Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Oss)

SUMMARY  KEGIATAN                               

     PENGEMBANGAN   SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO           
             KEMENTERIAN  INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM                 

             DIREKTORAT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA                       

     KEMENTERIAN  INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI             
                      PENANAMAN   MODAL                                 
                            T.A. 2025                                   

                     KERANGKA ACUAN KERJA                               
              PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI                       
       PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO           

                           T.A 2025                                     

1. PENDAHULUAN                                                          

    Kejelasan regulasi dan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi
pelaku usaha/investor baik asing maupun dalam negeri yang mencari jaminan keamanan

dalam menjalankan usahanya. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para

pelaku usaha maka disusunlah Undang-Undang Cipta Kerja sehingga diharapkan para pelaku
usaha/investor lebih yakin dalam melakukan investasi di Indonesia.      

    Undang-Undang Cipta Kerja juga turut membuka pintu bagi kemudahan berusaha.

Melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan, proses administratif yang lebih efisien dapat

merangsang pertumbuhan sektor usaha. Keterbukaan akses dan percepatan perizinan tidak
hanya membuat pengusaha lebih mudah dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetapi juga

mengurangi birokrasi yang sering menjadi kendala dalam dunia usaha. Dengan demikian,

undang-undang ini menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan usaha dan inovasi

sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

    Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pada bulan Juni 2025
pemerintah menerbitkan perubahan peraturan pelaksana Perizinan Berusaha yang semula

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2025. Perubahan peraturan ini menyempurnakan peraturan sebelumnya yang mengatur
mengenai perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Untuk menjalankan peraturan tersebut,

pemerintah meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem
perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga

(K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh

pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia
usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus

dilewati untuk memulai sebuah usaha. Dengan adanya OSS, pelaku suatu usaha tidak lagi

harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurus

perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu
secara tahap demi tahap yang ada.                                       
1.1. Latar Belakang                                                     

     Rilisnya Online Single Submission (OSS) sebagai sistem elektronik perizinan

berusaha telah menjadi langkah besar dalam reformasi mekanisme layanan perizinan

berusaha di Indonesia. Reformasi perizinan pada OSS ini sangat penting karena
meminimalisasi kendala perizinan dan hambatan dari masuknya investasi ke Indonesia.

Hadirnya OSS diharapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan mempermudah

kegiatan berusaha.                                                      

     Komitmen dan upaya untuk menciptakan sistem OSS yang Pasti, Mudah, Cepat, dan

Transparan terus dilakukan dimulai dari OSS 1.0 dan OSS 1.1 yang pelaksanaannya berbasis
pemenuhan komitmen hingga menjadi sistem OSS dengan pendekatan risk-based

approach (RBA) yang menggunakan mekanisme penentuan jenis perizinan berusaha

berdasarkan risiko. Pengoptimalan peran OSS sebagai business enabler yang mendorong
investasi domestik dan asing menjadi fokus penting bagi Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM di setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pengembangan

OSS yang bertujuan untuk menjamin adaptabilitas terhadap tantangan regulasi dan
perkembangan bisnis di Indonesia serta meningkatkan fungsionalitas sistem OSS.

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ini sistem

OSS masih perlu untuk terus dilakukan pengembangan agar adaptif dalam penyesuaian

terhadap regulasi maupun kebutuhan pengguna. Dengan demikian, tujuan    

utama sistem OSS sebagai business enabler yang mendorong investasi domestik dan asing

dapat tercapai.                                                         

1.2. Maksud dan Tujuan                                                  

     Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pengadaan penyedia jasa konsultansi

sebagai pelaksana Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam membantu mencapai tujuan pelaksanaan

sistem OSS yang mudah, cepat, pasti dan transparan.                     

1.3. Sasaran                                                            

     Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan

penyedia jasa konsultasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko guna

memberikan dan meningkatkan layanan perizinan berusaha kepada seluruh pemangku
kepentingan sistem OSS.                                                 

1.4. Output                                                             

     Output dari kegiatan ini adalah satu sistem informasi berupa Sistem Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko yang sesuai dengan rencana pengembangan tahun 2025 namun
tidak terbatas di dalam ruang lingkup pekerjaan yang disesuaikan dengan proses bisnis dan

kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.        

1.5. Outcome                                                            

     Outcome dari kegiatan ini adalah mewujudkan sistem Online Single Submission

(OSS) yang Pasti, Mudah, Cepat, dan Transparan.                         

1.6. Lokasi Pekerjaan                                                   

     Lokasi pekerjaan berada di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jl.

Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan.                         

2. Ruang Lingkup Pekerjaan                                              

    Secara garis besar ruang lingkup kegiatan pengembangan OSS Berbasis Risiko T.A.

2025 terbagi ke dalam:                                                  

    1. Pengembangan Pengelolaan Database OSS                            

    2. Pengembangan Layanan Pengaduan                                   
    3. Peningkatan Keamanan OSS                                         

    4. Pengembangan Simulasi Sistem OSS                                 

    5. Perancangan Pengembangan Infrastruktur Sistem OSS                

    Di samping itu, penyedia juga melakukan pekerjaan Lainnya adalah untuk mendukung

proses mendukung proses pengembangan sistem OSS antara lain penyediaan aplikasi/tools

dan infrastruktur pendukung sistem, penyelenggaraan kegiatan Evaluasi Pengembangan
Aplikasi Sistem OSS, Sharing Knowledge serta dokumen teknis yang diperlukan.