Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan Pengembangan Realisasi Investasi Di Wilayah - Wilayah Tertentu Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT                                                          

Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan Pengembangan Realisasi Investasi di   
Wilayah - Wilayah Tertentu Tahun Anggaran 2025 (PRA- DIPA)              

       A. Gambaran Umum                                                 

          Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 dan       

     Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan 
     Hilirisasi/BKPM merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan

     bertanggungjawab kepada Presiden, Kementerian Investasi dan        

     Hilirisasi/BKPM bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
     investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup

     urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam
     menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai penghubung utama antara

     dunia usaha dan pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM diberi mandat

     untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar
     negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.          

          Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,

     dibutuhkan investasi PMA dan PMDN sebesar Rp.13,032,8 Trilyun selama
     Tahun 2025- 2029, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,67

     per tahun dan penyerapan tenaga kerja selama tahun 2025 – 2029 sebesar

     15,67% per tahun.                                                  
          Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,

     pemerintah Indonesia akan fokus menarik investasi di sembilan sektor
     prioritas yaitu energi baru terbarukan, industri hilirisasi, ketahanan pangan,

     semikonduktor, ekonomi digital dan dan data center, industri manufaktur

     berorientasi ekspor, sektor Kesehatan, investasi di ibukota Nusantara, serta
     pendidikan dan kejuruan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan realisasi

     investasi di wilayah – wilayah tertentu untuk mendorong penguatan struktur
     ekonomi suatu wilayah, agar tercapainya realisasi investasi sebesar

     Rp.13,032,8 Trilyun selama Tahun 2025- 2029.                       
 A. PENERIMA  MANFAAT                                                   

    Aparatur Pemerintah Daerah;                                         

    Pelaku Usaha PMDN dengan skala Kecil, Menengah, dan Besar di daerah;
    Pelaku Usaha PMA di daerah; dan                                     
    Organisasi dan/atau asosiasi pelaku usaha di daerah.                

 B. LINGKUP PEKERJAAN                                                   
    1. Lingkup Wilayah                                                  

            Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan 

       ekonomi di wilayah-wilayah tertentu melalui peningkatan realisasi investasi
       serta mengharapkan kepatuhan pelaku usaha besar dan UMKM.di Wilayah

       yang ditentukan tentative seperti di: Provinsi Daerah Istimewa   
       Yogyakarta,Jambi, NTT, Papua Barat Daya, dan Kep. Bangka Belitung

    2. Lingkup Substansi                                                

            Tujuan utama kegiatan ini:                                  

               Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi
       investasi di daerah;                                             

               Mengupayakan terciptanya multiplier effect dari realisasi

       investasi di daerah;                                             

 C. MANAJEMEN  PELAKSANAAN   KEGIATAN                                   
       Output dan Outcome / Manfaat kegiatan                            

       5 (lima) Dokumen portofolio pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan  

       realisasi investasi untuk setiap daerah penerima manfaat; dan Laporan

       Kegiatan Pengembangan Realisasi Investasi Di Wilayah-Wilayah Tertentu.

 D. PENGADAAN  BARANG/JASA                                              

    Pengadaan Seleksi Barang/Jasa ini merupakan seleksi PRA DIPA. Sehingga
    Calon Penyedia bersedia membuat Surat Pernyataan Tertulis, kesediaan

    untuk tidak menuntut ganti rugi, apabila dikemudian hari calon penyedia
    ditetapkan menjadi pemenang Lelang, namun DIPA belum disetujui oleh 

    Kementerian Keuangan yang menyebabkan dibatalkannya Tender/Seleksi.