Supervisi Pembangunan Jalan Alternatif Bandara

Term of Reference (TOR)                              

               URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                              

                        SUPERVISI                                      

        PEMBANGUNAN    JALAN ALTERNATIF  BANDARA                       
                             BAB I                                     
                         PENDAHULUAN                                   

1.1 LATAR BELAKANG                                                     

    a. Gambaran Umum                                                   
      Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan  

      Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan
      Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau
      Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Kegiatan utama yaitu sektor

      perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak
      pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah
      Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih

      kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
      Batam (BP Batam). Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

      Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah harus ditetapkan paling lambat tanggal
      31 Desember 2008.                                                

      Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan investasi di Pulau Batam dari waktu ke
      waktu terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan rencana  
      diberlakukannya Pulau Batam sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus

      (KEK), maka diprediksikan investasi akan mengalami akselerasi pada masa yang
      akan datang. Sesuai dengan misi pembangunan daerah kota Batam yaitu

      mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal dan
      pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai akses ke pasar global, maka
      diperlukan juga sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan

      tersebut. Bagi kawasan yang padat penduduk dan jalur transportasi darat yang
      semakin ramai, jalan sebagai prasarana transportasi merupakan salah satu
      komponen sarana yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi

      wilayah. Dalam hal ini jalan mempunyai peran sebagai penghubung simpul atau
      outlet dari pergerakan orang dan barang dari satu tempat atau lokasi ke kawasan

      atau lokasi yang dimaksud.                                       
    b. Dasar Hukum                                                     

      1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang
         Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kawasan Batam

         meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau
         Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru berikut perubahan dan
         turunannya;                                                   
      2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

         Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; 
      3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan
         Nasional Nomor 59 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan

         Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
      4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

         Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
         Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                      
      5. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

         Pelabuhan Bebas Batam Nomor 183 tahun 2023 tentang Pejabat/Personil
         Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Kegiatan Daftar
         Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

         Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.                              

    c. Referensi Teknis Nasional                                       
      1. Standard dan Spesifikasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen
         Pekerjaan Umum RI;                                            

      2. Standar Nasional Indonesia;                                   
      3. Peraturan Beton Indonesia;                                    
      4. Standar Industri Indonesia;                                   

      5. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi kuantitas;       
      6. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi mutu;            

      7. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi pelaksanaan pekerjaan beton;
      8. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi pelaksanaan pekerjaan tanah;
      9. Standard Operating Procedure (SOP) K3;                        

      10. Standard Operating Procedure (SOP) lingkungan;               
      11. Peraturan dan standar lain yang relevan.                     

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
   a. Tujuan umum dari paket program ini adalah mengadakan Pengawasan Pekerjaan
      Pembangunan Jalan Alternatif Bandara;                            

   b. Pelaksana/Konsultan yang diserahi pekerjaan ini wajib menyediakan jasa-jasanya
      semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan

      Pembangunan Pembangunan Jalan Alternatif Bandara yang dikerjakan oleh
      Rekanan pemenang tender sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta 
      berpedoman pada spesifikasi teknik yang berlaku sehingga diperoleh hasil

      pekerjaan berupa Dokumen Kegiatan yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan
      mingguan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat    

      dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud;       
   c. Membantu Pemberi Tugas di dalam melakukan pengendalian pengawasan teknis
      terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh

      Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena keterbatasan tenaga pada
      Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi

      kualifikasinya.                                                  
   d. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala-kendala teknis yang
      sering dihadapi oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan

      desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.                 
   e. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa
      pengendalian pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh

      Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan
      teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.                     

   f. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil
      pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam
      spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

1.3 SASARAN                                                            
    Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan Pengawasan
    Pembangunan Pembangunan Jalan Alternatif Bandara sedemikian rupa sehingga

    tercapai kesesuaian dengan rencana/detail engineering design (DED). Sebagian tugas
    Pengguna Jasa khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis di

    lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia Jasa
    ini.                                                               
1.4 PENERIMA MANFAAT                                                   

    Adapun penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Badan
    Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB
    – Batam) penerima manfaat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dan

    kenyamanan masyarakat, sehingga dapat menjamin kegiatan sehari-hari tidak
    terganggu.                                                         
                                 Batam, Oktober 2023                   

                                 Pejabat Pembuat Komitmen 5127         

                                 M. Gazali Djajasasmita                
                                 NIP. 196909092003121001