Belanja Modal Pemasangan Alumunium Composite Panel Pvdf (Acp)

BAB 1                                     
                     PERSYARATAN TEKNIS UMUM                             

2.1 LINGKUP PEKERJAAN                                                    

      1. Persyaratan Teknis umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang seeara umum
        berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa diterapkan
        untuk Pembangunan Gedung ........,yang meliputi :                
           1) Pekerjaan Persiapan                                        

           2) Pekerjaan Arsitektur                                       
           3) Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing               
        Seeara lengkap seluruh jenis pekerjaan tersebut dapatdisesuaikanl dilihat dan
        tereantum pada Bill 0f Quantity (BQ) dan BQ bersifat tidak mengikat.

      2. Kecuali disebutkan seeara khusus dalam dokumen-dokumen dimaksud berikut,
        lingkup pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
           1) Pengadaan tenaga kerja.                                    
           2) Pengadaan bahanl material.                                 
           3) Pengadaan peralatan & alat bantu, sesuai dengan kebutuhan lingkup

             pekerjaan yang ditugaskan.                                  
           4) Koordinasi dengan Kontraktorl pekerja lain yang berhubungan dengan
             pekerjaan pada bagian pekerjaan yang ditugaskan.            
           5) Penjagaan kebersihan, kerapian dan keamanan area kerja.    
           6) Pembuatan gambar pelaksanaan(as build drawing).            

      3. Persyaratan Teknis Umum ini menjadi satu kesatuan dengan Persyaratan Teknis
        Pelaksanaan Pekerjaan dan seeara bersama-sama merupakan persyaratan dari segi
        teknis bagi seluruh pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih dari
        dokumen-dokumen berikut ini :                                    
           1) Gambar-gambar pelelanganl pelaksanaan termasuk perubahannya,

           2) Persyaratan teknis umuml pelaksanaan pekerjaanl bahan,     
           3) Rineian volume pekerjaanl rineian penawaran,               
           4) Dokumen-dokumen pelelanganl pelaksanaan yang lain.         

      4. Dalam hal dimana ada bagian dari Persyaratan Teknis Umum ini, yang tidak dapat
        diterapkan pada bagian pekerjaan sebagaimana diungkapkan diatas, maka bagian
        dari Persyaratan Teknis Umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak berlaku.

2.2 REFERENSI                                                            

      1. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi
        persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi

        Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional
        maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan
        yang bersangkutan antara lain :                                  
         - NI • 2 (1971) Peraturan Beton Bertulang Indonesia             
       - NI•(1983) Peraturan Pereneanaan Bangunan Baja Indonesia (SKBI.1.3.55.1987)
       - NI • 3 (1970) Peraturan Umum Untuk Bahan Bangunan Di Indonesia  
       - NI • 5Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia                       
       - NI • 8Peraturan Semen Portland Indonesia                        

       - NI • 10Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan                        
       - Peraturan Plumbing Indonesia                                    
       - Peraturan Umum Instalasi Listrik                                
       - Standart Industri Indonesia (SII)                               
       - Standard Nasional Indonesia (SNI)                               
         -    ASTM, JIS dan lain sebagainya yang dianggap berhubungan dengan bagian-
         bagian pekerjaan ini.                                           
       - Tata eara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SK SNI T-15-

         1991-03).                                                       
       - Peraturan Pereneanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983.  
       - Pedoman Pereneanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok
           Bertulang untuk Gedung 1983.                                  
       - Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)-NI-3.  
       - Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8).                
       - Mutu dan Cara Uji Semen Portland (SII 0013-81).                 
       - Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80).                  

       - Baja Tulangan Beton (SII 0136-84).                              
       - Peraturan Bangunan Nasional 1978.                               
       - Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.               
         -    Petunjuk Pereneanaan Struktur Bangunan untuk Peneegahan Bahaya
         Kebakaran pada Bangunan Rumah dan  Gedung (SKBI-2.3.53.1987     
         UDC:699.81:624.04).                                             

      Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standart- standart yang disebut
      diatas, maupun standart-standart Nasional lainnya, maka diberlakukan standart-standart

      Internasional yang berlaku atau pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya berlaku
      standart-standart Persyaratan Teknis dari Negara-negara asal bahanl pekerjaan yang
      bersangkutan dan dari produk yang ditentukan pabrik pembuatnya.    

    2. Dalam hal dimana ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam
      Persyaratan Teknis Umuml Khususnya maupun salah satu dari ketentuan yang
      disebutkandiatas, maka atas bagian pekerjaan tersebut Kontraktor harus mengajukan salah
      satu dari persyaratan-persyaratan berikut ini guna disepakati oleh Direksil Konsultan dan

      Pengawas untuk dipakai sebagai patokan persyaratan teknis :        
       1) Standartlnormalkodelpedoman yang bisa diterapkan pada bagian pekerjaan bersangkutan
         yang diterbitkan oleh Instansil Institusil Assosiasi Profesil Assosiasi Produsenl
         Lembaga Pengujian atau Badan-badan lain yang berwenanglberkepentingan atau Badan-
         badan yang bersifat Internasional ataupun Nasional dari Negara lain, sejauh bahwa atau
         hal tersebut diperoleh persetujuan dari Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
         Pengawas.                                                       
       2) Brosur teknis dari produsen yang didukung oleh sertifikat dari Lembaga
         Pengujian yang diakui seeara Nasionall Internasional.           

2.4 JENIS DAN MUTU BAHAN                                                 

2.4.1 Baru/ bekas.                                                       

     Keeuali ditetapkan lain seeara khusus, maka semua bahan yang dipergunakan dalaml untuk
     pekerjaan ini harus merupakan bahan yang baru, penggunaan bahan bekas dalam komponen
     keeil maupun besar sama sekali tidak diperbolehkanl dilarang digunakan.

2.4.2 Tanda Pengenal.                                                    
      1. Dalam hal dimana pabrikl produsen bahan mengeluarkan tanda pengenal untuk

        produk bahan yang dihasilkannya, baik berupa eapl merk dagang pengenal pabrikl
        produsen ataupun sebagai pengenal kwalitasl kelasl kapasitas, maka semua bahan
        dari pabrikl produsen bersangkutan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus
        mengandung tanda pengenal tersebut.                              
      2. Khususuntuk bahan pekerjaan instalasi (daya, penerangan, komunikasi, alarm,
        plumbing dan lain-lain) keeuali ditetapkan oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
        Pengawas, bahan sejenis dengan fungsi yang berbeda harus diberi tanda pengenal yang
        berbeda pula. Tanda pengenal ini dapat berupa warna atau tanda lain yang harus sesuai
        dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai

        petunjuk Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas.      

2.4.3 Merk Dagang dan Kesetaraan.                                        
      1. Penyebutan sesuatu merk dagang bagi suatu bahanl produk didalam persyaratan teknis,
        seeara umum harus dimengerti sebagai keharusan memakai produk tersebut.
      2. Bilamana Produk yang dimaksudkan tidak ditemukan dipasaran maka Kontraktor dapat
        mengajukan usulan material dengan kualitas setara.               
      3. Keeuali seeara khusus dipersyaratkan lain, maka penggunaan bahanl produk lain yang

        dapat dibuktikan mempunyai kualitas penampilan yang setara dengan bahanlproduk yang
        memakai merk dagang yang disebutkan dapat diterima apabila sebelumnya telah diperoleh
        persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas atas ijin dari pemberi tugas tentang
        kesetaraan tersebut.                                             

      4. Penggunaan bahanl produk yang disetujui Direksi Pengawas sebagai "setara" tidak
        dianggap sebagai perubahan pekerjaan dan karenanya perbedaan harga dengan bahan
        produk yang disebutkan merk dagangnya akan diabaikan.            
      5. Sejauh bisa memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, penggunaan produksi dalam
        negeri lebih diutamakan.                                         

2.4.4 Penggantian (Substitusi).                                          
      1. Kontraktorl Supplier bisa mengajukan usulan untuk menggantikan sesuatu bahanl
        produk dengan sesuatu bahanl produk lain dengan penampilan yang setaraf dengan
        yang dipersyaratkan bilamana produk yang disyaratkan dalam RKS tidak ditemukan

        dipasaran.                                                       
      2. Dalam persetujuan atau sesuatu penggantian (substitusi), perbedaan harga yang ada
        dengan bahanl produk yang dipersyaratkan akan diperhitungkan sebagai perubahan
        pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :                     
          a. Dalam hal dimana penggantian disebabkan karena kegagalan Kontraktorl
             Supplier untuk mendapatkan bahanl produk seperti yang dipersyaratkan, maka
             perubahan pekerjaan yang bersifat biaya tambah dianggap tidak ada.
          b. Dalam hal dimana penggantian dapat disepakati oleh Direksi Direksil
             Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas sebagai masukan (input) baru

             yang  menyangkut nilai-nilai tambah, maka perubahan pekerjaan
             mengakibatkan biaya tambah dapat diperkenankan.             

2.4.5 Persetujuan Bahan.                                                 
      1. Untuk menghindarkan penolakan bahan dilapangan, dianjurkan dengan sangat agar
        sebelum sesuatu bahanl produk akan dibelil dipesanl diprodusir, terlebih dahulu dimintakan
        persetujuan dari Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas atau kesesuaian
        dari bahanl produk tersebut pada persyaratan teknis, yang mana akan diberikan dalam

        bentuk tertulis yang dilampirkan pada eontohl brosur dari bahanl produk yang
        bersangkutan untuk diserahkan kepada Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
        Pengawas Lapangan.                                               
      2. Penolakan bahan dilapangan karena diabaikannya prosedur diatas sepenuhnya
        merupakan tanggung jawab Kontraktorl Supplier, dan tidak dapat diberikan
        pertimbangan keringanan apapun.                                  
      3. Adanya persetujuan tertulis dengan disertai eontohl brosur seperti tersebut diatas
        tidak melepaskan tanggung jawab Kontraktorl Supplier dari kewajibannya dalam
        perjanjian kerja ini untuk  mengadakan bahanl produk yang        

        sesuaidengan persyaratannya, serta tidak merupakan jaminan akan  
        diterimal disetujuinyaseluruh bahanl produk tersebut dilapangan, sejauh dapat
        dibuktikan bahwa tidak seluruh bahanl produk yang digunakan sesuai dengan eontoh
        brosur yang telah disetujui.                                     

2.4.6 Contoh Bahan/ Produk.                                              

     Pada waktu memintakan persetujuan atau bahanl produk kepada Direksil Konsultan
     Manajemen Konstruksil Pengawas harus disertakan eontoh dari bahanl produk tersebut
     dengan ketentuan sebagai berikut:                                   
      1. Jumlah eontoh:                                                  
        a. Untuk bahanl produk bila tidak dapat diberikan sesuatu sertifikat pengujian yang
           dapat disetujuil diterima oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas
           sehingga oleh karenanya perlu diadakan pengujian, maka kepada Direksil
           Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas harus diserahkan sejumlah
           bahan produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standart prosedur
           pengujian, untuk dijadikan benda uji guna diserahkan pada Badanl Lembaga Penguji

           yang ditunjuk oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas.
        b. Untuk bahanl produk yang dapat ditunjukkan sertifikat pengujian agar dapat
           disetujuil diterima oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas, kepada
           Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas harus diserahkan3 (tiga) buah
           eontoh yang masing-masing disertai dengan salinan sertifikat pegujian yang
           bersangkutan.                                                 

    2. Contoh yang disetujui.                                            
        a. Dari eontoh yang diserahkan kepada Direksil Konsultan Manajemen
           Konstruksil Pengawas atau eontoh yang telah memperoleh persetujuan dari Direksil

           Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas harus dibuat suatu keterangan tertulis
           mengenai persetujuannya dan disamping itu oleh Direksil Konsultan Manajemen
           Konstruksil Pengawas harus dipasangkan tanda pengenal persetujuannya pada
           3 (tiga) buah eontoh yang semuanya akan dipegang oleh Direksil Konsultan
           Manajemen Konstruksil Pengawas.                               
           Bila dikehendaki, kontraktorl supplier dapat meminta sejumlah set tambahan
           dari eontoh berikut tanda pengenal persetujuan dan surat keterangan
           persetujuan untuk kepentingan dokumentasi sendiri.            
           Dalam hal demikian jumlah eontoh yang harus diserahkan kepadaDireksil

           Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas harus ditambah seperlunya sesuai
           dengan kebutuhan tambahan tersebut.                           
        b. Pada waktu Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas sudah tidak lagi
           membutuhkan eontoh yang disetujui tersebut untuk pemeriksaan bahan produk
           bagi pekerjaan, Kontraktor berhak meminta kembali eontoh tersebut.

    3. Waktu persetujuan eontoh                                          
        a. Adalah tanggung jawab dari Kontraktorl supplier untuk mengajukan eontoh pada

           waktunya, sedemikian sehingga pemberian persetujuan atas eontoh tersebut tidak
           akan menyebabkan keterlambatan pada jadwal pengadaan bahan.   
        b. Untuk bahanl produk yang persyaratannya tidak dikaitkan dengan
           kesetarafan pada suatu merk dagang tertentu, keputusan atau eontoh akan
           diberikan oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas dalam waktu
           tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.                     
        e. Dalam hal dimana persetujuan tersebut akan melibatkan keputusan
           tambahan diluar persyaratan teknis (seperti penentuan model, warna, dll.), maka
           keseluruhan keputusan akan diberikan dalam waktu tidak lebih dari 21 (dua puluh

           satu) hari kerja.                                             
        d. Untuk bahan produk yang masih harus dibuktikan kesetarafannya dengan sesuatu
           merk dagang yang disebutkan, keputusan atau eontoh akan diberikan oleh
           Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas dalam       

             waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dilengkapanya pembuktian

             kesetarafan.                                                
          e. Untuk bahanl produk yang bersifat pengganti (substitusi), keputusan
             persetujuan akan diberikan oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
             Pengawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dengan
             lengkap seluruh bahan-bahan pertimbangan.                   
          f. Untuk bahanl produk yang bersifat peralatanl perlengkapan ataupun produk
             lain yang karena sifatl jumlahl harga penadaannya tidak memungkinkan untuk
             diberikan eontoh dalam bentuk bahanl produk jadi permintaan persetujuan
             bisa diajukan berdasarkan brosur dari produk tersebut, yang mana harus
             dilengkapi dengan :                                         

             -  Spesifikasi teknis lengkap yang dikeluarkan oleh pabrikl produsen
             -  Surat-surat seperlunya dari agenl importir, sesuai keagenan, surat
                jaminan suku eadang dan jasa purna penjualan (after sales serviee) dan
                lain-lain.                                               
             -  Katalog untuk warna, pekerjaan penyelesaian (finishing) dan lain-lain.
             -  Sertifikat pengujian, penetapan kelas dan dokumen-dokumen lain sesuai
                petunjuk Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas.
          g. Apabila setelah melewati waktu yang ditetapkan diatas, keputusan atau

             eontoh dari bahanl produk yang diajukan belum diperoleh tanpa pemberitahuan
             tertulis apapun dari Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas, maka
             dengan sendirinya dianggap bahwa eontoh yang diajukan telah disetujui oleh
             Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas.          

2.4.7 Penyimpanan Bahan.                                                 
      1. Persetujuan atas sesuatu bahanl produk harusdiartikan sebagai perijinan untuk
        memasukkan bahanl produk tersebut dengan tetap berada dalam kondisi layak untuk

        dipakai.                                                         
        Apabila selama waktu itu ternyata bahwa bahanl produk menjadi tidak lagi layak untuk
        pakai dalam pekerjaan, maka Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas
        berhak untuk memerintahkan agar:                                 
          a. BahanlProduk tersebut segera diperbaiki sehingga kembali menjadi layak untuk
             dipakai.                                                    
          b. Dalam hal dimana perbaikan tidak lagi mungkin untuk dilakukan,
             maka bahanlproduk tersebut agar segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan

             dalam waktu 2 x 24 jam untuk diganti dengan bahanl produk yang memenuhi
             persyaratan.                                                
      2. Untuk bahanl produk yang mempunyai umur pemakaian yang tertentu, maka kegiatan
        penyimpanannya harus dikelompokkan menurut umur pemakaian bahanl produk tersebut
        yang mana harus dinyatakan dengan tanda pengenal dengan ketentuan sebagai berikut
        :                                                                
          a. Terbuat dari kaleng, kertas karton, atau material yang tidak akan rusak
             selama penggunaan ini                                       
          b. Berukuran minimal 40 x 60 em                                
          e. Huruf berukuran minimum 10 em dengan warna merah            
          d. Diletakkan ditempat yang mudah terlihat                     

      3. Penyusunan bahanl produk sejenis selama penyimpanan harus diatur sedemikian rupa,
        sehingga bahan yang terlebih dulu masuk akan pula terlebih dulu dikeluarkan untuk
        dipergunakan dalam pekerjaan.                                    

2.5 PELAKSANAAN                                                          

2.5.1 Persiapan Pelaksanaan                                              

      1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda-tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh
        kedua belah pihak, Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksil Konsultan ,
        Pengawas sebuah "Network Plan" mengenai seluruh kegiatan yang perlu dilakukan
        untuk melaksanakan pekerjaan ini dalam diagram yang menyatakan pula urutan
        logis serta kaitanlhubungan antara seluruh kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:
          1) Kegiatan-kegiatan Kontraktor untuklselama masa pengadaanl pembelian serta
            waktu pengirimanlpengangkutan dari :                         

             a. Bahan, elemen, komponen dari pekerjaan maupun pekerjaan persiapanl
               pembantu.                                                 
             b. Peralatan dan perlengkapan untuk pekerjaan.              
          2) Kegiatan-kegiatan Kontraktor untuklselama waktu fabrikasi, pemasangan dan
            pembangunan.                                                 
          3) Kegiatan pembuatan gambar-gambar kerja.                     
          4) Kegiatan permintaan persetujuan atas bahan serta gambar kerja maupun reneana
            kerja.                                                       

          5) Penyampaian harga borongan dari masing-masing kegiatan tersebut.
          6) Penyampaian jadwal untuk seluruh kegiatan tersebut.         
       2. Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas akan memeriksa reneana kerja
         Kontraktor dan memberikan tanggapan atas hal tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu.
      3. Kontraktor harus memasukkan kembali perbaikan atau reneana kerja apabilaDireksil
        Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas meminta diadakannya     
        perbaikanl penyempurnaan atas reneana kerja tersebut paling lambat 4 (empat) hari
        sebelum dimulainya waktu pelaksanaan.                            

      4. Kontraktor tidak dibenarkan memulai sesuatu pelaksanaan atau pekerjaan sebelum
        adanya persetujuan dari Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas terhadap
        reneana kerja tersebut, yang dituangkan dalam bentuk Ijin tahapan pelaksanaan
        pekerjaan (tertulis).                                            
2.5.2 Gambar Kerja (Shop Drawing).                                       
      1. Untuk bagian-bagian pekerjaan dimana gambar pelaksanaan (Construction Drawing)
        belum eukup memberikan petunjuk mengenai eara untuk meneapai keadaan
        pelaksanaan, Kontraktor wajib untuk mempersiapkan gambar kerja yang seeara

        terperinei akan memperlihatkan eara pelaksanaan tersebut.        
       2. Format dari gambar kerja harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Direksil
        Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas.                        
       3. Gambar kerjaharus diajukandalam rangkap 3 (tiga) kepada Direksil Konsultan
        Manajemen Konstruksil Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.    
      4. Pengajuan gambar kerja tersebut diserahkan untuk disetujui oleh Direksil Konsultan
        Manajemen  Konstruksil Pengawas sebelum pemesanan bahan atau     
        pelaksanaan pekerjaan dimulai.                                   

2.5.3 Ijin Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.                                

     Ijin tahapan pelaksanaan pekerjaan diajukan seeara tertulis oleh kontraktor kepada Direksil
     Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas sebelum memulai pekerjaan, dengan dilampiri
     gambar kerja yang sudah disetujui.                                  
     Ijin tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui tersebut, selanjutnya dipergunakan
     sebagai pedoman bagi Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan.       

2.5.4 Rancangan tampilan pekerjaan I bahan (Mock Up).                    

     Bila tahapan pekerjaan tersebut membutuhkan tersedianya eontoh tampilan pekerjaan l
     bahan atau dikehendaki oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas, maka
     Kontraktor wajib menyediakan Raneangan tampilan pekerjaan l bahan (Mock Up) atas beban
     Kontraktor sebelum tahapan pekerjaan dimulai.                       

2.5.5 Rencana Mingguan dan Bulanan.                                      

      1. Selambat-lambatnya pada setiap akhir minggu dalam masa dimana pelaksanaan
        pekerjaan berlangsung, Kontraktor wajib untuk menyerahkan kepada Direksil
        Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas suatu reneana mingguan yang berisi
        reneana pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam
        minggu berikutnya.                                               
      2. Selambat-lambatnya pada minggu terakhir dari setiap bulan, Kontraktor wajib
        menyerahkan kepada Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas suatu
        reneana bulanan yang menggambarkan dalam garis besarnya, berbagai reneana

        pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang direneanakan untuk dilaksanakan
        dalam bulan berikutnya.                                          
      3. Kelalaian Kontraktor untuk menyusun dan menyerahkan reneana mingguan maupun
        bulanan dinilai samadengan kelalaian dalam melaksanakan perintah Direksil Konsultan
        Manajemen Konstruksil Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan.      
      4. Untuk memulai suatu bagian pekerjaan yang baru, Kontraktor diwajibkan untuk
        memberitahu Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas mengenai hal
        tersebut paling sedikit 2 x 24 jam sebelumnya.                   
2.5.6 Kualitas Pekerjaan.                                                
     Material, proses serta hasil pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasilperaturanlkaidah yang telah
     ditetapkan.                                                         

2.5.7 Pengujian Hasil Pekerjaan.                                         

      1. Keceuali dipersyaratkan lain seeara khusus, maka semua pekerjaan akan diuji
        dengan eara dan tolok ukur pengujian yang dipersyaratkan dalam referensi yang
        ditetapkan dalam Persyaratan Teknis Umum ini.                    
      2. Keceuali dipersyaratkan lain seeara khusus, maka Badan Lembaga yang akan
        melakukan pengajuan dipilih atas persetujuan Direksi, Tim Teknis dari Lembagal
        Badan Penguji milik Pemerintah atau yang diakui Pemerintah atau Badan lain yang
        oleh Direksi,dianggap memiliki obyektivitas dan integritas yang menyakinkan.

      3. Atau hal yang terakhir ini Kontraktorl Supplier tidak berhak mengajukan sanggahan.
      4. Semua biaya pengujian dalam jumlah seperti yang dipersyaratkan menjadi beban
        Kontraktor.                                                      
      5. Dalam hal dimana Kontraktor tidak dapat menyetujui hasil pengujian dari Badan
        Penguji yang ditunjuk oleh Direksi, Kontraktor berhak mengadakan pengujian
        tambahan pada Lembagal Badan lain yang memenuhi persyaratan Badan Penguji

        seperti tersebut diatas untuk mana seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri oleh
        Kontraktor.                                                      
      6. Apabila ternyata bahwa kedua hasil pengujian dari kedua Badan tersebut memberikan
        kesimpulan yang berbeda, maka dapat dipilih untuk :              
           1) Memilih Badanl Lembaga Penguji ketigalberdasarkan kesepakatan bersama.
           2) Melakukan pengujian ulang pada Badan Lembaga Penguji pertama atau
             kedua dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :           
               - Pelaksanaan pengujian ulang harus disaksikan Direksil Konsultan
                 Manajemen Konstruksil Pengawas dan Kontraktorl Supplier maupun

                 wakil-wakilnya.                                         
               - Pada pengujian ulang harus dikonfirmasikan penerapan dari alat-alat
                 penguji.                                                
      7. Hasil dari pengujian ulang harus dianggap final, keeuali bilamana kedua belah pihak
        sepakat untuk menganggapnya demikian.                            
      8. Apabila hasil pengujian ulang mengkonfirmasikan kesimpulan dari hasil pengujian
        yang pertama, maka semua akibat langsung maupun tidak langsung dari adanya semua
        pengulangan pengujian menjadi tanggungan Kontraktorl Supplier.   

      9. Apabila hasil pengujian ulang menunjukkan ketidaktepatan kesimpulan dari hasil pengujian
        yang pertama dan membenarkan kesimpulan dari hasil pengujian yang kedua, maka :
           1) 2 (dua) dari 3 (tiga) penguji yang bersangkutan, atas pilihan Kontraktorl
             Supplier akan diperlakukan sebagai pekerjaan tambah.        
           2) Atas segala penundaan pekerjaan akibat adanya penambahanl  
             pengulangan pengujian akan diberikan tambahan waktu pelaksanaan pada
             bagian pekerjaan bersangkutan dan bagian-bagian lain yang   
             terkena akibatnya, penambahan mana besarnya adalah sesuai dengan

             penundaan yang terjadi.                                     
2.5.8 Penutupan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.                             

      1. Sebelum menutup suatu bagian pekerjaan dengan bagian pekerjaan yang lain
        yang mana akan seeara visual menghalangi Direksil Konsultan Manajemen
        Konstruksil Pengawas untuk memeriksa bagian pekerjaan yang terdahulu, Kontraktor
        wajib melaporkan seeara tertulis kepada Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
        Pengawas mengenai reneananya untuk melaksanakan bagian pekerjaan yang akan

        menutupi bagian pekerjaan tersebut, sedemikian rupa sehingga Direksil Konsultan
        Manajemen Konstruksil Pengawas berkesempatan seeara wajar melakukan pemeriksaan
        pada  bagian yang bersangkutan untuk dapat disetujui kelanjutan  
        pengerjaannya.                                                   
      2. Kelalaian Kontraktor untuk menyampaikan laporan diatas, memberikan hak kepada
        Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas untuk dibelakang hari menuntut
        pembongkaran kembali bagian pekerjaan yang menutupi tersebut, guna memeriksa

        hasil pekerjaan yang terdahulu yang mana akibatnya sepenuhnya akan ditanggung oleh
        Kontraktor.                                                      
      3. Dalam hal dimana laporan telah disampaikan dan Direksil Konsultan Manajemen
        Konstruksil Pengawas tidak mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan
        pemeriksaan yang dimaksudkan, maka setelah lewat dari 2 (dua) hari kerja sejak
        laporan disampaikan, Kontraktor berhak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan
        menganggap bahwa Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil Pengawas telah
        menyetujui bagian pekerjaan yang ditutup tersebut.               

      4. Pemeriksaan dan persetujuan oleh Direksil Konsultan Manajemen Konstruksil
        Pengawas atau suatu pekerjaan tidak melepaskan Kontraktor dari kewajibannya
        untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontraktor (SPP).
      5. Walapun telah diperiksa dan disetujui, kepada Kontraktor masih dapat diperintahkan
        untuk membongkar bagian pekerjaan yang menutupi bagian pekerjaan lain guna
        pemeriksaan bagian pekerjaan yang tertutupi.