Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso

URAIAN         SINGKAT          PEKERJAAN                           

             PEKERJAAN            KONTRUKSI                                 

                           KEGIATAN                                         

     PENYELENGGARAAN             BANGUNAN        GEDUNG      DI             

        WILAYAH       DAERAH      KABUPATEN/KOTA,                           

 PEMBERIAN        IZIN   MENDIRIKAN        BANGUNAN        (IMB)            

DAN   SERTIFIKAT       LAIK    FUNGSI    BANGUNAN        GEDUNG             

                        SUB   KEGIATAN                                      

  PEMBANGUNAN,          PEMANFAATAN,           PELESTARIAAN                 

DAN    PEMBONGKARAN            BANGUNAN        GEDUNG      UNTUK            

          KEPENTINGAN          STRATEGIS      DAERAH                        

                     KABUPATEN/KOTA                                         

                  TAHUN     ANGGARAN        2024                            
                       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                              PEKERJAAN                                     

       PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERHUBUNGAN BONDOWOSO                

                            PENDAHULUAN                                     

1. Umum                                                                     
   a. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso menjadi salah satu unsur

      penting dalam peningkatan layanan kepada masyarakat;                  
   b. Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso merupakan bagian dari bangunan

      gedung negara, yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu
      memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan. 
   c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-

      baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,
      biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara;         

   d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan
      menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan yang
      memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional;

   e. Uraian Pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga
      mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan kepentingan

      kegiatan.                                                             

2. Khusus                                                                   

   a. Berdasarkan DPA pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata
      Ruang Kab Bondowoso, kegiatan yang dilaksanakan merupakan Bangunan Sederhana

      berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk ruang lingkup
      pekerjaan bangunan Gedung termasuk dengan fasilitas prasarana dan sarana disekitar
      bangunan;                                                             

   b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam
      pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso

      berpedoman pada Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design (DED) dan Standar
      Pembangunan Gedung Negara oleh Pemerintah;                            
                           LATAR BELAKANG                                   
1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso merupakan salah satu aspek
   penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat Ketercukupan sarana

   di Polres Bondowoso menjadi salah satu stimulant bagi stakeholder untuk bersinergi
   meningkatkan kualitas dan mutu layanan bagi masyarakat;                  

2. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya
   peningkatan mutu layanan dengan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan
   Bondowoso;                                                               

                          MAKSUD DAN TUJUAN                                 
1. Umum                                                                     

   Uraian Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang
   memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
   serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan

   penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk
   menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.                               

2. Khusus                                                                   
   Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Bondowoso
   yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah

   ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.

                           LOKASI KEGIATAN                                  
Lokasi kegiatan pekerjaan ini berada di Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi
Jawa Timur                                                                  

                          SUMBER PENDANAAN                                  

Kegiatan ini dibiayai melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2024 dengan HPS sebesar Rp 1.266.180.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh
Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu).                                      

             NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                   

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : DADAN KURNIAWAN,ST., MM                     

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan
                           Tata Ruang Kabupaten Bondowoso                   
                          LINGKUP PEKERJAAN                                 

1. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah

   disusunoleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
   penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan

   standarteknis) yang dipersyaratkan;                                      
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga dan
   alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan,

   seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);      
3. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan

   Pengawas;                                                                
4. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan
   dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

5. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;  
6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan

   konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
   berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama
   masa konstruksi;                                                         

7. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
   Gedungharus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau

   kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai
   berfungsi dengan sempurna;                                               

8. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung
   negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak
   serah terima pertama pekerjaan konstruksi;                               

9. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :             
   a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

   b. Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                        
      -  Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);  
      -  Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,

         termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);                     
   c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala

      perubahan/addendumnya;                                                
   d. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik,
      laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;        

   e. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,
      pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
      konstruksi fisik;                                                     
   f. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
      konstruksi fisik;                                                     

   g. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
      menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-

      elektrikal bangunan.                                                  

        LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN            

Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian

pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis. Keluaran
yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;       

3. Membuat MC 0 pekerjaan Gedung maksimal 14 hari setelah kontrak;          
4. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan; 
5. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                          

   a. Tenaga;                                                               
   b. Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;                 

   c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;                
   d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;                  

   e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                               
   f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.                
6. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan Pekerjaan, Tenaga

   dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;                                     
7. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

8. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
9. Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);  
10. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                      

11. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                        
12. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan; dan               

13. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)      
                      PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                             

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat

Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan,
maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada

Konsultan Pengawas adalah :                                                 
1. Laporan Harian                                                           
   Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah

   SPMK sebanyak 6 (enam) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat semua
   kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi yang dapat

   pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian
   pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis. Laporan Harian berisikan, antara lain :
   a. Tenaga;                                                               

   b. Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;        
   c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;                

   d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;                  
   e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                               

   f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.              

2. Laporan Pelaksanaan                                                      

   Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari
   kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh) hari kerja

   setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima) rangkap dan berisi antara lain :
   a. Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                             
   b. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu

      tersebut;                                                             
   c. Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;         

   d. Monitor masalah teknis dilapangan;                                    
   e. Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                                
   f. Monitor Kendali Mutu;                                                 

   g. Pemeriksaan Gambar Kerja;                                             
   h. Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

   i. Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.   
                         PRODUK DALAM NEGERI                                
Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat

digunakan.                                                                  

                 PEDOMAN PENGUMPULAN  DATA LAPANGAN                         
Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang

mengaturstandar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.                               

                          ALIH PENGETAHUAN                                  
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan

pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/unit
kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                                              

                          SPESIFIKASI TEKNIS                                
1. Umum                                                                     

   Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
   kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta

   uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam KAK
   ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian
   ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas

   untuk mendapatkan penyelesaian.                                          
2. Lingkup Pekerjaan                                                        

   Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam
   melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-

   bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga
   seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.                         

   a. Sarana Kerja                                                          
      Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
      jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi

      peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kontraktor wajib
      menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang aman dari segala

      kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana
      yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga
      kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.              
  b.  Gambar-Gambar Dokumen                                                 
      Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada
      dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan di

      lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan
      Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah

      Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana.        
      Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk
      memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah

      ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran ini sangat
      penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua

      ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang
      dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau
      bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor wajib melaporkan

      hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas
      memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah

      berunding terlebih dahulu dengan Perencana.                           
      Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang

      tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila
      hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor
      baik dari segi biaya maupun waktu.                                    

      Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima) salinan,
      segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita perubahan dan

      gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan. Dokumen-
      dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas setiap saat sampai dengan serah

      terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen - dokumen tersebut akan
      didokumentasikan oleh Pemberi tugas.                                  
  c.  Gambar- Gambar Pelaksanaan                                            

      Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi,
      jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor, Supplier atau

      Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.        
      Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-

      contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau
      contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas dan Perencana akan
      memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-

      contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya
      pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan
      syarat-syarat keindahan.                                              
      Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan

      menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai
      disetujui. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan
      contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan

      dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara
      tertulis kepada Konsultan Pengawas. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-

      gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan
      Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan
      Pengawas dan Perencana. Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus

      diserahkan kepada Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas
      akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan”

      atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh
      KonsultanPengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada
      Kontraktor untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang

      bersangkutan lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan
      apabilamenurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau

      barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga
      harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan 

      diperlukansama seperti butir di atas.                                 
  d.  Jaminan Kualitas                                                      
      Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua

      bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain,
      serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas

      dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta,
      Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini.
      Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah

      diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab
      Kontraktor sepenuhnya.                                                

  e.  Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                     
      Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis
      bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang

      ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan
      barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar didapat dipasaran.

      Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang,
      Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia. Apabila
      Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek
      tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri alternatif
      merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan
      pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari

      pemesanan material yang diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang
      menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (order import).

  f.  Contoh-Contoh                                                         
      Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
      segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil dengan

      jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan
      tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh

      tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk
      dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai
      tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya substitusi. 

      Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories yang
      disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk yang

      disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang
      setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan

      Perencana sebelum pemesanan.                                          
      Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories
      dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis,

      Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang
      menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara

      benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi
      Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Perencana.

  g.  Material dan Tenaga Kerja                                             
      Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus
      tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang

      benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang memuaskan, di mana
      latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya.

      Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang
      menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus ataupun
      mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing.

      Klausul disebutkan kembali apabila dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang
      disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir

      tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang
      saling bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil
      sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot
      biaya paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala
      “claim” atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.
  h.  Koordinasi Pekerjaan                                                  

      Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang
      terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek ini,

      harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat
      dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk
      menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan

      Perencana/Konsultan Pengawas.                                         
  i.  Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan Perlindungan terhadap

      milik umum :                                                          
      -  Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat- alat
         mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu-

         lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung;
      -  Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang siapapun yang

         tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan
         perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga;     

      -  Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa pelaksanaan
         Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan
         yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di

         tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-
         operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh

         Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas;                    
      -  Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas
         penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap

         penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak
         bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor, atas kehilangan atau

         kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang
         dalam pelaksanaan; Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini,
         maka kontraktorwajib mengembalikan seperti sediakala;              

      -  Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus mengadakan
         dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk

         melindungi para pekerja dan tamu yang datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan
         pengamanan seperti ini disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk
         kepada ketentuan Undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan,

         Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan
         pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site ditempatkan
         paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai
         pertolongan pertama, demikian pula termasuk mengambil langkah-langkah yang
         dianggap perlu dalam rangka pencegahan merebaknya wabah Convid-19 sesuai

         Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan
         penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam penyelenggaraan Jasa

         Konstruksi;                                                        
      -  Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin
         akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya

         dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya
         dan tidak akan ada tambahan penggganti uang yang akan diberikan kepada

         Kontraktor sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.            
  j.  Peraturan Hak Paten                                                   
      Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau tuntutan,

      biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merkdagang atau
      nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan yang dipergunakan dalam

      proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di
      dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang berdekatantanpa seijin dari pihak

      Pemberi Tugas.                                                        

             PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                    

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala

perubahan dan tambahannya, yakni :                                          
1. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                  

2. Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                 
3. Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 
4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

   Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                        
5. PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

   2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
   Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya                      
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006

   tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                              
7. Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

8. Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
   Konstruksi;                                                              
9. Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa
   Konstruksi Melalui Penyedia;                                             
10. Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
   Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

11. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
   Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                            

12. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait
   antara lain :                                                            
   a. Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru Cipta

      Karya Pedoman (1995);                                                 
   b. Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan

      perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk Peraturan
      daerah setempat tentang Bangunan Gedung.                              

                      JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                              
Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                                   

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari
   kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK ;                       
2. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari

   kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).               

                   PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI                          
Pekerjaan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Bondowoso Tahun Anggaran 2024 dibutuhkan
kualifikasi/kompetensi khusus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan.

Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya yang berkualitas maka

Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi
dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi sebagai berikut :             
1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi :                                   

   a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku. 
   b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, yang masih

      berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan Klasifikasi Bangunan
      Gedung (BG), SBU Bangun Gedung Subkualifikasi BG009 Jasa Pelaksana Untuk
      Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya;                                   

   c. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai
      pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) dengan pengalaman pekerjaan sesuai sub

      bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan.                      
   d. Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status
      Wajib Pajak valid (KSWP), serta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
      terakhir (SPT Tahun 2023 atau terbaru).                               
   e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada
      perubahan).                                                           

   f. Tidak masuk  dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan   
      pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

      pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan
      atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 
      pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

      mengambil cuti diluar tanggungan Negara.                              
   g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu

      4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
      pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3
      (tiga) tahun. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

      -  Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf
         i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak   

         Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);            
      -  Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan
         dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua

         miliarlima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00
         (lima belas miliar rupiah)                                         

   h. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10%
      (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS yang disertai dengan laporanKeuangan tahun
      2021 yang telah diaudit kantor akuntan publik.                        

Persyaratan Administrasi Teknis :                                           

   a. Menyampaikan jadwal pelaksanaan;                                      
   b. Menyampaikan rencana atau jadwal permintaan dan pengiriman material dalam

      pelaksanaan pekerjaan;                                                
   c. Menyampaikan jadwal mobilisasi peralatan;                             
   d. Menyampaikan program mutu terkait K3 dan sistem pengaturan lalu-lintas proyek;

   e. Memiliki personil yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan
      kualifikasi personil sebagai berikut :                                
                           Pengalaman                                       
No   Posisi Jabatan Jumlah                    SKA/SKT MINIMAL               
                             Minimal                                        
1    Pelaksana     1 Orang   0 tahun   Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan 
     Proyek                            Gedung (SKT TS 051 atau SKT TA 022)  
                                       Atau                                 

                                       Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung  
                                       (SKT TS 052)                         

                                       Atau                                 
                                       Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung  

                                       Muda Jenjang 4 (SIP.01.001.4)        
                                       Atau                                 
                                       Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung  

                                       Madya Jenjang 5 (SIP.01.002.5)       
 2   Petugas K3    1 Orang   0 tahun  Sertifikat K3 konstruksi/ sertifikat  

                                      pelatihan K3 konstruksi/ surat        
                                      keterangan telah mengikuti pelatihan K3
                                      konstruksi                            

     Personil diatas, melampirkan :                                         
     1. Ijazah;                                                             

     2. Curiculum Vitae (CV) yang ditandatangani oleh Personil yang bersangkutan dan
        diketahui oleh pihak yang sah mewakili Badan Usaha;                 

     3. Memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai yang dipersyaratkan dan dinyatakan dalam
        Surat Pernyataan Kepemilikian Sertifikat Kompetensi Kerja oleh pihak yang sah
        mewakili Badan Usaha;                                               

     4. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personil manajerial dibuktikan saat Rapat
        Persiapan Penunjukan Penyedia (RPPP);                               

     5. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Tenaga
        Terampil yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat Rapat Persiapan
        Penunjukan Penyedia (RPPP) dikenakan sanksi sebagai berikut :       

       i. Sanksi administrasi, berupa pembatalan penetapan pemenang;        
       ii. Sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
                        Persyaratan Peralatan Utama                         
      NAMA               KAPASITAS ATAU  UMUR ALAT        STATUS            
NO             JUMLAH                                                       
       ALAT             OUT PUT MINIMAL   MAKSIMAL     KEPEMILIKAN          
 1   Pick up     1 bh        1 Ton         10 Tahun   Milik Sendiri/Sewa    
 2   Molen       1 bh       0.25 m3        5 Tahun    Milik Sendiri/Sewa    

Peralatan diatas disertai :                                                 
1. Bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan

   status milik sendiri;                                                    
2. Bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan
   status sewa beli; dan/atau                                               

3. Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari
   pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa                          

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)                                        
Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai

tabel jenis pekerjaan dan identifikasi resiko dibawah ini :                 

  No      Jenis Pekerjaan        Identifikasi Bahaya   Tingkat Resiko       

                            Terluka karena terkena alat kerja               
   1  Pekerjaan Beton       manual ( terpukul palu,   Rendah                
                            terjepit gegep, tangdan kunci )                 

                  PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                         

Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Bondowoso, pekerjaan

konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
(RKS) yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat
Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).                                             

                              PENUTUP                                       

Demikian Uraian Pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana