dengan pekerjaan
     pembangunan fisik dalam arti kata yang nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan
     agar dapat dimulainya pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu.  
   j. Pada akhir pekerjaan pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan
     menyerahkan 5 (lima) set gambar-gambar instalasi terakhir sesuai dengan yang
     dilaksanakan (as built drawings) yang telah disetujui Konsultan Pengawas dan
     Perencana, buku system beroperasi (operation hand-book) untuk mesin-mesin dan

     peralatan-peralatan yang dipasang, disertai surat-surat ijin dan keterangan resmi dari
     pihak yang berwajib yang diperolehnya mengenai instansi yang telah dipasangnya.
     Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memberikan pelatihan/training system operasi
     peralatan-peralatan, mesin-mesin, yang dipasangnya. Biaya training/pelatihan beriktu
     buku-buku panduan ditanggung oleh kontraktor.                    
   k. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor wajib mempelajari dan memahami semua
     undangan-undangan, peraturan –peraturan Pemerintah, persyaratan-persyaratan umum
     maupun suplemennya, persyaratan standard internasional dan persyaratan yang
     dikeluarkan produsen serta tidak menyimpang dari ketentuan di dalam dokumen

     pelelangan serta segala petunjuk-petujuk tertulis yang telah dikeluarkan.
   l. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diharuskan menyediakan sedikitnya 1 (satu) set
     gambar-gambar pelaksanaan dan RKS di tempat pekerjaan dalam keadaan yang tetap
     rapi dan bersih yang dapat dilihat setiap saat oleh Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas
     ataupun petugas-petugas lainnya.                                 

   m. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor berhak meminta penjelasan kepada Konsultan
     Pengawas, Konsultan Perencana atas pihak lain yang ditunjuk Pemberi tugas bila
     mana menurut pendapatnya ada bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau hal-
     hal lainnya yang kurang jelas. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
     dimulainya pekerjaan, harus segera dimulai.                      

   n. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mempunyai dan menyediakan atas biayanya

     sendiri semua perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, pengalaman dan keahlian
     serta permodalan dan kemampuan yang nyata untuk melaksanakan dan penyelesaian
     pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan Pemberi Tugas.      
     Apabila telah tersedia di lapangan peralatan-peralatan milik Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yang tidak dalam keadaan terpakai, Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     dapat menggunakan peralatan tersebut.                            

     Disamping itu juga harus menyerahkan :                           
     1. Daftar/susunan staf palaksana yang ditempatkan dilapangan;    

     2. Daftar peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan pelaksana;
     3. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time chedule);          

     4. Dan lain-laian yang diperlukan;                               
   o. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus memenuhi segala peraturan dan ketentuan-
     ketentuan hukum yang berlaku, sejak instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh

     Pemerintah/Pnguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
   p. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib mempelajari dan memeriksa pelaksanaan
     pekerjaan-pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor pihak lain yang ikut serta
     mengerjakan proyek ini (dalam hal ini Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktornya),
     apabila pekerjaan pihak lain dapat memepengaruhi kelancaran pekerjaannya. Bilamana
     terjadi gangguan –gangguan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib memberikan saran-
     saran perbaikan untuk segenap pihak. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor tetap bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang

     ditimbulkan.                                                     
   q. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak lainnya agar supaya
     sejauh mungkin dipergunakan peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk
     bangunan proyek ini agar memudahkan pemeliharaan.                

   r. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam
     kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek terutama berkoordinasi dengan pihak Sub-
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor langsung dari Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
   s. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan-
     ketentuan yang berlaku serta instruksi – instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh
     Pemerintah/Penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

     Didalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus :

     1. Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan sehubungan dengan
        fungsinya sebagai Koordinator pelaksanaan pekerjaan sepanjang ketentuan tersebut
        berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini.                   
     2. Bekerja sama dan saling tidak menggangu dengan pihak lainya (Sub-Pelaksana
        Pekerjaan/ Kontraktor lainnya dan pihak-pihak lain yang disetujui oleh pemberi
        Tugas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu) didalam melaksanakan pekerjaan
        yang merupakan bagian dari pembangunan proyek ini.            

     3. Menjamin pihak-pihak lainnya sebgaimana tersebut di atas dari segala macam
        kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut didalam melaksanakan pekerjaan
        yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Sub-Pelaksana Pekerjaan/
        Kontraktor.                                                   

Pasal 15                                                              

Instruksi Konsultan Pengawas.                                         

   a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi
     tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari
     sesudah menerima instruksi tersebut ternyata masih belum ada realisasi nya, maka
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor akan diberi peringatan tertulis kedua oleh Konsultan
     Pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peringatan tertulis kedua
     dikeluarkan ternyata masih belum ada realisasi dari instruksi tersebut maka Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam dokumen
     kontrak.                                                         
   b. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan secara tertulis (instruksi

     tertulis) Suatu instruksi lisan bukan merupakan pekerjaan yang mutlak dan harus
     segera dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam waktu 1 (satu) hari tidak
     dikeluarkan instruksi tertulis, hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor. Ttetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     bertanggung jawab penuh atas biayanya sendiri untuk segala pekerjaan yang telah
     dilaksanakannya tanpa adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.
   c. Instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas tersebut dapat berupa :

     1. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi
        keteguhan konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal yang
        menyimpang dari persyaratan teknis dalam RKS dan gambar pelaksanaan.

     2. Instruksi untuk menyingkirkan material/bahan yang tidak memenuhi syarat dan
        harus diangkut keluar areal proyek.                           
     3. Instruksi untuk pengganti Pelaksana (foreman) dari Kontraktor yang dianggap
        kurang mampu ( un-skilled );                                  

     4. Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (pengurangan dan penambahan
        pekerjaan) yang sudah waktunya dilaksanakan dengan segera.    
     5. Instruksi untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang dianggap
        kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun kecepatan kerja.

     6. Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu pekerjaan berupa penambahan
        tenaga kerja;                                                 
     7. Instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas Pelaksana Pekerjaan/

        Kontraktor.                                                   
     8. Bilamana ada instruksi lain, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor berhak untuk
        melaksanakan pekerjaan tersebut, atau mengadakan konfirmasi kepada Konsultan
        Pengawas. Tetapi sebaiknya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab
        penuh atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan tanpa adanya instruksi tertulis
        dari Konsultan Pengawas.                                      

Pasal 16                                                              

Bagan Kemajuan Pekerjaan dan Rencana Kerja.                           
   a. 1 (satu) minggu setelah dinyatakan sebagai pemegang lelang, Pelaksana/Kontraktor
     harus telah siap dengan bagan skema kemajuan pekerjaan (progress schedule) sesuai

     dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan dalam master schedule yang dibuat
     oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor utama.                      

   b. Barchart bagan secara konvensional);                            

   c. Network Planning;                                               

   d. Volume masing-masing pekerjaan;                                 
   e. Man days (tenaga harian) yang diperlukan;                       

   f. S-curve;                                                        
   g. Gambar mengenai nilai dan harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan schedule yang
     dibuat Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                          

   h. Dalam kemajuan pekerjaan ini dicantum pengawasan besarnya (volume) masing-
     masing pekerjaan dan waktu penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan di dalam
     rencana kerja dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tenang kapatitas
     kerja, peralatan, tenaga kerja dari target per hari.             
   i. Dalam progress schedule, harus dibuat juga S-curve, gambaran menganai nilai harga
     pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan skedul yang dibuat pelaksanan Pekerjaan/
     Kontraktor. (S-curve tersebut ialah suatu diagram yang menggambarkan progress

     pekerjaan terhadap skala waktu mulai dari awal sampai dengan penyelesaian proyek
     yang dihitung berdasarkan time schedule).                        
   j. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor harus secara terpisah menyusun “Bagan
     Pengarahan Tenaga” dan “Bagan penyedian Bahan” yang diperlukan.  

   k. Bagan-bagan tersebut harus diperlihatkan kepada Konsultan pengawas untuk
     mendapatkan persetujuannya.                                      
   l. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud dapat meyebabkan
     ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat dari penundaan ini menjadi tanggung jawab
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor seluruhnya.                      

   m. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan
     patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun bagan kemajuan
     pekerjaan. Demikian pula dengan pengarahan buruh dari bahan harus sesuai dengan
     personalia dan bahan yang ada.                                   

   n. Bagan kemajuan Pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut diatas yang merupakan
     suatu target prestasi akan merupakan pedoman untuk megadakan penilaian progress
     kerja Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor alas suatu target prestasi akan merupakan
     pedoman untuk mengadakan penilaian progres kerja Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     atas suatu tahap maupun keseluruhan pekerjaan apakah mengalami keterlambatan, tepat
     pada waktunya atau lebih cepat dari yang direncakan dan hasil dari penilaian progress
     kerja ini akan dikaitkan dengan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     sebagaiman dicantumkan pada syarat-syarat umum ini.              

   o. Jika diperlukan, maka Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib membuat network
     planning dari kegiatan pembangunan tersebut.                     

Pasal 17                                                              

Rapat Koordinasi dan rapat Lapangan.                                  

   a. Rapat Koordinasi.                                               
     Rapat koordinasi diselenggarakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali setiap bulan, dipimpin
     oleh Pemberi tugas dan atau konsultan pengawas.                  

     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang stidaknya
     diwakili oleh Manager proyek, Site engineer dan Tenaga spesialis pekerjaan yang ada.
     Dalam hal Manager proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin
     dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf yang
     diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan.     

     Konsumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
   b. Rapat Lapangan.                                                 

     Rapat lapangan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh
     Pemberi tugas dan atau Konsusltan Pengawas.                      
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang setidaknya

     diwakili oleh Manager Proyek, Site engineer dan Tenaga Spesialis pekerjaan yang ada.
     Dalam hal Manager Proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin
     dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf
     yang diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan.

     Komsumsi rapat lapangan tersebut disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 18                                                              
Laporan-laporan.                                                      

   a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan membuat catatan-catatan berupa
     “Laporan harian” yang memberikan gambar dan catatan yang singkat dan jelas
     mengenai :                                                       
     1. Tahap berlangsungnya pekerjawan;                              

     2. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub- Kontraktor (jika diijinkan).

     3. Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan tertulis maupun lisan.
     4. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai maupun yang
        ditolak);                                                     

     5. Hal ikhwal mengenai pekerjaan dan sebagainya;                 
     6. Keadaan cuaca dan sebagainya;                                 

        - Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui
          kebenarannya oleh petugas-petugas Konsultan Pengawas. Perselisihan
          mengenai ini mengakibatkan dihentikan sementara untuk diadakan pemeriksaan.
        - Berdasarkan laporan harian tersebut, maka setiap minggu oleh Pelaksana
          Pekerjaan/ Kontraktor dibuat : Laporan Mingguan yang disampaikan langsung
          kepada konsultan pengawas.                                  

        - Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu ditempat pekerjaan agar
          dapat diteliti kembali oleh Konsultan pengawas setiap saat. 

        - Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan membuat foto-foto dan video

          kegiatan proyek dalam bagian atau tahapan yang penting setiap sesuai petunjuk
          Konsultan Pengawas sebagai dokumentasi proyek. Untuk setiap progress
          pelaksanaan pekerjaan disyaratkan minimum sebanyak 20 eksemplar foto
          berwarna yang dicetak dalam ukuran post card.               
        - Berdasarkan laporan mingguan terakhir, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
          “Laporan Bulanan” di dalam form yang ditentukan oleh Konsultan pengawas,

Pasal 19                                                              

Perubahan Rencana.                                                    
   a. Atas instruksi dan persetujuan Pemberi Tugas Konsultan Pengawas atau Konsultan
     Perencana berhak mengadakan suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan

     memberi instruksi tertulis kepada pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus bertanggung
     jawab atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut.
   b. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan dari desain kualitas
     maupun kuantitas dari pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar-gambar kerja
     (kontrak), berupa modifikasi maupun alternative. Perubahan tersebut termasuk
     penambahan, pembatalan atau penggantian dari suatu pekerjaan, peralatan atau standar
     material.                                                        

   c. Kualitas nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh direksi Lapangan menurut
     ketentuan yang belaku didalam kontrak ini ada, apabila diperlukan pelaksana pekerjaan/
     Kontraktor diberi kesempatan untuk mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk
     perhitungan nilai dan perubahan, metode atau cara berikut ini harus dipakai:

     1. Harga-harga yang tertera di dalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai dari item
        pekerjaan yang bersifat sama.                                 
     2. Untuk item pekerjaan dimana sifatnya berbeda maka harga-harga yang tertera di
        dalam penawaran merupakan dasar perhitungan sepanjang nilai yang didapat adalah
        wajar.                                                        

Pasal 20                                                              

Penyerahan pekerjaan.                                                 
   a. Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang telah
     ditetapkan dalam surat perjanjian pemborong, sesuai dengan penjelasan tentang waktu

     penyelesaian yang ditetapkan dalam aanwijzing.                   
   b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan tersebut sesuai
     dengan alasan-alasan yang dikenakan dan tertulis dalam RKS.      

   c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Konsultan Pengawas,
     selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud, dimana
     Konsultan Pengawas akan mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil keseluruhan
     sesuai dengan Dokumen Kontrak. Segala perubahan-perubahan yang terjadi dituangkan
     dalam as built drawing/installed drawing, dimana gambar tersebut diserahkan kepada
     Pemberi Tugas sebelum mengajukan termijn (tagihan) prestasi pekerja 100% Hasil
     pemeriksaan ini akan disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Sebelum
     penyerahan pertama, pemeriksaan dapat diadakan lebih satu kali. Pada saat-saat
     pemeriksaan maupun penyerahan dibuat Berita Acara.               

   d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alas an dalam nengajukan permohonan

     perpanjangan waktu penyelesaian atau penguduran waktu penguduran waktu
     penyerahan adalah keadaan-keadaan Force Majeure.                 
   e. Keadaan Force Mejeuro yang dimaskud adalah :                    

     1. Banjir;                                                       
     2. Hujan terus menerus dari hari ke hari;                        
     3. Kebakaran;                                                    
     4. Demonstrasi dan pemogokan yang langsung berpengaruh terhadap jalannya
        pekerjaan;                                                    
     5. Dan keadaan lain menurut pertimbangan konsultan pengawas yang disetujui oleh
        Pemberi tugas.                                                

   f. As buil drawing harus dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor secara bertahap
     sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan pemeriksaan setiap saat.

   g. Dalam penyerahan pertama tersebut disertakan pula surat pernyataan, Sertifikat dan
     Surat jaminan dari masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakan, sertifikat yang
     dikeluarkan oleh instalasi yang terkait/berwenang seperti Depnaker.

Pasal 21                                                              
Penyelesaian dan Masa pemeliharaan.                                   

   a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak Konsultan Pengawas dan
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bersama-sama mendatangani suatu berita Acara
     Penyerahan I. Bertepatan dengan ini berlangsunglah penyerahan pertama.

   b. Masa pemeliharaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kelender, terhitung sejak tanggal
     dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor
     kepada Pemberi Tugas.                                            
   c. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab untuk mengganti atau
     memperbaiki cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa
     pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan-bahan maupun kualitas pekerjaan
     yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kontrak.        

   d. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu, ia boleh mengeluarakan instruksi agar
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan
     lainnya yang akan timbul dalam masa pemeliharaan, dan yang akan disebabkan oleh
     bahan-bahan dan cara-cara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

   e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita Acara.
   f. Setelah masa pemeliharaan dilampui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan
     dilaksanakan dengan baik, konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi
     mengenai selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti penyerahan kedua dari pihak
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor kepada pemilik proyek.         

Pasal 22                                                              

Pekerjaan Tambah Kurang.                                              

   a. Pekerjaan tambahan kurang sebagai akibat dari adanya perubahan rencana/desain
     dituang dalam Berita acara tersendiri dan baru bisa dibiayarkan setelah pekerjaan
     selesai 100% (penyerahan pertama pakerjaan).                     
   b. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka
     dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut sudah
     termasuk Berita Acara Tambah Kurang.                             

   c. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka
     pengajuan pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam berita Acara di lampirkan
     dengan Berita acara pemeriksaan dan penyerahan pertama pekerjaan.

                             BAB III                                  

                        URAIAN PEKRJAAN                               

PASAL 1                                                               
PEKERJAAN  PERSIAPAN                                                  

1.1  Peninjauan Lapangan                                              

     1.1.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan kontraktor bersama Direksi dan Konsultan
          meninjau kelapangan untuk dapat lebih memahami pekerjaan yang akan
          dilaksanakan sesuai gambar rencana                          

     1.1.2 Apabila dalam peninjauan awal terdapat perbedaan antara gambar dan kondisi
          di lapangan maka kontraktor secepat mungkin membuat gambar As build
          Drawing perubahan untuk dapat di setujui oleh para Direksi. 

1.3  Pengukuran dan Pemasangan Bowplank                               

     1.3.1 Sebelum pekerjaan di mulai Kontraktor harus memberitahukan secara tertulis
          kepada Konsultan Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kapan
          pekerjaan akan di mulai.                                    
     1.3.2 Penentuan titik duga nol diambil berdasarkan gambar kerja setiap masing-
          masing lokasi pekerjaan atau sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kontraktor
          harus memberitahukan kepada direksi atau konsultan pengawas.

     1.3.3 Setelah diperoleh penentuan titik duga nol dari hasil pengukuran, kemudian
          dituangkan pada patok untuk pemasangan papan bowplank sebagai acuan titik
          nol.                                                        
     1.3.4 Papan bowplank juga dipasang pada penentuan titik pondasi, dan ditarik benang
          pada as agar letak titik-titik pondasi itu segaris dan sebagai penentu lebar galian
          dan pemasangan pondasi.                                     

     1.3.5 Syarat-syarat :                                            

              a. Pengukuran harus dilakukan tenaga yang betul-betul ahli dalam
                 bidangnya dan berpengalaman.                         
              b. Pemeriksaan hasil pengukuran segera dilaporkan kepada Konsultan
                 Pengawas dan dimintai persetujuan direksi.           
              c. Pengukuran harus diketahui dan disetujui oleh kepala desa atau
                 perangkat desa lainnya.                              

     1.3.6 Bahan-bahan dan peralatan : Water pass serta peralatan dan patok-patok yang
          kuat yang diperlukan untuk pengukuran. Semua peralatan ini harus dimiliki
          Pemborong dan harus selalu ada apabila sewaktu-waktu memerlukan
          pemeriksaan.                                                

     1.3.7 Tata Kerja :                                               
                 a. Segera setelah diterima Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pelaksana
                   Teknis Kegiatan, Kontraktor diharuskan untuk melaksanakan
                   pengukuran dan opname pada setiap pekerjaan yang akan

                   dikerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan   

                 b. Setiap tahap pengukuran dan opname harus disetujui oleh Direksi

                   sebelum pekerja pengukuran berikutnya dilanjutkan, setiap
                   kesalahan/ keraguan hasil pengukuran harus diulang kembali.
                 c. Dalam hal Direksi tidak dapat hadir pada saat pengukuran, Direksi
                   dapat menunjuk/menguasakan wakilnya secara tertulis dan
                   mempunyai hak yang sama dengan Direksi. Pelaksanaan
                   pengukuran dan opname dianggap benar dan setelah dibuat berita
                   acara serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disetujui
                   oleh Pihak Proyek.                                 
                 d. Perletakan bangunan baru supaya dicocokkan dengan ukuran-
                   ukuran pada rencana, akan tetapi apabila ada. Selisih/perbedaan
                   maka perletakannya dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi
                   dan situasi tanah yang ada berdasarkan petunjuk-petunjuk serta
                   persetujuan Bouwheer/Direksi.                      
                 e. Perubahan mengenai tata letak bangunan maupun ukuran-
                   ukurannya harus diterapkan pada gambar rencana yang ada
                   lengkap dengan tanda-tandanya serta harus di legalisir oleh Direksi
                   dan disetujui oleh Bouwheer/Pemberi Tugas.         

1.4  P3K dan Keselamatan Kerja                                        

     1.4.1 Pelaksana wajib menyediakan peralatan dan obat-obatan untuk pertolongan
          pertama pada kecelakaan (P3K) yaitu seperti kotak P3K, tandu dan lain-lain.

     1.4.2 Selama pelaksanaan pekerjaan, pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib
          mengadakan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan
          dan kesejahteraan manusia/barang di proyek.                 

     1.4.3 Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian
          ataupun tuntutan ganti rugi (claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang
          mengakibatkan lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan
          pekerjaan, bilamana hal itu disebabkan oleh kelalaian Pelaksanaan/Kontraktor

1.5  Pembuatan Direksi Keet+Gudang Kerja+Workshop                     
     1.5.1 Kontraktor harus membangun sebuah bangunan sementara untuk Kantor
          pengawas dan Kantor Pelaksana serta gudang-gudang bahan, yang akan
          dipergunakan selama pembangunan, dengan persetujuan pengawas.

     1.5.2 Gudang Penyimpanan Bahan                                   
          Gudang ini bertujuan untuk menyimpan semen dan bahan-bahan lain yang perlu
          perlindungan cuaca. Untuk itu perlu dibuat panggung yang kuat lebih kurang

          0,30 meter, tinggi dari muka tanah agar semen dan bahan bangunan lainnya
          tidak tersinggung dengan tanah.                             

     1.5.3 Workshop                                                   
          Apabila tenaga kerja menginap di lapangan (harus dengan izin Direksi),
          Kontraktor harus menyediakan barak dengan fasilitas lengkap disiapkan oleh
          Kontraktor untuk keperluan pekerjaan besi, pekerjaan kayu, dan sebagainya.

1.6  Pemasangan papan nama proyek.                                    

          Ukuran : 80 x 120 cm                                        
          Perletakan : Mudah dibaca dari jalan                        
          Isi       : Dicantumkan kemudian sesuai dengan paket yang akan
                     dikerjakan                                       

PASAL 2                                                               
PEKERJAAN  PIPA PVC                                                   

2.1  Lingkup Pekerjaan                                                
          Pekerjaan Pipa PVC dan Accessories                          
          7. Pekerjaan Pipa PVC dan Accessories                       
             -  Pipa PVC Ø 150 mm, S-12,5 RRJ                         

             -  Gate Valve Ø 150 mm                                   
             -  Bend All Socket PVC RRJ, Ø 150 mm x 90°               
             -  Bend All Socket PVC RRJ, Ø 150 mm x 45°               
             -  Flange Socket PVC RRJ, Ø 150 mm                       
             -  DOP PVC RRJ Ø 150 mm                                  
             -  Baut 5/8 x 3 mm (Lengkap Ring dan Mur Untuk Flange)   
             -  Tee Socket PVC RRJ Ø 150                              
             -  Baut 5/8 x 3 mm (Lengkap Ring dan Mur Untuk Flange)   
          8. Pekerjaan Tanah                                          
             - Galian tanah biasa sedalam s.d 1 m'                    
             - Urugan tanah kembali                                   

          9. Pekerjaan Pas Batu                                       
             -  Galian Tanah                                          
             -  Urugan Kembali                                        
             -  PAsir Bawah Pondasi                                   
             -  PAsangan Batu Kosong                                  
             -  Lantai Kerja K-100                                    
             -  Cor Pondasi Tapak K-225                               
             -  Pasangan BAtu Kali Dinding                            
             -  PAsangan Batu Kali Pondasi                            

          10. Pekerjaan Beton Dan Besi                                
             -  Sloof 30/24                                           
             -  Kolom 20/30                                           
             -  Ring Balok 20/25                                      

          11. Pekerjaan Lain – Lain                                   
             -  Borring Pipa 150 mm                                   

             -  Finishing                                             

2.2  Bahan dan Peralatan                                              

     2.2.1 Peralatan yang diperlukan adalah:                          

          a. Cangkul                                                  
          b. Sekop                                                    
          c. Moler                                                    
          d. Kereta sorong                                            
          e. Meter dll.                                               

2.3  Peraturan dan Syarat-Syarat                                      

     2.3.1 Dasar galian tanah sesuai dengan gambar atau sampai mencapai tanah
          keras.                                                      

     2.3.2 Lebar galian seseuai dengan gambar dan keadaan tanah.      

     2.3.3 Peraturan beton yang dipedomani adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia
          (PBI 1971).                                                 

     2.3.4 Batu yang digunakan merupakan batu gunung dan batu kelapa serta bebas dari
          batu apung                                                  
     2.3.5 Tanah urugan harus bersih dari kotoran, sampah atau bongkahan kayu.

2.4  Tata Cara Kerja Pelaksanaan                                      

     2.4.1 Sebelum digali pondasi buat tanda sesuai dengan petunjuk gambar.

     2.4.2 Kemudian gali tanah dengan menggunakan alat sekop dan cangkul atau hingga
          mencapai kedalaman yang telah ditentukan.                   

     2.4.4 Lobang pondasi yang sudah siap digali harus dibersihkan dari kotoran dan
          sampah.                                                     

     2.4.7 Lakukan urugan pasir urug pada lapisan pertama             

     2.4.9 Bila tanah urug sudah mencapai peil ketinggian yang diinginkan maka tanah
          tersebut harus diratakan dan dipadatkan.                    

     2.5.0 Pekerjaan – pekerjaan pasangan hendaknya diselesaikan sesuai dengan bentuk
          serta ukuran seperti yang dicantumkan pada gambar. Apabila setelah pekerjaan
          pasangan diselesaikan ternyata tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang
          diperlihatkan dalam gambar, maka pasangan tersebut harus dibongkar dan
          diganti oleh pelaksana atas biaya sendiri.                  

     2.5.1 Jika masalah – masalah lapangan yang tidak sesuai dengan gambar bestek atau
          syarat syarat bestek, maka rekanan harus melapor terlebih dahulu pada Direksi
          Pengawas                                                    

PASAL 3                                                               
P E N U T U P                                                         

3.1  Pemborong membuat opname sebanyak 3 (tiga) tahap mulai pada saat belum dimulai,
     sedang dalam pelaksanaan dan setelah selesai pekerjaan, pada pandangan yang sama 4
     (empat) arah muka, belakang, samping kiri dan samping kanan. Selain itu laporan
     harian serta semua Berita acara yang diperlukan.                 

3.2  Perubahan gambar rencana sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan dilapangan
     harus dibuat gambar As Build Drawing untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan dari
     Direksi.                                                         

                                              Mengetahui,             

                                           Pengguna Anggaran          
                                       Dinas Pertanian dan Perkebunan 
                                           Kabupaten Bireuen          

                                                Dto,                  

                                            IRWAN,SP.M.Si             
                                        NIP. 19651231 199103 1 060