Pengadaan Diseminasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional

URAIAN SINGKAT                                  

           DISEMINASI KEBIJAKAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL               
               KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM                   
                               TA 2025                                     

   Dasar        : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
   Pelaksanaan      Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;               
                  b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
                    Penanaman Modal;                                       

                  c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang
                    Aparatur Sipil Negara;                                 
                  d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
                    Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
                    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
                  e. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi
                    Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
                    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan

                    Koordinasi Penanaman Modal;                            
                  f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                    Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata
                    Kelola Penanaman Modal ;                               
                  g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                    Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
                  h. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 270 Tahun 2023
                    tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata
                    Kelola Penanaman Modal;                                

                  i. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 229 Tahun 2024
                    tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata
                    Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/Inpassing;  
                  j. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 126 Tahun 2025
                    tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan
                    Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.              

1. Maksud dan   : a. Maksud                                                

   Tujuan           Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan
                    kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional PKPM di seluruh Dinas
                    Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
                    Provinsi/Kabupaten/Kota serta instansi terkait bidang sumber daya
                    manusia dan organisasi.                                

                  b. Tujuan                                                
                    Tujuan Kegiatan ini ialah:                             
                    1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi kebijakan

                      Jabatan Fungsional PKPM;                             
                    2. Penyamaan persepsi dalam implementasi kebijakan Jabatan
                      Fungsional PKPM;                                     
                    3. Memastikan compliance (kepatuhan) terhadap regulasi yang berlaku
                      dalam implementasi kebijakan Jabatan Fungsional PKPM.

                    4. Mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan implementasi

                      pembinaan jabatan fungsional.                        

2. Ruang        : a. Memfasilitasi tahap persiapan kegiatan Diseminasi Kebijakan
   Lingkup           Pembinaan Jabatan Fungsional di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur,
                     Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat
   Pekerjaan                                                               
                     (Sorong).                                             
                  b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Diseminasi Kebijakan
                     Pembinaan Jabatan Fungsional di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur,
                     Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat
                     (Sorong).                                             
                  c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Diseminasi Kebijakan
                     Pembinaan Jabatan Fungsional di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur,
                     Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat
                     (Sorong).                                             
3. Metode         a. Menyiapkan lokasi kegiatan minimal di hotel bintang empat atau tempat
   Pelaksanaan       terbaik di wilayah tersebut;                          
                  b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, antara lain ruangan
                     FGD, alat presentasi dan pendukung (Live Streaming Zoom dan
                     Youtube), materi, kendaraan operasional, dan lain-lain;
                  c. Menyebar undangan kegiatan, melakukan pendataan perwakilan
                     peserta dari Provinsi, Kabupaten dan Kota serta melakukan konfirmasi
                     kehadiran minimal 95% dari peserta;                   
                  d. Melakukan registrasi, dokumentasi kegiatan dengan menyampaikan
                     softcopy dan hardcopy laporan kegiatan (termasuk foto kegiatan) kepada
                     Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;            
                  e. Menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban seluruh kegiatan (tiket,
                     akomodasi, transportasi, honor, dan lain sebagainya); 
                  f. Menyiapkan hal lainnya sesuai koordinasi dengan penyelenggara.