Evaluasi Implementasi Dan Penyusunan Kebijakan Manajemen Spbe Kementerian Investasi & Hilirisasi/Bkpm Ta. 2025

RINGKASAN KEGIATAN EVALUASI IMPLEMENTASI DAN                 
              PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN SPBE                       

                      TAHUN ANGGARAN 2025                               

    Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan aktivitas berusaha melalui

pelaksanaan administrasi penanaman modal yang lebih efektif, sederhana, transparan,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, BKPM memerlukan layanan konsultan yang

berkualifikasi tinggi dan memiliki pengalaman global luas dalam bidang TIK. Layanan ini akan

mendukung Evaluasi Implementasi dan Penyusunan Kebijakan dan Manajemen SPBE.
    Penguatan administrasi organisasi melalui peningkatan kapasitas internal BKPM

merupakan kunci strategis dalam mendorong realisasi penanaman modal yang optimal. Sejauh
ini, BKPM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan kinerja investasi dan

menetapkan model operasi yang tepat. Model operasi ini meliputi aspek proses inti, organisasi,
budaya kerja, serta infrastruktur TIK yang mendukung.                   

    Salah satu hambatan paling signifikan dalam memodernisasi administrasi TIK adalah
keberadaan sistem pengelolaan TIK yang sudah usang dan tidak lagi mendukung kebutuhan

operasional terkini (obsolete). BKPM menyadari perlunya berinvestasi dalam sistem inti yang

diakui secara internasional untuk mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan
realisasi penanaman modal.                                              

    Ketidakandalan sistem inti berdampak langsung terhadap kemampuan BKPM dalam
menyelenggarakan proses bisnis yang efisien dan efektif. Saat ini, belum ada integrasi

menyeluruh dengan pemangku kepentingan pemerintah lainnya, yang mengakibatkan proses
integrasi data dan layanan menjadi kurang optimal. Pun, pemantauan rinci terkait proses

integrasi dalam konteks penanaman modal masih belum memadai.            
    Oleh sebab itu, pengembangan dan implementasi tata kelola TI yang modern dan terpadu

menjadi prioritas utama. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis sistem dan infrastruktur,
tetapi juga penguatan budaya digital, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta

penerapan standar internasional dalam keamanan informasi dan manajemen layanan teknologi.

    Investasi strategis ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sehingga administrasi penanaman modal menjadi

lebih responsif, akuntabel, serta mampu memberikan layanan prima kepada para pelaku usaha
dan pemangku kepentingan.                                               

    Secara umum, lingkup pekerjaan Evaluasi Implementasi dan Penyusunan Kebijakan dan
Manajemen SPBE di BKPM meliputi kegiatan:                               
     1. Melakukan pengukuran secara komprehensif terhadap pencapaian berbagai target
       dan indikator dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 176 Tahun

       2024 Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
       Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2024-2028.

       Kegiatan ini meliputi evaluasi capaian capaian kinerja utama serta identifikasi
       hambatan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan transformasi digital secara

       berkelanjutan;                                                   

     2. Melakukan penilaian mendalam terhadap kesiapan dan kesesuaian rencana
       implementasi Pemerintah Digital (Pemdi) di BKPM sesuai dengan ketentuan dan

       pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
       Birokrasi (PANRB). Asesmen ini mencakup keseluruhan aspek Pemdi beserta

       kebijakan pendukungnya;                                          
     3. Menilai efektivitas dan kesesuaian peraturan dan kebijakan yang mengatur domain

       Manajemen SPBE di lingkungan BKPM. Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun
       rancangan peraturan baru atau revisi regulasi yang mendukung tata kelola digital

       yang lebih baik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;     

     4. Memberikan pendampingan teknis dan administratif dalam proses pengawasan
       (surveillance) terhadap penerapan standar internasional ISO 20000 dan ISO 27001.

       Pendampingan juga mencakup pembaruan dokumen katalog layanan TI dan SOP
       terkait apabila diperlukan, guna memastikan kepatuhan dan peningkatan mutu

       layanan TI.