Survey Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                   
                     KABUPATEN BOYOLALI                               

                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
           SURVEI KONDISI JALAN WILAYAH BOYOLALI UTARA                

                   APBD KABUPATEN BOYOLALI                            

                     TAHUN ANGGARAN 2025                              
                    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
            SURVEI KONDISI JALAN WILAYAH BOYOLALI UTARA               

A. Latar Belakang                                                     
      Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam
  mendukung pengembangan wilayah. Keberadaan jalan mampu meningkatkan aksesibilitas,
  memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial,

  budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 38
  Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang
  menekankan bahwa jaringan jalan harus dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan serta
  informasinya wajib tersedia bagi masyarakat dan pemerintah.         

       Kabupaten Boyolali memiliki jaringan jalan yang menjadi urat nadi penghubung

  antarwilayah, baik untuk kegiatan ekonomi maupun mobilitas penduduk. Seiring meningkatnya
  kebutuhan transportasi dan pertumbuhan permukiman, kondisi jalan di Boyolali terus mengalami
  dinamika. Oleh karena itu, diperlukan data kondisi jalan yang akurat untuk mendukung
  perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur, sehingga pengelolaan

  jaringan jalan dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.     

       Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali telah mengembangkan
  database kondisi jalan yang perlu diperbarui secara berkala agar tetap aktual. Pemutakhiran data
  ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi maupun permasalahan di lapangan, sehingga

  pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pengembangan sarana
  prasarana transportasi.                                             

       Keberadaan jalan menjadi penopang utama aktivitas masyarakat yang sebagian besar
  berada pada kawasan pertanian dan perdagangan. Dengan dilakukannya survei dan update data
  kondisi jalan di wilayah ini, diharapkan tersaji informasi yang lengkap, jelas, dan akurat untuk

  mendukung kelancaran hubungan antarwilayah serta memperkuat daya saing daerah melalui
  pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.            

B. Maksud dan Tujuan Pekerjaan                                        

       Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara
  mengacu sesuai ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi petunjuk bagi Konsultan
  yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
  serta diinterpretasikan. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun ini diharapkan

  dapat membantu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan data
  jaringan jalan terbaru sehingga dapat dimanfaatkan secara aktual sesuai kondisi lapangan
  terbaru.                                                            

       Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara
  memiliki tujuan pokok yang perlu dicapai sebagai berikut:           

  1. Tersedianya informasi jaringan jalan kabupaten yang dapat menjadi acuan dan dasar
     penetapan status jalan sesuai kondisi aktual di Wilayah Utara Kabupaten Boyolali.
  2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan peraturan dan kebijakan yang dirumuskan

     oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.                              

C. Sasaran Pekerjaan                                                  

       Sasaran dari adanya proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah
  Boyolali Utara yaitu tersedianya data terbaru dan aktual tentang kondisi jalan kabupaten yang
  ada dimasing-masing wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Pedoman Metode Provincial /
  Kabupaten Road Management System (PKRMS) dan metode Surface Distress index (SDI).

D. Referensi Hukum                                                    
       Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara

  dilaksanakan sesuai acuan peraturan terkait yang dapat meliputi:    
  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;                 

  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;        
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;          
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

     Nasional;                                                        
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Survei Kondisi
     Jalan Tanah dan atau Kerikil dan Kondisi Rinci Jalan Beraspal untuk Jalan Antar Kota;

  6. Panduan Survey Kondisi Jalan Nomor: SMD-03/RCS                   
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman
     Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;                  

  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang
     Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.                      

  9. Manual Survey Kondisi Jalan untuk Pemeliharaan Rutin No. 001-01/M/BM/2011.
  10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No : 22/SE/Db/2021 Tentang Manual Aplikasi
     Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten (Provincial/Kabupaten Road
     Management System)                                               

  11. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/692 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status
     Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Boyolali 

E. Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan                                       
       Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara

  dilakukan di wilayah Utara Kabupaten Boyolali yang masuk ke dalam status jalan kabupaten
  sepanjang 226,846 kilometer.                                        

F. Sumber Pendanaan Pekerjaan                                         
       Sumber pendanaan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah
  Boyolali Utara dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025

  dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)        

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                       

       Pejabat pembuat komitmen dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan
  Wilayah Boyolali Utara yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah
  Kabupaten Boyolali.                                                 

H. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
       Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara perlu
  memperhatikan ketentuan dan acuan yang telah disusun sesuai ruang lingkup pekerjaan. Ruang

  lingkup pelaksanaan pekerjaan Survei Pendataan Jalan Wilayah Boyolali Utara Kabupaten
  Boyolali merupakan acuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana
  kerja. Adapun ruang lingkup pekerjaan Survei Kondisi Jalan Wilayah Boyolali Utara yang dapat
  digunakan sebagai acuan dapat meliputi:                             

    Persiapan                                                        
    Identifikasi awal dan akhir ruas jalan beserta foto dokumentasinya (geotagging)
    Identifikasi geometric jalan (panjang dan lebar jalan), termasuk jika ada perubahan

     lebar jalan                                                      
    Identifikasi jenis permukaan jalan                               
    Inventarisasi kerusakan jalan yang dilakukan pada setiap segmen sepanjang maksimal
     100 m dengan menggunakan metode SDI (Surface Distress Index), RCI (Road Condition

     Index), dan selanjutnya hasil Survey direkapitulasi per km.      
    Penilaian kondisi jalan yang dilakukan pada setiap segmen dengan panjang maksimal
     100 m atau dibawahnya jika terjadi perubahan lebar maupun tipe perkerasan jalan.
    Pekerjaan inventory bahu jalan, saluran jalan, dan bangunan penunjang lainnya.

    Pekerjaan foto eksisting kondisi jalan setiap kondisi maksimal 100 m (geotagging)
     dan Video sesuai ketentuan aplikasi PKRMS.                       
    Metode Survey yang dilakukan adalah menggunakan Teknik Survey SDI dan RCI untuk
     Jalan beraspal dengan perhitungan menyesuaikan dengan Panduan Survey Kondisi

     Jalan Nomor : SMD-03/RCS.                                        
    Analisis dengan menggunakan aplikasi PKRMS (Provincial/Kabupaten Road
     Management System).