Pelaksanaan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Ppb) Pemerintah Daerah

Uraian Singkat Pekerjaan                                             

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, DPMPTSP baik Provinsi

maupun Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha
berbasis risiko secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel
sebagai upaya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
Berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja.               

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku “Lembaga OSS” yang
bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan DPMPTSP dan tata hubungan kerja DPMPTSP,
perlu melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah berupa pembinaan secara teknis

sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kedeputian
Pelayanan penanaman Modal mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal, khususnya bagi Pemda dengan kategori
kinerja hasilnya “Kurang Baik” dalam Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penilaian kinerja PTSP dan kinerja PPB Pemda,
sekurang-kurangnya akan memperoleh kategori “Baik”. Adapun laporan hasil kegiatan tersebut

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi penyusunan kebijakan pelaksanaan
berusaha di daerah untuk menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi antara Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta meningkatkan
kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.               

MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di
daerah, dengan tujuan antara lain:                                   

a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan
  penanaman modal yang saat ini berlaku.                             
b. Memberikan pemahaman kepada Pemda terkait penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu
  dan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.                
c. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam mengakses dan memperoses

  perizinan secara efektif dan efisien.                              
d. Menjadi forum diskusi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah
  Daerah dalam menyampaikan tantangan dan solusi dalam implementasi Sistem OSS.

PENERIMA MANFAAT                                                     
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:
e. Pegawai pada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas dalam pelayanan

  perizinan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan berusaha di daerah.
f. Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah (Sekda), khususnya yang berkaitan dengan
  koordinasi kebijakan ekonomi daerah, penyusunan peraturan daerah, serta monitoring
  implementasi perizinan dan investasi.                              

RUANG LINGKUP KEGIATAN                                               
Ruang lingkup kegiatan adalah:                                       
g. Membantu dan turut serta dalam persiapan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja

   Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah
   Daerah, meliputi:                                                 
   1) Kick Off Meeting Kegiatan                                      
   2) Rapat Koordinasi Teknis Penyiapan Materi Kegiatan              

   3) Sosialisasi Kegiatan                                           
   4) Training of Trainers                                           
   5) Advance Tim Kegiatan                                           
h. Menyelenggarakan dan memfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu

   Pintu dan Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah berupa Bimbingan
   Teknis di 6 (enam) Daerah Riau, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi
   Utara, dan Papua.                                                 
i. Memfasilitasi dan menyiapkan finalisasi kegiatan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja
   Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah

   Daerah, meliputi:                                                 
   1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan                               
   2) Finalisasi Laporan Kegiatan                                    
j. Melaporkan hasil Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja

   Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah perDaerah Kegiatan maupun kompilasi
   keseluruhan kegiatan.                                             
 TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN:                                        
 Kegiatan dilaksanakan di 6 Provinsi dengan total 6 kegiatan, yaitu :

 1. Riau – 1 kali                                                    
 2. Kepulauan Riau – 1 kali                                          
 3. D.I. Yogyakarta – 1 kali                                         
 4. Kalimantan Timur – 1 kali                                        

 5. Sulawesi Utara – 1 kali                                          
 6. Papua – 1 kali